cover
Contact Name
laili
Contact Email
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
eL-Maslahah (Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)
ISSN : 20891790     EISSN : 26228645     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal eL-Maslahah adalah Jurnal yang dikelola oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) sebagai wahana transfer dan komunikasi ilmu dalam aspek Syariah, Hukum Islam, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, dan kajian-kajian Keislaman Kontemporer
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI TERHADAP RUMAH PEDULI NURUL FIKRI KOTA PALANGKA RAYA) Alfi, Mohamad
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.636 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.1096

Abstract

Lembaga Amil Zakat, Rumah Peduli Nurul Fikri Palangka Raya, merupakan salah satuperwujudan lembaga berbasis Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, didirikan olehmasyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi para muzakki dalammenyalurkan zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri adalah bentuk konkret dari sebuah organisasidengan konsep modern yang disajikan di kota Palangka Raya dengan menekankan prinsipakuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, seperti dalamPasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkantujuan utama zakat sebagai upaya untuk kemakmuran umat Islam. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat RumahPeduli Nurul Fikri di Palangka Raya dan bagaimana transparansi dalam pengelolaan lembagaamil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri di Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif deskriptif dengan penelitian hukum sosiologis empiris selama data yang diperolehdalam observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri yang dicirikan oleh badan hukum dan jugamemenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, kepercayaan,manfaat, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan bertanggung jawab. Ini adalah pemenuhankepatuhan hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat. Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota PalangkaRaya terlihat dalam mengelola dana zakat melalui pengungkapan informasi dan pelaporankeuangan kepada lembaga-lembaga berwenang yang berpartisipasi dalam pengelolaanpengelolaan zakat. Transparansi di lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri terbuka dalampengelolaan zakat melalui proses pelaksanaan kegiatan dan informasi yang dapat diakses olehpublik
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MK NO.74?PUU-XII/2014 UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2 UU PERKAWINAN) norhasanah, norhasanah
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.617 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.1092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertimbangan hakim dalam putusan MahkamahKonstitusi Nomor 74 / PUU-XII / 2014 tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Interpretasi frasa “pejabat lainnya”, serta implikasi dari keputusanMahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini bersifat -normatif dengan menggunakan pendekatanhukum (statute approach). Jenis penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif yangmenjelaskan, memperkuat, atau menguji ketentuan hukum yang merupakan dasar dari keputusan peninjauan kembali Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2). Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dariundang-undang dalam undang-undang, keputusan pengadilan, buku, kamus hukum, dan jurnalilmiah dan diproses dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwapenilaian hakim dalam keputusan menggunakan metode interpretasi gramatikal dari kata "atau"dalam teks artikel. Oleh karena itu diketahui bahwa hukum perkawinan menyediakan pilihanbebas bagi orang-orang yang ingin meminta dispensasi pernikahan asalkan ada kesulitan atauakses terbatas ke yurisdiksi Pengadilan. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifathukumnya, pasal tersebut bersifat fakultatif / mengatur. Ini berarti bahwa dalam keadaankonkretnya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena kesulitanatau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau harus dipatuhi olehPengadilan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis harus diambil lebih lanjutsehingga substansi yang diberikan kewenangan perkawinan di bawah umur memiliki payunghukum sebagai legal formal yang jelas. Sementara di tingkat sosiologis, putusan itumemunculkan dualisme otoritas antara Pengadilan dan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu,upaya untuk menyelaraskan peran Mahkamah dengan lembaga adalah dengan menjaga prosesdispensasi di Kantor Urusan Agama melalui proses pengadilan oleh Pengadilan.
URGENSI PENCATATAN NIKAH SEBAGAI RUKUN NIKAH (STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION) Sayyad, Muhammad Amin
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.395 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.1097

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasutionserta metode istinbā tentang urgensi pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. Penelitianini merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metodedokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatanfilsafat hukum Islam (uṣūlal-fiqh), dan pendekatan komparatif. Presentasi data menggunakanmetode deskriptif dan deduktif. Menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptifanalitikdan konten. Hasil dari penelitian ini, adalah: (1) Pemikiran Siti Musdah Mulia tentangpentingnya pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan adalah karena ada banyak dampaknegatif yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak terdaftar atau pernikahan informal. MetodeIstinbāṭ yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia untuk menentukan pendaftaran nikah sebagaipilar pernikahan adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan metode qiyas aulawi, dilalah al-maqāṣid beberapa hadis tentang pengumuman perkawinan dan metode ma mlaḥah mursalah, (2)pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan perkawinan sebagai pilar pernikahan adalah karena perubahan pengakuan dan jaminan konteks hak pada zaman Nabi SAW sudahcukup dengan walimah, pengumuman dan saksi, sementara sekarang pengakuan dan jaminanyang benar adalah pendaftaran nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasitematik-holistik untuk menentukan pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. (3)Mempertimbangkan kondisi masyarakat, hukum, norma dan sosial budaya yang berkembangpada masyarakat Indonesia saat ini maka Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentangpendaftaran pernikahan sebagai pilar perkawinan yang ditinjau secara filosofis, yuridis dansosiologis , bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi. Karena, keabsahan pendaftaran pernikahanbaik secara filosofis, yuridis dan sosiologis hanya sebagai bukti otentik dan ketertibanpernikahan orde nikah yang tertib, sehingga bukan penentu legitimasi dalam perkawinan.
POLITIK ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH maimunah, maimunah
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.977 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.1093

Abstract

Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yangsebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhalifahandengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyakakan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalauhal tersebut diwujudkan karena notabene mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitianini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektifMaqâshid al-syarî’ah, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islamdan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif Maqâshid alsyarî’ah.Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalamIslam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif Maqâshid alsyarî’ah.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakanmetode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisisisi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama,politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama siyasah telah ada dan berkembang sejakawal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidaksepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik darisegi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena hifz ummah sebagai gagasanperkembangan dari Maqâshid al-syarî’ah dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dankesatuan negara republik Indonesia.
TAX AVOIDENCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM Emzaed, Ali Murtadho; Syaikhu, Syaikhu; Soeradji, Elvi; norwili, norwili; munib, munib; Fitria, Erry
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.512 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.1094

Abstract

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu cara yang dipakai oleh wajib pajakperusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing initidak dipandang sebagai perilaku yang melanggar norma hukum positif yang berlaku di negarakita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan.Ada gap yang serius antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) denganaras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakandimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwapenghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturanperpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan tujuan hukumperpajakan. Peneliti melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan padapendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dariwajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA hidayat, Sharif
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.165 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.1095

Abstract

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah foto pre-wedding dalam undangan pernikahan. Foto pre-wedding yang berkorelasi dengan budaya barat diarahkan pada pelanggaransyariat, seperti menunjukkan bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkanmenjadi intim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kedua pasangan tersebutmengatur foto mereka dalam undangan pesta pernikahan, pendapat ulama di Palangka Rayatentang foto pre-wedding dalam undangan pesta pernikahan, serta pendapat ulama di PalangkaRaya tentang foto pre-wedding di undangan pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami suatu kasus atautradisi dan korelasi terhadap foto pre wedding. Kemudian, untuk menggambarkan karena jelasdan spesifik tentang ulama dan orang-orang yang berkorelasi dengan foto pre-wedding. Untukmenentukan subjek penelitian di kalangan ulama, orang dan fotografer berdasarkan kriteriatertentu. Temuan dari penelitian ini menemukan fakta-fakta yang melatar belakangi pernikahanyang mengatur foto pre-wedding mereka dalam undangan pesta pernikahan di antara alasan-alasannya adalah media informasi untuk umum, mengabadikan dan memanfaatkan momenpernikahan, mengumpulkan foto, membuat perenungan terlihat cantik, dan karenakecenderungan. Berdasarkan pendapat Ulama tentang foto dalam undangan, mereka memilikiperbedaan. Bahkan ada perbedaan di antara mereka, dalam foto pre-wedding memiliki substansiyang membuka bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat, intim, tabarruj, dan sombong. Semuaulama setuju bahwa foto itu haram. Sementara itu, foto sebelum menikah condong ke substansikhalwat dan ikhtilat, jadi foto pre wedding adalah haram. Tapi, foto pre-wedding yang dibuattidak terlalu dekat satu sama lain dan menutup aurat yang ditentukan sebagai mubah. Karenamereka adalah foto pre-wedding dalam undangan dapat memberikan manfaat sebagai informasiuntuk umum.
DINAMIKA PENATAAN REGULASI EKONOMI SYARIAN Khair, Abdul
eL-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.52 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1322

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, menuntut suatu perangkat peraturan perundangan-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan ekonomi syariah. Keberadaan regulasi ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia diwarnai oleh dinamika hukum. Penelitian ini mengkaji  latar belakang penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia, dan dinamika penataanregulasi ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Islam dalam menjalankan bagian syariat Islam dalam konteks muamalah ekonomi syariah, menuntut wajib memiliki kepastian hukum agar memberikan keyakinan dan jaminan kepatuhan serta pemenuhan prinsip syariah (shariah compliance) yang wajib harus dipenuhi negara melalui penataan regulasi. Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia terlihat dalam bentuk sistem tertutup dan sistem terbuka, baik dari regulasi operasionalisasi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa. Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dalam sistem tertutup mengacu pada hierarki hukum dan tata hukum dengan melalui politik hukum yang mengalami proses yang panjang dari tahun 1992 sampai 2018. Sementara dalam sistem terbuka, dinamika penataan regulasi ekonomi syariah berkembang secara cepat, responsif dan progresif melalui yurisprudensi putusan pengadilan dan fatwa DSN MUI
PENGATURAN INVENSI PEGAWAI (EMPLOYEE INVENTION) DALAM HUKUM PATEN INDONESIA Whindari, Yayuk
eL-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.081 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1317

Abstract

Employee invention adalah invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi. Pengaturan mengenai employee invention di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak terutama bagi pihak pekerja atau employee bila dibandingkan dengan negara maju umumnya termasuk Korea Selatan. Penelitian ini berfokus pada politik hukum sebagai upaya untuk merubah pengaturan mengenai employee invention di Indonesia agar lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi hak para inventor. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa batasan ruang lingkup yang sangat luas yang diberikan oleh Undang-Undang Paten terhadap invensi dalam employee invention akan merugikan pihak employee, sehingga diperlukan adanya perubahan pengaturan mengenai employee invention di Indonesia yang lebih berpihak pada perlindungan hak pekerja sebagai inventor dengan mengadopsi prinsip hired to invent dan shop right. Perubahan pengaturan yang dimaksud juga agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Paten dan cita-cita Bangsa yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
KEWARISAN ISLAM DALAM PERSFEKTIF KEADILAN GENDER Syaikhu, Syaikhu
eL-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.253 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1323

Abstract

Hukum sebagai kontrusksi sosial, mempunyai lingkup yang sangat luas, meliputi segala aspek kehidupan manusia.Pandangan klasik mengemukakan bahwa hukum itu netral adanya.Dengan demikian hukum bersifat otonom dan tidak terkait dengan pengaruh-pengaruh di luar bidang hukum.Demikian juga degan pandangan pengertian dalam hukum murni dari Hans Kelsen bahwa hukum itu hanya melihat kebenaran formal, yaitu kebenaran yang tidak melihat kenyataan sosial yang ada.Sehingga hukum ini dikatakana adil apabila mampu berfungsi netral.Tetapi ada yang berpendapat berbeda dengan pandangan diatas bahwa hukum itu dapat dikatakan adil apabila hukum itu melihat kenyataan sosial.Sehingga hukum itu tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh di luar hukum sehingga hukum tidak bersifat netral namun sangat terkait dengan perilaku dan budaya dalam masyarakat.Dalam membicarakan keadilan dan kesetaraan gender, nampaknya pandangan pertama (positivisme hukum) sudah tidak dapat diterima. Karena hukum positip hanya mengejar kebenaran formal yang sudah baku saja tanpa melihat kenyataan yang di inginkan oleh masyarakat. Nilai-nilai keadilan menurut hukum waris Islam kini tela pula mengalami pergeseran nilai. Oleh karena ini dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam dituntut pula untuk memperhatikan hak laki-laki maupun hak perempuan yang sama kuatnya. Persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan telah memunculkan isu hangat dalam bias gender yang mengedepankan keadilan berdasarkan akan hak dan kewajiban. Apabila kewajibannya berubah maka haknya pun sudah barang tentu berubah pula.Menyesuaikan dengan perkembangan struktur dalam masyarakat.Karena bagaimanapun masyarakatlah yang menjadi subyek dalam hukum
GLOBALISASI DAN MASA DEPAN FIKIH (KAJIAN SHIGAT AQAD NIKAH) Suriansyah, Eka
eL-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.249 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1319

Abstract

Majunya dunia teknologi pada dasawarsa millennial, melahirkan sebuah era baru yang disebut globalisasi. Ia lahir sebagai klimak dari modernisasi dunia Barat yang membawa perubahan terhadap pola interaksi dan komunikasi dunia. Implikasinya adalah perubahan terminologi ruang dan waktu hinggakehadirannya memangkas batas keduanya. Kondisi ini membawa dampak sistemik dalam berbagai segment dan piranti sosial. Keadaan masyarakat di era ini sudah bergeser dari terminologi tradisional tentang ruang dan waktu, menuju terminologi global. Konsep keduanya dalam terminologi globalisasi bersifat virtual; bertemu dalam waktu yang sama namun dalam dimensi ruang yang berbeda. Kondisi ini membentuk pola dan cara pandang baru terhadap dimensi ruang dan waktu. Dalam kajian fikih, interpretasi terhadap makna ruang dan waktu adalah suatu yang urgen. Ia akan sangat besar memberikan implikasi pada produk hukum. Terlebih kehadiran kitab-kitab fikih berada pada era klasik. Seperti shigat ijab-qabul dalam prosesi pernikahan yang mensyaratkan bersatunya dalam satu ruang mengharuskan lahirnya pemahaman baru terhadap kata ruang. Kata ruang dalam interpretasi era pra-globalisasi adalah ruang dalam arti yang sesungguhnya, berada dalam rentang waktu dan tempat yang sama, sedang ruang dalam era globalisasi bisa diterjemahkan sebagai ruang dalam arti sesungguhnya, dan bisa pula ruang dalam arti hanya bersatunya dalam satu waktu namun berada dalam tempat yang berbeda