cover
Contact Name
laili
Contact Email
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
eL-Maslahah (Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)
ISSN : 20891790     EISSN : 26228645     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal eL-Maslahah adalah Jurnal yang dikelola oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) sebagai wahana transfer dan komunikasi ilmu dalam aspek Syariah, Hukum Islam, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, dan kajian-kajian Keislaman Kontemporer
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
PENALARAN FIK{IH TERHADAP RUMUSAN ANCAMAN PIDANA TA’ZI>R PADA PELAKU KHALWAT DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 Berutu, Ali Geno
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1294

Abstract

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum  merupakan wash}ilah atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jari>mah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ?uqu>bat ta?zi>r. Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Di Aceh Khalwat merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun 14 Tahun 2003 dan Qanun 6 Tahun 2014 tapi yang menjadi pertanyaan mendasar dalam peneyelesaian kasus khalwat di Aceh selama ini adalah apa yang menjadi ukuran seseorang yang dikatakan telah melakukan pelanggaran/berbuat khalwat tersebut.
CITA HUKUM DAN SISTEM NILAI ETIKA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM tarantang, jefry
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1693

Abstract

The purpose of the advocacy process in resolving Islamic family law disputes is to bring about justice, so that it requires treatment and advocacy in accordance with Islamic teachings that originate from the Koran and hadith by promoting commendable morals. This condition is a legal ideal (rechtsidee) and an ethical value system for advocates in resolving Muslim family law disputes. This research is a normative legal research with a statue approach, a conceptual approach and a philosophical/ushul fiqh approach (philosophy of Islamic law approach) then analyzed qualitatively. The ideals of the law and the ethical value system of advocates in the resolution of Islamic family law disputes are not limited to justice in positive law but also explore broader values and principles beyond positive law. These values and principles can be found through legal foundations and principles, namely the foundation of the Koran and Hadith, the basis of laws and regulations consisting of Pancasila and the 1945 Constitution, Law Number 18 of 2003 Concerning Advocates, and the Indonesian Advocate Code of Ethics for the Year 2002, philosophical foundation, theoretical foundation, juridical foundation, and sociological foundation which become advocate ethical values system through values, norms, and morals that have concepts and are interrelated and complement each other in the advocate ethics system through basic values then are translated into instrumental and concrete values be a praxis value in resolving Islamic family law disputes.
SEBUAH TINJAUAN TERKAIT HAK DASAR KAUM DIFABEL DALAM BINGKAI KESETARAAN WARGA NEGARA rahmad, rahmad
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1349

Abstract

Kaum disabilitas merupakan bagian masyarakat yang tidak terpisahkan. Mereka seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil, misalnya saja dalam akses fasilitas sosial yang cenderung tidak ramah terhadap mereka. Negara telah mengeluarkan dasar hukum terkait perlindungan mereka, secara yuridis negara  sudah mempersiapkan instrumen terkait. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana implementasi aturan tersebut di masyarakat. Tulisan ini coba menelaah dasar hukum terkait permasalahan tersebut yang coba di kaitkan dengan ideologi Pancasila. Apabila kita telaah melalui ideologi bangsa ini dalam jabaran pada butir-butir penjelmaannya juga menunjukkan bagaimana kesetaraan dan keadilan menjadi sangat diperhatikan. Khusus bidang pendidikan, dasar hukum terkait telah lengkap ada dan lengkap serta sesuai tingkatan, untuk akses yang berkeadilan dalam bidang pendidikan. Beberapa fakta ini tentu menunjukkan bahwa Pancasila dengan operasionalisasinya yang tertuang dalam butir-butir pada silanya, kemudian dengan konstitusi tertulisnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara dengan ideology Pancasila dan dasar hukum lainnya telah memberi sebuah bukti bagaimana Pancasila telah membuktikan sebagai sebuah ideology yang meletakkan harkat dan martabat manusia menjadi sama atau tidak ada perbedaaan karena asal usul ataupun bentuk fisik yang berbeda.
KEDUDUKAN FATWA DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM elmi, Ibnu ELMI
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1692

Abstract

Fatwas as a result of human thought use the main legal sources, but can be categorized into ijtihad, because the process of determining fatwas is done through methods determined by the science of ushul fiqh. In judicial practice in Indonesia, fatwas can be included as legal experts' opinions. Fatwa is a legal opinion or opinion on Islamic law on considerations that can be taken from legal sources as legal considerations for judges to give decisions. Fatwas are issued by Islamic scholars or jurisprudents who are able to raise the problem of needs that require basic answers on the basis of the law about activities or activities that can be religious or non-religious in nature. Fatwa becomes one of the sessions in Islamic law to provide answers and solutions to problems raised by the people. While the Muslims at the time of the fatwa as a reference in contradiction and behavior. The position of the fatwa among the general public, is like the argument among the mujtahids (al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), that is, the placement of the fatwa in the construction of Islamic law that asks for the proposition of the mujtahid. The position of fatwa in the construction of Islamic law becomes the legal basis for an act or activity which is good in nature muamalah. The classic fatwa that was transferred (ikhtiyariah) or a choice that is not legally binding.However, associating morals with mustafti or someone who requests a fatwa. This is reinforced through the theory of acceptance of Islamic law, which is the basis of the obligation of every Muslim to approve and comply with Islamic law, the source of which is fatwa, both from philosophical, juridical, and sociological sources.
EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN) Ghani, Ijai Abdul Kodir
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1351

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang efektivitas dan maslahat kartu nikah di era digital. Kemenag ingin berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu program yang diterapkan yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki QR Code yang berbasis digital, jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama dan photo pasangan pengantin dan tanggal, tempat pelaksanaan pernikahan. Kartu nikah ini juga memiliki kelebihan dari buku nikah yaitu ukuran yang kecil dan tipis sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan karena adanya QR Code/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan baik dan efektif. Program kartu nikah ini dimulai sejak awal Februari 2019, sehingga pengantin akan langsung mendapatkan 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan kartu nikah setelah akad selesai. Dilihat dari maslahat program kartu nikah di era digital ini, sangatlah jelas bermaslahat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan maq}a>shid syariah dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan.
AR-RIDDAH MENJADI ALASAN AT-TALAQ PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS MAQASID AS-SYARIAH) Pangestu, Aditya Abdi
El-Mashlahah Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1403

Abstract

Berpindah-pindah agama telah menjadi kecenderungan sebagian masyarakat modern, salah satunya murtad dalam urusan perkawinan. Berkenaan dengan konteks hukum Indonesia tentang perkawinan, telah di atur salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 tentang putusnya perkawinan, huruf ?h? yang berbunyi ?Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga?. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang melakukan perkawinan beda agama atau perkawinan yang sudah menikah lalu di dalamnya yang awalnya Islam beralih menjadi misalnya Kristen, Protestan atau lain-lain. Akibat dari peralihan agama atau murtad ini, tidak menjadikannya suatu ketidakrukunan dalam berkeluarga, tetapi malah menimbulkan suatu keharmonisan dalam berkeluarga seperti toleransi di dalam beragama. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dasar pertimbangan Pasal 16 huruf ?h? Kompilasi Hukum Islam secara luas. Maqasid as-Syari?ah dengan dipetakan melihat dari tingkat maslahat dan mafsadatnya, antara lain; maslahat dalam tingkatan hajiyat dikarenakan sekalipun dalam berkeluarga suami atau isterinya murtad masih menimbulkan kemaslahatan yaitu ketentraman dan keharmonisan dalam berumah tangga dengan didasari rasa toleransi. Cangkupannya adalah Khassah. Sedangkan mudharatnya dalam tingkatan dharuriyah dikarenakan banyak sekali kemafsadatan yang dilakukan orang murtad dalam perkawinan hingga melanggar al-kulliyat al-khamsah, lalu cangkupannya masuk dalam kategori ?ammah, karna tidak memberikan batasan-batasan secara spesifik dikhawatirkan menimbulkan kemudahan dalam peralihan/perpindahan agama. Jika dilihat dari tingkatan hierarki maqasid as-syari?ah maka dharuriyah yang lebih tinggi.Kata Kunci: Ar-Riddah, At-Talaq, Kompilasi Hukum Islam, Maqasid As-Syari?ah
TES JURNAL tes, jur nal
eL-Maslahah (Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya) Vol 5, No 1 (2015): Tes
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.859 KB)

Abstract

TES aja
POLITIK ISLAM PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH maimunah, maimunah
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.859 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.974

Abstract

Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yang sebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhalifahan dengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalau hal tersebut diwujudkan karena notabene mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektif Maqâshid al-syarî’ah, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islam dan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif Maqâshid al-syarî’ah. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalam Islam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif Maqâshid al-syarî’ah.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisis isi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis.Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama siyasah telah ada dan berkembang sejak awal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik dari segi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena hifz ummah sebagai gagasan perkembangan dari Maqâshid al-syarî’ah dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara republik Indonesia.
TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM emzaed, Ali murtado; Syaikhu, Syaikhu; soeradji, elvi; norwili, norwili; munib, munib; fitria, erry
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.859 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.975

Abstract

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu  cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk  melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan  tujuan hukum perpajakan. Peneliti  melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
FOTO PREWEDDING DALAM PERSFEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA hidayat, sharif
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.859 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.976

Abstract

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah foto pre-wedding dalam undangan  pernikahan. Foto pre-wedding yang berkorelasi dengan budaya barat diarahkan pada pelanggaran syariat, seperti menunjukkan bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkan menjadi intim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kedua pasangan tersebut mengatur foto mereka dalam undangan pesta pernikahan, pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding dalam undangan pesta pernikahan, serta pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding di undangan pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami suatu kasus atau tradisi dan korelasi terhadap foto pre wedding. Kemudian, untuk menggambarkan karena jelas dan spesifik tentang ulama dan orang-orang yang berkorelasi dengan foto pre-wedding. Untuk menentukan subjek penelitian di kalangan ulama, orang dan fotografer berdasarkan kriteria tertentu. Temuan dari penelitian ini menemukan fakta-fakta yang melatar belakangi pernikahan yang mengatur foto pre-wedding mereka dalam undangan pesta pernikahan di antara alasan-alasannya adalah media informasi untuk umum, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengumpulkan foto, membuat perenungan terlihat cantik, dan karena kecenderungan. Berdasarkan pendapat Ulama tentang foto dalam undangan, mereka memiliki perbedaan. Bahkan ada perbedaan di antara mereka, dalam foto pre-wedding memiliki substansi yang membuka bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat, intim, tabarruj, dan sombong. Semua ulama setuju bahwa foto itu haram. Sementara itu, foto sebelum menikah condong ke substansi khalwat dan ikhtilat, jadi foto pre wedding adalah haram. Tapi, foto pre-wedding yang dibuat tidak terlalu dekat satu sama lain dan menutup aurat yang ditentukan sebagai mubah. Karena mereka adalah foto pre-wedding dalam undangan dapat memberikan manfaat sebagai informasi untuk umum.