cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS Adonara, Firman Floranta
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.587 KB)

Abstract

Prinsip dari negara hukum (rechtstaat) adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, terkadang seorang Notaris berhadapan dengan permasalahan hukum, walaupun telah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim, dimana hal tersebut dibutuhkan untuk kepentingan proses peradilan. UUJN telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi bukan Notaris sebagai pribadi.The existence of assurance, order and legal protection that is based on truth and justice has been the principle of constitutional state (rechtstaat). It requires the state to provide fair recognition, security, protection, legal certainty and equal treatment of law to its citizens. One of state services to its people is providing them opportunity to obtain proof or legal documents pertaining to civil law. For those purposes, officials known as public notary handles the proof or documents. Minuta of the deed establishment belongs to state that must be kept until the unspecified time limit. A notary sometimes deals with legal issues in carrying out his duties although has been cautious with legislation. The legal issues may bring the notary to stage of investigation by law enforcement officials, whether dealing with investigator, prosecutor, or judge, where it is necessary for the judicial process. UUJN has regarded notary as a public official who runs the legal profession and they should get legal protection because notary is regarded as professional job not as personal.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN DIKAITKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Suwandono, Agus
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.475 KB)

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), membawa harapan dan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun demikian sebelum pemberlakuan UUOJK, telah terdapat pengaturan mengenai perlindungan konsumen, yakni dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ruang lingkup pengaturan UUPK pada dasarnya juga mencakup perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yakni perbankan, lembaga pembiayaan dan asuransi. Metode penelitian merupakan metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dalam UUOJK pada dasarnya merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun karena adanya perbedaan definisi konsumen dalam UUPK dan UUOJK maka secara umum UUPK bukan merupakan lex generalis dari UUOJK. UUOJK dapat dipandang sebagai lex specialis dari UUPK sepanjang mengenai konsumen dalam pengertian konsumen menurut UUPK.Enforcement of the Act No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (UUOJK) brings hope and legal certainty for consumer protection in the financial service sector in Indonesia. However, there has been a regulation on consumer protection, namely in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) before the enactment of UUOJK. The scope of UUPK regulation also basically includes consumer protection in the financial service sector which are banking, finance and insurance institutions. This study is a normative legal research which studies library materials or secondary data. The study is analytical descriptive that uses normative methods. Based on the results and discussion, it is concluded that regulation of consumer protection in the financial service sector written in UUOJK is basically special rules governing consumer protection in the financial service sector. However, UUPK is generally not a lex generalis of UUOJK due to different definition of consumer in UUPK and UUOJK. In the case of term consumer according to UUPK, UUOJK can be regarded as lex specialis of UUPK.
TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA Farida, Any
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.557 KB)

Abstract

Ada tiga teori hukum asli Indonesia yang mewarnai perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pemikiran, pembuatan, penerapan maupun pada penegakannya. Tiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Hukum Integratif yang diusung oleh Romli Atmasasmita. Teori Hukum Pembangunan dalam perkembangannya dikritisi oleh teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif yang merekontruksi teori Hukum Pembangunan dan sekaligus Teori Hukum Progresif. Hal ini membuktikan bahwa suatu teori itu dibangun berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya. Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi, maka akan memunculkan Teori Hukum Pancasila sebagai sintesanya. Ketiga teori tersebut semuanya berpijak pada hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan berdasar pada nilai-nilai yang primodial dari bangsa Indonesia itu sendiri; yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai peculiar of social life dan sekaligus sebagai volkgeist.Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan bahkan aksiologisnya.Three legal origin theories of Indonesia have influenced the development of study and practice of law in Indonesia, whether in its thought, creation, implementation, and enforcement. Those three theories are Mochtar Kusumaatmadja’s Developmental Legal Theory, Satjipto Rahardjo‘s Progressive Legal Theory and Romli Atmasasmita’s Integrative Legal Theory. Developmental Legal Theory has been criticized by Progressive Legal Theory and Integrative Legal Theory which rebuilds both Developmental Legal Theory and Progressive Legal Theory. It proves that a theory is built based on previous theories. Viewing these theories (the Developmental Legal Theory, Progressive Legal Theory and Integrative Legal Theory) from corvergence point generates Legal Theory of Five Principles known as Pancasila. All these theories are based on living law in society and primordial values of Indonesian, which are the values of Pancasila as peculiar of social life and volkgeist. Legal Theory of Pancasila is a legal theory based on the values of Pancasila as ontological, epistemological and axiological foundation.
KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS PASCA RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION Ardhiansyah, Agis
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397 KB)

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum bagi Indonesia tentang pengendalian kabut asap pasca ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution serta langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai wujud asas itikad baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan aturan hukum tertulis (statute approach). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Indonesia wajib mengambil tindakan di bidang legislatif, administratif serta tindakan teknis lain untuk mencegah kebakaran lahan dan hutannya supaya tidak menimbulkan pencemaran asap wilayah negara lain serta sebagai perwujudan asas itikad baik, Indonesia wajib mengambil langkah prioritas berupa penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan yang menyebabkan kabut asap.This journal aims to analyze the legal consequences for Indonesia on preventing and monitoring transboundary haze pollution after the ratification of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and actions that should be taken by the Republic of Indonesia as a form of principle of good faith. This study is a normative legal research by using regulation of written law approach (statute approach). The result of this journal showed that Indonesia shall take legislative, administrative and other steps, as aprinciple of good faith, to prevent, control and mitigate land and forest fires that leads to trans boundary haze pollution. Indonesia also shall enforce the law as a main priority against the person or corporation that burns land and forest.
PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN YAYASAN TERHADAP KERUGIAN BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA Wulandari, Shanti
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.94 KB)

Abstract

Penyalahgunaan lembaga yayasan oleh masyarakat yaitu dengan mendirikan yayasan dan berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para Pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang kurang memadai dari masyarakat terhadap keberadaan hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Selain itu diperlukannya lembaga pengawasan terhadap pendirian dan operasional dari yayasan pendidikan tersebut.To set up a foundation and hide behind the status of foundation legal entities, which is not only used as means to develop social, religious, humanitarian activities but also to enrich the Founders, Administrators, and Supervisors themselves is considered as institutional abuse. Many problems also arise in line with the tendency, either issues related to the Foundation’s activities deviating from the purposes and objectives as listed in the Articles of Association, disputes between the Administrators with Founders or other parties, or allegations stating that the foundation is used to accommodate the wealth coming from the founders or others obtained unlawfully. The problem cannot be resolved legally for the inadequate understanding and knowledge from the public on the existence of positive law regarding the Foundation as its juridical basis of settlement. Besides, it is vitally required that the educational foundation possess supervisory agencies toward its establishment and operation.
KEJAHATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT Prasetyo, Teguh
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.907 KB)

Abstract

Hukum selalu hadir untuk mengatasi kejahatan dan menghadirkan kembali keadilan. Urgensi kehadiran hukum mengatasi kejahatan atau ketidakadilan pertambangan terlihat dalam rumusan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan. Suatu contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam bidang pertambangan dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan atau ketidakadilan serta upaya untuk mengatasi kejahatan dan ketidakadilan pertambangan antara lain dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.The law has always been around to overcome evil and restore justice. The urgency of the ever presence of law in handling mining crime activities could be seen in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 Section 3. It is stipulated that land, water and wealth of it’s natural resources are in the possession of the State and used for the utmost welfare of the people. The Dignified Justice has potrayed, described and particularly explained how the law exists to overcome crimes and offences or injustices which always threaten the mining industries. Among other things, one of the examples ofthe Dignified Justice Theory describes how the law plays it’s role to prevent and solve crimes in the Pancasila Legal System which is in the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining. The details on the types of crimes and offences on the mining field and all the legal efforts to overcome those injustices might be found in the Articles of 158 to 165 of the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining.
KARAKTERISTIK PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA BENDA PERSEDIAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA SAAT DEBITOR WANPRESTASI Putra, Fani Martiawan Kumara
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.261 KB)

Abstract

Lembaga jaminan Fidusia saat ini merupakan suatu kebutuhan yang didambakan oleh para pelaku usaha yang membutuhkan modal, dengan menjaminkan benda bergerak berharga miliknya, namun tanpa keharusan melepaskan hak penguasaan atas benda bergerak berharga yang dijaminkan tersebut. Fidusia mengalami perjalanan panjang hingga diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satu masa perkembangannya adalah dengan adanya putusan mengenai benda inventaris atau benda benda persediaan yang dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia. Melalui UUJF pun juga diatur mengenai dapatnya benda persediaan dijadikan objek jaminan Fidusia, namun aturan yang diberikan tidaklah komprehensif, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana karakternya, dan perlindungan hukumnya apabila ada sengketa di antara para pihak.Nowadays, Fiduciary security agency has been a necessity coveted by entrepreneurs who need capital by mortgaging their valuable chattel/moving goods without relinquishing the right of control over the collateral valuable chattel. Fiduciary has been in a long phase until the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary has been enacted. One of its development periods is the presence of a decision regarding an inventory or supplies secured to fiduciary insurance agency. It is also regulated about the availability of supplies become fiduciary objects through UUJF. Since the given rule is not comprehensive, it is necessary to figure out how its characters and legal protection when a dispute arises among the parties.

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue