cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Al-Ulum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Education,
Al-Ulum (AU) adalah Jurnal Studi-Studi Islam diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. AU terbit sejak tahun 2000 setiap Juni dan Desember, telah diakreditasi B oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58/DIKTI/Kep/2013.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum" : 13 Documents clear
Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah Lahaji, Lahaji; Ibrahim, Sulaiman
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1469.134 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.701

Abstract

Artikel ini mempertegas masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26, dikembalikan pada pasal 2 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah atau tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.Wawasan fikih Indonesia tentang hukum wali nikah telah termaktub dalam Undang-undang dan atau KHI. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, belum jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orangtua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 tahun. Dalam praktek Pengadilan Agama, wali nikah merupakan keharusan untuk sahnya nikah, bahkan wali nikah itu harus dinilai pula apakah wali mujbir atau wali nasab biasa.
Epistemologi Ibn Taymiyah dan Sistem Ijtihadnya dalam Kitab Majmu al-Fatawa Ahmad, La Ode Ismail; Amri, Muhammad
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1531.869 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.618

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang epistemologi Ibnu Taymiyah dalam kitab Majmu’ al-Fatawa yang berisi kumpulan fatwa-fatwanya. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taymiyah melakukan tiga metode ijtihad, yakni ijtihad bayani, ijtihad qiyasi dan ijtihad Ijtislahi meskipun tidak secara komprhensif dari berbagai bentuk dari setiap metode. Secara umum, teori Ibnu Taymiyah dalam ijtihad menawarkan metode berpikir induktif (empirik). Empirik bukan hanya apa yang dilakukan dan yang ditulis oleh orang, namun dapat berupa kehidupan sehari-hari atau peristiwa alam, tetapi juga berupa ayat-ayat dan hadis. Dalam era kekinian, sebuah metode baru dalam menafsirkan Alquran, tafsir mawu’iy dengan jalan pengumpulan ayat-ayat tentang suatu masalah, kemudian dipahami secara menyeluruh kemudian diambil kesimpulannya. Tampaknya metode ini sejalan dengan metode Ibnu Taymiyah yang menempatkan nas sebagai empirik, bukan sebagai teori, sedangkan teori dihasilkan dari penelitian.
Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam Hasan, Hamzah
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2012.152 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.619

Abstract

Kewajiban Asasi Manusia (KAM) tetap menjadi persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam persepktif hukum pidana Islam. Kewajiban asasi manusia dalam hukum pidana Islam menjadi aspek utama sebab kewajiban harus ditunaikan terlebih dahulu baru dapat menuntut hak. Sebab jika kewajiban itu dipenuhi, maka secara otomatis hak-hak seluruh manusia juga dapat terpenuhi. Hukum Islam memiliki konsep bahwa kewajiban itu lebih utama atau lebih didahulukan dari pada hak, dan ini sangat berbeda dengan sistem hukum nasional dan sistem hukum Barat. Asas menunaikan kewajiban terlebih dahulu dari pada penuntutan hak merupakan hakikat hukum yang mendorong terhindarnya seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Untuk terciptanya keteraturan kehidupan atau terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat, maka hukum pidana Islam mengaturnya dengan konsep al- darūriyāt al-khamzah.
Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia Fikri, Fikri; Saidah, Saidah; Aris, Aris; Wahidin, Wahidin
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1316.689 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.643

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk merespon kontekstulisasi cerai talak baik dalam fikih maupun hukum nasional di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan teologis nofmatif, sosiologis, dan yuridis formal. Hasil studi menunjukkan bahwa cerai talak merupakan hak mutlak seorang suami kepada istrinya sehingga  dianggap sah jika dilakukannya, kenyakinan itu diaktualisasikan bahwa cerai talak yang diucapkan oleh suami adalah sah  perspektif fikih, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya; Cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum, istri tidak dapat menuntut hak-haknya, masyarakat Islam dapat mentaati sistem hukum yang berlaku di Indonesia meskipun cerai talak bersumber dari fikih dapat berlaku secara otomatis, namun masyarakat Islam tidak dapat mengabaikan penegakan hukum dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Faham tentang Larangan Shalat Jumat Bagi Wanita di Gorontalo Kasim, Dulsukmi
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1269.967 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.693

Abstract

Tulisan ini mengangkat kasus faham shalat Jumat muslimah Desa Bulotalangi Timur yang ada di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Dari tiga masjid yang ada di desa Bulotalangi Timur, hanya masjid al-Hidayah yang muslimahnya menjalankan faham bahwa wanita tidak boleh shalat Jumat, sehingga mereka datang ke masjid pada hari Jumat hanya untuk shalat Dhuhur berjamaah dan diimami seorang pria. Faham ini muncul sejak tahun 1994 yang diajarkan oleh seorang guru ngaji bernama Karim Daud. Tidak dijumpai adanya dalil nas khusus dalam menjalankan faham tersebut. Langgengnya faham tersebut dipicu oleh sedikitnya 4 faktor: 1) Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan agama warga desa tersebut; 2) Kurangnya perhatian dari lembaga pemerintah dan tokoh masyarakat setempat; 3) Adanya fanatisme buta atas doktrin sang guru/ustad; 4) Kurang tersentuhnya mereka oleh dakwah ulama Gorontalo (MUI, Kementerian Agama, dan da’i).
Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat) Zaelani, Abdul Qodir
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1476.91 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.697

Abstract

Artikel ini mengupas tradisi nyorog  di masyarakat Bekasi Jawa Barat. Meski berada di wilayah Jawa Barat. Masyarakat ini memiliki budaya tersendiri, termasuk budaya nyorog saat menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tradisi tersebut tentu memiliki nilai tersendiri, termasuk di dalamnya memiliki  nilai-nilai dalam hukum keluarga. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber di Bekasi, mendapatkan beberapa nilai yang terdapat di dalamnya bahwa tradisi nyorog didalamnya secara substantif dalam upaya merawat kerukunan keluarga, sebagai sarana pendidikan sosial, jasmani, rohani dan akal. Tradisi nyorog juga  menjadi wasilah silaturahmi antar keluarga serta dalam upaya islah (rekonsialiasi) ketika terjadi ketersinggungan atau konflik yang melanda dalam keluarga. Kesemuanya itu, pada dasarnya mengacu pada upaya merajut keluarga sakinah, mawaddah warahmah.  
Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan antara Sakralitas dan Profanitas Faisal, Ahmad
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1532.793 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.699

Abstract

Artikel ini mengelaborasi penerapan hukum Islam di Indonesia yang selalu mengundang polemik. Akar masalahnya ternyata tidak hanya bermuara pada masalah epistemologis, tetapi juga pada masalah sosial politik. Penulis berargumen bahwa hukum Islam yang mendapatkan legitimasi dan justifikasi dalam tata hukum Indonesia harus memenuhi kriteria epistemologis dan sosial politis. Secara epistemologis, wajar jika tidak ada pandangan tunggal tentang model syariat yang ingin diterapkan. Sedangkan secara sosiologis politis hukum Islam harus lebih mempertimbangkan variabel-variabel sosial, politik dan sejarah yang mempengaruhi pembentukan sistem hukum Islam Indonesia. Fakta yang disebutkan terakhir ini merupakan keharusan mengingat kenyataan penampilan hukum Islam itu sendiri di berbagai negara Islam tidak seragam. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dataran substantif hukum Islam pada dasarnya merupakan resultant dari interaksi antara para ulama sebagai perumus hukum dengan faktor-faktor sosial politik yang ada di sekitarnya, termasuk konfigurasi politik negara.
Prinsip-prinsip Hukum Kelalaian Sebagai Penyebab Ganti Rugi dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Hasan, Asyari; Alimin, Alimin; Fahlefi, Rizal; Saharuddin, Desmadi
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1718.627 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.722

Abstract

Artikel ini membahas tentang apa saja konsep prinsip-prinsip hukum kelalaian sebagai penyebab ganti rugi yang terkandung dalam hukum positif ekonomi syariah Indonesia tentang pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan syariah yang dikaji secara kualitatif eksploratif-normatif. Artikel ini menemukan bahwa terdapat enam prinsip hukum kelalaian sebagai penyebab ganti rugi dalam hukum positif ekonomi syariah Indonesia, yaitu: 1) dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang, 2)  dilakukan dengan tepat, 3) dilakukan dengan dengan cermat, 4) kegiatan bisnis tidak boleh melampaui batas yang diizinkan, 5) kegiatan bisnis harus sejalan dengan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan dalam akad (tidak menyalahi perjanjian), dan 6) kelalaian tergolong pada kelalaian sengaja dan kelalaian tidak disengaja. Sedangkan prinsip-prinsip hukum kelalaian yang terdapat dalam hukum konvensional saat ini lebih lengkap (11 prinsip kelalaian) dari pada yang terdapat dalam hukum positif ekonomi syariah yang hanya 6 prinsip.
Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu Andiko, Toha; Fauzan, Fauzan
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1638.918 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.747

Abstract

Artikel ini mengkaji Problem suami muslim PNS yang akan bercerai, untuk memperoleh izin dari pejabat di tempatnya bekerja, harus melalui prosedur hirarkhis yang panjang dan cukup lama. Tahapan yang dilalui oleh suami yang bekerja di bawah Pemerintahan Kota dan Kabupaten lebih panjang dan lebih lama waktunya, dibandingkan yang bekerja di Kementerian Agama. Suami yang mengajukan permohonan cerai talak tanpa izin tertulis dari pejabat, maka ia terancam hukuman disiplin berat. Selain itu, jika suami mengajukan permohonan cerai tanpa alasan sesuai PP No. 45 Tahun 1990, akan dipotong 2/3 gajinya, dan jika tidak ada anak, maka 1/2 gajinya untuk mantan istrinya. Dampaknya, mantan suami menjadi sulit menikah lagi karena gajinya banyak terpotong. Akibatnya, mayoritas suami memilih tetap dalam status pernikahannya, walaupun faktanya sudah berpisah rumah. Namun, ada juga beberapa suami yang merekayasa keadaan istri, agar tidak terkena aturan yang ada.
Konsepsi tentang Tajdīd dalam Menjawab Tantangan Globalisasi Perspektif M. Quraish Shihab Maulasa, Aisma; Suleman, Zulkarnain
Al-Ulum Vol 19 No 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1079.899 KB) | DOI: 10.30603/au.v19i1.829

Abstract

Artikel ini ingin menjelaskan pemikiran M. Quraish Shihab konsepsi tentang tajdīd  dalam  menjawab tantangan globalisasi.  Dalam melakukan penalaran hukum, M. Quraish Shihab membedakan antara prinsip dan partikuler (al-qat’ī min al-zannī), memahami sumber hukum secara kontekstual dan alegoris. Jawaban hukum M. Quraish Shihab dalam fatwa-fatwa didasarkan atas paradigma moderasi, kemudahan dan jauh dari sikap fanatisme. Terkadang pilihan dan jawaban hukum dan fatwa M. Quraish Shihab berseberangan dengan arus utama, seperti kebolehan memilih pemimpin yang tidak seagama, mengucapkan selamat natal kepada kaum Kristiani dan tidak mewajibkan jilbab. Atas pendapat yang berbeda ini, tuduhan liberal seringkali disematkan kepada M. Quraish Shihab.

Page 1 of 2 | Total Record : 13