cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari" : 10 Documents clear
ASPEK KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Santoso, Urip
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Istilah kepentingan umum seringkali menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pemegang hak atas tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu bukan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan swasta, sedangkan pihak yang memerlukan tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu benar-benar untuk kepentingan umum. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, Keppres No. 55 Tahun 1993 memberikan pengaturan yang jelas tentang kriteria kepentingan umum dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan.
GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI TRENDS INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Triyanti, Ninuk
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sistem hukum nasional suatu bangsa tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh sekelilingnya. Pengaruh itu dapat berasal dari sistem hukum yang ada di seluruh dunia maupun fenomena sosiologis yang terjadi. Persoalannya adalah bagaimana membangun hukum yang terstruktur sosial Indonesia tanpa meninggalkan trends globalisasi yang melingkupinya. Oleh karena itu diperlukan adaptasi kecenderungan internasional/Konvensi Internasional ke dalam Hukum Nasional. Kecenderungan tersebut tersirat dan tersurat dalam berbagai instrumen internasional seperti: konvensi, deklarasi, resolusi, “guidelines, code of conduct, standard minimum rules”. Konvensi internasional tentang HAM yang dipandang penting untuk segera ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia adalah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Fakultatif pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 Sugiswati, Besse
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, dan kewenangan tersebut tidak lagi hanya terhadap orang Islam Bumi Putera, melainkan terhadap semua orang yang beragama Islam tanpa membedakan Ras atau golongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara: 1. Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang (bukan lagi menurut ajaran fiqh), 2. Kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam (menurut ajaran fiqh), 3. Wakaf dan shadaqoh.
Back-Matter (Riwayat Penulis, Pedoman Penulisan, Kover Belakang) Perspektif, Editor Jurnal
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN URGENSI TOETSINGSWET DI INDONESIA Basuki, Ahmad
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik yang secara filosofis bercirikan kebebasan (liberty), secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. eksisnya beberapa undang-undang yang dalam praktek membatasi dan mengebiri hak-hak dasar, semakin menyadarkan kita akan perlunya “Lembaga Toetsingswet” dan “Ketetapan MPR yang bersifat mengembangkan hak-hak dasar”. Kehadiran toetsingwet dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia semakin urgen, mengingat adanya kecenderungan masyarakat global yang menilai persoalan HAM bukan merupakan urusan domistik suatu negara semata, melainkan juga berdimensi internasional (horizontal/international accountability).
PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PRAKTEK PERBANKAN Yovita, Theodosiva
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bilyet giro sebagai surat berharga yang berpasangan dengan surat cek sangat dibutuhkan kehadirannya oleh para pelaku usaha pada saat ini. Surat cek sebagai suatu pembayaran tunai, sedangkan bilyet giro sebagai pembayaran giral melalui pemindahbukuan dana. Bilyet giro dalam pelaksanaannya banyak mengalami permasalahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya suatu undang-undang yang mengatur secara kongkrit seperti halnya surat cek. Pengaturan bilyet giro hanyalah suatu Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 yang mengatur mengenai syarat formil bilyet giro kosong yang melakukannya secara berulang-ulang tanpa adanya sanksi yang memberatkan penerbit. Sanksi bagi penerbit bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut adalah dimasukannya nama penerbit ke dalam daftar hitam Bank Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi oleh penerima bilyet giro adalah adanya pembatalasan bilyet giro tanpa adanya alasan yang jelas dari tersangkut. Sebagai surat berharga bilyet giro tidak dapat diendosemenkan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB. Hal ini bertentangan dengan fungsi surat berharga sebagai suatu surat yang dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan dengan mudah. Di dalam bilyet giro tidak terdapat klausula yang menunjuk mengenai cara pemindahannya.
HAK-HAK EKONOMI PELAKU PERDAGANGAN DI SEKTOR INFORMAL: PENGALAMAN INDONESIA Fakrulloh, Zudan Arif
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor informal di Indonesia masih merupakan sebuah subkultur yang terasing dalam sistem hukum nasional. Sampai saat ini dapat dikatakan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif memberikan tempat bagi pengakuan hak-hak ekonomi dan hak atas pembangunan bagi sektor informal. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan yang amat bagus, namun masih lemah dalam aplikasinya. Pemenuhan hak ekonomi bagi pelaku perdagangan di sektor informal masih memerlukan perjuangan yang panjang.
