cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Citizenship
ISSN : -     EISSN : 26140039     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [e-ISSN: 2614-0039] publishes articles containing ideas, research results, literature review, and other innovative creations on citizenship, Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education learning models, Pancasila and Civic Education learning media, assessment and evaluation of Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education research and development, moral/ethical philosophy, state law education, socio-political education of the state, socio-cultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 123 Documents
Pemahaman Mahasiswa PPKn UAD Angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Adrianto, Surya
Jurnal Citizenship Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam konstitusi. Salah satu wujud Indonesia negara hukum adalah dengan membuat peraturan perundangan khususnya dalam hal ini UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas Namun setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, Pemahaman termasuk juga penilaian Mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No.22 Tahun 2009. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008. Objek penelitian ini adalah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2). Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, mahasiswa PPKn telah mengetahui maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, namun mahasiswa PPKn dalam hal ini juga memahami bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) merupakan suatu peraturan yang yang dianggap tidak efektif apabila diterapkan di negara yang beriklim tropis seperti negara Indonesia, dan menerapkan peraturan tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan energi.
Peranan Polres Bantul Mewujudkan Warga Negara Yang Baik Melalui “Rembug Kampung” Di Kecamatan Kasihan Diana, Ida
Jurnal Citizenship Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Implementasi sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sering dan selalu kita jumpai di masyarakat”. Sila tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, diantaranya yaitu “musyawarah”. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak warga negara dalam hal kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Dalam rangka mewujudkan warga negara yang baik (good citizen) maka Kepolisian Resor (Polres) Bantul menggagas suatu program musyawarah yang diberi nama “Rembug Kampung” yang dilakukan di seluruh kecamatan di kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui apa peranan Polres Bantul dalam mewujudkan good citizen melalui program tersebut. Subjek penelitian ini adalah anggota Sat Binmas Polres Bantul. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, dan trianggulasi. Metode analisis data dengan cara reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifiklasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peranan Polres Bantul dalam rangka ikut mewujudkan good citizen (warga negara yang baik) melalui program “Rembug Kampung” adalah (1) berkenaan dengan kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). Polres Bantul telah memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara; (2) dalam kompetensi sikap kewarganegaraan (civic dispositions), Polres Bantul memacu kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan peduli terhadap pemecahan masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar; dan memberikan tempat untuk menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan (civic skill) dalam hal partisipasi sebagai warga negara yang baik.
Komparasi Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Homeschooling Primagama dengan SMP Piri II Yogyakarta Gustin, Gustin
Jurnal Citizenship Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Untuk meningkatkan pembelajaran PKn guru harus memiliki strategi yang efektif dalam pembelajaran. Siswa akan bosan dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh guru menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Guru harus dapat berpikir inovatif, kreatif, dan efektif dalam menerapkan strategi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Tujuan penelitian mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan guru PKn di Homeschooling Primagama dan SMP Piri II Yogyakarta, dan komparasi strategi pembelajaran guru PKn di Homeschooling Primagama dengan SMP Piri II Yogyakarta. Subjek penelitiannya guru PKn di Homeschooling Primagama dan SMP Piri II Yogyakarta. Objek penelitiannya strategi pembelajaran guru PKn di Homeschooling Primagama dan SMP Piri II Yogyakarta. Instrumen penelitian berupa wawancara dan observasi. Teknik analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan strategi pembelajaran guru PKn di Homeschooling Primagama dan SMP Piri II Yogyakarta menggunakan strategi yang sama yaitu strategi dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Komparasi dari pendekatan pembelajaran oleh guru PKn di Homeschooling Primagama dengan SMP Piri II Yogyakarta terletak pada cara memahami karakter peserta didik yang berbeda-beda di kelas, strategi penyampaian materi pada karakter materi di ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta strategi penyampaian materi pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik antara guru PKn di Homeschooling Primagama dengan SMP Piri II Yogyakarta. Komparasi antara keduanya juga terdapat pada strategi yang dilakukan oleh guru PKn di Homeschooling Primagama dan SMP Piri II Yogyakarta dalam meningkatkan kompetensi civic knowladge, civic skills, dan civic dispositions peserta didik.
Bentuk-bentuk Pembinaan Moral Siswa SMA PGRI 1 Temanggung Tahun Ajaran 2008/2009 Wardani, Novita Eko; Umuri, Towil
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Pendidikan moral yang kuat merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Yang berakal budi untuk mempersiapkan dirinya dalam memasuki era teknologi dan globalisasi dimasa kini dan akan datang. Pembinaan dengan penanaman nilai-nilai moral dapat dilakukan dengan adanya pembinaan moral disekolah. Penelitian yang hasilnya disusun menjadi sebuah bentuk skripsi ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan moral, kendala apa yang dialami sekolah dalam pembinaan moral dan upaya dalam pembinaan moral SMA PGRI 1 Temanggung.Jenis penelitian ini adalah kualitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu semua guru SMA PGRI 1 Temanggung , sementara sample tersebut adalah guru yang khusus menangani siswa yang melakukan pelanggaran moral yaitu kepala sekolah, WK, dan petugas BK. Adapun teknik pengambilan sample menggunakan proposive sampling, sementara teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan diskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pembinaan moral yang telah dilakukan SMA PGRI 1 Temanggung dengan menggunakan pendekatan personal, yang berupa memberi pengarahan, memberi pengetahuan, pemanggilan orang tua murid, sanksi dan mendatangkan lembaga-lembaga yang bisa mempengaruhi mental anak. Kendala yang dialami yaitu siswa kadang menyepelekan peraturan sekolah, kesulitan dalam mendiskusikan dengan orang tua murid dan upaya yang dilakukan dalam pembinaan moral di SMA PGRI 1 Temanggung yaitu adanya BK, pendekatan rutin, memberi pengertian moral melalui pelajaran keagamaan, PKn dan melalui kegiatan Pramuka.
Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa PPKN Angkatan 2008/2009 Universitas Ahmad Dahlan Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011 Ariwibowo, Mustofa Setyo
Jurnal Citizenship Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Prestasi belajar mahasiswa PPKn angkatan 2008/2009 di Universitas Ahmad Dahlan pada semester ganjil tahun akademik 2010/2011 kurang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya adalah lingkungan belajar. Penelitian ini bertujuan mengetahui   Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PPKn angkatan 2008/2009 tahun akademik 2010/2011 yang masih aktif sebanyak 55 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan metode dokumentasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa PPKn angkatan 2008/2009 sebesar 7,3% sedangkan 92,7% selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.
Pelayanan Publik dalam Pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Periode Oktober 2011- April 2012 Gunarti, Arie
Jurnal Citizenship Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Seiring adanya reformasi birokrasi, pemerintah harus terus  melakukan  perbaikan kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan  pemerintahan yang  Baik (Good Governance) yakni pemerintahan  yang  akuntabel dan bebas dari Praktik KKN. Setiap penyelenggaran pelayanan publik harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.   Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan   untuk mendapatkan pengetahuan yang sistematis tetang pelayanan publik di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Jenis penelitian ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif  dengan subjek  penelitian petugas /operator e-KTP dan masyarakat  Kecamatan Umbulharjo  Objek penelitian yaitu pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP . Penggumpulan data mengunakan wawancara kepada petugas/operator e-KTP  dan masyarakat yang telah melakukan perekaman biodata kependudukan, dan teknik dokumentasi tentang Profil Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang masih bersifat umum, yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa prosedur perekaman pelayanan e-KTP  yang ada di Kecamatan mudah di pahami oleh masyarakat hanya saja masih kurangnya  sosialisasi tetang prosedur pelayanan perekaman  biodata kependudukan. Waktu penyelesaian e-KTP  ditentukan oleh Pusat (Jakarta), masyarakat harus menunggu antrian yang lama untuk perekaman data kependudukan. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yakni ada masyarakat tidak datang tepat pada waktunya, tidak hadir sesuai dengan waktu yang dijadwalkan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibanya. Biaya pelayanan, perekaman e-KTP gratis. Produk, petugas tidak pernah salah memasukan data kependudukan. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Umbulharjo lengkap namun ada kendala yang dihadapi oleh petugas e-KTP saat proses perekaman yakni apabila listrik padam, alat iris mata eror,dan alat  sidik jari rusak. Kompetensi petugas, saat perekaman Petugas/Operator e-KTP trampil dalam memggunakan perangkat peralatan. Petugas/Operator e-KTP besikap ramah dan sopan kepada masyarakat, pada saat itu masyarakat tidak ada yang mengeluhkan pelayanan yang  diberikan oleh petugas.  Berdasarkan KEP MEN PAN No. 63/KEP/M. PAN/7/2003 standar pelayanan publik  yang dijadikan  pedoman  pelaksaanaan dan penyelenggaraan  pelayanan  e-KTP
Aktualisasi Nilai Kekeluargaan (Persaudaraan) dan Nilai Kegotongroyongan dalam Permainan Tarik Tambang Pada Warga Masyarakat RT 24 RW 06 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2012 Duwata, Nisalia
Jurnal Citizenship Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Tarik tambang adalah salah satu permainan tradisional yang seringkali dimainkan oleh masyarakat. Permainan ini mudah, murah dan sangat populer, dan mengandung nilai-nilai sila ke-3 yakni nilai persatuan. Nilai persatuan dalam sila ke-3 dapat dibagi menjadi nilai kekeluargaan dan nilai kegotongroyongan. Sekalipun permainan ini cukup dikenal masyarakat luas, tetapi kenyataan menunjukkan belum dikembangkan sebagai permainan yang dapat memupuk rasa kegotong royongan dan persatuan. Persoalannya adalah bagaimana aktualisasi kekeluragaan (persaudaraan) dan nilai kegotongroyongan dalam permainan tarik tambang? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau suatu situasi sosial. Obyek penelitian adalah aktualisasi nilai-nilai kegotongroyongan dalam permainan tarik tambang. Aktualisasi nilai tersebut diamati pada saat permainan tarik tambang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah responden yakni warga masyarakat, terutama kaum muda warga masyarakat yang pernah memainkan tarik tambang di lingkup wilayah RT 24 RW 06 Sidikan Pandeyan Umbul Harjo Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan cara berfikir logis menghubungkan fakta satu dengan lainnya sehingga diperoleh gambaran umum mengenai aktualisasi nilai-nilai kegotongroyongan dalam permainan tarik tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kegotong-royongan teraktualisaikan dalam setiap tahapan permainan tarik tambang. Pengembangan nilai kegotongroyongan yang didalamnya mencakup rasa persaudaraan, kebersamaam (kolektifitas), dan ikatan dalam kelompok yang membangun persatuan, teraktualisasikan dalam berbagai kesepakatan, penerapan strategi pemenangan permainan, solidaritas atau rasa saling menghargai atas prestasi yang diperolehnya.
Analisis Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Di Kabupaten Kulonprogo Allail, Abdul Rohman
Jurnal Citizenship Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Penerapan otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang lebih menitik beratkan pada pemberian kewenangan kepada daerah. Berdasarkan pasal 200 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 16 Tahun 2008 tentang  Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates. Dengan dirubahnya status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates akan diikuti perubahan di bidang kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan dan kekayaan, dan sarana serta prasarana pemerintahan. Penelitian ini yang menjadi subyek adalah Kepala Kecamatan (Camat) Wates, Kepala Kelurahan (Lurah) dan Sekretaris Kelurahan Wates, sedangkan yang menjadi obyek adalah Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 di Kabupaten Kulonprogo, instrument penelitian berupa pedoman observasi, metode pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan.. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 di Kabupaten Kulonprogo bahwa untuk nama, luas wilayah, batas wilayah, peta, sarana dan prasarana itu tetap, akan tetapi untuk kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja, kekayaan, pembiayaan, perangkat, sarana prasarana, arsip dan dokumentasi serta kelembagaan kemasyarakatannya itu dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kulonprogo yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan Wates yang baru.
Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Astuti, Ari
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Pembinaan mental narapidana yang dilakukan oleh LP Wirogunan Yogyakarta dirasakan sangat penting karena mental adalah unsur dasar dalam membentuk jiwa dan kepribadian manusia yang mempunyai fungsi dalam mendorong setiap sikap dan perbuatan manusia dalam berperilaku di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realitas pelaksanaan pembinaan mental narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta, untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan mental dengan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidana dan mengetahui upaya mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, subjek penelitian ini adalah Kepala bagian Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT), petugas pembina agama Islam, Petugas pembina agama Kristen dan Katolik dan petugas pelatih kepramukaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara (interview) dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidana sesuai dengan ketentuan prosedur yang terdapat dalam PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dilaksanakan melalui pendidikan keagamaan yang meliputi pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen dan Katolik, serta latihan Kepramukaan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh petugas LP Wirogunan Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidana adalah kurangnya tenaga petugas pembinaan, kertebatasan dana dan transportasi untuk penceramah, serta ketidakaktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan mental. Upaya yang dilakukan oleh LP Wirogunan Yogyakarta untuk mengatasi hambatan adalah melalui cara menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta lainnya.
Pengaruh Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Sikap Demokratis Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2010/2011 Pengaruh Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Sikap Demokratis Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Yogya Prasetyo, Galang Eko
Jurnal Citizenship Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara perlu diberikan pemahaman dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara. Nilai-nilai demokrasi hendaknya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata melalui suatu transformasi yaitu melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang demokratis, memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan terhadap sikap demokratis siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1 Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 201 siswa. Sampel diambil secara acak sebanyak 90 siswa. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui prestasi belajar siswa, dan metode angket untuk mengukur sikap demokratis siswa. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis korelasi dan regresi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa nilai korelasi antara prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan sikap demokratis siswa adalah 0,313 dan koefisien determinasi sebesar 9,8%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan terhadap sikap demokratis siswa kelas XI SMK Negeri 1 Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011.

Page 1 of 13 | Total Record : 123