cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli" : 11 Documents clear
PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBAL Rahardjo, Satjipto
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1930.679 KB)

Abstract

Globalisasi sebagai suatu proses intenifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh telah mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini. Dahsyatnya arus globalisasi secara sosiologis berdampak sangat mendasar bagi penentuan arah dan pola perubahan maupun tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan hukum, tugas kita bukan sekedar menjawab bagaimana membangun Sistem Hukum Indonesia, melainkan juga harus dapat menempatkan posisi sekaligus menjalankan peran di tengah situasi global. Banyak langkah awal yang sudah dicoba-kerjakan oleh pemerintah untuk merespon Internasionalisasi Hukum tersebut, diantaranya di sektor hukum ekonomi pemerintah mengeluarkan beberapa kali paket Kebijakan Regulasi dan Geregulasi. Harus diakui, bahwa secara asasi sering kali upaya regulasi/deregulasi yang notabene lokomotif “Kapitalisasi Ekonomi” berhadapan dengan kentalnya “NasionaIisme Indonesia, Kerakyatan Ekonomi Indonesia" yang dianut konstitusi dan masyarakat Indonesia. Visi dan karakter kebanyakan yang secara paradoksal berbeda inilah yang menimbulkan kemenduaan arah pembangunan hukum (ekonomi) Indonesia saat ini. Tidaklah mengherankan apabila negara-negara menuding sebagai “Kebijakan Setengah Hati”. Disinilah letak ujian konstitusionalisme negara kita sekarang ini.
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA MENUJU KUALITAS KELUARGA DITINJAU DARI UU No. 10 TAHUN 1992 Andayani, Isetyowati
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1528.159 KB)

Abstract

Pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan, melalui program Keluarga Berencana. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan mampu mencetak keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya menjadi sumber daya dari pembangunan yang optimal dan mandiri. Pendewasaan usia perkawinan diisyaratkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk wanita tidak kurang dari 20 tahun dan untuk pria tidak kurang dari 25 tahun.
KECELAKAAN LALU LINTAS, ASURANSI DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (Menurut UU No. 14 Tahun 1992) Baksono, Sonny
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1277.241 KB)

Abstract

Penegakan hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini, lebih kurang 5 tahun sejak diundangkannya masih belum optimal dilaksanakan. Kenyataan ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental dan moral dari masyarakat dan aparat pelaksananya, di samping itu belumlah cukup memadai sarana dan prasarananya jalan serta proses sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih diberlakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN EUTHANASIA PASIF Enggarsasi, Umi
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1586.603 KB)

Abstract

Dalam KUHP tidak satu pasal pun yang menjelaskan batasan atau pengertian euthanasia. Namun demikian, pengenaan terhadap euthanasia dianalogikan dengan delik-delik yang tercantum dalam pasal 338, 340, 344 KUHP. Dengan dasar itulah maka pelaksanaan euthanasia dilarang. Larangan euthanasia pasif tidak pernah efektif karena kematian sebagai akibat ketidakmampuan ilmu dan teknologi kedokteran, dipandang sebagai kematian alamiah, sedangkan terhadap kematian alamiah tentu saja tidak ditahan-tahan atau dilarang hukum pidana maupun kode etik kedokteran. Hukum pidana dan kode etik kedokteran, tidak mewajibkan dokter untuk mengobati pasien di Iuar batas kemampuan ilmu dan teknologi kedokteran. berdasarkan penerapan karakteristik delik omisionis terbukti bahwa, larangan euthanasia pasif tidak memenuhi kriteria untuk diterapkan sebagai perbuatan pidana. Dalam hal terjadinya euthanasia pasif, walaupun dokter melakukan perbuatan positif, secara logika, kematian pasien tidak dapat dihindari. Dengan demikian sulit untuk dibuktikan adanya hubungan kausal antara akibat yang dilarang timbulnya dengan kelakuan negatif dokter.
PEMILU DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA (Catatan Kecil di Seputar Pelaksanaan Pemilu 1997) sugijanto, indro
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1352.376 KB)

