Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

JEJARING COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DALAM PENCEGAHAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUBANG Kusnadi, Iwan Henri
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.735 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.21

Abstract

Jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam pencegahan HIV / AIDS adalah pemanfaatan jaringan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih banyak di setiap tingkat sumber daya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang dalam kaitannya dengan teori menurut Anshell dan Gash, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk regulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan. Kemudian aspek Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya ditetapkan yang merupakan titik awal untuk Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu, aspek Hasil Antara belum sepenuhnya tercapai dari Tata Kelola Kolaboratif. Hal ini perlu dipertimbangkan agar jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV/ AIDS di Kabupaten Subang menjadi optimal. The collaborative Governance Network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in the prevention of HIV/AIDS is the utilization of networks between government agencies and non-governmental organizations aimed at generating more public value at every level of resources. This study discusses matters relating to Collaborative Governance in the Communication, Information, and Education (IEC) Program in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency in relation to theories according to Anshell and Gash, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing. The results showed that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency was not yet in accordance with Anshell and Gash's theory. Evident from the aspect of Face-to-Face Dialogue, has not been fully achieved or established which is the heart of the process of building trust, mutual respect, mutual understanding, and commitment to the process or important elements in the initial steps of Collaborative Governance. Then the Trust Building aspect has not been fully established which is the starting point for Collaborative Governance. In addition, aspects of Intermediate Outcomes have not yet been fully achieved from Collaborative Governance. This needs to be considered so that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV / AIDS Prevention in Subang District is optimal.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUBANG Henri Kusnadi, Iwan
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.127 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v8i1.2338

Abstract

Musrenbang merupakan ?forum musyawarah? dapat dimaknai sebagai ruang dan kesempatan interaksi warga negara untuk merembukkan sesuatu secara partisipatif, berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Model konsultasi publik secara meluas pada level akar rumput semacam ini, secara teoritis dan empirik, merupakan cara yang efektif untuk mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi. Fenomena yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang sangat kompleks dan dinamis. Strategi Musrenbang masih belum kuat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akar rumput, diantaranya menyangkut masalah Sumber Daya Manusia (SDM), hasil Musrenbang belum menunjukkan konsistensi,dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk eksplanasi (explanatory atau confirmatory research) yang bersifat penelitian penjelasan. Konsepsi yang dikaji dalam penelitian ini tentang faktor-faktor penentu partisipasi mulai dari pembuatan, penerapan keputusan, partisipasi dalam pencapaian hasil, serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang belum sepenuhnya optimal. Dimensi Evaluasi menjadikan faktor yang paling menentukan konstruk Partisipasi Musrenbang. Sementara itu faktor lain yang pengaruh lebih rendah antara Dimensi Menikmati Hasil, Dimensi Tahap pelaksanaan, dan Dimensi Tahap Pengambil Keputusan.
IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH Kusnadi, Iwan Henri
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i1.2233

Abstract

Kebijakan Otonomi Daerah yang pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan dan pendemokrasian kehidupan masyarakat diharapkan dapat memenuhi aspirasi berbagai pihak dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara serta hubungan Pusat dan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam memperhatikan prinsip -prinsip pemberian dan penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat diperkirakan prospek ke depan menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang kita gunakan disini adalah aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. diterima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk dapat mewujudkan prospek Otonomi Daerah di masa mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu: Adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah dan lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah; Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi kebijakan Otonomi Daerah; dan Kepercayaan dan dukungan masyarakat serta pelaku ekonomi dalam pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah.
Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang Kusnadi, Iwan Henri
The World of Public Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v1i1.735

Abstract

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah,maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.Oleh karena itu untuk memperoleh cadangan yang cukup, maka pemerintah membuat satu gerakan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam,bergizi seimbang dan aman yaitu melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009. Sebagai bentuk keberlanjutan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Sumber Daya lokal program tersebut di implementasikan atau diwujudkan melalui kegiatan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang di lakukan melalui upaya pemberdayaan wanita. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang belum maksimal dalam pelaksanaannya,terutama dalam hal karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dan kondisi lingkungan yang belum maksimal serta provider (Desa) yang belum mendukung. In order to realize the fulfillment of the need for food for all people in an area, the availability of food becomes the main target in food policy for the government of a country. Therefore, in order to obtain sufficient reserves, the government has made a move to increase the diversity and quality of community food consumption to be more diverse and balanced nutrition safely through the Acceleration of Diversity Program for Food Consumption (P2KP) Presidential Regulation No. 22 of 2009. As a form of sustainability, the Local Resource-based Food Consumption Diversification (P2KP) Acceleration Program is implemented or realized through the activities of the Sustainable Food Home Area Program (KRPL) which is carried out through efforts to empower women. The results showed that the implementation of the Sustainable Food Houses Area Program in Cinta Mekar Village, Serang panjang District had not been maximized in its implementation, especially in terms of the characteristics and capabilities of the implementing agents and the environmental conditions that were not optimal and the providers (villages) that were less supportive.
Efektifitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang Kusnadi, Iwan Henri
The World of Public Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v1i2.739

Abstract

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang. Hasil penelitian yang berdasarkan kepada hasil wawancara dan observasi langsung, dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang” ditentukan oleh faktor-faktor Produktivitas, Kualitas, Ketepatan Waktu, Putaran Waktu, Penggunaan Sumber Daya dan biaya diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang belum efektif, karena ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan sarana dan prasarana pelatihan serta penambahan sumber daya fungsional instruktur. The purpose of the authors conducted this study was to examine the effectiveness of competency based training programs in the regional technical implementation units of vocational training centers in Subang Regency. The research result of“ Effectiveness of competency based training programs in the regional technical implementation units of vocational training centers in Subang Regency” district is determined by the factors of productivity, quality, timeliness, cycle time, use od resources and costs is concluded that the effectiveness of competency based training programs in UPTD BLK Subang district has not been effective, because there are some things that need to be improved, namely improvement of training facilities and the addition.
KINERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN Kusnadi, Iwan Henri; Suparman, Ade
The World of Public Administration Journal Volume 2 Issue 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v2i1.900

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai bagaimana Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada DInas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dan factor-faktor apa saja yang menghambat pencapaian Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya. i Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa 1) Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penggunma jasa RPH dengan memperbaiki prosedur yang ada serta memperbaiki pelayanan pemotongan dan unit pengoahan daging. 2) Rumah Potong Hewan Subang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging sehat yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. 3) Umpan balik terhadap pelayanan kepada berguna jasa Rumah Potong Hewan (RPH) masih kurang memuaskan bagi pengguna jasa. 4) UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang belum dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dikarenakan masih kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah. 5) Kompetensi Pegawai di UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang masih perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang terus berkembang dikarenakan latar belakang pendidikan yang mereka miliki bukan dari dokter hewan. 6) Rumah Potong Hewan (RPH) untuk dapat meningkatkan motivasi kerja anggotanya berupaya memberikan tanggungjawab karena merupakan kesanggupan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 7) Kebutuhan daging yang tidak mampu dipenuhi oleh Rumah Potong Hewan yang dikarenakan adanya penurunan jumlah sapi yang dipotong dari 10 sampai dengan 15 ekor per hari berkurang menjadi hanya 5 sampai dengan 8 ekor saja setiap harinya. This study examines and analyzes the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD in Subang Regency's Livestock and Animal Health Service and what factors hinder the achievement of the Subang Slaughterhouse UPTD Performance at the Subang District Animal Husbandry and Animal Health Service . The research approach used to study the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD at the Subang Regency Animal Husbandry and Animal Health Service is a qualitative approach, which is a research procedure that describes the facts and explains the object of research and digs up the information needed in accordance with reality as it is. The results of the study illustrate that 1) The goal is to provide the best service to the community using RPH services by improving existing procedures and improving slaughtering services and meat processing units. 2) Subang Slaughterhouse is needed for services to the community in the supply of healthy meat in accordance with the developments that occur. 3) Feedback on services to useful slaughterhouse services (RPH) is still unsatisfactory for service users. 4) Subang Animal Husbandry Unit UPTD Subang District Animal Husbandry and Health Office has not been equipped with equipment and equipment in accordance with the standards set by the Ministry of Agriculture due to lack of budget from the Regional Government. 5) Employee Competency in Subang Sub-Province Slaughterhouse (UPH) Subang Animal Husbandry and Animal Health Office still needs to be improved along with the development that continues to grow because their educational background is not from veterinarians. 6) Abattoirs (RPH) to be able to increase the work motivation of members trying to give responsibility because it is a person's ability to complete the work submitted to him properly, on time and dare to take risks on the decisions he takes or the actions he does. 7) Meat needs that cannot be fulfilled by Abattoirs due to a decrease in the number of cattle slaughtered from 10 to 15 per day are reduced to only 5 to 8 per day.
Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang Kusnadi, Iwan Henri; Baihaqi, Muhammad Rifqi
The World of Public Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v2i2.926

Abstract

Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengefektifkan, mengefisiensikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha yang ingin membuat izin usahanya agar lebih mudah. Diharapkan dengan di terapkannya perizinan melalui Online Single Submission (OSS) akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten suban. Yang menjadi sumber informasi (informan) yaitu penanggung jawab dari pemerintah daerah , dalam hal ini pihak yang terkait adalah pegawai pemerintah daerah (PEMDA) di bagian pemerintahan dan bidang pengembangan sistem informasi Online Single Submission di Dinas Penenaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisa menggunakan teknik triangulasi, kemudian di susun secara sistematis sehingga pada tahap penarikan kesimpulan bersifat intepretatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi sistem online single submission belum berjalan efektif sehingga tujuan dari OSS untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien. In general, local governments have an obligation to provide better services to the community. In the framework of carrying out this matter the regional government has issued a policy that aims to streamline, streamline and bring services to the public. One of the policies is the Republic of Indonesia Presidential Regulation number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The Online Single Submission System (OSS) policy is implemented with the aim of helping business people who want to make their business licenses easier. It is hoped that licensing through the Online Single Submission (OSS) will have a better impact and provide satisfaction for the community. This research uses a qualitative approach. The scope of this research is the one-stop investment and integrated services department in Suban Regency. The source of information (informant) is the person in charge of the regional government, in this case the relevant party is a local government employee (PEMDA) in the government department and in the field of developing an Online Single Submission information system at the One-Stop Investment and Integrated Services Office of Subang Regency. Data collection is done by observation, interview and documentation techniques. The data obtained are then analyzed using triangulation techniques, then arranged systematically so that the conclusions drawn are interpretative. The results showed that the implementation of a single online submission system was not yet effective, so the purpose of the OSS was to improve the quality and bring services closer to the public that had not been effective and efficient.
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang Natika, Luki; Kusnadi, Iwan Henri; Dinarwati, Sri; Suparman, Ade
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.756

Abstract

Retribusi pasar merupakan termasuk retribusi jasa umum yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi pasar merupakan imbal jasa atas penyediaan sarana pasar oleh pemerintah, oleh karenanya retribusi pasar memiliki peran yang berarti terhadap fungsi pelayanan pemerintah kepada publik dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarakan penelitian, diperoleh hasil bahwa Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah sarana dan prasarana dan partisipasi pedagang. Market levies constitute a general service levy collected from traders on the use of market facilities and granting placement permits by the Municipal Municipal Government. So the market levy consists of placement permit levies, kiosk retribution, retribution los, retribution, and parking levy. The market levy is a reward for the provision of market tools by the government, therefore market retribution has a significant role in the functioning of government services to the public and the improvement of the economic activities of the people. Based on the research, obtained the result that the Performance of Market Management in the Collection of Market Levies at the Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency in general is not optimal. Factors that become obstacles of Market Management Performance in Market Levy Levy on Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency is a means and infrastructure and the participation of traders.
Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Pada Pt.Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Btpn) Kcp Subang Kusnadi, Iwan Henri; Lisnawati, Lussy Ayu
The World of Financial Administration Journal Volume 2 Issue 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v2i1.911

Abstract

Berdasarkan pengangkatan judul Prosedur Pembukaan Rekening Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ; (1) Bagaimana prosedur pembukaan rekening. (2) Apa saja syarat-syarat pembukaan rekening. (3) Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk membuka rekening di Bank BTPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Prosedur pembukaan rekening dilakukan oleh Calon nasabah datang ke kantor Bank BTPN terdekat dengan membawa kartu identitas diri KTP/SIM dan juga sejumlah uang tunai. ; Calon nasabah menuju customer service dan menyampaikan keperluannya untuk pembukaan rekening baru. ; Customer service memberitahukan informasi produk tersebut serta menjelaskan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembukaan rekening baru. ; Setelah itu calon nasabah diberi lembar aplikasi pembukaan rekening. Kemudian calon nasabah diminta untuk mengisi formulir tersebut sesuai dengan identitas diri.; Setelah selesai mengisi formulir, customer service melakukan proses pengimputan data nasabah dan juga verifikasi data calon nasabah apakah sudah sesuai dengan identitas diri yang digunakan.; Nasabah diminta untuk menunggu beberapa menit untuk proses pembuatan buku rekening dan juga ATM.; Setelah itu pihak customer service memberitahukan kepada nasabah nomor rekening dan juga buku tabungan serta meminta nasabah untuk tanda tangan. ; Kemudian customer service menyerahkan pembukuan pada teller untuk memproses setoran awal nasabah,- ; Setelah selesai pembukuannya, pihak customer service menyerahkan buku tabungan serta memberitahukan setoran awal yang sudah masuk pada rekening nasabah dan juga penyerahan ATM atas rekening yang bersangkutan. ; Transaksi selesai. Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah secara langsung maupun tidak langsung oleh nasabah meliputi ; bunga yang menguntungkan, Keringanan biaya karna tidak dipungut biaya admin maupun keringanan syarat dan ketentuan dalam pembuatannya, Kemudahan transfer dana, Mudah dalam pengambilan gaji pensiunan, Serta fasilitas pembayaran berbagai tagihan. Semua itu untuk kemudahan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi sesuai kebutuhannya. Sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan calon nasabah harus melangkapi syarat-syarat dan ketentuan pada Bank BTPN. Based on the appointment of the title of Account Opening Procedure At PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, hence can be taken problem statement as follows; (1) How is the account opening procedure. (2) What are the account opening conditions. (3) How to attract people to open an account at Bank BTPN. The result of the research shows that, the account opening procedure is done by the prospective customer coming to the nearest Bank BTPN office by bringing ID card / driver's license and also some cash. ; Prospective customers go to customer service and submit the need for opening a new account. ; Customer service informs the product information and explains the terms and conditions that must be fulfilled by the customer in opening a new account. ; After that the prospective customer is given a sheet of account opening application. Then the prospective customer is required to fill the form in accordance with the identity of self; After completing the form, customer service perform the process of data pengimputan customers and also verification of prospective customer data whether it is in accordance with the identity of the self used; The Customer is required to wait several minutes for the account book-making process as well as the ATM; After that the customer service tells the customer account number and also the passbook and asks the customer for the signature. ; Then customer service submit bookkeeping to teller to process customer initial deposit, -; After completion of the bookkeeping, the customer service submit a passbook and notify the initial deposit that has been entered in the customer account and also the delivery of ATM on the account concerned. ; Transaction completed. Benefits that can be felt by customers directly or indirectly by customers include; lucrative interest, relief fees are not free of admin fees and relief terms and conditions in the making, Ease of funds transfer, Easy in taking salary pensioners, and facilities payment of various bills. All that for the convenience of customers in performing various transactions as needed. Before opening the account the prospective customer ,ust complete the terms and conditions on the Bank BTPN.
Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang Kusnadi, Iwan Henri; Hermawati, Anggia; Taharuddin, Taharuddin
The World of Financial Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v2i2.935

Abstract

Zakat merupakan salah satu kewajiban ummat muslim meninjau pada rukun Islam yang ke-4, dimana ummat Islam mengeluarkan, menyisihkan dan membayarkan sebagian harta atau penghasilannya kepada orang lain yang membutuhkan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah prosedur pengumpulan dana zakat. Penulis menggunakan metode deskriptif dan analitik. Dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data, dengan mencatat dan mencocokkan prosedural dengan fakta lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dana zakat merupakan peranan penting untuk kemudian dapat di distribusikan dengan amanah kepada golongan-golongan yang wajib menerima zakat. Zakat is one of the obligations of the Muslim ummah to review the fourth pillar of Islam, where the Muslim community issues, sets aside and pays part of their assets or income to others in need. The main problem in this research is the procedure for collecting zakat funds. The author uses descriptive and analytic methods. With interviews, observation, and documentation as data collection techniques, by recording and matching procedural facts with the field. The conclusion in this study is that the collection of zakat funds is an important role in that it can then be distributed in a trustworthy manner to groups who are obliged to receive zakat.