cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau
ISSN : 24078115     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam adalah Jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 115 Documents
MEDIS SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM (STUDI KASUS ABORSI) Amri, Muhammad Saeful
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10641

Abstract

Aborsi dalam kajian ilmu medis diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan atau mengahncurkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Dalam perkembangannya, perilaku aborsi ini mewabah dikalangan masyarakat sehingga menjadi suatu reallitas sosial yang nyata adanya. Setidaknya ada tiga alasan seseorang melakukan aborsi; (1) dorongan individual seperti takut msikin atau mengganggu karir; (2) dorongan kecantikan seperti khawatir janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat dan (3) dorongan moral misalnya sebab kehamilan di luar nikah. Dalam studi Islam praktek aborsi (menggugurkan kandungan) dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab Islam menjamin hak setiap makhluk hidup untuk menikmati kehidupan. Karena itu dalam maqasid as-syari?ah menjaga jiwa dan melindunginya merupakan bagian yang sangat penting dan tergolong dalam al­-mashalih al-haqiqiyat.
METODE THERAPEUTIC COMMUNITY BAGI RESIDEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Said, Nur Rakhmi; Maloko, Muhammad Thahir; Sanusi, Nur Taufiq
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10804

Abstract

AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode therapeutic community dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar perpektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan maq??id al-syar??ah terhadap pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan bersifat deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis serta menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan metode therapeutic community memberikan terapi dengan menekankan pada peraturan, privilege (hak-hak istimewa), job function (pembagian kerja), teguran, dan terapi kelompok. Sedangkan pandangan maq??id al-syar??ah mengenai pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community memandang aspek kemaslahatan primer memberikan pengaruh signifikan bagi perubahan diri residen menjadi lebih baik .Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan rehabilitasi dengan mengkombinasikan therapeutic community dengan modalitas terapi lain dengan memperhatikan unsur agama dan budaya dalam penanaman nilai-nilai kehidupan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek yang lebih menyentuh jiwa dan mental residen. Selain itu sosialisasi tentang privilege dalam therapeutic community (terutama conjugal) perlu dilakukan agar dapat memberikan semangat bagi residen (yang masih terikat hubungan suami-istri secara hukum) untuk menjalani rehabilitasi karena kebutuhan biologisnya tetap dapat terpenuhi. Kata Kunci: Therapeutic Community, Rehabilitasi, Maqasid al-Syariah    AbstractThe objective of this research is how the therapeutic community method implemented in Rehabilitation Center of National Narcotics Board (BNN) of Baddoka Makassar in the perspective of Islamic law. The aims of this research is to reveal the view of maqasid al-syariah towards implementation of rehabilitation using therapeutic community method.This research is a field research using qualitative-descriptive method. This research reveals that the implementation of therapeutic community emphasizes on the rules, privilege, job function, reprimands/advices and group therapy. Maqasid al-syariah considers the implementation of therapeutic community method has significant influence to the residents in changing themselves to be better according to Islamic teachings.The implication of this research is the implementation of rehabilitation by combining therapeutic community with other types of therapy by paying attention to religious and cultural elements in the inculcation of live values. It is expected to have more touching effect on residents? heart and mentality. In addition, the socialization of privilege (especially conjugal) in the therapeutic community needs to be carried out in order to encourage residents (who are still married) for rehabilitation, because their biological needs can still be met.Key Words: Therapeutic Community, Rehabilitation, Maqasid al-Syariah
PRAKTEK PEMBAGIAN KEWARISAN ANAK DI KABUPATEN SIDRAP Anwar, Wirani Aisiyah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10830

Abstract

Warisan merupakan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dengan berbagai ketentuan. Allah swt. telah mengatur ketentuan warisan dalam surah an-Nisa? ayat 11, 12 dan 176, tentang pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari pada anak perempuan. Seiring berkembangnya zaman banyak pula yang menyepakati pembagian setara dengan alasan karena perempuan sudah ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentu ini sangat bertentangan dengan al-Qur?an yang merupakan kitab suci dan pedoman umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktek pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap. Masih tetap sejalan dengan petunjuk al-Qur?an atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud menggambarkan masalah yang berkaitan dengan kewarisan menurut masyarakat melalui wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap banyak yang menggunakan sistem pembagian setara atau 1:1 (satu berbanding satu). Didalam perspektif Islam hal tersebut bertolak belakang dengan al-Qur?an dan hadist. Masalah pembagian harta warisan hukumnya sudah qath?i, tidak dapat dirubah lagi, kecuali setelah pembagian warisan menurut aturan ada salah satu ahli waris yang ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya, itu dibolehkan. Legacy is a wealth transition from a heir to second heir by many rules. Allah SWT has regulated the rules of legacy in Surah An Nisa verse 11,12, and 176, about the distribution that sons get twice bigger than daughters. As times go on. Some people agree about balance distribution by reason that the daughters have been a mainstay of family. Surely, this opinion is very contradictory with al quran as holy book and guidance of muslims. This research intends to understand about legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency. According to guidance from al quran or deviate from rules who have been depended by using qualitative describtive method for describing problem relevant to legacy according society by direct interview.The result of research show a that legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency most of them use balance distribution system or 1:1 (one equal one). In islam perspective, that thing is contradictive to al quran and hadist. The problem of legacy distribution rules is qathi and cannot be changed. Except after legacy distribution based on the rules that there one of the heir wants to share his part to other heir, that is be allowed.
LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR (HADHANAH) KEPADA BAPAK PASCA PERCERAIAN Islami, Irfan
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10715

Abstract

Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasus yang ada mengenai legalitas penguasaaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.  
PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL LPPOM-MUI PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP PRAKTEK PENYEMBELIHAN DI PASAR Cahyadi, Muh. Nur
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.9512

Abstract

Tulisan ini membahas tentang penerapan sistem jaminan produk halal LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan terhadap prakter penyembelihan di pasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (field research) pada LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fikih, yuridis normatif dan sosiologis. Sumber data berasal pengurus LPPOM-MUI tanpa melalui perantara. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan insturmen penelitian pedoman observasi dan wawancara serta alat dokumentasi seperti kamera dan hp. Data diolah dan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem jaminan produk halal secara umum LPPOM-MUI Sulawesi Selatan memiliki peranan yang besar terhadap seluruh produk makanan dan minuman dan terkhusus dengan praktek penyembelihan ayam yang berada di pasar, akan tetapi  LPPOM-MUI Sulawesi Selatan untuk saat ini hanya berfokus kepada perusahaan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH), hal tersebut dikarenakan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH) sudah mendapatkan izin usaha dan izin jualan sedangkan pedagang ayam yang ada di pasar LPPOM-MUI belum ada regulasi yang mengaturnya. Menurut peneliti pedagang ayam yang ada di pasar juga harus mendapatkan perhatian yang penuh baik dari pemerintah maupun dari LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat umum terlebih khusus bagi masyarakat yang tidak mempedulikan proses penyembelihan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama dalam persoalan pangan sembelihan daging ayam baik yang ada di rumah potong ayam (RPA) maupun pedangan ayam yang ada di pasar tradisaional. Dan juga diharapkan kepada seluruh akademisi dan para khatib agar memberikan pencerahan kalbu atau menyampaikan khutbahnya yang terkait dengan sembelihan yang halal dan baik.
PRINSIP EKONOMI DALAM ISLAM Sohrah, Sohrah
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Turunya agama Islam  yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., agama tauhid dari Allah swt. telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Sebagai ekonomi yang berbasis syariat Islam, memiliki beberapa prinsip antara lain prinsip dalam proses produksi. Muhammad Al-Mubarak mengemukakan prinsip mendasar  bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain: (1) Seluruh kegiatan produksi  terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam; (2) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas sekumpulan yang tercela karena bertentangan dengan syari’ah; (3) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan , dan  memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak dan wakaf; dan (4) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam mampu melahirkan produksi yang memberi kesejahteraan agama dan social.
PENYERANGAN PENGIKUT AHMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HAM Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Ahmadiyah, tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan oleh al-Quran dan yang dipesankan Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti al-Mahdi yang dijanjikan. Demikian pula pemahamannya mengenai wahyu,  menurut Ahmadiyah, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah Muhammad saw. wafat. Wahyu yang terhenti hanyalah wahyu tasyri’ atau wahyu syari’at, bukan wahyu mutlak. Wahyu mutlak ini tidak dikhususkan untuk para nabi saja, akan tetapi diberikan juga kepada selain mereka. Paham dan keyakinan kaum Ahmadiyah tersebut sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Ajaran Ahmadiyah tersebut menyalahi dalil-dalil kuat dan jelas yang menyatakan tidak adanya lagi nabi yang diutus Allah SWT. sesudah Nabi Muhammad saw. Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Jemaah Ahmadiyah, berupa  pengusiran, pengrusakan  atribut dan gapura dan penganiayaan melalui lemparan batu dan kayu, telah mengancam keselamatan harta dan jiwa Jemaah Ahmadiyah yang mengakibatkan hilangnya perasaan aman dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas suci, amar makruf nahi munkar, ulama memberikan peringatan khusus kepada yang menunaikannya agar lebih berhati-hati dan menurut cara yang dicontohkan Rasululah. Menunaikan tugas ini tidak boleh tergesa-gesa, apalagi serampangan, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menjalankan amar makruf dan nahi munkar hendaknya memperhatikan strategi yang tepat dan melalui cara-cara yang telah di tetapkan
TEORI DAN APLIKASI MAQASHID AL-SYARI’AH Cahyani, Intan
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maqashid al-syari’ah dicetuskan pertama kali oleh al-Syatibi (w. 709 H), yang ditulis dalam sebuah kitab berjudul al-Muwafaqat. Sejak kitab itu terbit maqashid al-syari’ah menjadi sebuah konsep baku dalam Ilmu Ushul Fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum. Dalam teori maqashid dapatlah dikatakan bahwa untuk tingkatkan daruriyyat, maka dalam ushul fikih ia dikategorikan azimat. Pada tingkat hajiyyat, maka dikategorikan rukhshah. Sedangkan pada tingkatan tahsiniyyat, maka ia berupa pelengkap yang bias jadi ada unsure adat kebiasaan masyarakat setempat (‘urf). Adapun tingkat aplikasi maqashid al-syari’ah dalam sebuah ketetapan hokum itu tetap didasarkan pada tingkat prioritas yang dianggap baku. Kecuali jika hal tersebut berbenturan pada tingkat daruriyyat, antara memelihara agama pada tingkat pertama dengan memelihara jiwa pada tingkat kedua, maka bentuk penyelesaiannya bias dengan mengutamakan keselamatan jiwa.
MENIMBUN BARANG (IHTIKAR) PERSPEKTIF HADIS cahyani, andi intan
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hadis tentang ihtikar  dan terkhusus lagi pada hadis yang berkaitan dengan keharaman ihtikar yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini adalah berkualitas Hadis shahih, baik dilihat dari sanad maupun kualitas matannya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam. Hadis menyatakan larangan melakukan perbuatan ihtikar dengan ungkapan “la yahtakiru illa khathi’un”, mengenai hadis tersebut jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar . Namun demikian,  mereka berbeda pendapat  mengenai cara yang digunakan  dalam menetapkan keharaman ihtikar.  Oleh karena tindakan ihtikar dapat menimbulkan instabilitas dalam masyarakat, maka pelaku ihtikar sangat tepat bila diberi sanksi pidana yang berat dan sesuai dengan perbuatannya.
KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM DI INDONESIA Hartini, Hartini
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memiliki aturan yang mencakup semua warga Negara termasuk kedudukan wanita dalam hukum. Salah satu aspek penting dalam kaitan kedudukan wanita yang dibahas dalam tulisan ini adalah kedudukan wanita dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan hukum pidana. Kedudukan wanita dan pria dalam perkawinan adalah seimbang. Wanita sebagai mitra sejajar keluarga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun posisi wanita dalam hokum kewarisan semakin marak diperbincangkan. Indonesia yang jauh berbeda dengan kondisi negeri arab pada saat diturungkan al-Qur’an, melahirkan penafsiran konstruktif. Yaitu selama semua pihak merasakan keadilan dalam pembagian warisan, maka pembagian dapat berubah 1:1 atau lainnya. Namun, dalam hukum pidana wanita sering menjadi korban yang belum terlindungi secara maksimal.

Page 1 of 12 | Total Record : 115