Abstract

Secara konstitusional, pemilihan umum dikonsepsikan sebagai salah satu   wujud penegakan hak kedaulatan rakyat di bidang politik. Namun yang terjadi dalam praktak ketatanegaraan Indonesia, dari 6 (enam) pelaksanaan Pemilihan Umum di masa Orde Baru menunjukkan adanya indikasi “Proses penguatan peran negara” (korporatisme). Gejala korporatisasi Pemilihan Umum dapat dicermati dari 3 (tiga) hal. Pertama, besarnya dominasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, masalah perimbangan anggota perwakilan yang dipilih dan yang diangkat. Dan ketiga, sistem representasi proporsional yang masih dipertahankan. Korporatisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditempuh melalui norma hukum (legalisasi) menyebabkan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyelewengan pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi tidak objektif atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali. Tersumbatnya saluran formal inilah yang secara kriminogen memicu meletusnya berbagai gejolak di daerah atas pelaksanaan Pemilihan Umum 1997.
FUNGSI GANDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Suharti, Titik
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2282.188 KB)

Abstract

Fokus penulisan ini banyak meninjau pada fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga tempat para narapidana menjalani masa pemidanaan, khususnya pidana penjara. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan untuk tujuan resosialisasi. Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mengalami beberapa depriviasi (perampasan) hak, misalnya depriviasi kebebasan, depreviasi atonomi, depriviasi harta kekayaan dan pelayanan, depriviasi hubungan heteroseksual, dan depriviasi keamanan. Dengan adanya beberapa depriviasi tersebut, para narapidana mencari perilaku kompensasi yang pada akhirnya akan mengarah pada adanya subkultur narapidana melalui proses prisonisasi. Pada akhir pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga resosialisasi, namun di sisi lain, sebagai lembaga prisonisasi.
FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Bagijo, Himawan Estu
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1207.241 KB)

Abstract

Tipologi pembangunan ekonomi secara garis besar dapat dirumuskan ke dalam dua bentuk utama, yaitu Model Ekonomi Berencana dan Model Ekonomi Pasar. Pada masing-masing model, peran dan fungsi hukum mempunyai karakter yang spesifik. Dengan sistem Ekonomi Berencana, hukum berfungsi sebagai node! perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dengan lain perkataan hukum merupakan “Legal Framework of Economic Policy”. Dalam hal ini posisi hukum berada di atas (mendahului) perkembangan ekonomi. Berbeda dengan sistem Ekonomi Pasar, yang menempatkan hukum sebagai perangkat yang memberikan jaminan hukum terhadap setiap perkembangan hukungan hukum dalam masyarakat. Hukum lebih berfungsi sebagai “a tool of social control”. Oleh karena itu kedudukan hukum berada di bawah (mengikuti) perkembangan ekonomi. Secara historik, kedua model sistem ekonomi pernah dan/atau masih dianut di Indonesia. Penerapan kedua model sistem ekonomi dalam pembangunan nasional sekarang ini telah menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial sekaligus menjadi instrumen pengendali masyarakat. Pendek kata hukum sebagai “agent of development”.
ANALISA TERHADAP KETENTUAN PEMBATASAM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI EKONOMI Handoko, Priyo
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2276.305 KB)

Abstract

Di dalam buku telah kita kenal suatu asas “perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih mengikat sebagaimana undang-undang”. Asas tersebut lazim dikenal PACTA SUNT SERVANDA yang tercermin dalam pasal 1338 BW. Perjanjian pembebanan hak tanggungan tenggang waktunya dibatasi oleh pasal 15 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1996. Ketentuan tersebut menyatakan bagi tanah yang sudah terdafar tenggang waktunya 1 bulan dan 3 bulan bagi tanah yang belum terdaftar, sejak pemberian surat kuasa membebankan hak tanggungan. Dengan demikian ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 BW. Tidak lama lagi negara kita akan menghadapi era pasar bebas yang menuntut ekonomi dengan biaya ringan dan peraturan yang menunjang pasar bebas. Melihat ketentuan pasal 15 ayat (3) dan (4), maka perangkat hukum yang mengatur lembaga jaminan kita kurang menunjukkan adanya efisiensi ekonomi. Kedudukan para pihak akibat tidak selesainya pengurusan sertifikat tanah, sehingga surat kuasa membebankan hak tanggungan dinyatakan batal demi hukum, secara teoritis tidak mempengaruhi pelakunya. Perjanjian pokok disini berupa perjanjian hutang-piutang.
LANDREFORM DAN REVOLUSI NASIONAL INDONESIA Muderana, Ngakan Putu
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2473.242 KB)

Abstract

Hukum agraria sebelum berlakunya UUPA masih terjadi dualisme. Ada yang bersumber pada hukum adat yang mendasarkan pada konsep komunalistik dan hukum barat yang liberal individualistik. Dengan berlakunya UUPA maka terjadi perubahan fundamental dalam hukum tanah di Indonesia. Perubahan ini bersifat mendasar yang meliputi struktur/perangkat hukumnya, konsep yang mendasari maupun isinya. Perubahan secara fundamental ini terkait pula dengan pelaksanaan landreform di Indonesia.
Resensi Buku: HUKUM PIDANA Yahya, Nur
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.864 KB)

Abstract

Perkembangan Hukum Pidana yang berdimensi material tidak mengalami lompatan yang dramatis, hal ini dapat disadari mengingat fungsi hukum pidana lebih banyak sebagai sarana kontrol daripada rekayasa sosial.Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum maupun Sarjana Hukum keluaran tahun 70-an ke atas pasti mengenal nama-nama Prof. Mulyatno, Ruslan Salah sebagai ahli-ahli hukum pidana terkamuka di Indonesia dan kebanyakan buku-buku yang terbit dan menjadi acuan beberapa perguruan tinggi yang memusatkan studinya dalam Ilmu Hukum. Litelaturnya lebih banyak dikuasai oleh dua orang besar tersabut.Sehingga untuk selanjutnya sampai dangan dasa warsa tahun 90-an kalaupun ada buku-buku Hukum Pidana lebih banyak merupakan saduran ataupun pembahasan lebih Ianjut dari buku-buku yang ditulis oleh Prof. Mulyatno.Buku Hukum Pidana yang diterjemahkan oleh Prof. Sahetapy ini menampilkan Dimensi baru dalam pembahasan kasus-kasus berdasarkan yurisprudensi yang berkembang di negara Belanda, yang dilengkapi pula dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang aktual dalam bentuk pertanyaan yang bersifat mendasar berkaitan dengan teori-teori baru yang berkembang, sehingga sangat banyak manfaatnya bagi kalangan praktisi maupun akademisi di Indonesia. Seperti kita ketahui, hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar sampai dengan hari ini lebih banyak menggunakan hukum peninggalan Belanda. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana pembentukan Hukum Pidana Nasional Indonesia, beberapa bahan yang dikaji dalam buku ini diharapkan dapat memberikan rangsangan bagi alternatif-alternatif penentuan kebijakan berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana materiel di Indonesia.Ada berbagai perkembangan baru yang patut dicatat misalnya berkaitan dengan asas-asas legalitas, sifat melawan hukum, asas kesalahan serta perkembangan hukum pidana berkaitan dengan badan hukum. Oleh karenanya buku setebal 474 halaman yang diterbitkan oleh Konsorsiun Ilmu Hukum Departemen P & K sangat dianjurkan sebagai literatur utama bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia. (Peresensi: Nur Yahya)

Page 1 of 2 | Total Record : 11


Filter by Year

1997 1997


Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue