cover
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kab. badung,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 720 Documents
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG MELAMPAUI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TBN) Bayu Gautama Suadi Putra, I Made; Subha Karma Resen, Made Gde
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Jun 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Hakim Pidana Yang Melampaui Tuntutan Penuntut Umum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TBN”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim pidana dalam mengambil putusan yang melampaui tuntutan penuntut umum dan dapatkah hakim pidana memutus melampaui apa yang dituntut oeh penuntut umum. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.TBN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memusatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan hukum yang berlaku didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (STUDI KASUS DI BCA DENPASAR) Gabriel Siregar, Ryan; Swardhana, I Gde Made
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam penelitian berjudul "Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus Di BCA Denpasar)", adanya skimmer pada slot ATM maka kejahatan tersebut disebut kejahatan khusus. Pelaku dapat dijerat UU No. 10-1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 30 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Sehingga memunculkan permasalahan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian uang dengan cara pembobolan ATM di BCA Denpasar? Dan bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian uang dengan cara pembobolan ATM di BCA Denpasar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Di dalam kejahatan pembobolan ATM di BCA Denpasar, korban biasanya tanpa sadar telah direkam video pada saat memasukkan pin dan pita magnetik juga telah direkam alat khusus. Pada kasus pencurian ATM bank yang terjadi saat ini, pelaku pencurian rekening nasabah bank bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam UU No. 11-2008. Kesimpulan pertama tindak pidana terjadi karena kelalaian dari pemilik kartu ATM dan pelaku tindak kriminal pembobolan ATM semakin pintar. Kesimpulan kedua yaitu hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara 2 (dua) bulan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MUTILASI Wira Kusumajaya, Made; Adi Yaryani, Ni Nengah
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan dengan cara mutilasi merupakan jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis. Dari latar belakang tersebut mengangkat jurnal yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mutilasi.” Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum dan sanksi pidana yang tepat dikenakan kepada pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan terhadap kekaburan norma mengenai pembunuhan dengan mutilasi karena belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan terperinci. Penanganan yang tepat dan penerapan hukum yang tegas diperlukan sesuai dengan kejahatan mutilasi yang dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan keadilan.
KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN MELALUI PROSES PENGADILAN DAN DILUAR PENGADILAN Agus Supendi, I Putu; Putrawan, Suatra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inclusion of peace procedure into the justice system is based on article 130 HIR/154 RBg which described the judge should encourage litigants to pursue peace procedure beforehand. In article 1851 Code of Civil Law (Civil Code) can be seen that peace has a condition that can be called legitimate, one of which is poured peace results in written form. In article 6 of Law 30 of 1999 on abritase and alternative dispute resolution also called for the terms in the agreement in writing. But a lot of peace that is not poured in written form and not filed in the district court Later very likely arise a problem if one party does not fulfill the promise to implement the contents of the peace so how do the forces of law contained in the decision of whether peace through the court process and how can peace through force of law outside the court process which is not registered in the District Court.
EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA KAITANNYA DENGAN SPLITSING DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA Ditapraja Adipatni, Sang Ayu; Sutarajaya, I Wayan; Bela Siki Layang, I Wayan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crown witness is a testimony provided by a defendant used as a witnessinterchangeably or a defendant who becomes a witness for another defendant in theseparate trial dockets (splitsing) where the crime is an inclusion offense. The existenceof this crown witness is not strictly regulated in KUHAP, so that causing many juridicalproblems. On one side the existence of crown witness can be justified since theobjective is to achieve sense of public justice. But in the other side the existence ofcrown witness is not justified because it contradicts with the rights and sense of justiceof the defendant. Even the perception’s differences regarding crown witness also appearin a variety of jurisprudences of the Supreme Court’s decisions of Republic ofIndonesia.
Harta Benda Yang Dapat Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi Adintya Devi, Tjokorda Istri Agung; Ngurah Parwata, I Gusti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk memahami kualifikasi aset yang dapat disita sebagai pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum serta metode analisis deskriptif kualitatif. Kajian ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi di Indonesia awalnya diatur pada Pasal 16 ayat (3) Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan diganti dengan Pasal 34 sub c angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti juga diatur dalam Perma PTUP 2014. Mengenai kualifikasi aset yang dapat disita untuk pembayaran pidana tambahan uang pengganti pada kasus korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas kategori aset yang yang digunakan untuk mencari nafkah atau sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedepannya agar diatur lebih lanjut dan komprehensi oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum dalam upaya pemberatasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akiba tindakan korupsi. Kata Kunci: Harta Benda, Dapat Disita, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT The purpose of this study is to find out the provisions of additional criminal payment of replacement money in corruption cases in Indonesia and to understand the qualifications of assets that can be confiscated as carrying out additional criminal payments of replacement money in corruption cases in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and analysis of legal concepts as well as a descriptive qualitative analysis method. This study shows that the provision of additional criminal payment of replacement money in corruption cases in Indonesia was originally regulated in Article 16 paragraph (3) Perpu Number 24 of 1960 concerning Investigation, Prosecution and Examination of Corruption and replaced with Article 34 sub c number 3 of the Law Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption. The provision of additional criminal payment of replacement money is also regulated in 2014 PTUP Regulation. Regarding the qualifications of assets that can be seized for payment of additional substitute criminal money in corruption cases in Indonesia have not been explicitly stipulated the category of assets used to make a living or vice versa in the legislation in Indonesia. In the future, the government is to be further regulated and comprehended in the legislation in order to provide legal certainty in efforts to curb corruption in Indonesia. And able to optimize the return of state losses akiba acts of corruption. Keywords: Property, Could Confiscated, Corruption
Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dani Ihkam, Muhammad; Parwata, I Gusti Ngurah
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana cyber bullying ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangandan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan jurnal ini menunjukan bahwa pengaturan tindak pidana cyber bullying ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita lihat dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tindak pidana cyber bullying memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif yang terdapat dalam pasal tersebut. Selanjutnya, pengaturan tindak pidana cyber bullying di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai penghinaan yang dilakukan melalui sarana computer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan cyber bullying yang merupakan penghinaan melalui dunia maya. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Cyber Bullying, Hukum Pidana, Indonesia. ABSTRACT Information technology is one of the most rapidly developing needs in this modern era. As a result of these developments, information technology gradually changes the behavior of people and human civilization globally. The development of this technology also has an impact in the world of crime, namely the existence of a type of humiliation that is insulted through cyberspace called Cyber ??Bullying. This study aims to determine the regulation of cyber bullying in terms of the Criminal Code and outside the Criminal Code. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the writing of this journal show that the regulation of cyber bullying in terms of the Criminal Code can be seen in Article 315 of the Criminal Law Code because the cyber bullying crime fulfills both the subjective and objective elements contained in the article. Furthermore, the regulation of cyber bullying outside the Criminal Code Act is contained in Article 27 Paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions because it explains in the article regarding insults committed through computer or electronic media which are in accordance with cyber bullying which is an insult through cyberspace Keywords: Juridical Review, Cyber ??Bullying, Criminal Law, Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA DILINDUNGI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Thanaya, Eka Wijaya Adhis; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam satwa langka endemik yang dilindungi. Oleh sebab itu, banyak orang yang menjadikan satwa langka sebagai sumber pendapatan dengan cara menyelundupkan satwa langka tersebut kemudian menjualnya dalam keadaan hidup atau mati. Permasalahan yang dikaji pada jurnal ilmiah ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan terhadap satwa yang dilindungi serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan satwa dilindungi. Jurnal ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat luas pada umumnya mengenai pengaturan tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi serta pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan satwa dilindungi. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini, menghasilkan analisis bahwa tindak pidana penyelundupan terhadap satwa dilindungi pengaturannya terletak dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut dengan UU KSDA. Kemudian pertanggungjawaban pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UU KSDA. Kesimpulan yang dapat diambil yakni secara yuridis penyelundupan satwa dilindungi tidak diatur secara jelas dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KSDA. Akan tetapi, sudah dapat dikategorikan sebagai penyelundupan berdasarkan pengkategorian penyelundupan dari Pasal 42 ayat (1) Jo Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Kemudian untuk pertanggungjawaban pidananya diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UU KSDA, apabila satwa tersebut termasuk dalam kategori satwa dilindungi. Kata kunci: penyelundupan, satwa dilindungi, hukum positif
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (ANALISA PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps) Narayana Savitri Bhakti Utami, Ni Made; Mertha, I Ketut; Wirasila, A.A. Ngurah
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Geng motor merupakan sekumpulan orang yang memfasilitasi kegiatan mereka dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat pemersatu. Belakangan ini, tindak pidana geng motor marak terjadi, yang semula merupakan klub motor untuk menyalurkan hobi bersepeda motor tetapi akhirnya berujung negatif dan kebanyakan para pelakunya adalah orang yang masih tergolong anak. Salah satu perbuatan negatif geng motor yaitu pengeroyokan yang terjadi di Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimanakah pengaturan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor berdasarkan kasus Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pendekatan konsep. Tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps adalah dikenakannya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang mana hakim menjatuhkan pidana pokok yaitu penjara dan tambahan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ABORSI DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKOSAAN Hardiyanti, Hesti; Markeling, I Ketut
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi di Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum karena berkaitan erat dengan hak asasi manusi. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normati mengkaji suatu permasalahan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penulisan maka dapat disimpulkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila pelaku aborsi merupakan korban perkosaan dan secara psikologis ia tidak dapat menerima kehamilannya tersebut. Namun pelaku aborsi yang dinyatakan secara psikologis mampu menerima kehamilan tersebut dengan sengaja atau memiliki niat ingin mengugurkan kandungannya dapat dikatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana dan harus mempertangungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aborsi, dan Dibawah umur

Page 1 of 72 | Total Record : 720