cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
Search results for , issue " Vol 6, No 2 (2017)" : 16 Documents clear
AKUTANSI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Tuasikal, Hadi
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4876

Abstract

Penelitian akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada yang bersifat preventif, bersifat detektif dan ada yang bersifat represif. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasive melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigasi.
PERUBAHAN HUKUM DALAM PANDANGAN IBNU QAYYIM Wijaya, Abdi
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4891

Abstract

Transformasi hukum Islam adalah sebuah keniscayaan  yang harus terjadi dalam merespon persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapai oleh masyarakat. Transformasi hukum Islam tersebut sangat terkait dengan berbagai faktor yang berada dalam bingkai hukum Islam. Faktor-faktor tersebut diramu dan dijadikan sebagai teori Ibnu Qayyim menjadi sebuah “icon”. Yaitu faktor zaman, tempat, situasi niat dan adat.
NASIONALISME DALAM ISLAM Azman, Azman
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4881

Abstract

Nasionalisme adalah kerinduan/keberpihakan terhadap tanah airnya (nasionalisme kerinduan), atau keharusan berjuang membebaskan tanah air dari imprealisme (nasionalisme kehormatan dan kebebasan), atau memperkuat ikatan kekeluargaan antar-masyarakatnya (nasionalisme kemasyarakatan), atau membebaskan negeri-negeri lain (nasionalisme pembebasan), hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang fitrah dan dapat diterima bahkan ada yang dianggap sebagai kewajiban. Sebaliknya apabila nasionalisme itu dimaksudkan untuk memilah umat islam menjadi kelompok-kelompok sehingga mereka menjadi berseteru satu sama lain, kemudian umat dieksploitasi untuk memenuhi ambisi pribadi (nasionalisme kepartaian), maka itu pasti nasionalisme palsuan yang tidak akan memberi manfaat sedikitpun. Nasionalisme yang utama adalah nasionalisme yang membuka diri terhadap peranan wahyu. Pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan ibadah. Namun ia mengecam nasionalisme sempit dan berkelbihan, sebab dengan demikian cinta bangsa yang berlebihan akan menimbulkan kecongkakan dan kesombongan bangsa.
KONSEP MANUSIA DALAM AL-QUR’AN (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) Abdullah, Dudung
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4886

Abstract

Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Manusia dalam redaksi ayat Al Quran mempunyai beberapa term, seperti al nas, al ins, al insan, dan Bani Adam. Dari term-term tersebut sebagian maknanya bisa terungkap yang memberi informasi tentang asal penciptaan manusia dan perilakunya. Eksistensi Manusia secara umum berperan sebagai hamba Allah (Abd.Allah) dan sebagai pengayom atau pemakmur di permukaan bumi (khalifah Allah).
DISTRIBUSI ASET DAN KEKAYAAN YAYASAN: Perspektif Perundang-undangan Hudayanti, Nurul
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4877

Abstract

Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 mengatur kekayaan yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, ataupun honor, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengecualian diberikan kepada pelaksana kegiatan harian yang tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh, ditetapkan oleh pembina, berdasarkan kemampuan kekayaan yayasan. Pemberian gaji, upah, atau honor kepada pengurus yayasan yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 Undang-undang Yayasan dianggap telah mengambil atau mengalihkan kekayaan yayasan dan itu termasuk sebagai tindak pidana. Dari hasil penelitian nampak bahwa ada pengurus yang melanggar ketentuan Pasal 70. Akan tetapi, tidak ada pemberian sanksi kepada pengurus tersebut.
MENAKAR BATAS KESETARAAN GENDER POLIGAMI DALAM PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS Musgamy, Awaliyah
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4892

Abstract

PP. Nomor. 45 di Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan pegawai negeri sipil untuk menjadikan sebagai istri kedua/ketiga/ keempat seorang pria tidak mencerminkan kesetaraan gender disebabkan PP yang lain. Jumlah. 45 pada Tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi untuk Pegawai Negeri Sipil umumnya memungkinkan pegawai negeri sipil melakukannya karena dapat diidentifikasi dalam pasal 4Th ayat 1, 2, dan 3. Tidak adanya kesetaraan gender sebagaimana tercermin dalam PP. Nomor. 45 Tahun 1990 artikel ke-4 (2) menghasilkan ketidaksetaraan gender yang menyangkal keberadaan pria dan wanita sebagai makhluk yang telah diciptakan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sehubungan dengan batasan kesetaraan gender dalam PP. Nomor. 45 tahun 1990 tentang Perceraian dan Perceraian yang Berlisensi untuk Pegawai Negeri Sipil, pegai negeri sipil laki-laki dan perempuan, harus memiliki akses yang sama terhadap poligami asal dapat memenuhi persyaratan yang ketat dan adil.
PERSONAL BRANDING DAN KEKUASAAN POLITIK DI KABUPATEN LUWU UTARA Sastrawati, Nila
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4882

Abstract

Penelitian Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada Brand personality sangat terkait dengan modalitas yang dimiliki kontestan selain modalitas politik atau dukungan partai politik. Dalam memperoleh data penelitian, dilakukan wawancara terkait respon masyarakat terhadap personal branding yang dilakukan kontestan politik. Selain wawancara, studi dokumen khususnya penelitian terdahulu sangat membantu dalam melengkapi data yang dibutuhkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestan politik sangat dipengaruhi modalitas dalam membangun brand personalitynya. Modalitas tersebut meliputi modalitas sosial, modalitas ekonomi, dan modalitas kultural. Modalitas sosial terkait dengan intensitas interaksi kontestan dengan konstituennya. Modalitas ekonomi terkait dengan kepemilikan. Asumsi yang terbangun dalam masyarakat bahwa calon pemimpin yang mapan memiliki peluang membantu masyarakat dengan mudah serta tidak menggantungkan kepentingan pada pihak sponsor. Kontestan yang membangun jaringan lebih besar dengan sponsor akan membagi kekuasaan berdasarkan besarnya cost atau biaya yang dikeluarkan. Modalitas kultural terkait dengan tindakan, prilaku dan latar belakang pendidikan.  Respon masyarakat terhadap personal branding yang ditawarkan masyarakat dapat dicermati dari; pertama, kecerdasan mengelola potensi wilayah yang dituangkan dalam visi dan misi unggulan. Kedua, kemampuan komunikasi dengan pendekatan humanis. Ketiga, kemampuan mengelola emosi konstituen khususnya bagi kalangan perempuan.
KEKUASAAN DALAM TRADISI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam) Usman, Usman
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4887

Abstract

Studi ini mendiskusikani masalah kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam. Persoalan utama yang menjadi perhatian dalam diskusi ini adalah bagaiman kekuasaan, ulama dan umara dalam struktur kekuasaan Islam. Melalui analisis konten dan pendekatan konseptual diperoleh pemahaman bahwa kekuasaan itu bersumber dari Tuhan dan tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak, tetapi kekuasaan itu didelegasikan kepada manusia sebagai wakil (khalifah) di bumi yang mendapat perintah untuk menegakkan pemerintahan yang adil dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan konsep kekuasaan seperti ini tidak ada lagi pertentangan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia akan adanya pemerinthan. Ulama dan umara dalam struktur pemerintahan adalah mereka yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an sebagai ulu al-Amr atau mereka yang memerintah dan harus ditaati karena mereka terdiri dari orang-orang yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat komplementer, seperti, amanah, keberanian, kekuatan, berakal sehat, dan berilmu pengetahuan. Diharapkan agar mereka mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi segenap lapisan masyarakat. Mereka berperan sebagai penafsir terhadap aturan-aturan yang belum jelas dalam Al-Qur’an dan sekaligus sebagai pengawas “konstitusionalitas” aturan-aturan pemerintah dan para administrator demi meyakinkan rakyat bahwa aturan-aturan tersebut tidak melanggar syari’at. Sedangkan umara atau pemerintah menerapkan hukum-hukum syari’at.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOP Kahman, Hisma
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4878

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo terlaksana kurang efektif sesuai Perda No. 3 Tahun 2008, termasuk tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan teknis pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan, dan begitu pula pelaksanaan fungsi yang juga terlaksana kurang efektif, termasuk: (a) perumusan kebijakan teknis dalam bidang kehutanan dan perkebunan sesuai lingkup tugasnya; (b) pelaksanaan pengawasan dan pelayanan umum; (c) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; (d) pelaksanaan tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo adalah: substansi hukum (56%), struktur hukum (54%), pengetahuan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLE BLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Wardani, Dian Eka Kusuma
AL-Daulah Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4883

Abstract

Pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia sangatlah cepat dibandingankan dengan pengungkapannya. Saat ini muncul fenomena baru dalam dunia hukum dimana munculnya sesesorang yang berani mengungkap fakta di balik terjadinya tindak pidana korupsi. Sang pengungkap fakta dapat di sebut dengan whistle blower. Whistle blower biasanya di tujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang di anggap illegal. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi whistle blower dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi whistle blower dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu bersifat represif dan preventif. Perlindungan yang bersifat represif berupa aktivasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sedangkan perlindungan yang bersifat preventif berupa revisi tahapan proses peradilan pidana di Indonesia dan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi whistle blower.

Page 1 of 2 | Total Record : 16