cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Al-Ulum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Education,
Al-Ulum (AU) adalah Jurnal Studi-Studi Islam diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. AU terbit sejak tahun 2000 setiap Juni dan Desember, telah diakreditasi B oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58/DIKTI/Kep/2013.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum" : 7 Documents clear
Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Hukum Adat Melayu Riau Menurut Teori Eksistensi Karl Jaspes Firmanda, Hengki; Latief, Juhansar Andi
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1279.208 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.333

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hubungan pemerintah daerah Provinsi Riau dan hukum adat melayu Riau menurut teori eksistensi Jasper. Hukum adat melayu Riau merupakan norma yang mengatur tentang tata cara bertingkah lakunya orang melayu. Hukum adat melayu Riau adalah hukum yang berbasis pada komunitas (law based comunity), sehingga hukum dilestarikan secara bersama-sama, dan diangkat eksistensinya secara bersama-sama pula. Pemerintah daerah sangatlah berperan penting dalam menjaga eksistensi hukum adat melayu Riau. Pemerintah daerah diartikan sebagai penyelenggara negara dalam tingkat daerah ialah Eksekutif, Legislatif dan Lembaga Adat Melayu Riau.
Nilai Moralitas dalam Sistem Syura (Suatu Model Sistem Politik Berdasarkan Hadis) Nasir, Muhamad
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1423.762 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.310

Abstract

Artikel ini mengkaji sistem politik yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. khususnya ketika beliau berada di Madinah. Studi ini menemukan bahwa teks-teks haditz menunjukkan bahwa praktek politik yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa dia tidak hanya menjadi pemimpin spiritual umat Islam, tetapi juga pemimpin negara yang menjadikan syûrâ sebagai sistem dalam menentukan arah pemerintahan Madinah. Sistem syûrâ tidak hanya menawarkan sistem politik semata, tetapi juga menjadi dasar etika dalam berpolitik sehingga para politisi dapat berimprovisasi dalam menjalankan kekuasaan tanpa melanggar etika Islam. Islam tidak mematok sistem tertentu untuk di anut oleh negara yang mayoritas berpenduduk muslim, meskipun term syûrâ tercantum dalam al-Qur’an maupun Hadis, namun hal paling terpenting adalah substansi dari syûrâ yang selayaknya dijadikan sistem bagi setiap negara khususnya di Indonesia.
An Elaborative Study on The Perception and Prevention of The East Javas PTKIN Students About Proxy War Nur, Iffatin; Munarji, Munarji
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1307.803 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.316

Abstract

As a new form of warfare, proxy war does not require arm contacts to invade a country. Through conspiracy, propaganda and the establishment, a country may be ravaged by other more powerful countries. As a developing country with abundant natural and human resources, Indonesia becomes an easy target for super power countries to launch their proxy wars. Therefore anticipatory measures to stem the dangers of a proxy war are needed. This study used a qualitative approach through interviews. The conclusions of this study are: (1) the perceptions ofthe East Java’s PTKIN students on the issue of proxy war. First, in terms of its notion, there are four perceptions about proxy war. Two of them do not have compatibility with the theory of proxy war. Second, the perception of the dangers of proxy war in which there are two perceptions: 1) that the proxy war is absolutely very dangerous and 2) that it cannot be justified simply to be dangerous or not before its victims arise. Third, in the constellation of proxy war, Indonesia has been for a long time in its vortex as Indonesia is a country with abundant natural and human resources.
Demokrasi di Indonesia terhadap Mangkunegaran: Memudarnya Politik Kekuasaan Kraton Sunarmi, Sunarmi
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1280.723 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.285

Abstract

Mangkunegaran di awal kekuasaannya memiliki kapasitas otoritas dengan angkatan bersenjata dan teritori, yang saat ini hanya dianggap sebagai salah satu lembaga cagar budaya yang secara fisik ditafsirkan sebagai objek warisan budaya. Ketidakmampuan Mangkunegaran untuk meredam Gerakan Anti Swapraja merupakan awal dari rontoknya politik kekuasaan di Mangkunegaran dalam sistem kerajaan dengan doktrin keagungbina-taraan. Strategi politik KGPAA Mangkunegara VIII dilakukan dengan mengeluarkan maklumat demi maklumat untuk menghadapi gerakan Anti Swapraja secara sepihak diabaikan oleh masyarakat.  Dalam kehidupan tradisional Jawa,  hal tersebut pertanda telah oncat (kehilangan) wahyu kedhaton Mangkunegaran, karena titah dalem sudah tidak mendapat perhatian. Akhirnya Daerah Swapraja di Surakarta dicabut, Mangkunegaran tidak memiliki kewenangan sebagai pusat pemerintahan.
Berkiprah dengan Kelembagan Politik Tradisional di Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan (Studi Sejarah dan Antropologi Politik) Zaenong, Andi M. Anwar
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1313.052 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.314

Abstract

Politik tradisional di Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan, telah terpadu sebagai wilayah konfederasi;“ Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja “.[1] Itulah menurut ketiga prestise di atas, semuanya merupakan gelar-gelar tradisional yang diperuntukan di mana setiap Kepala Swapraja bertahta; atau mereka bergelar tradisional sebagaimana sistem kerajaan yang pernah berdiri. Pada zaman kolonial Belanda, semuanya terikat di bawah administrasi salah satu wilayah Onderafdeling yang berkedudukan di Sumpang MinangaE. Namun, setelah dalam Negara Republik Indonesia, maka sistem tradisional sebagai peninggalan sejarah semakin tertinggal oleh perkembangan dan pembaruan, semuanya telah dieksploitasi secara modern dalam bentuk kecamatan demi pembangunan; dan upaya pelestariannya pada saat ini sedang mengambang karena dibutuhkan penyelesaian secara birokrat. Itulah agar maksud reaktualisasi adat dalam realitas masyarakat masa kini telah dirasakan signifikansinya dalam mengantisipasi segala perubahan yang tersimbah dengan arus globalisasi. Lembaga Adat adalah bertujuan memelihara sistem politik tradisional dalam persaingan martabat di hadapan tradisional bangsa lain, sehingga Bangsa Indonesia tidak sampai kehilangan sejarah dan jati diri. Oleh sebab itu, berkiprah dengan tegaknya Lembaga Adat di Kabupaten Barru bukannya tidak beralasan, disamping regulasinya dirujuk dalam UUD 1945 psl 32, juga beralasan sebagai tindak lanjut kebijakan Nasional UU No 10 Tahun 1993, pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional. Lembaga Adat dalam strukturalnya terdiri atas Pengurus-Pengurus dipimpin Ketua, dan dari padanya dipangku oleh perangkat-perangkat yang ahliwaris keturunan secara tradisional, dan bukan mereka keluarga diklen telah berkiprah Raja Pinjaman disebut Leenvorts bahasa Belanda.  [1] Artinya ; Datu Prestise Raja di Tanete, Petta Prestise Raja di Barru dan Mallusetasi, serta Arung Pretise Raja di Soppeng Riaja.
Budaya Populer dalam Politik di Indonesia Rosidi, Imron; Khotimah, Khotimah
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1401.949 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.709

Abstract

Budaya populer pada dasarnya memiliki hubungan dengan politik di Indonesia. Dalam politik, media digunakan sebagai alat oleh kandidat untuk berkampanye dan mengiklankan dirinya. Dengan kemunculan televisi dan media sosial, budaya populer semakin terimplementasikan dalam wilayah politik. Hal ini bisa dipahami sebab dalam sistem politik dewasa ini, menjadi politisi yang populer merupakan hal yang krusial. Hal ini dikarenakan mereka yang populer cenderung akan dipilih dalam pemilu. Artikel ini berusaha menganalisis hubungan antara budaya populer dan politik di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa politik dalam budaya populer telah mendorong penguatan politik identitas di Indonesia. Kedua, ia juga mendorong lahirnya berita-berita bohong sehingga memproduksi fragmentasi yang parah dalam masyarakat bawah.
Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender Suriadi, Suriadi; Adnan, Adnan; Jayadi, Jayadi; Susilawati, Susilawati; Mursidin, Mursidin
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1334.371 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.843

Abstract

Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang besar dan kedudukan terhormat kepada perempuan. Politik dalam Islam di kenal dengan as-siyasah adalah segala aktifitas manusia yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat. Sedangkan pemimpin seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Terbukanya sistem demokrasi secara luas di Indonesia memberikan kesempatan yang baik bagi perkembangan perpolitikan bangsa. Salah satu indikator berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik, sehingga keterlibatan warga negara menjadi suatu syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang ingin membangun dengan konsep demokrasi. Keterlibatan warga negara disini dimaknai sebagai keterlibatan yang menyeluruh tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7