cover
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2014): Qistie" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI MENEGAKKAN HUKUM DALAM KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ., Suparmin
QISTIE Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap penegak hukum khususnya POLRI harus sadar sepenuhnya apabila terjadi suatu perbuatan yang merupakan suatu kegagalan untuk mencapai hasil akhir berupa keadilan (miscariage of justice), baik berupa (a) perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dengan processes); atau (c) penerapan hukum yang memiliki kelemahan (enforcement of foul law); atau (d) penerapan hukum tanpa pembenaran faktual; atau (e) perlakuan yang tidak proporsional (disproportionate treatment) seperti perlakuan keras terhadap tindak pidana yang ringan; (f) kegagalan untuk melindungi atau mempertahankan hak-hak korban (victim of crime) atau calon korban, maka sebenarnya yang dirugikan tidak sekadar perseorangan atau secara tidak langsung masyarakat secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan integritas moral proses kriminal, tetapi juga sistem demokrasi. Karena sebenarnya yang telah dilanggar adalah salah satu atau beberapa indeks atau root principle’s of democracy yang aktualisasinya terus diperjuangkan melalui gerakan reformasi. Penulisan ini akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah yuridis yang selama ini dilakukan oleh negara (pemerintah) terutama yang diemban oleh PPNS, baik pada tataran formulasi maupun pada tataran penerapan dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan sekaligius menindak secara tegas pihak-pihak (termasuk pihak produsen).Kata kunci : Penegakan hukum, Koordinasi PPNS, Reformasi
DISHARMONI AKIBAT DUALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA (SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF BIDANG EKONOMI) Kustanto, Anto
QISTIE Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 012 K/N/HAKI/2002 Anggoro, Dwi
QISTIE Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG Wijayanto, Indung
QISTIE Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara puporsive. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa: (a) terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda, serta (b) Faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim. Kata kunci : Individualisasi Pidana, Disparitas Pidana
ANALISI PUTUSAN NOMOR 14/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Dharma, Riesia Bahriani
QISTIE Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
WACANA PENAMBAHAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA UNTUK MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA ISLAM DI SELURUH WILAYAH INDONESIA Agung Nugroho, Muchamad Arif
QISTIE Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan hukum pidana Islam menuai pro kontra di Indonesia, maka dari itu tulisan ini bertujuan memberi wacana solusi pemberlakuan hukum pidana Islam dengan cara penundukkan diri secara sukarela. Hukum pidana nantinya akan berlaku secara dualisme. Mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan telah melakukan penundukkan diri maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana Islam, sedangkan bagi yang tidak melakukan penundukkan diri maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana konvensional. Aparat penegak hukum pidana Islam nantinya tidak jauh berbeda dengan hukum pidana konvensional, dan peradilan yang akan memeriksa, mengadili dan memutus adalah peradilan agama. Peradilan agama akan membentuk pengadilan khusus tindak pidana Islam yang bernama Pengadilan Tindak Pidana Islam. Kata kunci : penundukkan diri secara sukarela, dualisme hukum pidana, hukum pidana Islam dan konvensional, pengadilan khusus tindak pidana Islam.
KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA DARI MASA LALU Suparmin, Suparmin
QISTIE Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bertitik tolak dari perkembangan hukum baik ditinjau dari kepentingan nasional atau kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak azasi manusia berat  masa lampau (karena sulit pembuktiannya), untuk itu maka diperlukan langkah-langkah untuk penyelesaiannya secara musyawarah. Temuan fakta di lapangan; dengan kearifan lokal , hukum adat, hukum agama  dalam pembangunan hukum Nasional. Dan instrumen hukum Internasional, maka hukum tentang penyelesaian pelanggaran Hak Azasi Manusia Berat di masa lalu dan untuk mencari jalan keluarnya dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mewujudkan perdamaian, dengan cara Negara  meminta maaf dan memberikan kompensasi  kepada para korban dan / atau keluarga korban dengan membuat kesepakatan tertulis, tanpa harus melalui sidang pengadilan.   Kata kunci : Musyawarah, Pelanggaran Ham Berat, perdamaian.

Page 1 of 1 | Total Record : 7