Resensi Buku : GUGATAN PERWAKILAN (Class Action) Hastuti, Noor Tri
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Class Actions sebagai suluh baru bagi masyarakat, memberikan hak prosedural untuk meraih keadilan dengan prinsip cepat, praktis dan murah. Class Actions dan pengembangan pemahaman konsep dan manfaatnya adalah untuk memberikan bentuk perlindungan hukum pada masyarakat dari segala risiko pembangunan yang berpeluang terjadinya “mass accident” atau “mass injury”. Juga memberikan upaya bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah sehubungan dengan kegiatan “service publicnya”, Class Actions telah secara tegas diatur dalam Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hlm. 21).Penulis menterjemahkan Class Actions sebagai "gugatan perwakilan keIompok" atau dengan sebutan "gugatan perwakilan" saja. Yang secara rinci dimaknai sebagai gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injuctions atau ganti kerugian) yang diajukan sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya (class members) yang juga sebagai korban (Hlm. 10). Sedangkan injunction diartikan sebagai perintah pengadilan untuk berbuat atau tidak berbuat (Hlm. 18). Penulis juga membedakan secara tegas antara Class Actions dengan Legal Standing (adalah hak prosedural yang dikenal di Indonesia di samping Strict Liability dan Class Actions). Class Actions adalah pihak yang mengalami kerugian secara nyata (concrete injured parties). Sedangkan kerugian yang diderita Legal Standing, lebih dilandasi pengertian bahwa lingkungan merupakan milik bersama (common property) yang me-nuntut tanggung jawab bersama untuk melestarikannya. Adanya perbedaan yang mendasar tersebut mengakibatkan perbedaan mekanisme beracaranya (Hlm. 11). Class Actions secara konseptual walaupun belum dikenal di Indonesia, namun telah banyak diterapkan. Bentoel Remaja, Demam Berdarah, Pencemaran Sungai Ciujung, dan Gugatan Buruh Patal Senayan adalah kasus-kasus awal yang menerapkan upaya dari konsep Class Actions di Indonesia (HIm.13). R.O. Tambunan dengan dalih ia tidak hanya mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya, akan tetapi juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni iklan perusahaan rokok Bentoel Remaja. Class Actions dikenal pertama kali dalam sistem hukum Anglo Saxon. Persyaratan Class Action yang pertama kali dikenal kemudian menjadi sumber inspirasi dan dianut di beberapa negara termasuk Indonesia. Dirasakan manfaat Class Actions telah menjadi kebutuhan yang universal, karena pada kenyataannya konsep ini telah banyak diterapkan di berbagai negara di belahan dunia (Hlm. 13-19). Buku kecil ini padat akan informasi dan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kekayaan hukum di Indonesia. Juga sangat dianjurkan menjadi bahan kajian baik bag praktisi maupun teoritisi hukum negara kita.
HAK ASASI MANUSIA DAN BIROKRASI TANTANGAN MENUJU NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Lukman, Marcus
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka menegakkan Negara Hukum Indonesia yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran perlu dikembangkan transformasi Model Birokrasi Otoriter (MBO) menjadi Model Birokrasi Kerakyatan (MBK) yang adaptif terhadap eksistensi HAM, hak-hak dan kewajiban warga negara. Mentolerirkan pelanggaran HAM demi kepentingan stabilitas nasional, pertumbuhan GNP dan pemerataan hasil pembangunan sering berpotensi menjadi sumber konflik antara birokrat dengan warga masyarakat.
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN Hastuti, Noor Tri
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan sebagai hukum tertulis dapat dikenali bentuk, tipe, dan karakteristiknya dari asas formal dan asas materialnya. Secara formal, tata hirarki dan bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, walaupun TAP MPRS ini banyak mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan. Di samping itu dari asas material, berdasarkan muatan materinya dapatlah diidentifikasikan bentuk tipe dan karekteristik peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan. Dalam praktek banyak dijumpai peraturan kebijaksanaan yang mempunyai titel dan bentuk yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat banyak ragam bentuk hukum tertulis yang cukup sulit ditentukan karakteristik dan kadar limitatif materi muatannya. Ada yang dibentuk atas dasar kewenangan yang bersumber dari atribusian dan delegasian peraturan perundang-undangan, ada pula yang dibentuk atas dasar kewenangan bebas mempertimbangkan, dalam hal ini adalah peraturan kebijaksanaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

1998 1998


Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue