cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 93 Documents
PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERDAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA Bangsawan, Mohammad Indra
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3006

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari kesehatan medis, psikiatri, mental, dan psikososial. Jenis-jenis obat yang sering disalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, atau zat yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Kehadiran narkoba di dunia memiliki dua sisi paradoksal (berlawanan). Di satu sisi, narkoba yang sangat berguna, terutama kedokteran, farmasi, dan sebagainya. Tapi di penyalahgunaan narkoba sisi lain dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, terutama bagi generasi muda di masa depan. Penyalahgunaan narkoba adalah ancaman bagi kelangsungan hidup manusia jelas telah melanggar hak asasi manusia untuk melaksanakan pekerjaan dan menikmati kebebasan hidup yang berorientasi untuk hal-hal yang positif.. Berdasarkan data usia 15-64 tahun 2015 laporan obat Dunia, UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) mengatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di tahun 2006 berdasarkan data 208 juta, dan meningkat tajam pada tahun 2013 sebanyak 246 juta , angka ini akan lebih lengkap dengan data dari sumber yang sama yang menyatakan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba bermasalah pada tahun 2006 menyentuh angka 26 juta, dan pada tahun 2013 cenderung meningkat dan melebar menjadi 27,4 juta. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa sebagai pemuda dan siswa menjadi fokus utama, meskipun banyak korban penyalahgunaan narkoba di samping siswa, tetapi fokus pada mereka adalah yang paling penting, karena siswa yang pernah menyalahgunakan obat akan menjadi sumber bencana besar bagi negara-negara di dunia. Ancaman penyalahgunaan narkoba jelas adalah multi-dimensi: kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan, keamanan dan penegakan hukum. Bahaya penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada kesehatan, kerusakan fisik dan psikologis, merusak generasi, ketergantungan dan bahkan kematian. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sentral dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan yang harus menjadi isu sentral di berbagai dialog narkoba. Karena memang tidak akan ada pertumbuhan sosial-ekonomi yang baik, jika penyalahgunaan narkoba meningkat dan semakin parah, yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan hidup generasi muda.
HUKUM ADAT DI HADAPAN POLITIK HUKUM NERGARA: STUDI SOSIOLOGIS HUKUM MASYARAKAT ADAT REJANG Kayen, Teguh
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4223

Abstract

Teori positivisme hukum berusaha untuk membangun pemaksaan terhadap satu tatanan hukum yang membawahi norma-norma di bawahnya. Suku Rejang merupakan suatu suku yang sebelumnya sangat kokoh dalam memegang teguh hukum adatnya. Namun setelah diteguhkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kearifan lokal yang selama ini menjadikan mereka nyaman dalam bermasyarakat harus tergerus dan terkikis. Apalagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, eksistensi hukum adat mereka semakin pudar. Penelitian ini memotret fenomena tergerusnya hukum adat di hadapan politik hukum nasional yang terjadi di masyarakat Hukum Adat Rejang. Dengan mengacu pada data yang didapatkan, pembahasan fenomena ini dibagi menjadi dua periode, yaitu pada tahun 1999-2004 dan 2004-2015. Pada kesimpulannya, penulis menyarankan agar dibentuknya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap pola hukum adat sebagai kearifan lokal negara dalam tatanan hukum dan budaya.
PENERAPAN PRINSIP WADI’AH, MUDHARABAH, DAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : STUDI PADA BMT AL-HIKMAH UNGARAN TIMUR hamidah, nur
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.3843

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH. Kedua, mengetahui apakah penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dan Ketiga, untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah pada BMT AL-HIKMAH yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Setelah diadakan penelitian lebih rinci maka diperoleh hasil bahwa BMT AL-HIKMAH sebagai lembaga keuangan syariah telah menerapkan prinsip wadi’ah, mudharabah, dan murabahah sesuai dengan prinsip hukum syariah yang berlaku.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJANJIAN ADAT DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS PADA UNIT SIMPAN PINJAM MASYARAKAT DI DESA TENGGAK KEC. SODOHARJO KAB. SRAGEN) Diantoro, Giyoto
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4214

Abstract

Perjanjian adat dalam utang piutang antara unit simpan pinjam dengan masyarakat peminjam uang di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dilakukan secara lisan. Perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan diperbolehkan menurut undang-undang. Kelemahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah apabila debitur wanprestasi dan menyangkal bahwa tidak pernah adanya perjanjian akan mengalami kesulitan untuk membuktikan. Dalam perjanjian utang piutang secara adat tersebut apabila debitur wanprestasi hanya diselesaikan dengan cara negosiasi. Apabila penyelesaian masalah utang piutang dengan negosiasi tidak berhasil, maka sebaiknya dilakukan dengan mediasi, dan/atau diselesaikan lewat pengadilan guna untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum di antara kedua belah pihak, dengan penyelesaian berdasar hukum yang lebih profesional.
KONTRIBUSI HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN PERBANKAN SHARIAH (Studi Terhadap Kebijakan Legislatif Perbankan Syari’ah) Kuswardani, K.
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4355

Abstract

Makalah ini mendeskripsikan kontribusi hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah. Tujuan UU itu adalah untuk menjamin, melindungi dan meyakinkan masyarakat khusunya nasabah Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium, yi obat terakhir pada saat sanksi hukum yang lain (seperti sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi) sudah tidak berdayaguna untuk menanggulanginya, sehingga menjadi hal yang penting dalam UU Perbankan Syariah. Kontribusi hukum pidana diformulasikan pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Pengaturan itu difokuskan pada tindak pidana oleh direktur dan anggota, komisaris dan anggota dewan komisaris, pegawai bank, Pihak terafiliasi dan pemegang saham., Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai  vicarious liability, yang mana mereka mewakili /representasi dari perusahaan. Tidak ada perumusan sanksi pidana untuk nasabah di UU Perbankan Shariah, ini bukan suatu masalah, karena KUHP dapat diberlakukan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.
TINJAUAN YURIDIS, KRIMINOLOGIS DAN EMPIRIS KASUS PENCURIAN MAYAT DI PURBALINGGA DAN CILACAP Sabatian, Dwi Andona
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4201

Abstract

Pencurian mayat dilakukan karena adanya motif tidak wajar yang timbul dari diri pelaku. Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu hitam atau menguasai kekuatan tertentu. Kondisi kejiwaan yang sehat memungkinkan untuk dikenakan pidana bagi pelakunya. Namun, ada pengecualian pidana terhadap orang yang mempunyai gangguan kejiwaan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tindak pidana  pencurian  mayat  yang  terjadi  di  Purbalingga  dan  Cilacap  terdapat perbedaan dalam proses penegakan hukum bagi pelakunya.
ANALISIS YURIDIS OTONOMI DAERAH BARBASIS KAPASITAS LOKAL (Studi Tetang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya) Suwignyo, Suwignyo
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3011

Abstract

Penelitian ini berjudul analisis yuridis otonomi daerah berbasis Kapasitas Lokal, Studi Tentang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Latarbelakang penelitian ini adalah Kabupaten Puncak Jaya mendapatkan otonomi khusus Papua, mendapatkan alokasi 80% dari dana otonomi khusus. Kabupaten Puncak Jaya juga memiliki sumber daya alam berlimpah, tetapi terjadi kelambatan dalam pembangunan. Faktor utama adalah system pembangunan tidak berbasis pada kapasitas local. Sudut pandang hukum tentang kapasitas local mengacu pada teori Friedmen tentang tiga system hukum, yaitu aspek legal substansi, legal struktur dan budaya hukum. Penelitan ini melihat secara komprehensif terhadap tiga bagian tersebut dalam ruang lingkup Kabupaten Puncak Jaya. Penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teknisk analisis kualitatif, sumber data adalah peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, keuangan daerah dan otonomi daerah, laporan pengelolahan daerah dari lembaga berwenang, wawancara dengan otoritas pemerintahan dan keuangan di Kabupaten Pucak Jaya. Melalui metode ini diperoleh hasil yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 279 menjelaskan dalam Pasal 279 - Pasal 280 menerangkan kapasitas local dalam pembangunan daerah. Otoritas dimaknai sebagai kewenangan dan kapasitas terhadap urusan konkuren. Selanjutnya diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 141 Tentang Laporan Prosedural dan Pengelolahan Keuangan Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Tetapi hasilnya menunjukan bahwa Kabupaten Puncak Jaya belum maksimal memiliki kesadaran penguatan kapasitas pembentuk untuk melahirkan kapasitas lanjutan bagi kemandirian daerah dan kesejahteraan.
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERIKLANAN SURAT KABAR (STUDI KASUS SURAT KABAR LOKAL DI SURAKARTA) Khoiruman, Muhammad
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4228

Abstract

Posisi konsumen terhadap pengusaha bisa terbilang lemah dalam dunia perdagangan. Secara normatif, hak hak konsumen dalam hubungan industri dilindungi oleh Undang Undang. Salah satu hak yang dimiliki konsumen adalah Hak akan informasi yang benar. Namun dunia usaha melalui jasa periklanan, tidak jarang membuat informasi yang menyesatkan dan tidak memberikan informasi yang utuh kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dari iklan di surat kabar sudah terakomodasi dalam UU No: 8/1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No: 40/1999 tentang PERS, UU No:7 th 1196 Tentang Pangan, dan PP No.69 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam penelitian ini, banyak iklan yang ditayangkan di surat kabar menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen adalah : Pembentukan undang-undang periklanan, penetapan pasal tentang badan sensor iklan media cetak, penetapan pasal yang mewajibkan untuk mengumumkan secara terbuka iklan yang menyesatkan kepada masyarakat luas, penetapan pasal tentang standarisasi format iklan di surat kabar dan peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo) Juwandono, Juwandono
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.2996

Abstract

Kebijakan-kebijakan daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demikian pula dengan tidak adanya keterpaduan dalam mekanisme pembuatan kebijakan daerah antara kepada daerah dengan DPRD, menimbulkan ketidak jelasan eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dalam tipe penelitian hukum normatif, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, masing-masing pendekatan dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut : Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan jajaran Pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo sampai saat ini masih dalam  konsep dan penggodokan di eksekutif, dan ada usaha-usaha untuk merintis dan membuka jalan kearah dapat dilakukannya partisipasi masyarakat secara kritis dan konstruktif  melalui Musrenbangdes, Hand phone (HP), Sabtu Pon-an, Forum  Ngelengke dan Ngeleke Harapan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih terbebas dari KKN ternyata masih dihantui dan dibayang-bayangi adanya indikasi praktek KKN tidak hanya dapat terjadi dalam jajaran pemerintah pusat, melainkan dapat pula terjadi dalam jajaran Pemda; Partisipasi masyarakat mempunyai konstribusi yang cukup signifikan untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek KKN dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan, keterbukaan memberikan akses yang cukup signifikan untuk pendidikan politik rakyat daerah guna menghasilkan kebijakan daerah yang aspiratif, partisipatif dan demokratif, Penggunaan wewenang pemerintahan dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan daerah secara tidak tepat dapat berakibat fatal dan kontra produktif dan oleh karenanya partisipasi masyarakat mutlak diperlukan eksistensinya ; Hak asasi warga masyarakat suatu daerah merupakan hak dasar, yang layak memperoleh perlindungan hukum dan dapat dipertahankan dalam keadaan apapun juga, untuk mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari bentuk dan diberlakukannya suatu kebijakan daerah.
PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA HERDAETHA, ADRIESTI
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4219

Abstract

Criminal responsibility is an important factor in criminal offense. Determining a criminal responsibility of people with mental disorders is problematic. Mental disorders affect free will because they can affect one’s ability to determine his or her alternative action. This juridical normative research studied the correlation between mental disorders and criminal behaviors, the criminal responsibility of people with mental disorders, and the settlement of criminal offense done by people with mental disorders at the investigation phase and before the court. Nearly all of mental disorders are related to criminal behaviors because they affect reasoning abilities. According to literatures, the mental condition that is most related to the criminal behaviors is automatisms: hallucination, illusion, and suspicion; impulse control disorders; personality disorders; mental retardation; and substance abuse.  On the evaluation of people with mental disorders, there is not solely one formulation applicable to all cases, but the there shall be a case-by-case review. Law and Psychiatrics have different concepts on the mental disorders.  Many law enforcement officers regard that all of people with mental disorders cannot be responsible. Law in Indonesia has a responsibility dichotomy, namely: irresponsible or fully responsible. There is a tendency that judges do not regard mental disorders as mitigating factors and do not include the elements of therapy in the verdict for people with mental disorders.

Page 1 of 10 | Total Record : 93