cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Arjuna Subject : -
Articles 558 Documents
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA Palilingan, Janesandre
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum: primer; sekunder; dan tersier yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis normatif dengan cara identifikasi dan inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku membuat kajian secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia sangat penting bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi proses peradilan dan proses lain yang terkait dengan persoalan hokum, baik litigasi maupun non litigasi. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kata kunci: hak, kewajiban, penerima, bantuan hukum.
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEWENANGAN UPAYA PAKSA PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Suprapto, Danur
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskritif Analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Bahan hukun yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah  diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi, aparat Penyidik Kejaksaan harus mempertimbangkan hak setiap manusia yang melekat pada dirinya dengan perlindunganatas diskriminasi dalam hukum, termasuk  Hak-hak tersangka, kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum.Kata kunci: Hak asasi manusia, kewenangan, upaya paksa, penyidik, kejaksaan, korupsi
TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PTUN DALAM RANGKA EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Boneka, Prildy Nataniel
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum, telah disahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pemerintah, selain itu untuk mencegah terjadinya maladministrasi, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Namun dalam perkembangan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, lemahnya kekuatan hukum Putusan PTUN membuat masyarakat cemas akan kekuatan hukum dari putusan PTUN yang membawa angin kedamaian bagi masyarakat yang dilanggar haknya oleh pemerintah. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Lemahnya kekuatan hukum putusan PTUN ini disebabkan beberapa kendala yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lofus, Raynold Fubby
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui bagaimanakah hak pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan dan bagaimanakah kewajiban pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hak pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan merupakan bagian dari pengaturan administrasi pemerintahan untuk menjamin hak pejabat dalam menggunakan kewenanganya dalam mengabil keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Hak pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Agar warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2. Kewajiban pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, agar, segala bentuk keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.Kata kunci: administrasi pemerintahan; pejabat pemerintahan;
BEDAH MAYAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 134 KUHAP Gobel, Vijay F. M. I.
LEX ADMINISTRATUM Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi bedah mayat/otopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan bedah mayat padatindak pidana pembunuhan.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Urgensi bedah mayat (otopsi) merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan atas dasar undang-undang dalam rangka pembuktian suatu tindakan pidana pembunuhan dan berdasarkan izin dari keluarga korban. Adapun dasar undang-undang yang dipakai untuk melakukan eksumasi ini adalah : KUHAP pasal 134 ayat (1), (2), (3), KUHAP pasal 135, KUHAP pasal 136, dan KUHP pasal 222. 2. Kendala untuk melaksanakan bedah mayat (Autopsi) untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan, yaitu: Kurangnya alat-alat bukti, Keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi, Keterbatasan fasilitas rumah sakit dan tenaga ahli (misal: ahli forensik, ahli toksikologi,ahli bedah, ahli kimia, ahli patologi) dapat menghambat dalam mengungkap danmembuktikan tindak pidana pembunuhan, Perlawanan dari pihak keluarga. Kata kunci: Bedah mayat, pembunuhan.
KAJIAN HUKUM SISTEM PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT PERBANKAN Kambey, Pricilia Yuliana
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif.Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research).[1] Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder. Sebagai bahan/sumber informasi yang terdiri dari bahan hukun primer, bahan hukun sekunder, dan bahan hukum tertier.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpul bahan hukum kepustakaan[2]. Berdasarkan sifatnya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dengan menggunakan cara berpikir yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan, analisis data dikerjakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengenai tugas mengawasi bank, maka Bank Indonesia melakukan tugasnya yaitu mengawasi bank. Bank Indonesia mengawasi serta langsung dan tidak langsung serta melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan resiko dalam hal ini resiko kredit. Kata Kunci : pengawasan, perbankan, bank indonesia, kredit [1] J.  Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.2. [2] hhtp:/rulhome.blog.com/2010
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK DI KOTA MANADO Rumampuk, Alfando Mario
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Energi listrik merupakan bagian yang penting dalam kehidupan saat ini. Perkembangan dunia modern kini sarat akan penggunaan energi listrik. Pelaksanaan penyediaan tenaga listrik seperti ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan kemudian dalam perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai pemegang kendali usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Bentuk tanggung jawab pihak PT. PLN (Persero) perihal tanggung jawab pemadaman listrik harus berdasarkan aturan regulasi yang ada tanpa mengesampingkan hak-hak konsumen listrik dan kewajiban pelaku usaha.Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen listrik adalah pemenuhan perlindungan konsumen yang berlaku untuk konsumen. Dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) mengedepankan aspek perlindungan konsumen dalam memenuhi kebutuhan energi listrik untuk konsumen. Kata kunci: Tanggungjawa Hukum, Listrik Negara, Konsumen, Pemadaman Listrik
DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL Santosa, rizky
LEX ADMINISTRATUM Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat   tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk    hidup lainnya. Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap  dampak   perubahan iklim. Pencemaran air laut diatur secara hukum karena air laut merupakan milik umum yang penguasaannya dimandatkan kepada Pemerintah. Pencemaran air laut perlu dikendalikan karena akibat pencemaran air dapat mengurangi pemanfaatan air sebagai modal dasar dan faktor utama pembangunan. Jumlah limbah semakin lama semakin besar, dan hingga sekarang belum diketahui pasti dampak lingkungannya secara jangka panjang, selain dampak estetikanya yang sudah jelas merugikan. Industri pertambangan merupakan industri yang tidak berkelanjutan karena tergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan. Perilaku lainnya adalah praktik pembuangan limbah pertambangan dengan cara-cara primitif, membuang langsung limbah tailing ke sungai, danau, dan laut. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik secara melakukan penanggkapan maupun secara budi daya. Kata kunci: laut, nelayan tradisional
TANGGUNG JAWAB BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Kusuma, Surya
LEX ADMINISTRATUM Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan BPK terhadap pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dan bagaimana tanggung jawab BPK dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan mwenggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. BPK memiliki kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. BPK harus dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Selain itu, BPK harus memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. 2. BPK bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, memiliki akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut harus dituang ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik). Dalam melaksanakan tanggung jawabnya BPK selalu berdampingan dengan prinsip atau asas dimana asas tersebut merupakan tuntunan bagi BPK atau lembaga pemerintahan lainnya.Kata kunci: Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Laloan, Kezia
LEX ADMINISTRATUM Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan bagaimana Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Menurut Undang Undang No 31 Tahun 1999 Jo, Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penulisan ini dan dapat disimpulkan: 1. Di negara kita, yang juga menganut sistem Presidensial di bawah Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, dalam tiga Undang-Undang tentang Kejaksaan yang pernah ada (Undang-Undang No 15 Tahun 1961; Undang-Undang No 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004), semuanya mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah, yang juga berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Tugas utama kejaksaan sebagai institusi yang berwenang melakukan penuntutan, di manapun di dunia ini memang tidak pernah dikategorikan sebagai tindakan yudikatif dan selalu menjadi tindakan eksekutif. 2. Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang stategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap praajudikasi, ajudikasi dan purnajudikasi. Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi. subversi, dan tindak pidana ekonomi. Dimana lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan pidana itu berakhir inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim. Kata kunci: Kewenangan kejaksaan, penyidikan, korupsi.

Page 1 of 56 | Total Record : 558


Filter by Year

2013 2020