cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2018)" : 14 Documents clear
KOMUNITAS YANG GAGAL MERAIH KESUKSESAN (Tafsir Analisis tentang Term al-Sāhirūn, al-ẓālimūn dan al-Kāfirūn) Abdullah, Dudung
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5327

Abstract

Al-Qur’an dalam berbagai ayatnya yang memaparkan komunitas yang bisa meraih kesuksesan atau keberuntungan (al-falah), namun disisi lain terdapat pula komunitas yang gagal meraih kesuksesan. Hal ini nampak dengan redaksi jelas “La yuflihu” tidak (mungkin) sukses atau beruntung. Komunitas tersebut antara lain, tukang sihir (al-Sāhirūn), orang zalim (al-ẓālimūn), dan orang kafir (al-Kāfirūn).
DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR Marilang, Marilang
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5383

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Kenyataan tersebut menuai tanggapan dan kritik dari banyak kalangan, utamanya para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak yang juga disertai dengan alasan-alasan logis. Alasan-alasan yang menolak dan yang menerima, tentu disertai alasan masingmasing dari segi manfaat dan mudharatnya. Pertimbanganpertimbangan hukum pemberian dispensasi perkawinan itulah yang akan dijadikan fokus kajian penulis dengan pendekatan sosiologi hukum, terkhusus hukum progressif
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR Sinilele, Ashar
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5315

Abstract

Pihak perusahaan dan pihak pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terkadang terjadi perselisihan hak dan kepentingan. Umumnya terjadi pemutusan hubungan kerja yang didalamnya terdapat pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan. Secara yuridis formal para pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang bernuansa kesewenang-wenangan, melainkan harus ditindak lanjuti melalui penerapan atau penegakan hukum (law enforcement). Penyelesaian konflik yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 di Kota Makassar harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengurangi terjadinya konflik. Terjadinya konflik perselisihan hubungan kerja di kota Makassar disebabkan faktor dependen yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK.
AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN YANG TERPINGGIRKAN Salim, Munir
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5384

Abstract

Saat ini, penguatan hukum dan pemerintahan menjadi fokus utama beberapa organisasi internasional, begitupun pemerintahan dan organisasi di tingkat nasional. Reformasi dengan pendekatan “keadilan dan pemberdayaan hukum” dihaapkan dapat mendukung masyarakat miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dalam upaya mereka untuk mencari dan memperoleh keadilan dalam kehidupan mereka.
HIRĀBAH (BEGAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Kota Makassar Roni, Roni
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5263

Abstract

Begal saat ini semakin membuat masyarakat Kota Makassar tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, karena selalu merasa terancam dengan aksi jalanan dari para pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kategorisasi dan bentuk begal di kota Makassar ditinjau dari perspektif Hukum Islam serta solusi Islam bagi masalah kejahatan ini. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis normatif, dan yuridis. Ada dua kategori kejahatan begal yang paling sering terjadi di kota Makassar, yaitu pembegalan dengan perampasan tanpa pembunuhan dan pembegalan dengan penghadangan jalan tanpa perampasan atau pembunuhan. Solusi Islam bagi masalah begal adalah solusi pencegahan (preventif) berupa ajarannya yang mencakup akidah, ibadah, akhlak dan amar ma’ruf nahyi munkar, serta  solusi hukum (represif) dengan adanya had hirābah bagi pelaku begal. Berdasarkan perspektif hukum Islam, untuk kategori pertama yaitu pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, pelaku diancam dengan had yaitu dipotong tangan kanan pelaku begal dengan kakinya sebelah kiri. Adapun untuk kategori yang ke dua yaitu pembegalan dengan penghadangan dan mengacau atau menakut-nakuti jalan tanpa perampasan atau pembunuhan, pelaku diancam dengan had dibuang dari negeri tempat kediamannya ke negeri Islam lain atau penjara. Syarat-syarat dijatuhkannya had ini pada para pelaku begal di kota Makassar telah terpenuhi.
GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA Azman, Azman
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5329

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia, dimana Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia meliputi profil pendiri Hizbut Tahrir Indonesia, latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia, sejarah Hizbut Tahrir Indonesia, serta bagaimana pemahaman keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme, sehingga berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada di dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut dengan Khilafah.
STUDI KRITIS TERHADAP RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM BERMUAMALAH Umar, Subehan Khalik
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5463

Abstract

Muamalah lewat media online merupakan salah cara bersosialisasi umat Islam Indonesia. Media sosial menjadi perantara antar manusia menjalin komunikasi. Muamalah dengan memanfaatkan dunia online memberi manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan potensi umat, seperti dalam dunia pendidikan, perdagangan dan sektor jasa. Namun, disisi lain memberi gambaran yang suram terhadap pemanfaatan dunia online dalam sektor perdagangan dan jasa. Ada banyak kasus penyalahgunaan media online untuk kebutuhan pelacuran, pornografi, serta penipuan, sehingga mengharuskan Lembaga MUI turun tangan mengantisipasi masalah ini dengan bahasa agama. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan respon terhadap penggunaan dunia online untuk kebutuhan media sosial pada fatwa no 24 tahun 2017. Isi fatwa ini kontras mengarah kepada penggunaan media sosial secara bijak agar lepas dari hoax, bulying, fitnah, gibah dan namimah. Pada aspek lain, MUI melupakan penggunaan dunia online untuk kebutuhan perdagangan dalam ecommerce. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah respon MUI terhadap kebutuhan umat dalam berinteraksi di dunia online, perlu kiranya MUI menyiapkan desk online yang segera memberi respon atas persoalan umat yang berkembang agar fatwa MUI semakin mengakar di tengah umat serta terhindar dari radikalisme beragama. 
KONFLIK HUKUM ISLAM DAN SOLUSINYA Usman, Usman
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5321

Abstract

Tulisan ini mencoba menganalisa persoalan konflik hukum Islam dan solusinya. Analisa ini akan didahului dengan mengemukakan terlebih dahulu terminologi konflik dan implementasinya, kemudian dianalisis secara teoritis persoalan-persoalan yang terjadi sebagai bagian dari upaya menyelesaikan konflik hukum Islam. Konflik sebagai hasil ijtihad merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu sikap yang harus diambil adalah bersikap terbuka (inklusif) dalam menyikapi setiap persoalan dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan bukan sebaliknya, yaitu bersikap fanatik. Konflik yang lahir dari perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam bersifat furu’iyah (cabang), bukan pada hukum Islam yang bersifat ushuliyah (pokok). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menyelsaikan setiap konflik hukum Islam hasil ijtihad adalah pendekatan reformatif dan toleran terhadap setiap perbedaan.
PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH POLRES PALOPO Jufri, Andi Takdir
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5317

Abstract

Pada dasarnya merupakan tanggung jawab aparat kepolisisan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun, terdapat kendala dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut. kendala yang dimaksud adalah jika pelaku melarikan diri, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi, masih minimnya sarana dan prasarana pendukung fungsi dan tugas aparat penyidik kepolisian serta kurangnya personil aparat kepolisian.
KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUFASSIR Basri, Halimah
AL-Daulah Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5313

Abstract

Mayoritas mufassir kontemporer tidak menghalangi perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik berdasarkan QS. al-Taubalaah /9:71. Di samping ditunjang  fakta-fakta sejarah, Ratu Balqis penguasa negeri Saba,’seperti yang diceritakan al-Qur’an dalam surah al-Naml. Kepemimpinannya terbilang sukses, negaranya makmur dengan sikap dan pandangannya yang demokratis.  Selain itu, fakta  historis pada masa Rasulullah banyak kaum perempuan terlibat dalam peran-peran politik dan bahkan terlibat dalam politik praktis termasuk istri Rasulullah saw. sendiri Aisyah r.a memimpin langsung peperangan melawan ‘Ali ibn Talib.

Page 1 of 2 | Total Record : 14