cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 177 Documents
 1   2   3   4   5 
HATI-HATI INTELIJEN PEMILU Habibi, Andrian
'ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (999.045 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.10908

Abstract

Abstract:The Ministry of Home Affairs Through the Director General of Politics and Public Administration conducts a series of activities to counteract any potential threats, obstacles, and disruptions to the implementation of General Elections in Indonesia. The expert team identified three electoral vulnerabilities in an area, namely: vulnerability to suffrage, the existence of disputes in the form of election objections adjudication, minority representation, public participation, candidate participation, election supervision, gender rights, campaigns, voter participation and voting. Therefore, Kominda is a form of prevention of the indication of vulnerability.Keywords: Kominda, Election, Ministry of Home Affairs Abstrak:Kementerian Dalam Negeri Melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melakukan serangkaian kegiatan guna menangkal segala potensi ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap terselenggaranya Pemilihan Umum di Indonesia. Tim ahli mengidentifikasi ada tiga kerawanan pemilu pada suatu daerah, yaitu: kerawanan hak pilih, adanya sengketa berupa ajudikasi keberatan pemilu, representasi minoritas, partisipasi publik, partisipasi kandidat, pengawasan pemilu, hak gender, kampanye, partisipasi pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dilakukan Kominda sebagai bentuk pencegahan indikasi kerawanan tersebut.Kata Kunci: Kominda, Pemilu, Kemendagri 
Menentang Gagasan Parlemen Anti-kritik latipah, latipah
ADALAH Vol 2, No 2 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.611 KB)

Abstract

Gagasan  Founding Father kita, Soekarno mengenai Pancasila yang dikenal saat ini sejatinya memiliki tujuan khusus, yang sudah sepatutnya dipahami ketika negara Indonesia mengalami kehilangan arah seperti saat ini. Pintu demokrasi yang terbuka lebar secara langsung memberikan ruang tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan negara ternyata tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab. Konflik horizontal yang semakin menunjukkan tidak adanya persatuan, dan demokrasi hanya dianggap sebagai tujuan negara telah menjatuhkan Pancasila dari realitas kebangsaan dan kenegaraan.  
Kecenderungan Berperilaku Koruptif Pejabat Negara Toha, Muhammad
ADALAH Vol 2, No 1 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.45 KB)

Abstract

Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi yang dijadikan ken-daraan politik agar dapat mengusung calonnya ke kursi pemerintahan. Jadi, seseorang yang ingin menjadi pejabat pemerintahan harus masuk terlebih dahulu ke partai politik (parpol), bukan dengan jalur independen. Independen terjadi apabila seseorang tidak memiliki kendaraan partai politik manapun. Seseorang yang ingin menjadi pejabat pemerintahan harus melewati pesta demokrasi yang biasa disebut pemilihan umum yaitu suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan tertentu.
Sikap Bijak Generasi Penerus Menghadapi Krisis Kepemimpinan Dalam Pemilu Rosandi, Mila
ADALAH Vol 2, No 1 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.954 KB)

Abstract

Mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya diberikan sarana yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU No.15 Tahun 2011, bahwasanya Pasal 1 angka 1 berbunyi Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia Permana, Galih Nata
ADALAH Vol 2, No 1 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1137.272 KB)

Abstract

Berbicara hak minoritas tentu berbicara kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum mayoritas. Keberadaan kaum minoritas merupakan pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya yang unik. Hak minoritas ini sebagai situasi dimana hak-hak kaum lebih kecil yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk dilindungi oleh kaum mayoritas. Namun sering kali kaum minoritas ini diperlakukan secara diskriminatif dan diperlakukan tidak sederajat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mereka merasakan adanya tindakan diskriminatif seperti pembatasan pada bidang ekonomi, politik, dan kesempatan sosial lainnya.
Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perkembangan Demokrasi Humairatuzzahrah, Nanda
ADALAH Vol 2, No 1 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.878 KB)

Abstract

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Seperti yang diketahui, demokrasi seolah berteman baik dengan budaya politik. Demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ia berjalan berirama, dan tak dapat lepas satu sama lainnya.
Lesbian, Gay, Bisek dan Transgender (LGBT) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Sodikin, Sodikin
ADALAH Vol 2, No 5 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.277 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i5.8179

Abstract

Memperhatikan fenomena ke-hidupan sekarang ini yang ada di tengah-tengah kita yaitu perilaku yang menyimpang dari perilaku umum yang ada pada kehidupan masyarakat yang sangat dinamis ini. Perilaku Lesbian, Guy, Bisek dan Transgender (LGBT) muncul kem-bali sesuai dengan arus globalisasi dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Perilaku semacam ini tid-ak hanya menimbulkan masalah sosial juga masalah-masalah lain, yaitu agama, kesehatan, dan hukum. Masalah itu menjadi perde-batan yang panjang antara yang mendukung keberadaan kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau disku-si juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk me-nyelesaikan perilaku yang berbeda dari masyarakat Indonesia umumnya. Kaum LGBT mengklaim bahwa diri dan eksistensinya tidak lain adanya sebagai upaya adanya hak yang melekat pada orang seorang, sehingga keberadaan kaum LGBT tidak boleh dipermasalahkan apalagi dilarang karena merupakan hak asasi yang mereka miliki. Sekali lagi mereka melakukannya hanya-lah atas nama hak asasi manusia yang mereka miliki dan secara sosial masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat pa-da umum, begitu juga agama dan hukum tidak boleh seenaknya melarang keberadaan kaum LGBT.
Pola Pikir Birokrat Pengabdi Husniah, Husniah
ADALAH Vol 2, No 2 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.183 KB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, komitmen yang tinggi serta mampu menyelenggara-kan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Dilema Perppu di Indonesia Nuriman, Lazuardi
ADALAH Vol 2, No 2 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.156 KB)

Abstract

PERPPU merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan genting yang dianggap dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Perppu bersifat sementara, berbatas waktu hingga sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terdekat. Sehingga keberadaan Perppu tidaklah lama, DPR harus segera memberikan sikap menyetujui atau tidak menyetujui Perppu yang dikeluarkan Presiden. Apabila menyetujui, maka Perppu terkait berubah menjadi undang-undang.
Mahar Politik Calon Kepala Daerah Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 2, No 1 (2018): Adalah
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.331 KB)

Abstract

Menjadi kepala daerah di era dem-okrasi transaksional saat ini tidaklah mudah. Bila tidak menyiapkan ma-har politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang ber-hasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap se-bagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pem-biayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu ka-pal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.

Page 1 of 18 | Total Record : 177

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 7 (2018): Adalah Vol 2, No 9 (2018): Adalah Vol 2, No 8 (2018): Adalah Vol 2, No 7 (2018): Adalah Vol 2, No 6 (2018): Adalah Vol 2, No 5 (2018): Adalah Vol 2, No 4 (2018): Adalah Vol 2, No 3 (2018): Adalah Vol 2, No 2 (2018): Adalah Vol 2, No 11 (2018): Adalah Vol 2, No 10 (2018): Adalah Vol 2, No 1 (2018): Adalah Vol 1, No 9 (2017): Adalah Vol 1, No 9 (2017): Adalah Vol 1, No 8 (2017): Adalah Vol 1, No 7 (2017): Adalah Vol 1, No 6 (2017): Adalah Vol 1, No 5 (2017): Adalah Vol 1, No 4 (2017): Adalah Vol 1, No 3 (2017): Adalah Vol 1, No 2 (2017): Adalah Vol 1, No 12 (2017): Adalah Vol 1, No 11 (2017): Adalah Vol 1, No 10 (2017): Adalah Vol 1, No 1 (2017): Adalah More Issue