cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2012)" : 12 Documents clear
PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (KRITIK ATAS KONSEP QAT’IY DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM) Suhairi, Suhairi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2528.716 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.595

Abstract

Dalam masalah kewarisan, qat?i - zanni mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  Qat?i al-dalalah  nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Hanafi. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara?. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.
REINTERPRETASI HUKUM LARANGAN BEPERGIAN TANPA MAHRAM BAGI PEREMPUAN Hajar, Imam Ibnu
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3318.611 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.594

Abstract

Sudah sangat lama diterima oleh para ulama, bahwa seorang wanita, tidak dipebolehkan sendirian bepergian,  tanpa mahram, dengan dasar yang jelas yaitu hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks modern, pengamalan hadis ini sangat sulit. Harus ada terobosan dari perspektif hukum Islam untuk memberikan kesempatan bagi wanita Muslim untuk bergerak bebas, terutama untuk perjalanan agama wajib. Ahli hukum Islam harus memperkirakan bahwa suatu hari, sangat mungkin, seorang wanita muslimah akan melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Hal itu sejalan dengan prediksi Nabi dalam hadisnya bahwa kelak, pada suatu waktu tertentu, karena baiknya keamanan dalam perjalanan, akan terdapat seorang wanita Muslim yang pergi ke Mekkah dari wilayah yang sangat jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Pada akhirnya, artikel ini berusaha untuk mencari hukum baru dengan mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan sesuai dengan konteks.
POLITICAL BACKDROP OF THE INDONESIAN MARRIAGE LAW OF 1974 Munfarida, Elya
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3752.307 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.593

Abstract

Penetapan UU Perkawinan tahun 1974 oleh pemerintah didasari oleh beberapa pertimbangan politis, yaitu, pertama, untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan positivisme negara yang memberikan kedaulatan dan kekuasaan bagi negara sebagai sumber makna hukum dan sosial. Kedua, penegasan atas otoritas hukum ini dimotivasi oleh keinginan untuk membangun kesadaran dan identitas national yang mengatasi kekuatan-kekuatan disintegratif dari perbedaan afiliasi etnis, agama dan bahasa. Ketiga, perhatian untuk meningkatkan status hukum dan sosial perempuan Indonesia. Keempat, politik akomodasi Orde Baru yang dipengaruhi oleh pragmatisme politik untuk menurunkan ketegangan sosial dan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Muslim untuk melawan kekuatan militer yang mengancam kekuasaan Orde Baru. Pendeknya, UU Perkawinan tahun 1974 diharapkan dapat dijadikan alat untuk melakukan transformasi politik dan sosial menuju masyarakat sipil dan negara yang beradab.
PRAKTIK WAKAF UANG DI BANK SYARIAH MANDIRI Furqon, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2999.065 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.592

Abstract

Tulisan ini memfokuskan pada praktek perwakafan uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Bank Syariah Mandiri (LKS-PWU BSM). Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU BSM?;dan (2). Apa hambatan-hambatan yang dihadapi LKS-PWU BSM dalam mengelola wakaf uang? Tulisan ini menyimpulkan bahwa: LKS-PWU BSM telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya: Dalam hal penggalangan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Dalam mekanisme perwakafan Uang di BSM, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan kehadiran saksi dan nazhir. Dalam hal investasi dana wakaf uang, LKS-PWU BSM bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan dua bentuk investasi, yaitu investasi pada sektor riil, dan investasi pada sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasikan dalam Deposito Syariah Mandiri.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN MASSA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Said, Noor Aziz
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4113.145 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.591

Abstract

Kejahatan-kejahatan kekerasan banyak bersumber dari faktor-faktor kemiskinan, ketamakan, kebodohan umat, ketidakadilan dan kedzaliman para pemegang amanat negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sementara penegakan hukum mengandung ciri-ciri kelas karena cenderung lebih melihat siapa yang berbuat daripada apa yang ia perbuat. Hal ini dibenarkan karena sistem hukum nasional menganut falsafah liberalisme, individualisme, dan rationalisme yang cenderung lebih mempertahankan kemerdekaan individu daripada melindungi kepentingan masyarakat luas. Dari segi hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis telah memperingatkan tentang telah terjadinya kehancuran umat/ negara sebagai akibat dari penegakan hukum yang bercirikan kelas.
QANUN JINAYAH ACEH DAN PERLINDUNGAN HAM (KAJIAN YURIDIS-FILOSOFIS) Danial, Danial
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3020.855 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.590

