cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Millah: Jurnal Studi Agama
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Arjuna Subject : -
Articles 50 Documents
PERGESERAN PARADIGMA IJARAH DALAM FATWA EKONOMI DSN-MUI DAN IMPLEMENTASINYA DI KOPERASI SYARIAH NTB Malik, Muh Salahuddin; Munir, Zaenal Arifin; Muslihun, Muslihun Muslim
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbank
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol19.iss1.art3

Abstract

Sharia economy in Indonesia is still looking for the ideal format to participate actively in Indonesia's development context. Therefore the DSN-MUI as an ?bodyguard institution? of sharia economic movements in Indonesia seeks to develop concepts of fiqh and adapted it into modern economic. Ija>rah in the context above is a part of the intended development. The shifting paradigm of ija>rah in fatwa (legal opinion) concept, will be seen its implementation in the reality of micro-economic activities in Koperasi Syariah (Islamic cooperation) at West Nusa Tenggara
PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUDHARABAH DI PT. BNI SYARIAH CABANG PALU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Fauzan, Mohammad
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbank
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol19.iss1.art4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang apakah sistem syariah tentang pembiyaan akad mudarabah benar-benar telah diaplikasikan sesuai dengan ketetuan fikih yang ada. Dalam hal ini yang menjadi titik tekan peneitian adalah: Prosedur pembiyaan, pembagian keuntungan, penanganan jika terjadi kerugian dalam Penerapan fatwa DSN no:07/DSN-MUI/IV/2000 pada akad pembiayaan mudarabah dalam perspektif maqasid syari?ah studi kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Palu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: Dalam prosedur pembiyaan akad mudarabah, lembaga menerapkan aturan-aturan baku dan pensyaratan-pensyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi kesepakatan para pihak. Dalam penetuan bagi hasil masih belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam wacana fikih yang ada. Sedangkan penanganan terjadi kerugian lembaga menggunakan pendekatan kekeluargaan, keagamaan secara persuasif. Apabila masih belum terselesaikan, lembaga berupaya mencari penyebab terjadi kerugian usaha yang ada pada nasabah, sehingga ada langka yang tepat apa yang diambil lembaga disesuaikan dengan kondisi tersebut. Perpektif maqasid menggunakan Hifzul Din dn Hifzul Maal dalam analisis pembiyaan mudarabah.
DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI KHALIFAH UMAR IBN ABDUL AZIZ TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAULAH UMAWIYAH hayati, siti
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbank
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol19.iss1.art5

Abstract

Dinasti Umawiyah merupakan dinasti pertama  dalam dunia Islam pasca kepemimpinan Khulafaur Rasyiddin berakhir. Dinasti ini telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaranIslam ke seluruh dunia, salah satu tokoh khalifah yang akan penulis bahas dalam kajian ini  adalah Umar Ibn Abdul Aziz, ia merupakan seorang khalifah yang sangat berhasil dalam memimpin rakyatnya walaupun masa pemerintahanya hanya 30 bulan Atau 2 tahun 6 bulan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kajian historis dengan menggunakan sumber library research. Kesimpulanya bahwa pada masa Umar, sumber penerimaan terbesar diperoleh dari sektor Zakat dan Kharaj,  ditambah dengan penerimaan negara lain, seperti Fay, jizyah, usyur, ghanimah dan pengeluaran negara digunakan untuk kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan pengeluaran untuk kepentingan negara yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Implikasi dari kebijakan ekonomi yang  telah dilakukan oleh Umar adalah ia berhasil meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat  tidak ada lagi fakir miskin,  beban pajak menurun, banyak masyarakat yang mualaf, serta adanya rasa aman dan nyaman.Kata Kunci: Dampak, kebijakan ekonomi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz
PENANAMAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI METODE MONTESSORI DI SAFA ISLAMIC PRESCHOOL Nudin, Burhan
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016 Pembelajaran Partisipatif
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol16.iss1.art3

Abstract

This study reviews the learning values of Islamic religious education and educational values instilled in early childhood through the Montessori method, which is a method of educating children in accordance with nature. Application of this method is tested in SAFA IslamicPreschool. It was found that the Montessori method in instilling the values of Islamic religious education in early childhood can be seen from the changes in attitudes and behavior of children an early age to get better and focus shown by courteous behavior, do good to fellow friends and come to the school to shake hands with their teachers
ANALISIS STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BPRS PATRIOT CABANG BEKASI TIMUR Sylvia, Husnul Khotimah; Asmawi, Muhammad
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbank
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol19.iss1.art6

