cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2013)" : 12 Documents clear
PEMBARUAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL DAN PELUANGNYA TERHADAP PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH DI INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN LP2IF-RHI) Marwadi, Marwadi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3331.274 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.583

Abstract

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, khususnya Ramadhan dan Syawal sampai sekarang masih terjadi. Hal ini disebabkan karena penganut metode hisab yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Persis dengan penganut rukyat yang direpresentasikan oleh NU belum bersatu. Untuk menyatukan metode penentuan awal bulan tersebut, Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal: tinggi bulan minimal 2o, beda azimuth bulan-matahari minimal 3o, dan umur bulan saat matahari terbenam minimal 8 jam pasca ijtimak. Dari beberapa penelitian, hasil rukyat hilal dengan kriteria Kementerian Agama masih lemah validitasnya dari aspek astronomis. Perbaikan kriteria visibilitas hilal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak-Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) dengan kriteria tinggi minimum 3,60o untuk beda azimuth bulan?matahari 7,53o, hingga maksimum 9,38o untuk beda azimuth bulan?matahari 0o. Kriteria visibilitas hilal ini mempunyai peluang besar untuk menyatukan kalender Hijriyah karena ormas besar seperti NU dan Persis sudah menggunakan kriteria visibilitas hilal. Jika Muhammadiyah mau merubah kriteria hisabnya dari hisab wujudul hilal ke hisab dengan kriteria visibilitas hilal, penyatuan kalender Hijriyah dapat terwujud.
PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PENGGUNAAN HADIS DA'IF DALAM ISTINBAT HUKUM Idris, Abdul Fatah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2459.489 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.582

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis tentang konsep hadis da?if dan konsep tentang pengamalan hadis da?if. Kebanyakan para ulama mengkonsepsikan hadis da?if; ?setiap hadis yang tidak terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam hadis sahih ataupun unsur-unsur dalam hadis hasan?.Sedangkan dalam konsep pengamalan hadis da?if, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Pertama menolak pendapat tidak mengamalkan hadis da?if secara tegas. Kedua boleh mengamalkan hadis da?if jika tidak ada hadis sahih dan hasan; dan ketiga membolehkan beramal dengan hadis da?if pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Sementara pandangan Ibnu Qayyim berbeda dengan ulama hadis lainnya.Konsep beliau dalam pemikiran hadis da?if sebagai dasar pengambilan dalil hukum, adalah hadis yang tidak batil dan tidak munkar serta perawinya tidak tertuduh dusta. Dan apabila tidak terdapat hadis sahih dan tidak terdapat pula qawl sahabat, boleh mengamalkan dengan hadis da?if, karena pengambilan dalil hukum dari hadis da?if lebih utama dari pada qiyas.
ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM ISLAM Sodiqin, Ali
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2382.429 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.581

Abstract

Penelitian tentang hukum Islam, baik yang normatif maupun yang empiris belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Hukum Islam, dalam realitasnya memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka teoritik dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur?an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Ruang lingkup kajiannya mencakup dua hal, yaitu penetapan hukum dalam al-Qur?an dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum-hukum dalam al-Qur?an secara historis diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya. Hal ini mengindikasikan adanya proses adopsi, adaptasi dan integrasi antara wahyu al-Qur?an dengan kebiasaan atau tradisi lokal Arab pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pemetaan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian pendekatan antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dalam hukum modern.
ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS FORMALISME DALAM AKAD DI BANK SYARIAH Dahlan, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2711.993 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.580

Abstract

Bank syariah selama ini dikenal sebagai representasi dari kegiatan transaksi Islam di lembaga keuangan. Akan tetapi disebabkan karena kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kepentingan bisnis yang sangat kompleks, maka bank syariah dihadapkan pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas konsensualisme (yang berlandasakan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme (bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas konsesualisme yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada Fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada formalisme.
REFORMULASI ZAKAT DAN POLA PRIBUMISASI HUKUM ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTER-CULTURAL Alfalisyado, Alfalisyado
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2555.5 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.579

Abstract

Hukum dalam perspektif Islam adalah media dialog antara kebenaran dengan kenyataan. Namun demikian, hukum ini dirasa belum efektif dalam peranannya, sehingga perlu adanya intermediary yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sinilah penulis menawarkan konsep intermediary berupa zakat dengan pendekatan budaya. Namun, bisakah Islam dengan zakat sebagai salah satu instrumennya dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam? Bagaimana interaksi yang akan terjadi ketika penghayatan sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia sudah sangat erat tertanam?Tulisan ini mengupas tentang pentingnya reformulasi pemahaman zakat dengan pendekatan budaya yang terpola dalam konsep ?pribumisasi Islam?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ada pemahaman bahwa struktur sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan unincidental dengan kesadaran mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Landasan ini diperlukan sebagai upaya untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya zakat produktif. Karena itu, tidak terlalu berlebihan jika pemahaman tentang zakat harus diafiliasikan dengan paradigma tentang kebudayaan agar terbentuk masyarakat yang sadar akan zakat serta pengelolaannya secara produktif.
MENGGAGAS KONSEP FIKIH ANTI KORUPSI: SOLUSI ALTERNATIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 'Ulum, Bahrul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2512.605 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.578

Abstract

Dari tahun 2000 sampai 2010, Indonesia selalu menempati sepuluh besar negara terkorup di dunia. Realitas ini sungguh sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia.  Predikat sebagai salah satu negara terkorup ini tentunya akan mencitrakan bahwa umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan korupsi. Mengapa norma-norma agama seolah tidak berdaya mengekang pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi? Artikel ini membahas konsep fikih anti korupsi sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sangat penting sebagai upaya pemberantasan korupsi yang saat ini terkesan lamban. Sebagai usaha pemberantasan korupsi, sosialisasi fikih anti korupsi dapat efektif memberikan efek jera bagi praktek korupsi. Diharapkan dari sistem hukum Islam dapat diadopsi ke dalam hukum nasional dalam melawan praktek korupsi dengan menjadikan norma-norma Islam tersosialisasi dengan baik bagi masyarakat Islam Indonesia. Fikih atau hukum Islam sesungguhnya telah banyak membahas konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi adalah kejahatan multi kompleks. Walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan maliyah (harta benda), tetapi korupsi mempunyai karakter spesifik, yaitu melibatkan seseorang yang berkuasa.
AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 KHI DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH Sarmadi, Akhmad Sukris
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2098.931 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.577

Abstract

Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Pasal 185 tentang hukum ahli waris pengganti telah terjadi polemik di kalangan ahli hukum. Dasar berbedanya pendapat mereka adalah pada asumsi bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat lagi dilakukan penambahan hukum baru. Istilah ahli waris pengganti sudah dikenal lama melalui BW meski berbeda rincian dengan maksud yang ada pada KHI. Keadaan ini pula menyebabkan banyak kalangan ahli hukum di Indonesia menyamakan persoalan ahli waris pengganti di KHI dengan BW, meskipun sebenarnya berbeda. Tulisan ini berupaya membuktikan bagaimana aturan ahli waris pengganti dalam KHI dapat diterima melalui kajian teori objektif hukum (maq?sid al-syari?ah). Berdasarkan kajian maq?sid al-syari?ah, ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam karena memenuhi unsur normatif dengan dasar nass sarih yang bertujuan kemaslahatan, baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI ini tidak melanggar ketentuan al-Qur'an yang bersifat ijbari.
HAK OPSI DAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA Kushidayati, Lina
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2163.457 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.576

Abstract

Perkara waris memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adat yang berlaku di masyarakat tentang tata cara serta bagian masing-masing pihak dalam kewarisan. Artikel ini membahas seputar apa dan bagaimana hak opsi dalam sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia. Bermula dari sistem politik yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk membatasi berlakunya hukum Islam. Kebijakan penerapan hukum Islam, termasuk waris, boleh dilakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum adat. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih hukum apa yang akan diterapkan. Kebebasan untuk memilih hukum dalam bidang waris diteruskan oleh pemerintah Indonesia setelah Proklamasi kemerdekaan dan semakin dilegalkan dengan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Meski klausul hak opsi hukum waris tersebut telah dihapus dengan adanya UU No. 3/2006 (perubahan atas UU No. 7/1989), namun secara implisit hak opsi masih diakui keberadaannya karena penghapusan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.
POSITIVISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER Nafisah, Durotun
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2772.13 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.575

Abstract

Tujuan pembaharuan hukum yang telah berhasil diwujudkan oleh KHI adalah unifikasi hukum. Sedangkan substansi KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia, serta belum meningkatkan status dan kedudukan perempuan. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik ini masih bias yang bukan saja tidak meningkatkan status perempuan tetapi sangat potensial menimbulkan ketidakadilan gender, seperti tercermin dalam pembakuan kewajiban suami isteri dan meneguhkan pola relasi serta kedudukan suami isteri yang tidak setara. Ketentuan ini menyebabkan ketidakadilan gender pada isteri, yang  termanifestasi ke dalam lima bentuk yaitu stereotyping, marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan berbasis gender. Ketidakadilan gender tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu konfigurasi politik yang belum sensitif gender dan penyusunannya dipengaruhi oleh budaya patriarkhis. Sedangkan penyebab internalnya adalah para penyusun KHI belum responsif gender dan minimnya keterlibatan perempuan serta penyusunannya hanya mengacu pada kitab-kitab fikih tanpa melibatkan para ahli di luar Islamic studies dan penelitian empiris. Model penyusunan KHI tersebut juga  menyebabkan KHI belum menyesuaikan perubahan zaman dan dinamika kehidupan suami isteri di Indonesia.
PRIBUMISASI HUKUM ISLAM DALAM PESANTREN Hastriana, Anna Zakiyah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2178.21 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.574

Abstract

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan  Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali  dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman.

Page 1 of 2 | Total Record : 12