cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Al-Ulum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Education,
Al-Ulum (AU) adalah Jurnal Studi-Studi Islam diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. AU terbit sejak tahun 2000 setiap Juni dan Desember, telah diakreditasi B oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58/DIKTI/Kep/2013.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum" : 13 Documents clear
Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender Rusli, Muh; Thahir, Muhammad; Zainuddin, Asriadi
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.552 KB)

Abstract

Salah satu ajaran inti al-Qurâ??an adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sama di hadapan Allah, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Yang membedakan keduanya hanyalah kualitas ketakwaannya. Wacana gender secara subtansi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Bila dihadapan Allah derajat manusia sama, maka seyogyanya laki-laki dan perempuan mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Di antara penyebab masih adanya pemahaman umat Islam yang bias gender adalah konstruk pemahaman yang keliru dalam menafsirkan firman Allah dan Hadis Nabi yang kemudian dilegitimasi dengan produk hukum Islam. Untuk itu, reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan. Reinterpretasi tersebut mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama, sehingga melahirkan makna dan paradigma baru yang berkeadilan gender serta selaras dengan nilai universal Islam.
Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami Fata, Ahmad Khoirul; Mustofa, Mustofa
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.317 KB)

Abstract

Tulisan ini mengemukakan gagasan pembaharuan. Salah satu gugatan terjadi atas hukum-hukum Islam yang terkait dengan keluarga, khususnya poligami, karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman yang mengharuskan kesetaraan laki-laki dengan wanita. Untuk menjawab itu, beberapa pihak mengajukan gagasan pembaharuan hukum Islam dengan dua epistemologi utama: penafsiran kontekstual atas nas-nas agama dan asas kemaslahatan. Dengan penafsiran kontekstual atas nas tentang poligami lahirlah kesimpulan bahwa poligami sesungguhnya bukan misi utama Islam. Misi utama Islam tentang pernikahan adalah monogami. Adanya teks-teks yang seolah-olah mengizinkan poligami tidak lain hanyalah sebentuk strategi Islam untuk menghilangkan poligami secara gradual. Namun kontekstualisasi hukum poligami masih menyisakan ruang kritik dimana kajian atas konteks itu masih belum obyektif dan cenderung menjustifikasi wacana dominan tentang relasi gender.
Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God’s Name; Islamic Law, Authority And Women) Majid, Abdul
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.19 KB)

Abstract

Tulisan ini menyajikan konstruksi hermeneutika Khaled M. Abou al-Fadl tentang hadis-hadis gender, menguji otentisitas dan pemaknaannya dengan studi kasus pada sejumlah hadis sandaran fatwa Council for Scientific Research and Legal Opinion, lembaga di Arab Saudi. Abou El- Fadl menawarkan sekaligus mengaplikasikan cara kerja hermeneutis, semisal perlunya negotiating process antara hadis sebagai teks, pengarang, Nabi dan seluruh rawinya, dan pembaca. Hal ini dilakukan dengan lima rambu,yaitu: kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas dan pengen-dalian diri. Temuannya adalah sebagai berikut: Pertama, kualifikasi hadis-hadis fatwa tersebut sangat tidak memadai, sejumlah hadis ditemukan tidak otentik dan ada pula yang tidak proporsional. Kedua,hadis merupakan akhir dari produk kepengarangan yang panjang sejak dari Nabi sebagai pengarang pertama hingga ke tingkat kolektor hadis seperti Imam Bukhari. Ketiga, subjektivitas setiap periwayat tertancap kuat dalam hadis yang diriwayatkannya sehinga perlu telaah historis.
Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Ibrahim, Sulaiman
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.022 KB)

Abstract

Tulisan ini mempertegas bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak bersifat mutlak. Ia diikat dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kepemimpinan itu pun lebih bernuansa fungsional, bukan struktural. Kepemimpinan laki-laki tidak sampai memutlakkan seorang isteri tunduk sepenuhnya. Isteri tetap masih mempunyai hak untuk bermusyawarah dan melakukan tawar-menawar keinginan dengan suami berdasarkan argumen yang rasional-kondisional. Peran domestikasi perempuan adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Tugas-tugas ini harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama.
Wacana Non Dominan: Menghadirkan Fikih Alternatif yang Berkeadilan Gender Kau, Sofyan A. P.; Suleman, Zulkarnain
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.03 KB)

Abstract

Fikih kaya atas keragaman opini hukum, termasuk fikih perempuan. Opini hukum fikih tentang perempuan tidak tunggal melainkan beragam. Keragaman fikih perempuan ini sejatinya menjadi pilihan alternatif atas fikih yang berperspektif gender. Tulisan ini menawarkan wacana non dominan sebagai fikih alternatif untuk menghadirkan fikih yang berkeadilan gender. Sebab wacana dominan tentang fikih perempuan dikritik sebagai fikih yang tidak berkeadilan gender. Sementara fikih tidak hanya menghadirkan wacana dominan, melainkan juga menyandingkan wacana non dominan. Dalam wacana non-akikah dan cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan perempuan disamakan. Bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudhu, dan perempuan memiliki hak yang sama dengan lelaki dalam hal perwalian, saksi dan kepemimpinan. Dalam wacana non dominan, perempuan boleh menjadi wali dan saksi pernikahan, imam salat jamaah dan pemimpin publik.
Bias Gender dalam Kewarisan menurut Ulama Bugis Yusuf, Muhammad
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.469 KB)

Abstract

Dialog berkelanjutan antara kelompok tektualis dan kontektualis dalam format kewarisan dimana kelompok tekstualis berpegang pada â??keumuman lafazhâ? sedangkan kontekstualis menggunakan kaidah â??kekhususan sebabâ?. Kelompok kontektualis berupaya mempertimbangkan aspek eksternal teks untuk menangkap ruhnya berupa keadilan. Format 2 : 1 atau malempaâ?? orowanewe majjujung makkunraiye meliputi hak kewarisan dan tanggung jawab anak laki-laki terhadap saudara perempuannya. Angka 2 adalah batasan maksimal hak anak laki-laki dan angka 1 adalah batasan minimal hak anak perempuan. Hal ini relevan pula dengan asas asitinajang yang dapat berlaku secara elastis (zhannî al-tanfîdz), karena ruh teks itu adakalanya melampaui tekstualitas ayat. Ulama Bugis memahami format 2 : 1 sebagai makna yang sesuai dengan otoritas teks, karena terpengaruh oleh literatur dan karena metode ijmali dan tahlili yang digunakan keduanya tidak mampu merumuskan konsep kewarisan secara komprehensif.
Konstruksi Media terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor E, Hadiati; Abdullah, Irwan; Udasmoro, Wening
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.67 KB)

Abstract

Mass media are not free channels because they sometimes portrait and interprete news unlike its reality. Moreover, mass media are frequently construct a reality which are that out of context. It is not surprising; therefore, that every day an ongoing case-basis can be seen how the same event are treated differently by the mass media. This paper  assesses the issues of corruption which invoves women. Coverage of women perpetrators of corruption are heavily empasised bigger with interests outside substance of corroption itself. For example, reporting oncorruption cases invloving Gayus Tambunan and Angelina Sondakh have different presentation. Gayus Tambunan was always positioned as an intelligent person, could face case, tough, and not delt with domestic isssues; while the news over Anggelina Sondakh always associated with her personal life.
Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Suhra, Sarifa
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.715 KB)

Abstract

Tulisan ini menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Al-Qurâ??an dan Hadis. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial. Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis. Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qurâ??an melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan. Relasi di bidang profesi, seperti adanya hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berpespektif kesetaraan dan keadilan gender.
Perspektif Konstitusi tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-Hak Perempuan Sumanto, Dedi; Latif, Abdul; Mardiana, Andi
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.264 KB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Pemberdayaan dan penjaminannya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menetukan pilihan dengan menolak asusmsi mengenai infeoritas perempuan dan mengahapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum, maka perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.
Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia Sultan, Lomba
Al-Ulum Vol 13 No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.457 KB)

Abstract

Konteks ketatanegaraan Islam mengenal tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif (sulthah tanfiziyah), kekuasaan legislatif (sulthah tasyri`iyah), dan kekuasaan kehakiman (sulthah qadha`iyah). Pada masa Rasullah ketiganya menyatu pada satu wilayah kekuasaan, namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan kehakiman mulai terpisah disebabkan wilayah Islam telah meluas keluar semenanjung Arabiah. Selanjutnya pada masa Umar bin Abdul Azis, kekuasaan kehakimanâ??terutama wilayah al-hisbah dan al-mazalim betul-betul dapat ditegakkan dengan baik sesuai rasa keadilan masyarakat. Hal itu terjadi karena penegakan hukum dilakukan tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya. Jika dua wilayah dapat pula diterapkan di Indonesia, selain lembaga peradilan yang telah ada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka carut marut penegakan hukum dan keadilan dapat teratasi sesuai harapan masyarakat.

Page 1 of 2 | Total Record : 13