Abstract

The success of BPRS in providing service to small and medium businesses is due to uts location close to people in need, simple service procedures that prioritize personal approaches and flexibility in financing patterns and models and more importantly, that BPRS are banks that use systems and principles Sharia. BPRS Patriot City Bekasi is a sharia banking service company, it will not be possible to avoid the reality of competition in the banking service industry wich is increasing. In connection with the quality of service in retaining customers and expanding marketing networks, BPRS Patriot Kota Bekasi should develop offices. The establishment of the Bekasi BPRS Patriot Branch Office is the righ choice. This is very good for the development of the BPRS but will also be able to contribute to the performance of the BPRS in general as well as for the economy of the community especially in the working area of the BPRS Patriot Bekasi. The results of the SWOT analysis are taken from various aspects. As such, the BPRS Patriot Bekasi is considered feasible and capable of establishing Branch Offices.
PERBANKAN SYARIAH DALAM KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA Saefuddin, Saefuddin
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbank
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol19.iss1.art1

Abstract

Politik hukum ekonomi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam mesti disesuaikan dengan ekonomi syariah, karena nilai-nilai syariah sudah menjadi nilai utama budaya (the main value of cultural) masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, maka eksistensi perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh regulasi serta kebijakan publik yang ada. Sementara hukum merupakan produk politik, karenanya kemauan politik (political will) dari pemegang kekuasaan sangat menentukan lahirnya regulasi dan kebijakan yang berpengaruh pada maju mundurnya perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang dinamika politik hukum ekonomi dalam penegakkan Penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2008 dalam upaya mewujudkan cita-cita negara bidang ekonomi yaitu memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan konstitusi negara. Penelitian ini juga dilakukan telaah terhadap peran perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian nasional serta respon masyarakat akan kehadiran perbankan syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif apa yang senyatanya sesuai dokumen dan yang ada dalam UU Perbankan Syariah, juga bersifat preskriptif apa yang seharusnya berdasarkan norma (doktrin) konstitusi dan hukum Islam dalam penegakan hukum perbankan syariah. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa penegakkan UU Nomor 21 Tahun 2008 sudah merupakan bagian dari politik hukum ekonomi negara, sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diarahkan oleh negara melalui berbagai kebijakan publik. Posisi perbankan syariah adalah sebagai lokomotif, penggerak utama kemajuan ekonomi syariah dan telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian nasional. Perbankan syariah dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang sangat pesat baik dari segi aset, pangsa pasar, jumlah nasabah, maupun dari segi regulasinya sehingga eksistensinya semakin kuat. Dari aspek sosiologis hukum Islam, lahirnya UU Perbankan Syariah memiliki tujuan utama yaitu terjaminnya kepatuhan syariah (shariah compliance), kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, wajib sejalan dengan fatwa DSN-MUI, fatwa yang merespons kuatnya aspirasi dan kebutuhan umat Islam dalam bidang perekonomian. Sedangkan peran perbankan syariah baru sebagai alternatif, belum menjadi mainstream dalam upaya menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Kata Kunci: Perbankan syariah, politik hukum, dan ekonomi negara. 
PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF PADA PROGRAM WATER ACTION FOR PEOPLE DI LEMBAGA BADAN WAKAF AL QURAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Darnis, Darnis
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbank
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol19.iss1.art7

Abstract

Basic needs of people for clean water and a healthy environment are very fundamental. In reality there are still many remote areas suffering from the clean water crisis. In response, the Indonesian Ulama Council has issued a fatwa regarding the utilization of zakat, infaq, alms and endowments for the construction of clean water facilities as a form of implementation of sharia maqashid. One of the philanthropic institutions that also has a purpose for the social benefit is the institution of the Qur'an Waqf Agency. Through the Water Action for People program, the Alquran Waqf Agency has allocated the endowments for clean water facilities to help the areas experiencing clean water drought. This study aimed to observe the utilization of waqf funds in the Water Action for People program implemented by the Yogyakarta Alquran Waqf Agency as well as the perspective of Sharia Maqasid for these practices. This study used qualitative methods with normative and sociological approaches. The technique to determine the informants used referred to the "purposive sampling" technique. Data collection techniques used in this research included observation, interviews and documentation. The data analysis was conducted by means of Data Collection, Data Condensation, Data Display, and Conclusion. The results of this research showed that the utilization of water action for people has been in line with the utilization concepts as developed by the Directorate of Waqf Utilization for example in the aspects of benefit permanence, accountability, professional management and justice. In terms of the Sharia Maqasid the water action for people program had a very positive impact on beneficiaries, such as in keeping hifzhun din, hifzhunafs, hifzhu al-akl, hifzhu al-nasab, and hifzhu al-mal. Keywords: Al quran Waqf Agency, Utilization, Cash Waqf, Maqasid Syariah.
IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK SEBAGAI KONSTRUKSI PERJANJIAN SEWA BELI Arwan, Firdaus Muhammad
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbank
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol19.iss1.art2

Abstract

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa (mu?ajir) kepada penyewa (musta?jir) melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. IMBT ini merupakan jenis akad baru yang dibentuk sebagai konstruksi perjanjian sewa beli melalui pendekatan maq>as}id asy-syari>?ah dengan metode mas}lah}ah mursalah  karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.Secara prinsip, regulasi maupun implementasi IMBT telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, namun dalam beberapa subtansi hokum maupun praktiknya masih ada yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain: (1) janji pemindahan hak milik objek akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 yang sifatnya tidak mengikat bertentangan nas{ syar?i dan bertentangan dengan asas pacta sun servanda sekaligus bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 85/DSN-MUI/III/2012 tentang wa?d (janji) yang mewajibkan untuk memenuhi janji. (2) Penyelesaian pembayaran musta?jir wanprestasi dengan cara membebankan seluruh sisa ujrah hingga akhir masa sewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun dalam praktik perbankan syariah tidak sesuai dengan hukum ijarah dan tidak sejalan asas kemaslahatan. (3) Review ujrah oleh Bank yang hanya diterapkan terhadap kenaikan ujrah dan tidak diterapkan terhadap penurunan ujrah bertentangan dengan asas keseimbangan (tawa>zun) dan asas keadilan (?adalah).Solusi yang ditawarkan: (1) janji pemindahan kepemilikan objek akad IMBT dalam Fatwa DSN harus bersifat mutlak dan mengikat. (2) Cara penyelesaian musta'jir wanprestasi ditempuh dengan cara menjual objek akad; apabila sisa ujrah yang belum dibayar nilainya lebih besar dari sisa nilai pembiayaan, maka seluruh hasil penjualan objek akad diambil oleh mu?ajir dan musta'jir dikenakan ta?wid}, sedangkan apabila sisa ujrah yang belum dibayar nilainya lebih kecil dari sisa nilai pembiayaan, maka selisih lebihnya diberikan kepada musta?jir setelah dikurangi ta?wid}. (3) Review ujrah harus diterapkan secara seimbang dan konsisten, baik ketika ujrah naik maupun ujrah turun. Kata Kunci: Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Sewa beli,Implementasi, Perbankan Syariah, Kemaslahatan.
REFORMASI KEKUASAAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA Arifin, Arini Indika
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. XVI, No. 2, Februari 2017 Mendialogkan Kembali Relasi Gerakan Keagamaan dan Negara
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol16.iss2.art9

Abstract

The competence of the Religious Courts has undergone considerable dynamics and leads to the ups and downs. Although not until abolished, but the scope of jurisdiction of religious courts is often limited to certain civil cases. This fact is in fact inseparable from the political will of the rulers of their time reflected in the policies pursued by the authorities concerned. It is undeniable that the political dynamics of law and the political will of the rulers from time to time have drawn important notes for the existence, position, and authority of religious courts in Indonesia, which in reality are not always on a relatively smooth journey.
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN KERUKUNAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL Nugroho, Muhammad Aji; Ni?mah, Khoiriyatun
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 17, No. 2, Februari 2018 Pendidikan Karakter untuk Pengembangan Kurikulum dan Pembangunan Berke
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol17.iss2.art8

Abstract

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (ta?awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Namun proses tersebut dalam realisasinya mengalami banyak kendala, seperti Fundalisme, Radikalisme, Terorisme. Sikap Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangatlah humanis dan relevan, tidak menggadaikan hal yang profan sebagai keyakinan yang dimiliki penganutnya, akan tetapi juga tidak meninggalkan nilai nilai universal sebagai pesan agama untuk senantiasa menjaga kedamaian antar sesama umat manusia, dengan menumbuhkan Toleransi, Membangun Solidaritas, Menegakkan Demokrasi, Menghindari Fanatisme dalam Beragama. Maka pendidikan Islam berwawasan kerukunan adalah pendidikan yang mampu menjadikan perbedaannya sebagai alat untuk semakin menjadi pribadi yang taat dan tidak keluar dari fitrahnya, yaitu dengan mengajarkan bagaimana cara hidup ditengah pluralitas bangsanya, agar mereka mampu hidup, baik dalam internal kelompoknya maupun eksternal kelompok lain, dapat hidup damai dengan lingkungannya, memaknai perbedaan yang secara bijaksana dan tepat. Hal ini terlihat dalam konsepnya yang: 1) berpijak pada konsep fitrah; 2) bersifat moderat; 3) mengusung misi kemanusiaan (humanisme); 4) Inklusif dalam beragama; 5) meyakini kemajemukan adalah sunnatullah & kebenaran bersifat privat dan universal; 6) mampu hidup berdampingan secara damai dan bekerjasama dengan pemeluk agama lain; 7) tumbuh sikap sportif dalam bersosialisasi dan hidup bersama kelompok lain; 8) mengelola perbedaan secara etis dan berkompetisi secara sehat; 9) jauh dari persepsi yang sempit yang diwujudkan dengan komunikasi yang sehat berdasarkan pengamatan dan pengertian terhadap perbedaan yang ada.