cover
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN HAK ATAS TANAH (TINJAUAN FILOSOFIS) Nurjannah, St.
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5439

Abstract

AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit  Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya.  Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah
HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA Tahali, Ahmad
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398

Abstract

Abstract               The law that developed in the midst of society that today we are familiar with the term customary law is the values that have long been recognized as the norm. These values or norms have long been growing in the midst of the people of Indonesia, a nation whose people have a diversity of tribes, races, religions and customs that spread in the archipelago. The spread of such diversity grows the values or norms that are recognized in each region that has customary law. Admission of customary law has become an automatic way of settlement is customary. Customary law as a cultural aspect of society that has value, social norm. Among the benefits of studying customary law is to understand the culture of Indonesian law, with which we will better know which customary law is no longer in accordance with the times and customary laws which can approach uniformity which is applicable as a national law.Key Word : Law, Customs, Application AbstrakHukum yang berkembang ditengah masyraakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai–nilai ataupun norma-norma tersebut sudah lama tumbuh ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, bangsa yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebarnya keanekaragaman tersebut tumbuh nilai-nilai ataupun norma-norma yang diakui di masing-masing wilayah yang mempunyai hukum adat. Diakuinya hukum adat tersebut sudah menjadi suatu hal yang otomatis cara penyelesaiannyapun secara adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai, norma sosial. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.Kata Kunci : Hukum, Adat, Penerapan
PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Risal, Muhammad Chaerul
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401

Abstract

AbstractVerification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption AbstrakBeban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah  maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi
ASPEK YURIDIS ATAS PENDIRIAN BANGUNAN DI RUANG BAWAH TANAH erlina, erlina
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5402

Abstract

AbstractGrowth of fast such technology and also the happening of change of politics, economic, social-budaya in the middle of society especially related to make-up of requirement demand of land;ground, have peeped out a[n new paradigm utilize to exploit land;ground which under surface of underground room or earth, what so far not yet owned arrangement of legislation peculiarly  Keyword : Agraria, Building, Room Underground AbstrakPerkembangan teknologi yang demikian pesat serta terjadinya perubahan politik, ekonomi, social-budaya di tengah masyarakat terutama yang berhubungan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan akan tanah, telah memunculkan suatu paradigma baru guna memanfaatkan tanah yang berada di bawah permukaan bumi atau ruang bawah tanah, yang sejauh ini belum memiliki pengaturan perundang-undangan secara khususKata Kunci : Agraria, Bangunan, Ruang Bawah Tanah
HUKUMAN PIDANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI PADA INDUSTRI TAMBANG Rivanie, Syarif Saddam
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612

Abstract

Pertambangan dan lingkungan hidup pada dasarnya ada keterkaitan erat disebabkan dalam pengelolaan sumber daya alam, dimana melalui pertambangan haruslah memiliki tolak ukur  yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadaan masyarakat. Namun seringkali kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan  seringkali merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukuman pidana akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pada industri tambang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sedangkan hasil penelitian yang di dapatkan adalah bentuk hukuman berupa sanksi pidana bagi pelaku koprorasi  yang melakukan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan yang dimana para penegak hukum wajib memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggungjawab atas pengrusakan lingkungan yang dilakukan yang dimana bagi pelaku pengrusakan lingkungan berlaku asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak bagi pelaku pengrusakan lingkungan. Kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tidak mudah mengeluarkan surat-surat izin yang berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan karena dikhawatirkan akan mencemarkan atau mengrusakkan lingkungan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM KASUS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A kalsum, ummu
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766

Abstract

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Perceraian tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa nafkah istri. Tetapi tidak semua cerai talak dibebankan nafkah istri. Alasan utama cerai talak yang dapat dibebankan nafkah adalah istri yang tidak nusyuz selama pernikahannya dan dengan melihat penghasilan suami. Untuk mengetahui kategori nusyuz itu dapat dilihat dari masing-masing kasus yang diajukan. Pemberian nafkah dapat diberikan sebelum atau sesudah ikrar talak, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Watampone pemberian tersebut diberikan sebelum ikrar talak, karena demi mencapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adanya pembebanan nafkah, diharapkan bukan sebagai penghambat perceraian jika sudah tidak bisa dipersatukan. Hal ini demi menghindari kemungkinan mudharat yang tidak diinginkan dan mencegah hubungan yang masih berstatus suami istri tetapi sudah tidak tinggal bersama.Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Perceraian tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa nafkah istri. Tetapi tidak semua cerai talak dibebankan nafkah istri. Alasan utama cerai talak yang dapat dibebankan nafkah adalah istri yang tidak nusyuz selama pernikahannya dan dengan melihat penghasilan suami. Untuk mengetahui kategori nusyuz itu dapat dilihat dari masing-masing kasus yang diajukan. Pemberian nafkah dapat diberikan sebelum atau sesudah ikrar talak, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Watampone pemberian tersebut diberikan sebelum ikrar talak, karena demi mencapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adanya pembebanan nafkah, diharapkan bukan sebagai penghambat perceraian jika sudah tidak bisa dipersatukan. Hal ini demi menghindari kemungkinan mudharat yang tidak diinginkan dan mencegah hubungan yang masih berstatus suami istri tetapi sudah tidak tinggal bersama.
PEMENUHAN HAK KELUARGA KORBAN TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Tarsan, Imran Rusli
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072

Abstract

Eksistensi keberadaan keluarga korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan, kondisi ini terlihat belum adanya undang ? undang mengatur secara tersurat bagi korban maupun keluarga korban. Tindak pidana pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus diberikan pidana yang adil, sehingga dapat memberikan pemenuhan hak terhadap keluarga korban. Penelitian ini mengkaji bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia serta menelaah konsep yang ideal tentang pemberian hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan, serta menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yang terdapat didalam KUHP dan KUHAP kurang membahas mengenai hak ? hak korban atau keluarga korban. Beberapa hak yang diatur undang ? undang bagi korban atau keluarga korban, meliputi hak untuk memperoleh bantuan hukum dan informasi tentang penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menimpah korban. Penemuhan hak ideal bagi keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yaitu pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban sebagai pengembalian haknya harus patut dengan rasa keadilan. Perlu adanya rancangan undang-undang hukum pidana yang mengandung pemenuhan hak korban maupun keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan.
KEDUDUKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Marwan, Marwan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.10983

Abstract

ABSTRAKMarwan, A.Risma, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD  1945Penelitian ini bertujuan : Untuk menganalisis kedudukan serta mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan daerah pasca amandemen UUD 1945.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian pada pengkajian peraturan perundang undangan terkait dengan kedudukan Fungsi Legislasi DPRD sebagai fungsi utama dalam pembentukan peraturan daerah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Fungsi legislasi DPRD pasca amandemen UUD 1945 mengalami pergeseran, hal mana bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan DPRD, jadi seharusnya DPRD lebih produktif di banding dengan eksekutif, namun demikian fungsi tersebut belum maksimal dijalankan oleh DPRD, sehingga tampak dengan masih rendahnya prakarsa pembentukan  peraturan daerah atas usul DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019.Kata Kunci : Kedudukan, Fungsi DPRD, Amandemen UUD 1945                         ABSTRACT  Marwan, A. Risma. The Position of Legislation Function of the DPRD about the Regional Regulation Establishment of the Post amendment 1945 Constitution.This study aims; to analyze and to know the position of the implementation of the DPRD legislation function about the regional regulation establishment of the post amendment 1945 constitution. This study uses type of normative legal research. This type of research focuses on legislation study that relates to the position of the legislative function of the DPRD as the main function in establishing the regional regulation.            The result of the study shows that the position of legislative function of the DPRD post amendment 1945 Constitution has shifted. It can be seen that the establishment of regional regulation is the authority of the DPRD. Therefore, the DPRD should be more productive than the executive. However, that function has not been optimally run by the DPRD. As a consequence, the initiative of the regional regulation establishment at the suggestion of the DPRD of Gorontalo Province in the period 2014 ? 2019 is still low.  Key words: the position, the function of DPRD, Post Amendment 1945 Constitution    
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ENREKANG aini, nur
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.9767

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang. Dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu tentang menggambarkan atau melukiskan kenyataan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dan hidup dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dapat dilindungi oleh hukum adalah tanah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat serta dapat dibuktikan, hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat dapat terjamin perlindungannya dengan Akta Ikrar Wakaf dan saksi-saksi serta alat bukti tertulis lain yang secara jelas menerangkan kedudukan dari tanah wakaf. Masyarakat berpendapat bahwa suatu wakaf akan terjamin perlindungannya ketika telah dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya. Kedepannya diharapkan semua pihak memiliki pemahaman yang benar tentang tatacara dan proses perwakafan, bahwa wakaf tidak hanya sampai memiliki AIW tetapi tanah wakaf harus didaftarkan ke Badan Pertanahan nasional dan memiliki sertifikat sebagai jamin pelindungan hukumnya.
POLITIK HUKUM SUMBER DAYA ALAM Hamzah, Herdiansyah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.11079

Abstract

Politik hukum sumber daya alam adalah prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang dijadikan garis kebijakan resmi Negara tentang hukum, dalam rangka pembentukan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam, untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, ?Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?. Politik hukum sumber daya alam dalam makna upaya pencapain tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya tentang tugas dan tanggungjawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, tetapi juga memastikan agar akses, distribusi, dan manfaat pengelolaan sumber daya alam, dapat diberikan kepada setiap kepala warga negara, tanpa terkecuali.

Page 1 of 13 | Total Record : 129