cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum
Published by Universitas Stikubank
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA Rusviana, Zuni; Suliantoro, Adi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 21 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.04 KB)

Abstract

Internet development causes the formation of a new world, every individual has the right and ability to interact with everyone who can prevent him. Perfect globalization connects the entire digital community, one of which is a business sector called E-COMMERCE.E-COMMERCE has a difference from conventional sale and purchase agreements and brings different legal consequences and there are also some problems that are not yet commonly describedthis is a problem that is not immediately anticipated to cause problems in the future. Based on the description, the research is carried out with the title: ?SALE AND PURCHASE AGREEMENT VIA INTERNET E-COMMERCE IN TERMS OF CIVIL LAW ASPECTS?.                The formulation of the problem in this study is: (1) What is the validity of the SELLING BUY agreement through the internet if it is involved with Article 1320 of the Civil Code? (2) What is the legal consequence if there is a default in the purchase agreement through the internet (E-COMMERCE)? (3) Solution if there is a default in buying transactions through the internet (E-COMMERCE)? The method used is a normative juridical approach. To approach the problem in this study the author uses descriptive analytical research specifications. Data collection uses secondary data. The method of presenting data in this study was carried out in a descriptive manner. The analysis used in this sketch is qualitative descriptive.             The results of the study indicate: (1) The validity of the agreement through the internet must have the same validity as the agreement that can be proven and in accordance with the provisions in Article 1320 BW. (2) The legal consequences of wanprestasi are compensation. the wanprestasi can be in the form of agreement fulfillment, contract fulfillment and compensation, ordinary compensation, cancellation of the agreement.(3) Solution if there is a wanprestasi in the sale and purchase agreement through: Litigation, Non Litigation, online site (kredibel.co.id, lapor.go.id, cek rekening.id), report directly to the police station and report to the bank.
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (T.P.P.O) (STUDI PUTUSAN NOMOR 632 K/PID.SUS/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 1447K/ PID.SUS/ 2016) Sulistyawati, Saras
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 21 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.591 KB)

Abstract

 Human Trafficking is an act of recruitment, shelter, sending, transferring, or accepting someone with the threat of violence, using violence, kidnapping, confinement, counterfeiting, fraud, abuse of power or vulnerable positions, debt bondage or paying or benefits, so obtain approval from the person who holds control over the other person, whether carried out within the state or between countries, for the purpose of exploitation or to result in exploitation (Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Crimes in Trafficking in Persons).           This study aims to analyze aspects of judges' consideration of the criminal termination of perpetrators of trafficking in persons in Decision Number 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016, covering juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridical aspects are based on the existing legal umbrella and judge as the applicator, sociological aspects, namely the application of the law concerning the values ??of society in order to create legal justice, and philosophical aspects that are based on the value of truth and justice.           This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms.           The problem in this study regarding the basis of the judge's consideration in imposing criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons and the comparison of judges' considerations related to criminal imposition of perpetrators of human trafficking in decisions No. 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016.           From the results of this study indicate that, the application of the law where the judge as the applicator is in accordance with the values ??of the law, and the community, but still very minimal or the need for more policies on victims of trafficking, namely the right to restitution (restoration of the rights of victims from trafficking).
TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENANGKAPAN KEPITING BERTELUR DIDUSUN MENCO KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK Wahyu Saputra, Pipit Fahri
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 21 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.707 KB)

Abstract

Masyarkat Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tambak dan nelayan tradisional yang masih menggantungkan hasil tangkapan dialam yang berupa kepiting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Oleh karena itu penulis membahas mengenai Tinjaun Hukum Lingkungan Terhadap Penangkapan Kepiting Bertelur di Dusun Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.Adapun yang menjadi permasalahan menurut penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana dampak penangkapan kepiting bertelur dalam lingkungan hidup  masyarakat Desa Menco? (2)Bagaimana tinjauan hukum lingkungan terhadap penangkapan kepiting bertelur?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak dari penangkapan kepiting bertelur dalam lingkungan hidup masyarakat Menco dan untuk menjelaskan mengenai tinjauan hukum lingkungan terhadap penangkapan kepiting bertelur Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis sosiologis.Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam lingkup hidup masyarakat Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat menjawab permasalahan yang ada bahwa penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peratutan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Dampak yang ditimbulkan dari penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco beragam dari ekonomi sampai populasi dari kepiting yang berada dialam bebas.Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco baik nelayan maupun pemilik tambak tergolong melanggar peraturan yang ada dan merugikan mayarakat itu sendiri terutama masyarakat Menco.
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMUATAN GAMBAR-GAMBAR PORNO DI MEDIA ONLINE Chrisninditya, Ellysabeth Chaterin; Faozi, Safik
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 21 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.567 KB)

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik, fisik, mental maupun sosial.Dalam mengupayakan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera kita tertolong dengan adanya Internet.Sehingga kita juga dapat terhubung dengan pengguna internet diseluruh belahan dunia.Dampak positif yang didapat dari jaringan internet, sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data dan sebagai media pencari informasi.Tetapi terdapat pula dampak negatif dari penggunaan internet seperti penipuan, perjudian, dan pornografi.Pornografi menjadi perhatian khusus karena anak-anak sekarang dapat mengakses dengan mudah karena kurangnya pengamanan terhadap situs-situs porno itu. Dari latar belakang tersebut maka, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? (2) Apakah terdapat perlindungan khusus serta peran dari Negara atau Pemerintah untuk anak-anak dalam mengakses media online? (3) Apa saja hambatan dan penyelesaian dalam perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Dalam pendekatan In Concreto yaitu memberikangambaran peristiwa hukum konkrit yang terjadi serta mengkaji beberapa undang-undang yang berlaku dan membandingkan.Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Orang tua yang memiliki wewenang dalam memberi batasan penggunaan gadget kepada anak. (2) Negara dan Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada dengan memblokir semua situs-situs porno yang ada di media online. (3) Hambatan yang timbul karena tidak dapat memblokir semua situs porno dengan mudah karena akan terjadi kerusakan dengan situs yang lain. Penyelesaian yang dilakukan dengan memasang internet sehat.
FUNGSI DAN PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG Parei, Atin Carolina; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 21 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.816 KB)

Abstract

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu yang diperjuangkan agar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. BPOM Kota Semarang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mengawasi produk yang beredar agar terjamin keamanannya, namun demikian masih ada produk yang mengandung bahan berbahaya yang beredar. Oleh karena itu skripsi ini berjudul ? Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Semarang ?. Permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran BPOM terahadap makanan yang mengandung bahan berbahaya, upaya apa yang telah dilakukan BPOM terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya dan hak-hak yang didapatkan konsumen agar dapat lebih aman terhadap maknan yang mengandung bahan berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif spesikasi penelitian adalah deskriptif analisis sumber data primer dan sekunder metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan study kepustakaan dengan lokasi penelitian di BPOM Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang didapat menunjukan bahwa kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya UUPK dan instansi Badan POM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghindari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapat bahan berbahaya didalam produk yang beredar. Peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN RAMBU LALULINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG Utami, Yesi Putri
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 20 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.291 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang.(2) Untuk menganalisiskajian kriminologi terhadap pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang Metode pendekatan dilakukan secara yuridis sosiologis, spesifikasi secara deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, melalui wawancara dan kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1)Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang adalah faktor manusia antara lain ketidakdisplinan pengendara, kesengajaan pengendara dan kepura-puraan pengendara. (2) Kajian kriminologi terhadap pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Semarang yaitu adanya faktor kesadaram, kedisiplinan, minat masyarakat mempunyai kendaraan, faktor ketidakjeraan
RESIKO YURIDIS ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENSIUN DINI Hafidh, Rahmat; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 20 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.41 KB)

Abstract

PT TASPEN (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. PT TASPEN (PERSERO) dalam menjalankan perannya tidak selalu mampu memenuhi hak Pegawai Negeri atas hak pensiun dan tabungan hari tua karena adanya hal ? hal yang diperlukan dalam pemenuhan atas hak pensiun dan tabungan hari tua. Hal ? hal tersebut mengenai peran PT TASPEN (PERSERO) dalam menyelenggarakan program dana pensiun dan tabungan hari tua yang nantinya berhak menerima pesangon dan menerima hak ? hak pensiun lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai resiko yuridis asuransi sosial bagi pegawai PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Semarang yang mengajukan pensiun dini sebelum batas usia pensiun yang telah tentukan. Penelitian ini, merupakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah ? kaidah atau norma ? norma dalam hukum positif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, resiko yuridis saat pengajuan pensiun dini tidak ada akibat hukum kecuali orang yang bersangkutan bermasalah, pada saat pensiun akan mendapatkan sanksi administratif bisa berupa penundaan pensiun atau pesangon.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENELANTARAN ANAK SEBAGAI JENIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Putri Pertiwi, Erinda Dhayana; Faozi, Safik
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 20 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.036 KB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga ini adalah anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga lebih lemah, dan lebih rendah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (social abuse), Kekerasan yag bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga, kedua adalah bagaimana kajian kriminologi terhadap penelantaran anak sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis ini yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga dapat dijelaskan menggunakan teori kriminologi meliputi teori differential association dan teori sosio-kultural (sosiologi kriminal), adapula faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penelantaran terhadap anak, antara lain: faktor perceraian orang tua, faktor kemiskinan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dapat dijelaskan dengan teori kriminologi yaitu differential association terkait dengan perilaku kejahatan yang dipelajari karena faktor eksternal dan yang meliputi teknik dan motifnya. Kajian Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya temasuk dalam jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu penelentaran dalam rumah tangga yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat 1.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KARTU BRIZZI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI Handoko, Bagus Dwi; Suliantoro, Adi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 20 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.969 KB)

Abstract

Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara non tunai (cashless). Produk-produk uang elektronik memberikan solusi kepada konsumen berupa kemudahan bertransaksi. Salah satu produk uang elektronik yang beredar di masyarakat  adalah Brizzi yng diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Seiring meningkatnya penggunaan Brizzi di masyarakat, permasalahan terkait penggunaannya pun seringkali dialami oleh pemegang kartu. Permasalahan tersebut menjadi salah satu resiko yang dihadapi pemegang kartu.     Dalam proses penyelesaian masalah inilah seringkali hak nasabah dalam perlindungan konsumen dikesampingkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu Brizzi menurut Undang-Undang? (2) Apa saja resiko yang ditanggung oleh pengguna kartu Brizzi dalam bertransaksi? (3) Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen pengguna kartu Brizzi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma sehingga pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundangan yang bersifat normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko yang dihadapi pengguna kartu antara lain gagal top up tapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak,hilang, pasif, dan permasalahan biaya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Bank BRI sebagai bank penerbit melalui layanan Call BRI 14017, Customer Service di unit kerja, maupun melalui media sosial BRI. Maksimal penyelesaian adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari diterimanya komplain oleh Bank BRI. Perlindungan hukum bagi nasabah terkait transaksi pembayaran non tunai khususnya kartu BRIZZI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bank BRI perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan keamanan bagi nasabah pemegang kartu Brizzi yang berkebutuhan khusus.
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS (PT.MARIMAS SEMARANG) Pratama, Alif Candra; Rochmani, Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 20 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.25 KB)

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pembuangan limbah ke sungai yang berulang membuat perlunya ada penegakan sanksi pidana yang didasarkan pada UUPPLH. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus pencemaran air di sungai Klampisan oleh PT. Marimas pada tahun 2013 yang berdampak pada warga di sekitar sungai Klampisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH dan menjelaskan hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang ? undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori ? teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif PT. Marimas, Semarang belum dikenakan sanksi pidana atas pencemaran sungai Klampisan yang diakibatkan karena kurangnya alat bukti dalam pembuktian pencemaran lingkungan sehingga penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang belum berjalan. Hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang adalah kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian karena di sepanjang Kali Klampisan terdapat sekitar 7 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut dan pembangunan instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Purwoyoso, dan belum maksimalnya infrastruktur penegakan hukum yang disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan dan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang jumlahnya belum memadai untuk melakukan pengawasan.

Page 1 of 3 | Total Record : 29