Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nurhayati; Zukhri, Nizwan; Valeriani, Devi
IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business Vol 1 No 1 (2019): Indonesian Journal of Accounting and Business
Publisher : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.265 KB) | DOI: 10.33019/accounting.v1i1.2

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kebebasan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari segi keuangan maupun kebijakan, hal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang baik merupakan tujuan setiap daerah yang menerapkan otonomi daerah. Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana tersebut didanai dari pendapatan daerah, sehingga semakin optimal penggalian sumber daya maka akan semakin baik.Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan PAD, DAU dan DAK serta pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan adalah deskriptif statistik dengan analisis rasio dan uji regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data realisasi PAD, DAU, DAK dan PDRB triwulan dari Tahun 2010-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Beitung.Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengelolaan PAD sangat efektif, pengelolaan DAU dan DAK cukup efektif. Hasil pengujian regresi linear berganda secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simutan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah terutama PAD sebaiknya dilakukan pemerintah daerah, mengingat kebutuhan fiskal untuk membiayai kebutuhan daerah terutama pelayanan publik semakin meningkat. Hal tersebut merupakan upaya perwujudan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
KINERJA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI DERAJAT KEMANDIRIAN, KETERGANTUNGAN, DAN DESENTRALISASI FISKAL Zukhri, Nizwan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 2 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.719 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v5i2.213

Abstract

Bangka Belitung Islands is a province that was born in the era of regional autonomy. This province is demanded to be able to manage finances well to achieve regional independence. This paper aims to analyze the degree of independence, degree of dependency, and degree of fiscal decentralization of the Bangka Belitung Islands Province. The data used is the realization data of the Bangka Belitung Islands Province Regional Budget for the 2016-2018 fiscal year. This study uses a quantitative descriptive analysis method based on local government financial ratios in the form of independence ratios, dependency ratios, and fiscal decentralization ratios. The results showed that from the aspect of independence, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province was in the low category (46.09-49.83 percent) with a consultative relationship pattern. Based on the degree of regional dependency in the very high category (61.05-68.41 percent), whereas in terms of the degree of fiscal decentralization, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province is in the moderate-sufficient category (29.47-33.26 percent)
Dari Nature Tourism ke Ecotourism: Menakar Keterpenuhan Prinsip-Prinsip Ecotourism pada Kawasan Wisata Alam di Bangka Belitung Ibrahim, Ibrahim; Zukhri, Nizwan; Rendy, Rendy
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v7i2.111

Abstract

Bangka Belitung merupakan daerah yang sedang bertranformasi menjadi destinasi wisata dengan penekanan pada nature tourism (wisata alam). Namun demikian, pengembangan nature tourism tidak secara otomatis mengacu pada pengembangan ecotourism meski kedua hal ini sebenarnya saling terkait. Di tengah potensi wisata alam yang menjadi andalan, peluang penguatan ecotourism sebagai bagian dari gerakan lingkungan di Bangka Belitung terbuka luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterpenuhan prinsip-prinsip ecotourism pada kawasan wisata yang ada di Bangka Belitung dan mengidentifikasi hal-hal unik terkait dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Melalui metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey yang diperkuat dengan observasi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa dari 5 interval kategori keterpenuhan prinsip, 58% kawasan wisata di Bangka Belitung masuk dalam kategori memenuhi prinsip-prinsip ecotourism dan 42% masuk dalam kategori sangat memenuhi. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun penerapan setiap prinsip sudah terbilang terpenuhi, namun terdapat catatan-catatan unik dan menarik pada setiap prinsip.
Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Mastira, Ovina; Zukhri, Nizwan; Saputra, Darman
Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v1i2.12

Abstract

Local governments have the authority and obligation to implement regional autonomy more independently to reduce the level of fiscal dependence on the central goverment. One way is to maximize the recepit of PAD, one of which is local tax. The purpose of the study was to analyze the growth rate and contribution of entertainment taxes, hotel taxes and advertisement taxes on PAD in the Bangka Belitung Islands Province. The analysis used in this research is quantitative descriptive analysis, namely by collecting, compiling and calculating data in the form of reports on the realization of financial budgets in the Pangkalpinang City and Belitung Regency by using the ratio of the growth rate and contribution ratio. The results showed that the PAD of Belitung Regency was better than City of Pangkalpinang. The growth rate of entertainment tax in Pangkalpinang City lower than Belitung Regency with both categories unsuccessful, but the contribution given by entertainment tax in Pangkalpinang City is higer than Belitung Regency with the category of both being very lacking. The growth rate and contribution of hotel tax in Pangkalpinang City is lower than Belitung Regency with the category of hotel tax growth rate in Pangkalpinang City unsuccessful while Belitung Regency is less, while the hotel tax contribution is both very lacking. The growth rate and the contribution of advertisement tax in Pangkalpinang City is higer than Belitung Regency with the category of the advertisement tax growth rate, both of them are not successful while the contributions given by advertisement tax are bot very lacking.
DARI EKONOMI KE EKONOMI POLITIK: TRANSFORMASI SETENGAH HATI SEKTOR EKOWISATA DI BANGKA BELITUNG Ibrahim, Ibrahim; Zukhri, Nizwan; Rendy, Rendy
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i2.30631

Abstract

Bangka Belitung adalah daerah yang sedang mencoba beralih dari sektor utama perkebunan dan pertambangan ke sektor pariwisata. Pemerintah daerah dan berbagai komunitas setempat sedang aktif mendorong peningkatan ekonomi alternatif ini menjadi sebuah sumber pendapatan baru. Pertanyaan kritis terkait bagaimana sejatinya dimensi ekonomi dari perspektif para pelaku bisnis pariwisata dan intervensi pemerintah menjadi sangat menarik untuk dikaji. Studi ini fokus pada alasan para pelaku wisata terlibat, khususnya pedagang dan pengelola kawasan wisata, serta mencermati bagaimana dimensi ekonomi politik dalam pengambilan keputusan politik untuk pengembangan ekowisata diperankan oleh pemerintah daerah. Melalui studi kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa para pedagang dan pengelola ekowisata memandang adanya prospek yang cerah dalam industri pariwisata. Secara umum pemerintah daerah belum optimal memainkan peran dalam fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisator. Dari tiga aspek tersebut, pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana serta perijinan kawasan, baru optimal dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas. Pengembangan ekowisata masih dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang basisnya secara umum adalah inisiatif komunitas, dan belum ditempatkan sebagai aktivitas dimana pengambilan keputusan politik dianggap menentukan arah pengembangan ekowisata ke masa yang akan datang.