Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Widyaningrum, Hesti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.175 KB)

Abstract

Peningkatan daya produksi oleh perusahaan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pasar baik dalam skala nasional, maupun global. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam sistem produksi suatu perusahaan. Kebutuhan terhadap jumlah tenaga kerja tidak hanya pada pekerja laki-laki akan tetapi juga pada perempuan. Kondisi hari ini, beberapa perusahaan di Indonesia membutuhkan pekerja perempuan dalam mendukung produksinya. Peningkatan tersebut, mestinya seiring meningkatnya proteksi hak pekerja perempuan dalam Hubungan Industrial, Sayangnya,  banyak kasus terhadap pelanggaran di berbagai daerah masih saja terjadi. Berdasarkan latar belakang ini, Penulis mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan mengenai ?Pencegahan terhadap Pelanggaran Hak Perempuan sebagai Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.?Pelaksanaan kegiatan ini di PT. PAS (Prakarsa Alam Segar), Bekasi. Perusahaan ini memiliki 80% pekerja perempuan dari seluruh pekerja sebanyak 5.925 pekerja. Peserta kegiatan ini sebanyak 71 peserta dan 40% dari peserta adalah perempuan. Walaupun begitu, Informasi yang disampaikan oleh Penulis tetap tersampaikan terhadap peserta sesuai dengan tujuan semula. Ini dilihat dari hasil Pra dan Pasca tes yang diberikan kepada peserta. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, Secara normatif hak pekerja perempuan telah dipenuhi oleh pihak Perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama mereka. Sayangnya, ada beberapa klausul dalam perjanjian tersebut, yang membuat hak mereka sulit untuk dipenuhi oleh Perusahaan. Seperti salah satu contohnya, adanya kewajiban menyerahkan surat keterangan dokter ketika mengajukan cuti haid. Adanya perjanjian tersebut membuat, perlindungan hak perempuan sebagai pekerja menjadi terabaikan. Akibatnya, Fungsi reproduksi pekerja dapat terganggu, maka hasil produktivitasnya juga ikut terganggu. Selain itu juga Pengabaian pemenuhan hak mereka dapat memicu timbulnya sengketa antara pekerja dan perusahaan.
PELARANGAN PIHAK ASING SEBAGAI PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU Widyaningrum, Hesti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i1.38

Abstract

Penulisan ini menganalisa alasan pentingnya pelarangan pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dan dampaknya. Hasilnya Peraturan yang bersebrangan antara pelarangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing dan diperbolehkannya Peserta Pemilu menerima dari perusahaan. Padahal antara perusahaan dan pihak asing saling berkaitan satu sama lain jika melibatkan Investor dan lembaga swasta asing dalam permodalan perusahaan. Pelarangan tersebut tidak menutup celah bagi pihak asing terlibat sebagai pendonor kampanye. Ditambah, tidak adanya sanksi terhadap pihak asing yang berkontribusi dalam dana kampanye, semakin membuat pihak asing lebih leluasa terlibat dalam urusan politik di Indonesia. Pasalnya Investasi Asing mendominasi permodalan di Indonesia. Otomatis, ini berpotensi terjadinya transaksi antara pihak Asing untuk mengintervensi kebijakan negara untuk kepentingannya, sebaliknya kepentingan publik terabaikan. Politik transaksional ini membuat peserta pemilu melakukan berbagai cara untuk mendulang suara seperti vote buyying. Akhirnya, Pemilu menjadi ajang jual-beli, sehingga suara pemilih hanya menjadi komoditas dalam logika ekonomi. Adanya Kekosongan hukum ini, maka perlu ditambahkannya klausul baru dalam Pasal 527 terhadap pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana pemilu. Ini sebagai bentuk antisipasi keterlibatan pihak asing yang berkontribusi dana kampanye.
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Widyaningrum, Hesti
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia, State Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.971 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v3i1.3777

Abstract

This article discuss the comparison of the death penalty between Indonesia and the United States which has a different legal system. This study used normative juridical method by comparing the legal system and the implementation of death penalty in the two countries. The difference of the death penalty in Indonesia and the United States lies in the crime. In America, life-threatening, cruel crimes and genocide  are regulated in the United States Code. Whereas in Indonesia, Criminal death for genocide, foreign smuggling crimes, and drug crimes are enforced in the Special Act where the crime is included in the category of special crimes. Alternative punishment for death penalty also differs between Indonesia and America where the fine is a cumulative or facultative crime with a specific imprisonment as an alternative punishment for death peanlty. The conclusion of this study shows that the application of death peanlty is not based on the legal system adopted by a country both in the common law and civil law. Criminal Code in Indonesia does not always contain acts of crime that are punishable by death, while in USC in America contains criminal acts pusisable by death.
Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Widyaningrum, Hesti; Rohman , Adi Nur; Sugeng, Sugeng; Putri , Elfirda Ade
Jurnal Abdimas UBJ (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jabdimas.v3i1.53

Abstract

Abstract Corruption crime can not only be minimized through the eradication of corruption, such as through law enforcement, but also needs precaution that is no less important. Therefore, the community plays an important role in preventing these crimes. Various elements that exist in society, civita academics can also participate in supporting building anti-corruption behavior. Lecturers and Students can be involved in this through Community Service activities as part of the Higher Education Tri Dharma. Various ways can be done and one of them is by providing early education for students in recognizing anti-corruption behavior and its importance for the nation and state. The Legal Counseling Activity regarding Anti-Corruption Education for Students was held at the Global Prima Islamic School Vocational School which was attended by approximately 59 Participants. After delivering the material and questionnaire to the participants, it can be seen that anti-corruption education is really needed to students because based on the questionnaire distributed, it turns out students do not know the relationship of dishonesty with corrupt behavior as evidenced from the results of the questionnaire that most students stated that cheating is not corrupt behavior. Through the material delivered at the time of counseling that cheating is one of the dishonest behaviors that is the seed of a corrupt attitude and can be the seeds of corruption crime in the future and the impact that occurs on the behavior of corruption. Regarding this, based on the results of the questionnaire, the majority of participants stated that the behavior of corruption had a more complex effect on the nation and state. Keywords: Education, Anti-Corruption, Students Abstrak Kejahatan Korupsi tidak hanya dapat diminimalisir melalui pemberantasan korupsi semata seperti melalui penegakan hukum namun juga perlu tindakan pencegahan yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan kejahatan tersebut. Berbagai elemen yang ada di masyarakat, civita akademika juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung membangun prilaku anti korupsi. Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat dalam hal ini melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai cara dapat dilakukan dan salah satunya dengan cara memberikan pendidikan dini bagi pelajar dalam mengenal prilaku anti korupsi dan pentingnya bagi bangsa dan negara. Kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Pendidikan anti Korupsi bagi Pelajar ini telaksana di SMK Global Prima Islamic School yang diikuti lebih kurang 59 Peserta. Setelah disampaikannya materi dan kuisioner kepada peserta, maka dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan kepada pelajar karena berdasarkan kuisioner yang dibagikan ternyata pelajar belum mengetahui hubungan sikap tidak jujur dengan prilaku korupsi yang dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa sebagian besar pelajar menyatakan bahwa menyontek bukan prilaku korupsi. Melalui materi yang disampaikan pada saat penyuluhan bahwa menyontek adalah salah satu prilaku tidak jujur yang menjadi bibit dari sikap korup dan dapat menjadi bibit kejahatan korupsi di masa mendatang serta dampak yang terjadi atas prliaku korupsi. Atas hal ini, Berdasarkan hasil kuisioner itu juga, sebagian besar peserta menyatakan bahwa prilaku korupsi berdampak lebih komplek terhadap bangsa dan negara. Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Pelajar