cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 65 Documents
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS OUTDOOR LEARNING MENUJU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) KONSTRUSIVISTIK DI SMPN SE-KOTA PALU Mahmud, Amran
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.788 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i2.13145

Abstract

Pola pembelajaran guru PKn di SMPN 6 SMPN 4 Palu, perangkatpembelajaran yang dilakukan masih menggunakan pola kegiatan pembelajarankonvensional. Beberapa pokok permasalahan dalam penelit ian ini adalah bagaimanamengembangkan perangkat pembelajaran berbasis outdoor learning pada pembelajaranPKn. Dengan model pembelajaran, berupa pengembangan perangkat pembelajaranberbasis outdoor learning dapat digunakan dalam memperbaharui dan meminimalisasikelemahan partisipasi peserta didik pada pembelajaran PKn. Dalam penelitian ini hanyadifokuskan pada aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga perangkat yangdikembangkan hanya buku siswa, RPP, LKS dan tes hasil belajar.
KONTRIBUSI TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKN SISWA PADA SMP NEGERI 1 BAJENG KABUPATEN GOWA Suyitno, Imam; Rasyid, Mulyadi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.658 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i2.10019

Abstract

This study aims to determine: (1) The contribution of school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, (2) constraints faced by the school in enforcing the regulations, (3) Efforts carried out by the school in enforcing the school rules in SMP Negeri 1 Bajeng Gowa. This research is quantitative descriptive with population of all students in grade VIII SMP Negeri 1 Bajeng, totaling 150 students that do penerikan sample using purposive sampling techniques, and take parallel each class so that the total sample of 30 students and 2 teachers as informants the research consisted of teachers and teacher BK Civics. Data collection techniques used were questionnaires, interviews, and documentation, analysis of the data used is the product moment correlation test. From the analysis of hypothesis testing through correlation formula of Pearson Product Moment that no contribution the school rules on learning achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, it is shown on the value of the correlation coefficient of 0.998 were consulted premises value at significance level ? = 5% with the provision that if the calculated value> value table at significance level ? = 5%, then the hypothesis is accepted, whereas if the calculated value <value table at significance level ? = 5%, then the hypothesis is rejected. The results of the calculation table at significance level ? = 5% yield calculated value = 0.998, while the value table for the calculated value = 0.361> table value then the hypothesis is accepted. This means that any contribution school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng, while the constraints faced by the school in the enforcement of the order include: (1) cooperation between BK teachers with subject teachers and homeroom is not maximized, (2) the parents have not been too concerned about his son. In addition, as for the efforts taken by the school in the enforcement of the order include: (1) provide guidance, (2) establish cooperation with parents, (3) the provision of exemplary examples.
PENCEGAHAN KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI PELEMBAGAAN KHUSUS PERS PENJARA Nansi, Wencislaus Sirjon
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.107 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v15i1.13178

Abstract

Tulisan dengan judul Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan Melalui  Pelembagaan Khusus Pers Penjara merupakan sumbangan pemikiran terhadap pembenahan lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada lembaga pemsayarakatan. Tulisan ini membedah dua hal yakni peran pers terhadap upaya pemberantasan korupsi dan urgensitas pelembagaan pers penjara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada lembaga pemasyarakatan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pentingnya pelembagaan khsusus pers penjara dengan diatur dalam regulasi khusus atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik undang-undang pers atau undang-undang lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini merupakan kajian normatif dengan pendekatan data sekunder.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE (STUDI PADA POLRES BONE) Dhahri, Irsyad; Karmila, Karmila
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.113 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i1.10029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR (STUDI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR) Haris, Hasnawi; Nurliah, Nurliah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.541 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.2799

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melindungi lahan pertanian produktif, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berjumlah 43 orang, dan sampel sebanyak 7 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terkait tentang alih fungsi lahan pertaniann di Kabupaten Takalar yatiu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat, dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan  Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.
PEMAHAMAN NILAI-NILAI DASAR PROFESI DAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Dhahri, Irsyad; Kasmawati, Andi; Bakhtiar, Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.329 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i2.10040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran mengenai pemahaman, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai dalam lingkungan FIS UNM tentang nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatus Sipil Negara (ASN). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik sampling adalah sampel total atau penelitian populasi. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang memberi penjelasan dan argumentasi terhadap variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu tingkat pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), sub variabel tingkat pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai dasar profesi, dan budaya kerja ASN. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemahaman pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNM tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara cukup baik/tinggi, dimana sebagian besar yang mengetahuinya, telah mendengar keberadaan undang-undang ASN, mengetahui UU No. 5 Tahun 2014 sebagai undang-undang ASN, mengetahui isi/materi yang dalam UU No. 5 Tahun 2014, dan mengetahui nilai-nilai dasar dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pegawai tentang nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) masa kerja/pangkat/golongan, (b) jabatan yang diemban, (c) pendidikan, (d) status Aparatur Sipil Negara (PNS dan/atau Kontrak). (2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri pegawai, faktor-faktor yang dimaksud adalah (a) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, (b) model pembinaan dari pimpinan fakultas/universitas, (c) iklim/suasana kerja dan/atau lingkungan kerja, dan (d) fasilitas penunjang.
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR) Ilham, Lukman; Pratama, Muhammad Arief
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.414 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2814

Abstract

pendekatan korelasi dan deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada sampel dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 108.984 jiwa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus slovin, Jumlah sampel 204 orang yang didapatkan dengan menggunakan rumus slovin akan dibagi menjadi 6 sehingga jumlah sampel masing-masing kelurahan yakni 34 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling.Teknik analisis data yang digunakan yaitu a)Statistik deskriptif b)Uji Asumsi berupa (1) Uji Normalitas, (2) Uji Linieritas, c) Uji Korelasi, d) Uji Detrminasi (R2), e) Uji t, f) Uji Korelasi Ganda, g) Uji F. Hasil analisis korelasi diperoleh korelasi antara tingkat kepercayaan dengan kinerja anggota DPRD (r) adalah 0,727. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepercayaan dengan kinerja anggota DPRD. Dari analisis uji t, bahwa nilai t Hitung sebesar 15,047. didapatkan angka sebesar 1,971. Karena t hitung > t (15,047 > 1,971), artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.Hasil analisis korelasi diperoleh antara tingkat kepuasan dengan kinerja anggota DPRD (r) adalah 0,809, menunjukkan terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepuasan dengan kinerja anggota DPRD. Dari analisis uji t, t hitung > t (19,572 > 1,971),ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.Dari analisis korelasi ganda di atas diperoleh korelasi antara tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar (R) adalah 0,827, terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar. Dari analisis uji F, didapatkan bahwa nilai F Hitung sebesar 217,205. Berdasarkan F Tabel didapatkan angka sebesar 3,04. Karena F hitung > F Tabel (217,205 > 3,04), maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.  KATA KUNCI:        Tingkat Kepercayaan, Kepuasan Masyarakat, Kinerja Anggota DPRD
IMPLEMENTASI PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR Ibsik, Sangkala; Khaedir, Muh
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.562 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i2.10016

Abstract

This research method including qualitative descriptive study. The aim is (1) To determine the program in the district of Makassar not rantasa Tamalate. (2) To determine the program implementation makassar not rantasa in Kecematan Tamalate. (3 To find out what the problem is society Kecematan Tamalate in maximizing program Makassarta Not Rantasa. This research is descriptive and qualitative sample of 30 RT (informer) drawn by purposive sampling, that the sampling is done intentionally by certain criteria. The data collection dilakukuan with depth interview, observation and documentation. the results showed that, (1) Program makassar not rantasa (MTR) launched by the Mayor of Makassar has been implemented but not maximum, especially in villages mannuruki. Program MTR covers, See Garbage Grab ( LISA), Lorong Gardeng (LOOSE), community service bulk, garbage exchange rice, I and my school does not rantasa. (2) the program implementation makassar ta not rantasa in villages mannuruki namely: work devotion bulk, garbage exchange rice, I and my school not rantasa. (3) Constraints in the implementation of the program makassar not rantasa in villages mannuruki can be seen in terms of factors of public awareness is still lacking, a lack of facilities of garbage (garbage carts), the narrowness of the yard or vacant land, the lack of trash while, and drainage.
DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT LAMURUKUNG KABUPATEN BONE Fahri, Samsidar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.634 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13303

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga  di dalam Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone.  Fokus masalahnya bagaimana praktek kawin paksa, bagaimana penyebab dan dampak kehidupan keluarga kawin paksa di dalam masyarakat Lamurukung Kab. Bone Metode Penelitian field research bersifat lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui  observasi,wawancara secara langsung yakni dalam hal ini subjek penelitian para keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibatnya pada umunya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian  sebagai akibat perkawinan paksa tersebut. Perkawinan Paksa tidak dilarang (haram), tetapi karena kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya  maka praktek kawin paksa  yang ada di Desa Lamurukung adalah tidak baik.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR) Mursalim, Hj. Suryani; Akbal, Muhammad; Nurjannah, Tika
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.86 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dari Badan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid dan Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum dengan adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastian hukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.