Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERMASALAHAN DALAM PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (PROBLEMS IN SERVICES FOR THE ADHERENTS OF THE BELIEF IN ONE GOD) Hendrik, Herman
Inovasi Vol 16 No 1 (2019): JURNAL INOVASI VOL. 16 NO. 1 MEI 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.06 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v16i1.108

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsekuensi penempatan urusan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dalam kebijakan kebudayaan di Indonesia. Hal tersebut menarik untuk didiskusikan mengingat kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi para pemeluknya merupakan agama, dalam kadar tertentu. Selain itu, perlakuan pemerintah juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan agama, misalnya kolom agama di KTP yang boleh dikosongkan. Namun, kebijakan mengenai kepercayaan terhadap Tuhan YME ditangani oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk kebijakan kebudayaan, yaitu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi (DKT), yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan YME masih sedikit. Sehubungan dengan itu, tulisan ini dibuat dengan harapan dapat memberi sumbangsih terhadap khazanah literatur yang membahas tentang hal tersebut. Tulisan ini dibuat berdasarkan kajian dokumen. Data yang digunakan berupa hasil evaluasi pelayanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang dikeluarkan oleh DKT pada Tahun 2016. Hasil evaluasi tersebut berisi jenis pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, dasar hukumnya, permasalahannya, serta solusi yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan data tersebut, tulisan ini menganalisis berbagai permasalahan yang timbul dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di berbagai daerah di Indonesia.   Kata kunci: Kepercayaan terhadap Tuhan YME, penghayat, agama, kebijakan kebudayaan
IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT DI PROVINSI JAWA BARAT Hendrik, Herman
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 3 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.987 KB)

Abstract

Adat merupakan subjek dari berbagai kebijakan, misalnya kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, kebijakan pemerintahan lokal, dan kebijakan kebudayaan. Sehubungan dengan itu, banyak kajian telah dilakukan untuk melihat adat dalam konteks kebijakan tertentu. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas adat dalam konteks kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, dan kebijakan pemerintahan lokal. Kajian mengenai adat dalam konteks kebijakan kebudayaan masih sedikit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan program Revitalisasi Desa Adat (RDA). Tujuan utama RDA yaitu merevitalisasi bangunan adat, dengan mekanisme pemberian bantuan dana. Tulisan ini memaparkan implementasi program RDA di Jawa Barat, tepatnya di Desa Panjalu (Ciamis) dan di Kampung Dukuh (Garut). Penelitian yang mendasari tulisan ini dilakukan pada Agustus 2016. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan temuan, tulisan ini berargumen bahwa program RDA, tanpa mengesampingkan manfaat yang diterima oleh komunitas penerima bantuan, masih belum menjawab masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adat. ____________________________________________________________Adat is a subject of many policies, e.g. social policy, natural resources policy, local government policy, and cultural policy. Accordingly, many studies have been conducted on adat in the context of certain policies. However, studies on adat in the context of cultural policy are still rare. The Ministry of Education and Culture has run a program named Adat Village Revitalization, aimed at revitalizing adat-related buildings and objects with the mechanism of cash transfer. This article discusses the implementation of that program in West Java Province, namely in Desa Panjalu (Regency of Ciamis) and Kampung Dukuh (Regency of Garut). The research for this article was conducted on August 2016. The method used is qualitative, with interview as a main technique of data collection. Based on the findings, this article argue that the Adat Village Revitalization Program, without ignoring the benefit gained by the recipient communities, has not answered the main problems faced by adat communities.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENUMBUHAN BUDAYA BACA DI KALANGAN PELAJAR Hendrik, Herman; Solihin, Lukman; Noviyanti, Noviyanti; Pratiwi, Indah; Julizar, Kaisar
JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Vol 17 No 1 (2017): JIMD : Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 17 No. 1 Oktober 2017
Publisher : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is aimed at describing the role of Surabaya City Administration in nurturing the culture of reading. Presevious studies show that literacy level in Indonesia is relatively low. Inspite of its achievement in eradicating illiteracy, Indonesia has not managed nurturing the culture of reading. In decentralization era, local governments (provincial and regency/city) have vital roles in policy making. They have wider spaces for innovations and creativities in developing their societies and regions, based on the authorities that the central government transferred to them. This context made it possible for the Surabaya City Administration to make policies supporting the nurturing of the culture of reading. This article is based on a field research using qualitative method conducted in Surabaya City. The data of the research resulted from interviews with relevant parties, they are personnel of the Office of Educational Affairs of Surabaya City and the Board of Archive and Library of Surabaya City, and also desk studies. The findings of the research show that in the middle of limited policy instruments available for nurturing literacy, especially nurturing the culture of reading, Surabaya City Administration declared itself as a “city of literacy”, followed by many policies supporting the development of literacy. Those policies are the issuance of literacy-supporting regulations, synergy among related government agencies, human resources development, implementation of literacy events, and education ecosystem envionment. The result of the policies is the increase in the reading interest of the people supported by sustainable literacy programs.