Abstract

Terdapat perbedaan dan kesamaan antara konsep HAM Internasional dengan Islam, terutama berkaitan dengan sumber, sifat, dan orientasi. HAM Internasional bersumber pada akal, bersifat antroposentris, dan berorientasi duniawi. Semantara HAM dalam pandangan Islam bersumber dari Wahyu (Allah SWT), bersifat teo-antroposentris, dan berorientasi dunia-akhirat. Karenanya, yang pertama perwujudannya bertumpu semata-mata pada Negara (faktor pendorong eksternal), sedangkan yang kedua perwujudannya tidak hanya bersifat eksternal dan formal legalistik, melainkan bersumbu pada aspek internal manusia (batin/iman). Dalam praktiknya di lapangan bentuk hukuman cambuk dipandang efektif dalam melindungi HAM baik secara sosiologis, ekonomis, psikologis, bahkan teologis. Meskipun masih mengandung beberapa kelemahan yang potensial melanggar HAM, khususnya berkaitan dengan tindak pidana khalwat dan aspek hokum acaranya. Sementara bentuk hukuman rajam dipandang masih merupakan wilayah ijtihadiyyah yang sarat dengan perdebatan di kalangan para ulama sendiri.
KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Masyhud, Masyhud
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3081.929 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.589

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang tiga hal, yaitu kekuasaan  kepala negara dan kepala pemerintahan, fungsi kepala negara dan posisinya sebagai khalifah, serta hak dan kewajiban  kepala negara. Hasilnya menunjukkan bahwa; pertama, dalam perspektif  politik modern, kekuasaan dalam suatu negara membawa perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan modern yang ada. Salah satu diantaranya mengakibatkan pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, meskipun dalam prakteknya beberapa di antaranya saling berkombinasi. Kedua, pada sejarah Islamic Dustur, pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan bukanlah merupakan hal yang sangat penting, tetapi yang perlu  digarisbawahi  adalah fungsi dan posisi sebagai imam atau khalifah yang dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintahan negara. Ketiga, kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum Islam yang berdasar pada al-Quran  maupun al-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA AND MALAYSIA IN THE CONSTITUTIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE (THE CASES OF JUDICIAL REVIEW IN BLASPHEMOUS OFFENCES) Maula, Bani Syarif
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3389.319 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.588

Abstract

Makalah ini membahas jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dan apakah judicial review bisa menjadi mekanisme terbaik untuk melindungi hak konstitusional warganegara dari kedua negara tersebut. Makalah ini berkesimpulan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik konstitusi yang berbeda dalam hal ketentuan-ketentuan perlindungan kebebasan beragama. Namun demikian, judicial review di kedua negara tersebut bisa menjadi perlindungan bagi hak-hak agama minoritas, meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian, seperti dalam kasus judicial review undang-undang anti penodaan agama di Indonesia. Memang idealnya, judicial review merupakan cara yang paling efektif dalam menguji undang-undang yang merugikan kaum minoritas, dan juga judicial review seharusnya diletakkan sebagai faktor penting untuk melindungi hak asasi manusia.
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM (TELAAH PEMIKIRAN KHALED ABOU EL-FADL) Mushlihin, Imam Annas
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2655.388 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.587

Abstract

Hubungan antara demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan Syari?ah memang selalu diperdebatkan oleh umat Islam dalam sepanjang sejarah mereka. Persoalan utamanya adalah apakah demokrasi dan HAM kompatibel dengan ajaran Islam ataukah tidak. Munculnya perdebatan tersebut karena melihat latar belakang bahwa demokrasi dan HAM muncul dari Barat, sedangkan agama berasal dari wahyu. Dengan demikian, apakah Islam dapat mendukung dan menyokong HAM merupakan tantangan paling penting yang dihadapi umat Islam saat ini. Sementara, tantangan lainnya adalah banyaknya muslim dan non-muslim di berbagai pelosok dunia saat ini meyakini bahwa HAM bertentangan dengan keyakinan Islam. Dalam artikel ini dengan mendialogkan antara demokrasi, HAM, dan Syari?ah melalui perspektif hermeneutika hukum Islam diharapkan dapat dirumuskan hubungan yang viable antara Islam dengan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satunya.
HUKUM ISLAM VERSUS POSITIVISME BARAT (KAJIAN PERBANDINGAN MAZHAB JURISPRUDENSI PERSPEKTIF ILMU HUKUM) Yasid, A
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2962.363 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v6i1.586

Abstract

Institusi hukum bekerja bukan untuk dirinya, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar di luar dirinya berupa terwujudnya keadilan di tengah masyarakat. Baik hukum Islam maupun positivisme Barat mempunyai pretensi sama menyangkut tujuan akhirnya untuk menata masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku. Percikan perbedaan tak dapat dielakkan ketika para Juris tidak sebangun dalam melihat pola hubungan antara hukum itu sendiri dengan manusia sebagai subjeknya. Menghadapkan manusia pada hukum bukan saja melahirkan pilihan teori-teori hukum yang rumit, tetapi sekaligus juga berimplikasi pada munculnya mazhab-mazhab pemikiran hukum yang sangat dinamis. Lahirnya positivisme-empiris dalam hukum Barat, serta munculnya sejumlah mazhab pemikiran dalam hukum Islam, seperti ahl al-ra?y dan ahl al-hadis, tidak bisa lepas dari persoalan dinamika hubungan manusia dengan hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 12