cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah" : 9 Documents clear
MENGUAK POTENSI ZAKAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR zuraidah, zuraidah
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6165

Abstract

The potential of Zakat in Indonesia is very large, as well as in Indragiri Hilir Regency. The potential of zakat in this area from the agriculture, plantation, livestock and fisheries sector is estimated to amount to ± Rp. 270.2 Billion). Especially if added to the trade and mining sectors, services, as well as wealth zakat from individuals who have always liked to pay their zakat directly to mustahik, as well as zakat fitrah and zakat mal collected by amil-amil in mosques or mushalla that have not was reported to BAZNAS. Until now, the new can be collected by BAZNAS Indragiri Hilir Regency only 0.85%. Even so, most of them come from ASN profession zakat in Indragiri Hilir Regency.
AL-‘UQUD AL-MURAKKABAH SEBAGAI PROGRESIFITAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Mawardi, Mawardi
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6693

Abstract

Al-‘uqud al-murakkabah merupakan tema yang selalu menarik karena ia dianggap sebagai solusi hukum ekonomi syariah di dalam perbankan. Tanpa adanya al-‘uqu>d al-murakkabah, maka perbankan syariah tidak akan bisa berkembang untuk menjawab sistem dan transaksi ekonomi konvensional.Dalam analisis ilmiah, al-‘uqud al-murakkabah merupakan bagian progresifitas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan akad-akad perbankan syariah di Indonesia. Karena banyak diterbitkan regulasi perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mendukung terhadap pelaksanaan al-‘uqud al-murakkabah. 
NIKAH NIAT TALAK PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM maswir, maswir
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6832

Abstract

Alqur’an telah menerangkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah untuk ketenangan dan keselamatan dunia akhirat. Hal demikian juga menyebabkan kaidah hukum Islam dijadikan sebagai pedoman kehidupan,sehingga kajian nikah niat thalaq merupakan suatu permasalahan yang sangat urgen. Di Indonesia yang merupakan negara majemuk, tidaklah merupakan suatu kewajaran ketika terjadi pernikahan dengan niat thalaq/cerai. Nikah niat thalaq/cerai merupakan suatu kezaliman terutama bagi orang-orang yang metode berfikir secara liberal, karena beranggapan telah merampas hak wanita secara qodrati dan tidak menghargai emansipasi wanita serta persamaan gender. Kata Kunci: Nikah, Talak, Antropologi Hukum IslamABSTRAK The Qur'an has explained that marriage aims to create a sakinah mawaddah and warahmah family for the serenity and salvation of the afterlife. It also causes the rule of Islamic law used as a guide of life, so the study of marriage thalaq intention is a very urgent problem. In Indonesia which is a plural country, it is not a fairness when marriage occurs with the intention of thalaq / divorce. Marriage thalaq / divorce is a tyranny especially for people who method of thinking liberally, because the thought has taken the rights of women in a qodrati and do not appreciate the emancipation of women and gender equality.
IMPLEMENTATION OF RAHN IN SHARIA GOLD FINANCING AT MODERN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (CASE STUDY IN BANK BRI SYARIAH BRANCH OF PEKANBARU) Maulidizen, AHMAD
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6412

Abstract

Islamic Financing Products have started to grow rapidly in the current banking and financial industry at this time. This situation can be seen through the increase of Islamic banking assets for several years, in addition to the inclusion of more institutions offering Islamic products. Sharia Gold Pawn Products is the delivery of marhun (collateral goods) from the rahin (customers using mortgage financing) to the bank as a guarantee of part or all of the debt. This research is field (field research) with data collection method through observation, interview and documentation study in data collection. The author concludes that the application of Rahn's contract on Sharia gold mortgage financing at Bank BRI Syariah has been in accordance with the National Sharia Board Fatwa and there are several things that must be improved so as not to conflict with Sharia principles
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Cahaya, Nur
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.4973

Abstract

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebahagian dilakukan secara terang-terangan dan sebahagian dilakukan sembunyi-sembunyi. Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan  firman Allah  surat al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan  beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan  beda agama menurut fuqaha. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini antaralain: al-Quran dan al-hadis, pendapat fuqaha,UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.Untuk mengkaji pemasalahan tersebut yang digunakan penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) menyatakan  bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan.Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah  dengan  pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah.  Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat.
URGENSI KEKUASAAN DALAM MENEGAKKAN EKONOMI SYARIAH Hadi, Nur
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.5645

Abstract

AbstrakSecara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan Negara, yaitu: sekuleristik, integralistik dan simbiolistik. Ketiganya secar subtansi saling menguatkan, walaupun sedikit berbeda. Jelasnya peran negara atau kekuasaan dalam menegakkan ekonomi Islam itu sangat penting. Politik Islam dan sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar ekonomi dapat di wujudkan ekonomi Islam demi kesejahteraan umat dan keharmonisan sesamanya. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dsb. Beberapa strategi yang diterapkan imperialis modern dalam menghalangi berkembangnya sistem kehidupan Islam misalnya: budaya non-Islami. Negara dan ekonomi Islam itu seperti al-Qur’an dan hadis, saling melengkapi, dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Peran kekuasaan dalam menegakkan sendi-sendi ekonomi secara Islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Keberadaan para elit politik yang religi serta dorongan para ulama, juga niat baik dari masyarakat untuk membuat sistem ekonomi secara mandiri, dengan keikutsertaan kekuasaan dalam menginterfensi lahirnya undang-undang perekonomian Islam.            Kata Kunci: Kekuasaan, Ekonomi, Syariah
PROFIL KITAB TAFSIR DAN MODEL PEMAHAMANNYA PADA PONDOK PESANTREN DI PROVINSI RIAU erman, erman
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6218

Abstract

Abstract Pondok Pesantren (classical Islamic educational institution in Indonesia)  uses the classic book strictly and continuously.  Students (santri) fanatically follow the book used by the teacher, including in the use of the book of exegesis.Pondok Pesantren in Riau Province uses the book of tafsir differently according to the grouping of the tradition and the teacher's understanding of the Pondokmya. Most of the Pondok Pesantren in Riau Province, using a translation book that is not a yellow book(Arabic Book. This situation tends to eliminate the character of Pondok Pesantren which makes the yellow book (Arabic Book) as the basis and its main characteristic. This paper seeks to see the profile of the book of tafsir and its model of understanding on Pondok Pesantren in Riau Province PROFIL KITAB TAFSIR DAN MODEL PEMAHAMANNYA PADA PONDOK PESANTREN DI PROVINSI RIAU
MENINJAU ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003 DAN IJTIHAD YUSUF QARADHAWY Bimasakti, Muhammad Adiguna
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6172

Abstract

AbstrakPembahasan mengenai zakat penghasilan sebetulnya tergolong baru dalam kajian fiqh. Sejak zaman Rasulullah SAW jenis zakat ini belumlah dikenal karena jenis pekerjaan yang dikenal pada masa itu belumlah sekompleks saat ini. Oleh karena itu memang diperlukan kajian khusus mengenai pengenaan zakat terhadap jenis-jenis profesi yang tergolong asing di zaman Rasulullah yang pada masa ini berkembang pesat. Syaikh Yusuf Qaradhawy mencoba membahasnya dan melakukan ijtihad atas problem yang muncul ini, yang ia tuangkan dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al Qur’ana wa Assunnah), yang berarti “Fiqh Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Hukum dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)”. Di Indonesia kemudian ijtihad ini diadopsi melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003. Akan tetapi ada hal-hal yang sebetulnya berbeda antara ketentuan zakat penghasilan menurut Yusuf Qaradhawy dan dalam fatwa MUI tersebut, yakni mengenai haul, nishab, dan dasar perhitungan objek zakatnya. Tulisan ini akan mencoba mengkomparasi hal-hal tersebut dengan melihat apakah memang fatwa tersebut didasarkan pada ijtihad Qaradhawy dan sesuai dengan tuntunan syariah atau justru menimbulkan inkonsistensi pengaturan mengenai zakat penghasilan. Tulisan ini dibuat dengan metode studi komparatif antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qaradhawy mengenai Zakat Penghasilan. Hal-hal yang dibandingkan adalah mengenai unsur-unsur dalam zakat berdasarkan syariat Islam. Unsur-unsur tersebut adalah mengenai hukum dasar, nishab, haul, dan perhitungan objek zakatnya. Kata Kunci: Zakat Penghasilan, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, Ijtihad Yusuf Qaradhawy AbstractThe discussion on income zakat is actually quite new in the field of fiqh (Islamic Jurisprudence). Since the time of the Prophet Muhammad, this type of zakat has not been recognized because the types of professions known at that time were not as complex as it is today. Therefore, a special study is needed regarding the imposition of zakat on the types of professions that were classified as foreign at the time of the Prophet which at this time developed rapidly. Shaykh Yusuf Qaradhawy tried to discuss it and did ijtihad (Legal Finding) for this emerging problem, which he poured in his book entitled Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau'al Qur'ana wa Assunnah), which means "Law of Zakat (Comparative Study Regarding the Status and Philosophy of Zakat Based on the Qur'an and Hadith) ". In Indonesia this ijtihad was adopted through the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) on Fatwa No. 3 of 2003. However, there are things that are actually different between provisions of income zakat according to Yusuf Qaradhawy and in the MUI fatwa regarding the haul, nishab, and the basis for calculating the zakat object. This paper will try to compare these matters by looking at whether the fatwa is based on ijtihad Qaradhawy and in accordance with sharia guidelines or it creates inconsistencies in the regulation of income zakat. This paper was made with a comparative study method between Fatwa MUI No. 3 of 2003 with Ijtihad Yusuf Qaradhawy concerning Income Zakat. The things that are compared are about the elements in zakat based on Islamic law. These elements are about the basic law, nishab, haul, and the calculation of the zakat object. Keywords: Income Zakat, Fatwa MUI No. 3 of 2003, Ijtihad of Yusuf Qaradhawy
THE URGENCY OF ISLAMIC LAW SOURCES KNOWLEDGE MAṢĀDIR AL-AḤKĀM AL-MUKHTALAF FĪHĀ ISTIṢAB, SADD AL-DZARĪ’A, AND QAUL AL-ṢAḤABĪ Maulidizen, Ahmad
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6749

Abstract

This article is the writer’s team thinking result about the importance (urgency) of Islamic law or sharia sources Madasir al-Ahkam al-Mukhtalaf Fiha (ijtihad postulates which are disputed) which focused on Istishab, Sadd al-Dzari’a, and Qaul al-Sahabi. Nowadays, there are still many of Indonesian who are not understand well yet or even not understand at all about these Islamic law sources. This article uses data collection method by observation and library data which then analysed by using inductive, deductive, and comparative method. This article purposes to give knowledge to the readers about Istishab, Sadd al-Dzari’a, and Qaul al-Sahabi, which then can be applied in living their life as a Moslem.

Page 1 of 1 | Total Record : 9