cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 194 Documents
Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tavipah, Yani Brilyani
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah terjadi sejak dahulu hingga saat ini, baik di negara berkembang maupun negara maju termasuk juga Indonesia. Hasil survei dari beberapa lembaga tentang korupsi menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara terkorup. Indonesia membutuhkan sistem untuk menyelesaikan persoalan korupsi. Sistem tersebut dimulai dari sisi struktur,substansi dan budaya. Pada sisi struktur yang dibutuhkan adalah peningkatan pada lembaga-lembaga hukum atau badan peradilan terutama moral dan etika para penegak hukum. Dari sisi substansi, yang dibutuhkan adalah melakukan reformulasi sanksi sebab selama ini tidak berhubungan dengan menimbulkan rasa takut bagi pelaku. Sedangkan dari sisi budaya, perlu diupayakan kesadaran masyarakat bahwa korupsi dapat menghancurkan kehidupan bangsa
Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia Ravena, Dey
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Paradigma ini harus digunakan saat mempelajari ilmu hukum. Dengan paradigma tersebut maka akan menimbulkan pengaruh ketika belajar ilmu hukum. Seseorang yang mempelajari beragam pendekatan dalam ilmu hukum akan menimbulkan hasil yang berbeda pula. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek utama dalam ilmu hukum akan menimbulkan regulasi yang baik.
Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana Priyatno, Dwidja
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelemahan regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi akan mempengaruhi proses penegakan hukum kepada korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pilihan kebijakan hukum pidana untuk formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting.
Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Hukum Agraria Nasional Ginting, Darwin
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan reformasi hukum agraria sejak zaman kemerdekaan belum menunjukan identitas aslinya. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan politik rezim penguasa. Realitas tersebut mempengaruhi eksistensi hukum agraria karena banyak sekali kepentingan politik yang bermain. Dengan demikian diskursus tentang paradigma baru dalam mereformasi hukum agraria melalui pluralisme hukum dapat mengubah sisi kepentingan publik dan kesejahteraan.
E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Latifah, Emmy
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi membawa efek signifikan terhadap sistem ekonomi global, terutama di bidang hukum perdagangan internasional. Hal itu juga dapat dilihat melalui pertumbuhan e-commerce dan e-contract dalam dunia maya. PBB merespon perkembangan tersebut dengan membuat UNCITRAL Model Law on E-Commerce pada tahun 1996 yang menjadi hal terpenting bagi masyarakat internasional
Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia Sambas, Nandang
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukuman mati telah menguatkan eksistensi hukuman mati di Indonesia serta menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Para pihak yang menolak hukuman mati bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan perlindungan hak azasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A jo. Pasal 28I UUD 1945 serta hukum internasional yang melarang hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman utama melainkan sebuah kekhususan dan menjadi subjek hukuman alternatif. Hukuman mati merupakan upaya terakhir setalah hukuman lain gagal untuk melindungi manusia. Dalam upaya reformasi hukum pidana ke depan, pengaturan tentang hukuman mati akan menimbulkan friksi yang signifikan.
Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia Basarah, Mochamad
Syiar Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan selain dapat dilihat sebagai lembaga penegakan hukum, juga merupakan lembaga ekonomi dan politik. merupakan simbol harapan masyarakat terhadap keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum memiliki fungsi penting sebagai simbol negara hukum. Sangat banyak kasus yang terdapat dalam mahkamah agung sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasinya melalui klasifikasi kasus, sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan tertentu
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK BERSENJATA Syam, M Husni
Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu persengketaan bersenjata antarnegara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil adalah kelompok orang yang harus dilindungi. Dalam kondisi itu tidak sedikit yang harus melintasi batas negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Adakalanya mereka ditampung dalam suatu kamp pengungsian yang memang disediakan oleh negara tetangga dan juga ada yang mencari suaka secara individual ke negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi pengungsi  mengeluarkan Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi. Beberapa badan internasional kemudian dibentuk dan pada era PBB dibentuk International Refugee Organization (IRO) dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi, yang kemudian digantikan oleh UNHCR. Tugas UNHCR tidak hanya terikat kepada para pengungsi yang ditentukan oleh Konvensi 1951 saja (conventions refugees), tapi juga meluas terhadap mandate refugees. UNHCR juga bisa melakukan upaya pemulangan secara sukarela (voluntary repatriation) dan bisa juga berupa pemukiman kembali (resettlement).
PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBATASAN PRAKTEK BISNIS Mufidi, M Faiz
Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transfer teknologi, umumnya, melibatkan negara-negara maju sebagai penyedia teknologi dan negara-negara berkembang sebagai penerima teknologi, negara-negara berkembang menginginkan kelancaran arus teknologi, sementara itu, negara-negara maju memberikan keterbatasan dengan perlindungan alasan kekayaan intelektual. Namun alih teknologi merupakan motif bisnis yang lebih, sehingga, hal ini perlu regulasi untuk membatasi bisnis mereka di tingkat nasional dan internasional. Pengaturan internasional telah diupayakan meskipun tidak memiliki karakter penting belum. Padahal, Pemerintah Indonesia tidak memiliki keberanian untuk mengatur pada kepentingan penerima teknologi.
PENGARUH ALIH TEKNOLOGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Wartini, Sri
Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan bagi negara Indonesia dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan. Sehingga sangat mendesak untuk tersedianya peraturan yang memadai dalam rangka menentukan kriteria yang jelas mengenai jenis teknologi yang akan dialihkan. Dengan demikian sejak tahap dini pengalihan teknologi tidak akan lepas dari pengawasan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengalihan teknologi yang tidak berwawasan ligkungan

Page 1 of 20 | Total Record : 194