cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 18, No 3 (2013): Edisi September" : 8 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG IBU MENJUAL ANAK DALAM KANDUNGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002) Warka, Made; F. Kadir, Ario Rizky Renandha
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.021 KB)

Abstract

Di era globalisasi, perkembangan kejahatan semakin terus meningkat. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, bahkan seorang ibu sebagai orangtua tega menjual anak dalam kandungan karena kebutuhan materi. Atas peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Kemudian sumber bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku hukum, internet, dan pendapat para pakar hukum. Proses berpikir deduktif, dan dianalisis secara kualitatif, yaitu kaedah dan teknik untuk keingintahuan penulis pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam pengetahuan. Hasil penelitian dimana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan, akibat perbuatan yang telah lalai dan pelanggaran melanggar ibu dimintai pertanggungjawaban dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.In the era of globalization, the development of crime keeps on increasing. Trafficking in persons is a modern form of slavery, even a mother as a parent have the heart to sell her unborn child because of material needs. Of the event, the authors are interested in researching, in order to determine how the form of criminal liability of a mother who sells her unborn child. This study uses a normative juridical method, by using statute approach and conseptual approach. Then the material source of law derived from the law, law books, the internet, and the opinions of legal experts. The process of reasoning is deductive one, and it is analyzed qualitatively, that is the utility and techniques for author’s curiosity on a juridical symptoms or how to find the truth in knowledge. Results of studies in which a mother who sells her unborn child, due to negligent acts and violations will has to be accountable, and will put into the prison and receive a fine in accordance with the Child Protection Act.
WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN VERSUS KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAI SAKSI AHLI Dewi, Ratna Winahyu Lestari
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1393.06 KB)

Abstract

Hubungan antara dokter dan pasien dilandasi rasa kepercayaan sehingga pasien bersedia menceritakan segala hal tentang penyakitnya. Informasi yang diketahui oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan maupun segala sesuatu yang diceritakan oleh pasien tersebut dikenal sebagai rahasia kedokteran dan wajib disimpan. Dokter akan menghadapi situasi yang dilematis jika kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran ini dihadapkan dengan kewajiban dokter yang lain yaitu memberikan bantuan hukum sebagai saksi ahli di persidangan.The relationship between a doctor and patient based on a sense of trust so that the patient is willing to tell everything which is related to illness. All information that known by the doctor at the time of examination as well as those information that  described by the patient are known as medical secrets. They must be kept as secret. Doctors will face a dilemma situation if the obligation to keep medical secret is confronted with other obligations that provide legal aid as an expert witness in court.
ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN Hadi, Sofyan; Saragih, Tomy M.
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.937 KB)

Abstract

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). Padahal secara nyata bahwa masalah fiskal dan moneter merupakan urusan absolut pemerintah pusat. Daerah hanya boleh melakukan urusan fiskal melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk pemerataan pembangunan di daerah, sebaiknya pemerintah pusat tetap memegang kendali atas sumber-sumber pendapatan yang penting dan strategis, agar dapat diberikan ke daerah lain yang sumber pendapatannya masih minim.Consequences of the implementation of regional autonomy in Indonesia is the division of authority between the central government and the local government (the monetary and national fiscal decentralized). Though obviously that is a matter of fiscal and monetary affairs absolute central government. Area should only be done through the fiscal affairs of deconcentration. For equitable development in the region, the central government should retain control of the sources of revenue and strategic importance, that can be given to other areas of the source of income is still minimal.
RISIKO MEDIS DAN KELALAIAN TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA Kurniawan, Riza Alifianto
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1405.928 KB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kegagalan pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan dugaan kelalaian medis dari pasien atau keluarganya kepada dokter yang memberikan pelayanan medis. Dugaan kelalaian medis terkait dengan pola hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang sangat khusus. Bentuk hubungan ini tidak hanya bersumber dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, tetapi juga bisa didasarkan kepada kewajiban dokter dalam kode etik profesi kedokteran dan standar prosedur profesi kedokteran.This research is about examination of medical failure which conducted by doctors. Medical failure is a starting point for negligence or mal practice accusation. Negligence accusation has a relation with doctor and patient relationship. Doctor and patient relationship is a special relationship which different from other relation. Moreover, this relationship not only based on medical agreement between patient with doctor but also can be based on doctor obligation which regulated in their ethical code and it’s standard operational procedure.
PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Basri, Basri
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.483 KB)

Abstract

Penataan wilayah kelautan diperlukan dalam kaitannya pengaturan pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasi semua kepentingan sekaligus sebagai upaya menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang di laut dan pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga harus diberikan batas yang jelas antara zona pemanfaatan yang satu dengan zona yang lain, sehingga wilayah laut dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat pesisir. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji tentang penataan dan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan secara terpadu dalam Hukum Agraria Perspektif Otonomi Daerah, serta untuk menganalisis penataan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dalam Hukum Agraria Perspektif Otonomi Daerah. Pengelolaan kawasan pesisir dan lautan hendaknya dilakukan secara terpadu, meliputi kawasan daratan dan kawasan lautan, mencakup berbagai sektor dan subsektor yang berbeda, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang.Structuring the sea area required in relation to setting the optimal utilization of the sea to accommodate all interests as well as efforts to avoid any conflict in the sea of space utilization and utilization of marine resources and should be given a clear boundary between the zones use zone one with another, so that the sea area can provide benefits for all the people in Indonesia, especially coastal communities. Integrated coastal zone management and sustainability into account. The purpose of this paper is to study about the structuring and management of marine areas and resources in an integrated manner in Agrarian Perspective of Regional Autonomy Law, as well as to analyze the structuring and management of marine resources in a sustainable manner in the Regional Autonomy Law of Agrarian Perspective. Coastal and ocean management should be done in an integrated manner, covering lands and seas region, spanning multiple sectors and sub-sectors are different, sustainable development is development oriented to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations.
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA Enggarsasi, Umi
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1389.84 KB)

Abstract

Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan. Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.The prisoners development based on Act Number 12 Tahun 1995 pertaining correction. There are several purposes of the prisoners development in prison. First is that to provide experiences and skills. Then to return the ability of prisoners and their motivation. In order the mentioned goals can be achieved, there are some factors that to be consider are: Prisoners, The officers of Prison, and Society.
KEDUDUKAN JABATAN DAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Yunarko, Bambang
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.979 KB)

Abstract

A land deed officer is a general officer who has function to help the head officer of the land office in the level of municipality, in regard to the registration of the land. The land deed officer has an authority to produce a legal certificate which is related to a legal acts for rights of the land and flats. Also the officer of land deed is the officer of administrative, however the deed or a certificate of the land which is legalized by the land deed officer is not product of administrative. Therefore it cannot be disputed in Administrative Court.
Back-Matter (Riwayat Penulis, Indeks Subjek, Indeks Penulis, Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Perspektif, Editor Jurnal
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.66 KB)

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2013 2013


Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue