cover
Contact Name
Rohmad Pujiyanto
Contact Email
rohmadpujiyanto@untagsmg.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 95 Documents
TINJAUAN HUKUM PEMBUKAAN REKAM MEDIK DARI SUDUT PANDANG ASURANSI KESEHATAN Suwignjo, Aditya Hans; ., Mufid
SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 1 (2019): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.075 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i1.1125

Abstract

Rekam medis adalah kumpulan berkas berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan rawatan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan. Rekam medis dapat menggambarkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, serta memberikan kontribusi hal-hal penting dalam penilaian bidang hukum kesehatan, pendidikan, penelitian, dan Akreditasi Rumah Sakit. Rekam medis berisi informasi yang bersifat rahasia dan harus dirahasiakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis yang menjelaskan bahwa isi rekam medis adalah milik pasien, sedangkan berkas rekam medis (secara fisik) adalah milik rumah sakit atau institusi kesehatan. Kerahasiaan catatan medis ini tidak terbatas pada profesi dokter saja, tetapi juga berlaku untuk petugas kesehatan lainnya seperti perawat, mahasiswa kedokteran atau keperawatan, dan pekerja kesehatan lainnya. Namun, dalam keadaan tertentu, dokter dapat membuka isi catatan medis kepada pihak ketiga seperti asuransi, pengadilan, dan kepolisian dalam bentuk keterangan medis, hanya setelah mendapatkan izin dari pasien. Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan, dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis. Fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan akses yang tidak sah. Dari ulasan serta diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya, rahasia rekam medis tidak dapat dibuka setiap saat kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, melalui prosedur yang jelas dalam pembukaan informasi rekam medis dan penggunaan izin tertulis pasien dalam proses pengeluaran informasi medis tersebut.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITOR (SID) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) Sefiyanti, Hana Tria
SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.664 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i1.1140

Abstract

Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk debitur secara nasional yang dipergunakan untuk membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan menejemen risiko, membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya Sistem Informasi Debitur (SID) juga terdapat kendala, kendala tersebut dapat berasal dari intern dan ekstem. Faktor intern yang menjadi kendala yaitu sumber daya manusia (SDM) petugas masih mengalami kesulitan dalam pengisian form dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Faktor ekstem yang menjadi kendala berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu gagalnya validasi, ekspor impor data, dan ketidak lengkapan data debitur yang dimiliki, dalam aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID).
REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Wulandari, Sri
SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.633 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i2.1083

Abstract

Penyalahguna narkotika dan obat - obatan terlarang di Indonesia sangat memprihatinkan, bersifat urgen dan kompleks serta menunjukan tren yang semakin meningkat dengan resiko kecanduan yang semakin tinggi. Bahaya narkoba membawa dampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan secara ketat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sebagai alternatif penyelamatan para pengguna dari belenggu narkoba, karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, sebab pengenaan pidana penjara 4 tahun (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bukan solusi yang tepat dan efektif serta tidak memiliki efek jera karena penyalahguna narkotika adalah korban. Ironisnya Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana malah dijadikan sarana pengendalian peredaran narkotika. 
PROSPEK MASA DEPAN POLRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN Sukmariningsih, Retno Mawarini
SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1775.925 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i1.509

Abstract

Pemisahan Polri dari struktur ABRI sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, adil, dan sejahtera. Pada masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategi, tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi semakin kompleks. Ketajaman dalam melihat perkembangan tantangan Kepolisian di bidang penegakan hukum dan dalam menangkap berbagai aspirasi masyrakat yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian merupakan suatu keharusan. Kepekaan (sensitivitas) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggapan segera melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif. Keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri,tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elite polotik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
PERAN PASAR MODAL (BEJ) DALAM MENCIPTAKAN PASAR YANG WAJAR TERTIB, TERATUR DAN EFISIEN (SUATU TINJAUAN HUKUM) Tyaswati, Anik
SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.557 KB) | DOI: 10.35973/sh.v13i2.1093

Abstract

Dalam usaha untuk terus mengembangkan pasar modal pemerintah berusaha untuk terus membuat terobosan-terobosan baru antara lain misi perataan pendapatan masyarakat melalui pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan, yang sekaligus merupakan sumber dana pembangunan nasional, merupakan tugas yang harus diemban oleh Pasar Modal di Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dimaksudkan, terciptanya suatu Pasar Modal yang wajar, tertib, teratur dan efisien. Sebagai penyelenggara pasar modal, maka pertama-tama Bursa Efek Jakarta melakukan penyaringan terhadap efek yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Penyaringan tersebut bukan hanya terhadap kualitas emiten yang sahamnya akan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, akan tetapi juga mempertimbangkan likuiditas perdagangan saham itu sendiri, yaitu perdagangan yang aktif yang memungkinkan setiap pemodal dapat membeli dan menjual saham dengan mudah.
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN Widyawati, Agnes Maria Janni
SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.033 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i2.1120

Abstract

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen ditanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati hatidalam memilih produk/barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Apabila sampai terjadi kerugian yang dideritakonsumen akibat barang yang dihasilkan produsen, maka konsumen dapat mengambil tindakan dengan caramenggugat produsen. Untuk dapat menggugat, seorang konsumen harus dapat membuktikan secara jelas bahwa pengusaha pabrik bertanggungjawab terhadap produksinya yang merugikan. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata agar gugatan konsumen dapat diterima oleh Hakim maka ia harus membuktikan:1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum2. Adanya kerugian3. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian4. Adanya kesalahanSeorang konsumen atau pembeli yang merasadirugikan dapat mengambil tindakan dengan mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual dan menuntut kembali harga pembelian atau ia tetap memiliki barang itu dan menuntut pengembalian sebagian harganya atau produsen bertanggungjawab atas barang – barang produksi yang cacat yang menimbulkan kerugian pada pembeli atau konsumen, sampai si penjual atau produsen mengganti semua kerugian yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Menurut Pasal 19 UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan /atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA -, Juhari
SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.871 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i1.1104

Abstract

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pengaturan tentang restotrative justice sebagi upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara Internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat). Pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat trasfonnasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.
PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH Leksono, Untung
SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 1 (2019): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.54 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i1.1129

Abstract

Penulisan ini terdapat 2 (dua) rumusan masalahyaitu (1) Faktor-faktor penyebab batalnya hak atas tanah?. (2) Bagaimana mekanisme dan tata cara dalam proses pembatalan hak atas tanah?. Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data yang digunakan analisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka. Inti dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor, Mekanisme, tata cara ataupun proses pembatalan Hak Atas Tanah yaitu karena cacat administrasi dan putusan pengadilan yang memliki kekuatan hukum tetap Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Demak, dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Demak. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait.Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur.Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembatalan hak atas tanah adalah suatu penerbitan sertipikat yang batal demi hukum karena terdapat cacat hukum administrasi atau melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG II SEKSI V DI KOTA SEMARANG -, Latif
SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.997 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i1.1113

Abstract

Mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang saat ini dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai ketentuan perundang - undangan karena terdapat benturan antara Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur Wakaf dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah serta Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 yang mengatur Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, sumber data menggunakan data sekunder dari hukum positif, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pelaksanaan perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme perubahan status harta benda wakaf. Hal-hal yang menghambat proses perubahan status harta benda wakaf adalah :1. Faktor Internal (Nazhir, KUA, Kementerian Agama (Pusat, Provinsi, Kota Semarang), BWI, dan Pemerintah Kota Semarang, PPK Jalan Tol, Badan Pertanahan Nasional dan Tim Pelaksana Pengadaan tanah ), 2. Faktor Eksternal : Kesulitan mencari tanah pengganti.Terdapat Penolakan dari Warga Sekitar tanah pengganti. Adanya Spekulan Tanah / Kelompok Kepentingan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM OUTSOURCING DI INDONESIA Handoko, Ruddy
SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.838 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i2.1077

Abstract

Konsep outsourching dalam UU Ketenagakerjaan terbagi dalam dua kategori yaitu outsourching pekerjaan dan outsourching pekerja. Banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh dengan sistem outsourching untuk semua pekerjaan, baik pekerjaan inti maupun pekerjaan penunjang. Pasal 65 ayat (2) huruf a UU tentang ketenagakerjaan telah menentukan bahwa pekerjaan penunjang saja yang dilakukan dengan outsourching baik melalui outsourching pekerjaan maupun outsourching pekerja. Perusahaan yang mempekerjaan Pekerja dengan sistem Outsourcing, senantiasa membuat para pekerja resah, karena masa kerjanya dibatasi dengan waktu tertentu,sehingga kadang-kadang sering terjadi demo mengakibatkan situasi perusahaan tidak kondusif. Penggunaan tenaga kerja dengan sistem outsourcing masih banyak persoalan sehingga tenaga kerja sering pada posisi yang lemah. Hal ini yang perlu dilakukan Pemerintah dalam penegakan hukum bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dengan sistem outsoursing, agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi sesuai ketentuanUndang-undang No. 13 Tahun 2003.

Page 1 of 10 | Total Record : 95