cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 16, No 2 (2011): Edisi April" : 6 Documents clear
QUA VADIS INDEPENDENSI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Solehuddin, Solehuddin
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.588 KB)

Abstract

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (offiem nobile). Dalam konteks penegakan hukum, advokat merupakan bagian yang mutlak harus ada dalam menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan (justhbelem). Sebuah fungsi yang sangat pokok dalam proses pencarian jati diri negara hukum Indonesia.Advocate is an honorable profession (offiem nobile, or main). In the context of law enforcement, advocate is the part that absolutely must have in carrying out its duties and profession for the sake of justice under the law for the public interest justice seekers (justhbelem). A very basic function in the search process identity of Indonesian law.
AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DAN PEMBUDAYAAN PERILAKU ANTIKORUPSI Fakrulloh, Zudan Arif
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.77 KB)

Abstract

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah tua, seiring bersama dengan peradaban masyarakatnya. Semakin luasnya kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat-negara seperti sekarang ini, menyebabkan semakin kompleks pula bentuk dan modus korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan, mulai di era Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Berbagai model kebijakan pemberantasan telah dilakukan termasuk pembentukan Lembaga Ektra (Extra Ordinary Bodies) sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai pada tataran pembentukan budaya anti korupsi melalui Pacta Integritas. Namun demikian masih saja korupsi tetap menggurita, sehingga pemberantasan korupsi dianggap saja Quo Vadis. Perilaku antikorupsi hanya akan terwujud manakala setiap individu masyarakat maupun pejabat lebih takut kepada Tuhan Yang Maha Tahu dibandingkan takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.Corruption represent the old social phenomenon, along along its society civilization. Progressively broadness of state power in arranging life go into society the state of like this time, causing complex progressively also form and corruption modus. In order to corruption eradication, various effort have been conducted, start in Old Order era, New Order, and also Reform Order. Various model of eradication policy have been conducted by the inclusive of forming Extra Ordinary Bodies as Commission of Corruption Eradication, come up with forming the anti corruption culture through Integrity Pacta. But that way just still be corruption remain to baby-abdominal belt, so that assumed it the just by corruption eradication of  Quo Vadis. Anti corruption behavior will only be existed when every individual of society and also functionary more fear to God Which The most Know compared to  fear to Commission of Corruption Eradication.
BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN Winarno, Nur Basuki
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.29 KB)

Abstract

Ada beberapa isu hukum berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi polisi Indonesia. Dalam rangka memecahkan permasalahan rumit, polisi profesional diperlukan. Adalah penting bagi polisi untuk memahami aturan hukum, konsep hukum dan doktrin hukum, yang telah dikembangkan. Tujuan ini akan menghindari kesesatan dalam penegakan hukum.There are many legal issues relating to the duties and functions of Indonesian police. In order to solve complicated problems, professional police is needed.  It is important for police officers to understand the rule of law, the concepts of law  and legal doctrines  as well, which have already developed. The purpose of this is to avoid mislead in law enforcement.
ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI KEDOKTERAN, HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dewi, Ratna Winahyu Lestari; Suhandi, Suhandi
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.043 KB)

Abstract

Aborsi adalah masalah klasik dalam dunia kesehatan yang selalu menimbulkan perdebatan sepanjang zaman. Dari segi istilah aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum janin itu dapat tumbuh diluar tubuh ibunya. Aborsi dibedakan menjadi dua yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi buatan dibagi lagi berdasarkan alasannya, yaitu aborsi kriminalis dan aborsi medisinalis. Selama ini aborsi pada kasus korban pemerkosaan dianggap sebagai tindak kejahatan. Namun dengan berlakunya UU No. 36 Thn. 2009 tentang Kesehatan, aborsi bagi korban pemerkosaan telah dilegalisasi. Kembali masalah ini menjadi kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra pendapat dalam menyikapinya. Tulisan ini akan membahas tentang aborsi dalam berbagai perspektif yaitu etika profesi kedokteran, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan aborsi bagi korban pemerkosaan memang bagai sembilu bermata dua. Tenaga kesehatan yang dihadapkan pada situasi tersebut akan mengalami dilema. Melakukan aborsi akan dihukum, tidak melakukan aborsi maka jiwa sang ibu hamil yang jadi taruhannya. Dengan memperhatikan bahwa pemerkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban, maka aborsi dilegalkan dengan memperhatikan pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 dan harus dilakukan oleh dokter professional sesuai dengan standar profesi serta memperhatikan ketentuan norma-norma dalam agama. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang aborsi dalam perspektif etika profesi kedokteran, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia.Abortion is a classic problem in the world of health that has always caused debate throughout the ages. In terms of the term abortion means the termination of pregnancy before the fetus can grow outside the mother’s body. Abortion can be divided into two, namely spontaneous abortion and artificial abortion. Artificial abortion subdivided based on reason, namely abortion and abortion medisinalis criminalist. During this abortion in cases of rape victims are considered as a crime. But with the enactment of Law no. 36 years old. 2009 on health, abortion has been legalized for rape victims. Back problems are a matter of controversy, and raises the pros and cons of opinion in react. This paper will discuss about abortion in a variety of perspectives of professional ethics of medicine, Islamic laws and regulations inIndonesia. And abortion for rape victims is like a double-edged knife. Health workers who are faced with these situations will have a dilemma. Abortion will be punished, not doing abortion is the soul of the pregnant woman is at stake. Noting that rape can cause psychological trauma for the victim, then legalized abortion with respect to Article 75 paragraph (2) letter b Law No.36 of 2009 and should be done by a professional doctor in accordance with professional standards and observe the provisions of norms in religion. In this paper will discuss about abortion in the perspective of professional ethics of medicine, Islamic law and legislation in the positive law ofIndonesia.
TUJUAN PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Suharti, Titik
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.827 KB)

Abstract

Pornografi merupakan tindakan pidana yang terkait dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lain dari pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tampil di depan publik, yang berisi kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma moral masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Karena pengenaan pidana kejahatan pornografi, yang berarti bahwa pengenaan hukuman berdasarkan teori absolut. Properti ini menyerukan pengenaan disiplin hukum, sehingga pengenaan proses pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi perilaku dan resolusi konflik.Pornography is an act of criminal acts related to the drawings, sketches, illustrations, photographs, text, sound, sound, moving pictures, animation, cartoons, conversation, gestures, or other forms of messages through various media forms of communication and/or performing in public,which contains obscenity or sexual exploitation that violate the moral norms of society, as regulated in Law Number 44 Year 2008 on Pornography. Due to the imposition of the criminal nature of the criminal act of pornography, which means that the imposition of penalty is based on the theory of absolute. The nature is calling for the imposition of penal discipline, so imposition of criminal proceedings against perpetrators of criminal acts pornography has two main objectives namely to influence the behavior and conflict resolution.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Sulistiriyanto, Haryo
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.549 KB)

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kejahatan dan usaha desertir militer yang melakukan kejahatan karena desersi bisa kembali ke kesatuan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bergantung pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan keputusan dan norma-norma hukum yang terkandung dalam keputusan-keputusan hukum dan pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari litelatur-litelatur, peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan Mahkamah Militer. Analiis data menggunakan analisis deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum menjadi objek studi. Kajian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pidana dapat desersi pidana barang yang membentuk kalimat dasar dari penjara, itu dimaksud pada ayat 2 Pasal 6a KUHPM dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, ini ditur dalam ayat 1 Pasal 6b KUHPM. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh desertir militer yang melakukan kejahatan itu diminta untuk didampingi oleh pengacara hukum.This study aims to determine the form of criminal liability for military members who committed the crime and the efforts of military deserters who committed the crime for desertion could return to unity. This research used normative research that relies on the legal norms contained in the legislation and the decisions and the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms that exist in community. Source data obtained from litelatur-litelatur, applicable legislation and decisions of theMilitary Court. Analiis data using descriptive analysis covering the content and structure of positive law that is an activity undertaken by the authors to determine the content or meaning of the rule of law which is used as a reference in resolving legal issues become the object of study. The results of this study show that this form of criminal liability may be criminal desertion of goods which form the basic sentence of imprisonment, it is stipulated in paragraph 2 of Article 6a KUHPM and an additional penalty of dismissal from military service, this is ditur in paragraph 1 of Article 6b KUHPM. And efforts that can be done by military deserters who committed the crime is asked to be accompanied by legal counsel.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2011 2011


Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue