cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 17, No 3 (2012): Edisi September" : 9 Documents clear
MUATAN KEPENTINGAN POLITIK PENENTU KUALITAS UNDANG-UNDANG Febriansyah, Ferry Irawan
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.127 KB)

Abstract

Dalam politik hukum, wewenang yang diberikan kepada para elit politik untuk membentuk suatu peraturan seringkali dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik mereka. Aspirasi rakyat sering terlupakan akibat terlalu sibuknya para elit politik dalam mengurusi partai politiknya. Keinginan masyarakat tertuju pada keadilan yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kepastian hanya tergantung dari muatan kepentingan politik maka kualitas undang-undang patut diragukan. Kesejahteraan tidak akan tercapai jika kualitas undang-undang dilandasi muatan kepentingan-kepentingan politik bukan kepentingan masyarakat banyak. Jika sudah terjadi demikian, maka konstitusi hanya menjadi hiasan negara bukan menjadi pedoman dalam menciptakan undang-undang demi kepastian, keadilan dan manfaat. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang mengartikan bahwa semua hukum yang ada dan berlaku di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila yang mengedepankan kepentingan rakyat.In law politics, the authority which is given to the political elite to establish a regulation is often used as a tool to achieve their political interest. People aspirations got forgotten very often due to political elites are too busy to take care of his political party. Public interest focused on justice that provides a balance in social life. If certainty was only depended on political interest, the quality of the regulations will be doubtful. Prosperity will not be achieved if the quality of the regulations is based on the charge of political interests and not the community interests. In case of this situation, state constitution will just be such a state decoration, whereas it should be a guidance in creating regulations for the sake of certainty, fairness and benefits. Pancasila is the source of all Indonesia law sources, which means that all existing laws, regulations and policies in Indonesia must be in accordance with the values of Pancasila that count heavily on the Indonesian people.
ANALISA HUKUM ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DALAM KASUS ANTARA HANDOYO DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI ALLIANZ Subagiyo, Dwi Tatak
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.273 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo yang mana dibenarkan menurut hukum, kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan, karena dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non disclosure of facts termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz. Kedua, upaya hukumnya adalah menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai penolakan tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, karena telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyo dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.This research was intended to review and analyze the claim refusal by PT Alianz to Handoyo which is legally justified, it was also intended to analyze the remedy done by Handoyo to get the claim for his loss. Based on this research conclusions, claim refusal by PT Allianz which is filled by Handoyo was not justified by law, because PT Allianz doesn’t admit the related insurance policy. In has been clearly stated in the substance of the related insurance policy that the loss was guaranteed by the insurance company. It means that non disclosure of facts was included a loss that is guaranteed by the insurance as stated in the insurance policy, and therefore PT Allianz can’t use it as a basis to deny the insured claim. Secondly, Handoyo’s remedy was to peacefully resolve the issue of the claim refusal by PT Allianz, because PT Allianz can not unilaterally did the policy cancellation, because it has been tied to an insurance agreement with Handoyo and the agreement meets the terms and conditions of insurance agreements, besides, Handoyo also imposes the PT Allianz to pay the insurance claims along with the cost replacement, damages and interest.
ANALISA YURIDIS SENGKETA CIPTAAN ANTARA YAYASAN HWA ING FONDS DENGAN BUDI HALIMAN HALIM Djumikarsih, Djumikarsih
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.659 KB)

Abstract

Dalam penulisan ini akan dibahas bahwa hak cipta itu memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya sebagai pemegang hak cipta dari ciptaannya, yang berdasar pada ketentuan pada Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang mana termasuk karya seni logo. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta itu bukan untuk pendaftarannya, namun untuk ide-ide dan gagasan yang mana terealisasi dalam bentuk penciptaan, hal ini dikarenakan ciptaan itu terlahir dari gagasan yang kemudian terwujud dan memiliki ciri yang khas dan khusus. Berkenaan dengan kasus Yayasan Hwa Ing Fonds dengan Budi Haliman Halim, sebenarnya Yayasan Hwa Ing Fonds masih berhak atas logo ciptaannya yang berbentuk logo perisai dengan bentuk matahari bersinar di benteng kiri dan kanan yang bertuliskan Cina Hua dan Yuan, yang telah digunakan sejak tahun 1929. Sementara itu Budi Haliman Halim mendaftarakan logo yang sama karena dilihat belum ada pendaftaran, pendaftaran yang dilakukan Budi Haliman Halim ini tidak memperoleh perlindungan hukum dari Undang-Undang Hak Cipta, dan penciptaannya terdaftar tidak asli karena logo tersebut diciptakan oleh Yayasan Hwa Ing Fonds.In this paper will be discussed about the copyright which is giving a legal protection to the owner as the copyright holder of the creation, and based on Article 12 (1) Copyright Law (UUHC) which also regulate about logo. Legal protection which is given to the copyright holder was not for the registration, but given for the ideas which are resulting into creation, this is because creations were born from ideas and has a distinctive and special traits. Related to Foundation Hwa Ing Fonds and Budi Haliman Halim case, actually Foundation Hwa Ing Fonds still has the copyright of the created shield-shaped logo background with the sun shining on the left and right castle and it says Cina Hua and Yuan has been used since 1929. Meanwhile, Budi Haliman Halim registered the same logo because he saw no registration done for the related logo, the registration done by Budi Haliman Halim did not obtain legal protection from UUHC, and the logo registered as fake because the logo was created by the idea of Foundation Hwa Ing Fonds.
SUATU KAJIAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERMASUK DI DALAM TUBUH ASEAN Mangku, Dewa Gede Sudika
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.638 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum tentang metode atau cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Terdapat berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaiannya apakah memilih penyelesaian dengan melalui cara damai atau sengketa tersebut akan diselesaikan dengan membawanya ke muka pengadilan internasional. Pada prinsipnya untuk penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional baik melalui jalan damai atau melalui pengadilan internasional, negara lain yang tidak berkepentingan terhadap sengketa tersebut tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam penyelesaian sengketa internasional tersebut dalam bentuk apapun.The purpose of this paper is to provide a general description about the method or means of international dispute resolution that being faced by countries. There are various ways for a country to choose the way their international dispute to be settled and it depends on each country to choose the resolution methods, whether the dispute will be resolved through the international tribunal or through peaceful means. Principally, for the settlement of international disputes which is done through peaceful means or through the international tribunal, other countries which are not related to the dispute are not allowed to interfere other countries  international disputes settlement progress in any form.
PRINSIP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE Indrawati, Indrawati
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.734 KB)

Abstract

Pada hakekatnya kelangsungan pembangunan Indonesia bergantung pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan negara yang ideal bertumpu pada prinsip good governance (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di seantero dunia menuju kemantapan demokrasi) yang selaras dengan prinsip good financial governance. Implementasi prinsip good financial governance dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara akan mampu menciptakan clean governance. Sebagai implementasi dari asas legalitas dan asas kepastian hukum, maka pengenaan sanksi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu sanksi tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui beberapa prosedur pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang fungsi budgeting dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.Essentially, Indonesia’s development depends on how the management of the state budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. The ideal management of state budget should be based on good governance principal (this principle has become a dynamic pattern of the state enforcement, towards the democracy evolvement around the world today) which is consistent with the good financial governance principle. The implementation of good financial governance into regulations related to state financial management will be able to produce a clean governance. As the implementation of the legality and legal certainty principle, the imposition of sanctions related to state financial management irregularities must be based on the provisions of laws and regulations which is featuring respect for human rights. Besides, the sanction should be granted by the competent authorities after following some certain procedures and monitoring inspection conducted by the Badan Pemeriksaan Keuangan and Dewan Perwakilan Rakyat who hold the supervisory function of state budgeting and finance monitoring as stated in the Law No. 15/2004 about Audit, Management and Financial Responsibility of State and also Law No. 15/2006 about State Audit Board.
POTRET PEMENUHAN HAK-HAK SOSIAL RAKYAT MISKIN DI JAWA TIMUR Bagijo, Himawan Estu
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.374 KB)

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali disebut eksekutif, tidak cukup dinyatakan sebagai executive power yang diberi label pelaksana undang-undang. Executive di dalam pengertian yang luas justru memiliki kewenangan yang lebih dari sekedar pelaksana, executive power yang dalam terminologi lain disebut bestuur memiliki kewenangan hingga membuat aturan, mengikat personil, mengatur subsidi dan melaksanakan pengendalian dengan instrumen izin. Penggunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan harus diarahkan untuk tercukupinya perlindungan hukum bagi rakyat. Juga secara khusus untuk mampu memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai pemerintah. Pada dasarnya, tugas penyelenggara pemerintahan bukan saja menjaga kehidupan rakyat tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Secara luas dinyatakan melindungi hak-hak rakyat sekaligus juga mencukupkan hak-hak rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Jawa Timur telah dilakukan berbagai upaya terprogram untuk memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi warga miskin. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan demokratis.Government administrator are often called the executive, but its not quite enough to be declared as the executive power that were labeled law enforcement. Executive in broad sense has more authority than just an implementer, the executive power in another terms is called bestuur, it have the authority to make the rules, binding personnel, organize and implement the subsidy and also perform an instrument control. The use of authority by government administrators should be directed, in order to the insufficient of people legal protection. Also specifically able to fulfill the dutys that have to be done as a government. Essentially, the task of government administrators are not only to maintain their people life, but also makes their people meets their needs. It was broadly stated that protecting their people rights is as well as replenishing their people rights. Especially in East Java governance, has been done some programmed efforts to fulfill the good governance principle, this is related to human rights protection improvements. The efforts are made with due regard to the principles of accountable governance, transparent and democratic.
KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK INGKAR NOTARIS Arisaputra, Muhammad Ilham
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.885 KB)

Abstract

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu. Dewasa ini, dalam praktek banyak notaris yang bilamana dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan notaris bersangkutan, apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seringkali seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari notaris. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.Position of a notary is a trusted position which anyone will be willing to entrust something to a notary. As a trusted one, notary has a rights to keep every information given by someone, though there are some that are not listed in the deed. It is associated with a notary verschoningsrecht, the right which a notary will be allowed to deny their position as a witness, because actually in certain circumtances, notary was permitted by law to disclose all the secrets they kept. Today, there were so many notary who when they summoned for questioning or called as a witness related to any agreement they made, they will go for it and they will tell every secrets related to that case, whether it was intentional or even worse, the notary doesn’t know about the existence of a notary’s verschoningsrecht. A notary who can not confine themself will deal with the consequences of losing the public’s trust and will no longer be considered as a trusted one.
DISPUTE RESOLUTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHINA Roro, Fiska Silvia Raden
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.001 KB)

Abstract

Corruption activity in this modern era keeps hurting the implementation of foreign investment in Indonesia, especially for the dispute settlement aspect. Unfortunately, today, Indonesia is one of the interesting place for foreign investment destination, especially for consumer goods manufacturers. This situation happened because of Indonesia’s great resources which is totally supportive to business development activity. This article was intended to spur the development of Indonesia’s legal system, especially about foreign investment, and also to explain how the dispute resolution on foreign investment in Chinese Regime perspective, including considerations of how Chinese culture and settlement in foreign investment, methods of negotiation, mediation, arbitration. It will also be discussed how the practice of the settlement of disputes through litigation also the enforcement of foreign arbitral awards and the enforcement of a foreign court related to Chinese Regime.
Back-Matter (Riwayat Penulis, Indeks Subjek, Indeks Penulis, Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Perspektif, Editor Jurnal
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (901.014 KB)

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9


Filter by Year

2012 2012


Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue