cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei" : 7 Documents clear
UPAYA MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DALAM MERETAS KEJAHATAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT Rohman, Arif
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.247 KB)

Abstract

Banyak anggapan bahwa metode penggunaan statistik pada kejahatan hanya dipandang sebagai tabel dan angka. Tetapi yang perlu dipahami adalah mengolah data-data tersebut sehingga muncul asumsi-asumsi tingkat kriminalitas pada daerah tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah empiris, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa trend statistik kriminal yang terjadi di daerah tertentu cenderung menurun karena dipengaruhi oleh pertambahan penduduk, sedangkan jumlah pelaku tindak pidana fluktuatif naik-turun. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah kebijakan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pembinaan narapidana.Many opinions said that method of using statistics on crime is only viewed as tables and figures. It is necessary to understand how to process those data in order to arise assumptions of crime rate in an area. This study used empirical method. The data consists of primary and secondary data. Result of the research showed that trend of crime statistics occurred in region trends to decrease because of the influence of population growth, while the number of perpetrators are fluctuative. It is suggested for legal authority officials to make a policy ranging from level of investigation to convict nurture.
BPK AND BPKP IN DETERMINING STATE FINANCE LOSS IN ORDER TO GAIN ANTI-CORRUPTION LAW EFFICIENCY OF ANTI-CORRUPTION LAW Shofiana, Gabrielia Febrianty
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.358 KB)

Abstract

Corruption case in Indonesia has been growing rapidly, therefore it needs big efforts to eradicate and prevent corruption, such as establishment of Corruption Eradication Commission (KPK) and the enactment of Law No. 31 Year 1999 as amended by Law No. 20 Year 2001 (Anti-Corruption Law). Corruption itself, as regulated in Article 2 and 3 Anti-Corruption Law, consists of some main elementswhose subject is anyone.The illegal act must exist which aims to enrich themselves and should create loss of state finance or economy. The efficiency of Anti-Corruption Law can be seen by how every article can be fully and properly fulfilled. Only authorized legal entities can determine state finance loss as one of corruption elements. Then, the problems emerge from the legal entity which actually has authority to determine state finance loss, yet if the fulfillment element of state finance loss is not discovered, it means that the corruption suspected cannot be charged. Supreme Audit Board (BPK/SAB) and Finance & Development Supervisory Board (BPKP/FDSB) are legal entities which have authority to conduct audit investigation. This study, by using normative-empirical research method, will discuss whether both or only one of those state agencies have authority to determine state finance loss.
PENGATURAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA Suhandi, Suhandi
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.852 KB)

Abstract

Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN khusus di bidang ketenagakerjan, yaitu dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, itu tidak bisa dihindari dan harus dihadapi dengan kesiapan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di segala bidang, dan hal yang paling mendasar adalah implementasi terhadap peraturan hukum ketenagakerjaan yang harus benar-benar diterapkan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan proteksi yang memberi batasan-batasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan memiliki standar kompetensi dengan batasan jangka waktu bekerja serta wajib ada tenaga pendamping tenaga kerja Indonesia, harus benar-benar selektif mungkin untuk diterapkan sehingga tidak terjadi di lapangan kerja di Indonesia semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja asing, batasan-batasan mengenai pekerjaan dengan jabatan-jabatan tertentu serta batas waktu dengan tujuan memberikan perlindungan kesempatan terhadap tenaga kerja Indonesia.Facing the era of AEC specialized in the field of employment i.e. with the influx of foreign labor to Indonesia, it is inevitable and must be faced with labor Indonesia’s readiness to compete in all areas, and the most fundamental thing is the implementation of regulatory labor laws that should be completely applied to the use of foreign labor. Supervising the implementation of the Indonesia Manpower Minister Decree as the implementation of Indonesia Law No. 13 of 2003 about Labor, is a protection that gives restrictions against certain positions that can be occupied by foreign labor who work in Indonesia to have a standard competencies with limitation periods of work and assisted by Indonesian workers, also it have to be really selective to be implemented so that not all fields of employment may be filled by foreign labor, that’s why restrictions of employment with certain positions, also time limits is necessary in order to provide protection against Indonesian labor opportunities.
FUNGSI ETIKA PROFESI BAGI KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS Kartoningrat, Raden Besse
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.991 KB)

Abstract

Kurator dalam menjalankan profesinya tentu  mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standar profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan kurator merupakan profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Kurator merupakan profesi yang mandiri, sehingga mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah fungsi kode etik profesi kurator bagi kurator dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum sekunder yang didapat melalui perpustakaan yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis. Dari hasil penelitian, bahwa ada beberapa fungsi kode etik kurator yang sangat penting bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dan mekanisme pemberian sanksi bagi kurator yang melakukan pelanggaran kode etik juga sangat jelas diterangkan dalam kode etik profesi kurator yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kurator yang ada di Indonesia.Curator in performing his profession has an ethical code of conduct for curator as a standard for curator in performing his work. Curator is a profession. It means that it has ethical code of conduct which is described further in the code of conduct of the profession. Curator is an independent profession, curators have to join the existing professional organization. The main problem needs to be answered in this research is what the function of ethical code of conduct for curator in performing his job as a curator is. This research was conducted using the methods of law approach and conceptual approach with secondary law obtained from the library which is needed in order to identify those sources systematically. The results showed that there are several functions of ethical code of conduct of curator that are important for curator in performing his job and the mechanism of giving sanction to curator who breaks the code of conduct is also clearly described in code of conduct of curator issued by organization of curator existing in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM FRANCHISEE ATAS KEPAILITAN FRANCHISOR Prehantoro, Prehantoro
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.283 KB)

Abstract

Sita umum atas harta kekayaan debitor selaku franchisor karena kepailitan tidak membatalkan perjanjian franchise ketika dalam perjanjian tersebut dimuat klausula keberlanjutan perjanjian franchise. Apabila klausula tersebut tidak dicantumkan, maka perlindungan hukum franchisee didapatkan melalui pengajuan permohonan untuk melanjutkan perjanjian franchise kepada kurator dari franchisor, atau dengan meminta ganti kerugian sebagai kreditor konkuren.Common seizure of debtors wealth, as a Franchisor that caused of bankrupt will not have an implication of Franchise contract cancellation, if in the related contract has a clause that the Franchise contract will be continued even if debtors is bankrupt. If that clause was not written in the related Franchise contract, then the Franchisee law protection shall born through application to the curator from Franchisor, to continue the Franchisee contract. Otherwise the Franchisee might ask for compensation as a concurrent creditor.
ACCESS REFORM DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL Arisaputra, Muhammad Ilham
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.505 KB)

Abstract

Pada hakekatnya, tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reformasi agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga desa yang pada umumnya petani gurem atau buruh tani. Reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan pedesaan. Sasaran utama reforma agraria adalah terciptanya keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria.In essence, the purpose of the implementation of agrarian reformis to improve the welfare of the poor peasants. Agrarian reformis not only understood as a policy for there distribution of land, but also as abroader process such as access to natural resources, financial/capital, technology, goods and labor markets, and also the distribution of political power. Equitable distribution of land tenureinrural areas as a result of agrarian reform will result in an increase in the welfare of the villagers who are generally small farmers or farm laborers. Agrarian reform plays an important role in the fight against ruralpoverty. The main target of the agrarian reformis the creation of social justice that is characterized by the presence of agrarian justice.
PENGEMBANGAN EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM BERBASIS TRANSENDENTAL Nugroho, Sigit Sapto
Perspektif Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.392 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i2.174

Abstract

Pandangan positivisme memandang dimensi spiritual dengan segala perspektifnya seperti agama, etika dan moralitas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual sehingga masyarakaat modern telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia atau the crisis of meaning. Epistimologi ilmu hukum berbasis transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan nilai-nilai dalam berbagai pandangan. Basis ilmu hukum transendental memahami manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh (holistik), tidak semata bersifat materi tetapi juga jiwanya. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.The views of positivism, the spiritual dimension by all perspectives such as religion, ethics and morality are put as a separate part of the unitary construction of modern civilization. Modern law in its development has lost an essential element, namely the spiritual values that modern masyarakaat have a crisis in defining the meaning of life in the world (the crisis of meaning). Epistimologi transcendental science of law based approach emphasizes the integration between science and values in various views. Legal science base transcendental understand people and their life in an intact form (holistic), not merely material nature but also his soul. Human explore, process and formulate science with the aim not only to science but also to the policy, the benefit of society at large, by the blessing and mercy of Allah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue