cover
Contact Name
Markus Suryo Utomo, S.H., M.Si
Contact Email
msu_atlaw@yahoo.co.id
Phone
+628122858770
Journal Mail Official
msu_atlaw@yahoo.co.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat
ISSN : 08542031     EISSN : 24609005     DOI : 10.36356/hdm.v17i1.1273
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian (original research article) dan telaah pustaka (review article)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) Sabowo, Hudi Karno
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 2 (2013): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.121 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v10i2.294

Abstract

In Indonesia, according to information from Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, there are millions of people who do not own their own home. The problem that frequently encountered is the problem of lack of funds. Distribution of the mortgages loan had not yet reached the low-income people. The potential distribution of mortgages loan for low-income people reached 34 million people. However, opportunities for low-income people to have decent housing was constrained by the government with the issuance of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 on Housing and Settlement Region set a minimum floor area of 36m2 house (square meters). With that restriction the price of the house would become increasingly unaffordable for the low-income people. Constraints are contained in Article 22 paragraph (3). The full written are thus "Spacious single-story home and home series has a size of at least 36 square meters."This terms cause The Real Estate Developer facing difficulties in land acquisition or construction of housing for the low-income people
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGATURAN USAHA JASA PENILAI DI INDONESIA KY, RA Thajibah
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.479 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v5i1.290

Abstract

Prinsip-prinisp GCG merupakan paradigma baru dalam bisnis Usaha Jasa Penilai. Penerapan prinsip GCG merupakan suatu keharusan dan perlu diatur dalam suatu aturan hukum jika ingin mewujudkan Good Appraisal Corporate Governance yang mapan secara normatif dan empiris. Oleh karena itu, perlu dibangun hukum ideal untuk mengatur aktifitas bisnis Usaha Jasa Penilai. Dengan demikian penerapan Prinisp-prinsip GCG dalam kegiatan Usaha Jasa Penilai, perlu menyusun Pedoman Umum GCG bagi Usaha Jasa Penilai, seperti halnya pada bisnis asuransi, Perbankan. Pedoman Umum GCG Usaha Jasa Penilai tersebut nanti akan di diperkuat dengan Undang-Undang Usaha Jasa Penilai, sehingga, Sistem PenilaianIndonesia (SPI), dan Pedoman Umum GCG Usaha Jasa Penilai bersifat Regulatory Driven dan bukan dorongan professional driven dan ethic saja.
SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (RESPON TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI) SH, MH, Sudharmawatiningsih
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.865 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v5i1.291

Abstract

Perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk) merujuk pada hukum tidak tertulis berupa perbuatan tercela,yaitu pelanggaran terhadap kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat. Ukuran perbuatan tercela adalah yang bertentangan dengan moralitas maupun rasa keadilan dalam masyarakat. Secara nyata ukuran perbuatan tercela adalah tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya. Perbuatan tercela dalam tindak pidana korupsi dipandang telah melukai perasaan masyarakat. Letak perbuatan tercela adalah melihat akibat perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat perkembangan ekonomi negara serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi. Disisi lain, unsur ?melawan hukum materiil? dalam pengertian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
PENANGANAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) Prasudhi, Imawan Dicky
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.564 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v5i1.287

Abstract

WTO (World Trade Organization) is negotiation forum to discuss the commerce problem that arising out among contracting parties - Section III : 3 Agreement of Establishing the Multilateral Trade Organization. WTO have also made an arrangement concerning of dispute settlement which arranged in Annex 2 " Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU- Disputes Settlement Understanding )", that complete of dispute settlement in GATT 1947. Beside that was also formed a special body to handle dispute was called DSB ( Dispute Settlement Body). WTO also give some alternative of peaceful means of dispute settlement, for example by good offices, conciliation or mediation to the lawsuits even if that dispute have been raised to WTO.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SH, MH, Sutikno
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.85 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v5i1.292

Abstract

Perlindungan hukum bagi wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal walaupun sistem hukum di Indonesia tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Sikap masyarakat yang cenderung permitif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan sikap perempuan sendiri yang cenderung menerima dan pasrah dengan nasibnya aka merekonstruksi dan mereproduksi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tanggasehingga masalah ini menjadi sebuah mata rantai yang sulit diputuskan karena selalu direkonstruksi dan direproduksi oleh mayarakat dan oleh kaum perempuan sendiri.
KONFLIK ANTARA MEREK DAN DOMAIN NAME DI JARINGAN INTERNET (SUATU PERENUNGAN BIDANG HAKI) Y, Annalisa
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.326 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v5i1.288

Abstract

Dalam dunia bisnis penggunaan merek dagang di dunia nyata digunakan pula sebagai domain name di dunia maya. Akibatnya penggunaan merek dan domain name di jaringan internet dapat menimbulkan konflik antara pihak pendaftar (registrant) domain name dengan pemilik merek (terkenal). Salah satu penyebabnya adalah sistem pendaftaran domain name yang menerapkan prinsip first come first serve (pendaftar pertama sebagai pemilik). Dalam ketentuan hukum merek pendaftaran tidak boleh dilakukan terhadap barang atau jasa sejenis. Sementara itu dalam domain name jika prinsip ini diterapkan dapat menimbulkan sengketa apabila pendaftaran dilakukan tanpa izin pemilik merek barang atau jasa yang sejenis maupun berbeda karena dapat membingungkan dan merugikan pihak lain. Permasalahan hukum akan muncul jika merek yang sudah terdaftar digunakan pula oleh pihak lain ke dalam bentuk domain name di jaringan internet.
PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN UPAYA MENGATASINYA WL, Anik Tyaswati
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.675 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v12i1.293

Abstract

The use of a bank draft instrument as a means of payment in Indonesia is still very attractive in terms of the nominal value of the high turnover giro. Payment by giro is relatively safe and convenient than using cash. But in practice can not be separated from the problem of default risk as a result of a bank draft that is not provided in sufficient funds by towing or known as giro empty. One of the efforts made by Bank Indonesia to prevent the circulation of an empty bank draft, among others, the implementation of the policy is the imposition of sanctions proportional either through the establishment of more stringent criteria of the effectiveness of the sanctions or to provide coverage broader become nationally by issuing Bank Indonesia Regulation No. 8 / 29 / PBI / 2006 on National Black List Puller Checks and / or Giro Blank and Bank Indonesia Circular Letter No. 9/13 / DASP dated June 19, 2007 regarding the National Towing Blacklist Check and / or Giro Blank.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Mutiari, Yunial Laili
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.79 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v5i1.289

Abstract

Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang dikenal dengan blanket guarantee. Namun program ini tidak berjalan dengan baik sehingga perlu diganti dengan sistem penjaminan yang lebih baik yaitu dengan dibentuknya lembaga Independen melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jumlah nilai yang dijamin oleh LPS paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah pada suatu bank. Keberadaan LPS ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan nasabahpenyimpan.
PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA Lattan, Artji Judiolrs
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.63 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v12i1.340

Abstract

The judge is a state judicial officer authorized by law to prosecute a case that confronted him. In examining and deciding a case, the judge does not just cut but are based on certain considerations. Considerations the judge in deciding the case based on a consideration of the facts of criminal acts, the juridical facts, errors criminal, motive and purpose of committing a crime, the attitude and actions of the perpetrator after committing a crime, the effect of a criminal offense against the victim or the victim's family and the public's view criminal offenses committed. Constraints faced by judges in deciding a criminal case is very thin evidence or lack of evidence that is used both witnesses and evidence, the victim did not provide information in a transparent manner, the prosecutor in presenting the witness not timely and the behavior of the accused during the trial disrespectful, disorderly and do not comply with regulations.
TRANSFORMASI DI BIDANG TEKNOLOGI DAN PERDAGANGAN DI TENGAH KEKUATAN GLOBAL Wibisono, M Iqbal
Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 1 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.136 KB) | DOI: 10.36356/hdm.v4i1.358

Abstract

Pengintegrasian perdagangan nasional dengan perdagangan internasional telah melahirkan perdagangan global di antara negara-negara di dunia, hal ini sering disebut dengan ? Globalisasi ?. Hal ini merupakan paham kapitalisme, yakni kian terbukanya dan mengglobalnya pasar-pasar investasi dan proses produksi dari perusahaan multinasional, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organesasi perdagangan bebas secara global. Globalisasi telah menjadi kata kunci negara-negara maju untuk memaksa negara dunia ketiga agar menerima perdagangan yang dilakukan oleh mereka, tanpa melihat problem, ekonomi, politik, moral, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Negara Indonesia telah meratifikasi tentang perdagangan bebas WTO ( World Trade Organesation), melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 yaitu terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tarif and Trade ( GATT ), misalnya mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Juga dalam hal penyelesaian sengketa perdagangan, maka Indonesia di dalam penetapan kebijakan dan peraturan perundangan harus konsisten dengan prinsip-prinsip GATT.

Page 1 of 20 | Total Record : 194