Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERBEDAAN KADAR SGOT DAN SGPT ANTARA SUBYEK DENGAN DAN TANPA DIABETES MELLITUS Reza, Ahmad; Rachmawati, Banundari
DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL (JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO) Vol 6, No 2 (2017): JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO
Publisher : DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL (JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.955 KB)

Abstract

Latar Belakang: Diabetes Mellitus (DM) masih menjadi sebuah masalah yang serius di kesehatan global terbesar di abad ke-21 ini. Penyakit DM dapat menyebabkan banyak komplikasi salah satunya kelainan penyakit hati. Pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap komplikasi yang didapat dari pasien DM.Tujuan: Membuktikan perbedaan kadar SGOT dan SGPT antara subyek dengan dan tanpa DM.Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan case control. Data dari semua subyekDM dan subyek tanpa DM di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang berusia 20-79 tahun dari tahun 2013 sampai tahun  2016 yang didapatkan dari Instalasi Rekam Medis dan Instalasi Laboratorium  RSUP Dr. Kariadi Semarang. Data dianalisis menggunakan program SPSS.Hasil: Terdapat 25 subyek DM dan 25 subyek tanpa DM. Mayoritas pasien berumur 20-66 tahun. Hasil penelitian didapatkan,rata-rata kadar SGOT pada subyek DM didapatkan45,64 IU/L,kadar SGOT minimum didapatkan 11 IU/L dan maksimum didapatkan 190 IU/L. Rata-rata kadar SGPT pasien DM adalah 54,12 IU/L dengan kadar SGPT minimum 11 IU/L dan maksimum 309 IU/L.  Pada subyek tanpa DM didapatkan rata-rata kadar SGOT 24,32 IU/L, dengan kadar SGOT maksimum adalah 59 IU/L dan minimum 13 IU/L. Rata-rata kadar SGPT pada subyek tanpa DM adalah 42,32 IU/L dengan kadar minimum 23 IU/L dan maksimum 132 IU/L. Berdasarkan analisis bivariat penelitian kadar SGOT dan SGPT antara subyek DM dan subyek tanpa DM menunjukkan nilai p = 0,047 dan p = 0,573.Simpulan: Terdapat perbedaan kadar SGOT antara subyek DM dan subyek tanpa DM dan tidak terdapat perbedaan kadar SGPT antara subyek DM dan subyek tanpa DM.
PERBANDINGAN KADAR PEREKAT TAPIOKA DENGAN ARANG DARI CANGKANG BUAH KARET TERHADAP BRIKET ARANG Reza, Ahmad; Ali, Akhyar; Efendi, Raswen
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian Vol 5 (2018): Edisi 2 Juli s/d Desember 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rubber shell contain beneficial compounds lignin and cellulose which is quite high and has not been utilized optimally. Therefore, this study aims to take advantage of rubber shell as the main material for the manufacturing of charcoal briquettes and charcoal briquettes obtain formulations are of good quality. This study was conducted experimentally using Complete Random Design (CRD) with 4 treatments and 4 replications and continued with Duncan?s New Multiple Range Test (DNMRT) at 5% level. Treatments at this research were P1 (adhesive 3%), P2 (adhesive 5%), P3 (adhesive 7%), P4 (adhesive  9%). Results of the analysis of variance indicate that the ratio of adhesive has a significant effect on water content, ash content, density, volatile content, carbon content, and calorific value. The best formulation was obtained from 5% adhesive that had 5.52% water content, ash content 15.47%, 0.46 g/cm3 density, 13.47 vapour content, 65.52 tied carbon, and heating value 5.153.03 cal/g. Keywords : charcoal, rubber shell, charcoal briquttes
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 651/PID.SUS/2015/PN.STB TENTANG PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI Reza, Ahmad; Mukhlis, Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.005 KB)

Abstract

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dalam Pasal 40 ayat (2) ditegaskan barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun di Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB menerapkan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) terhadap Terdakwa yang memperniagakan 12 (dua belas) paruh burung rangkong. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat memutuskan Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB terhadap Terdakwa perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat terhadap pemberian Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yakni data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB, buku-buku dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan cara content of analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim memutuskan putusan terhadap Terdakwa perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu fakta di persidangan terbukti berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa tidak hanya memperdagangkan paruh burung rangkong, akan tetapi Terdakwa juga terlibat dalam memburu burung rangkong. Penerapan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN STB belum sepenuhnya terpenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum berupa kepastian hukum kiranya telah terpenuhi. Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat agar menerapkan hukuman pidana maksimal terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Disarankan kepada pemerintah agar melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mencantumkan substanti hukuman pidana minimal.