Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP HASIL USBN MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA SMA NEGERI 2 PONTIANAK Ramadhan, Muhammad Syahri; Aminuyati, Aminuyati; Asriyati, Nuraini
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Vol 7, No 9 (2018): September 2018
Publisher : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.631 KB)

Abstract

AbstractThis study aims to determine the effect of tutoring on National Standard School Examination (USBN) Results of Economic Subjects of XII IPS students of SMA Negeri 2 Pontianak. The research method used associative with the EXPO Facto research form. Respondents of this study were all students of class XII IPS SMA Negeri 2 Pontianak. The population in this study was 190 students, with a total sample of 66 students. The sampling technique in this study uses probability sampling techniques. For data collection using 1) indirect communication techniques, 2) documentary study techniques. The results of this study indicate that 1) the implementation of tutoring for XII IPS students of SMA Negeri 2 Pontianak has an average real score of 5143 with a percentage of 77.92% in the high category, 2) the results of USBN in economic subjects have an average score of 72.83 % with good category, 3) there is the influence of tutoring on National Standard School Examination (USBN) Results of economic subjects of class XII IPS students of SMA Negeri 2 Pontianak which is shown in the significance of the count of 0.005 <? 0.000. The magnitude of the coefficient of determination in this study amounted to 45.9% while the remaining 54.1% was influenced by the independent variables not examined in this study. Keywords: Tutoring, National Standard School Exam Results (USBN), Economic Subjects 
POLA IDEAL SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS (STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI AUSTRALIA DAN INDONESIA) ramadhan, muhammad syahri; Putri, Conie Pania
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 Desember (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Tengkhiang adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkenaan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan. Salah satu tolak ukur baik atau buruknya sistem pemerintahan pada suatu negara dapat dilihat pada sistem pemiihan umum suatu negara tersebut. Menyangkut sistem pemilihan umum ini, Penulis mengambil contoh sistem pemilihan dari negara Indonesia dan Australia. Hal ini didasarkan pada ruang lingkup sistem pemilihan umum yang ada di kedua negara tersebut memiliki ciri khas masing ? masing terutama jika dilihat dari aspek historis hingga proses transisi penyelenggaraan pemilu kedua negara tersebut dari tahun ke tahun. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut mengenai bagaimana pelaksanaan sistem pemilihan umum di Australia dan Indonesia dan hal positif apa saja yang dapat diambil dari sistem pemilihan umum di Australia yang kemudian dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah sistem pemilu yang diharapkan dapat berjalan dengan fair dan objektif apabila segala ruang lingkup yang berkaitan dengan sistem pemilu tersebut berjalan dan terealisasi dengan baik pula. Khusus di Australia, sistem pemilihan umumnya bisa dikatakan hampir mendekati paling sempurna. Hal ini dikarenakan dari aspek teknis maupun nonteknis penyelenggaraan pemilunya yang berjalan dengan optimal. Di Indonesia pada masa reformasi, sistem pemilu yang dijalankan mulai terlihat dan sesuai dengan harapan bangsa indonesia. Landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem pemilu pada masa reformasi ini sebagaimana diatur dalam Undang ? Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengalami perbaikan dibandingkan pada orde lama maupun orde baru, meskipun secara normatif, regulasi yang mengatur tentang pemilu di indonesia telah cukup baik jika dilihat dari segi substansinya. namun, dalam pengimplementasiannya masih butuh perbaikan yang lebih baik lagi.
INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA Mutiari, Yunial Laily; simangunsongsyahri@gmail.com, Irsan; Ramadhan, Muhammad Syahri
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.437 KB) | DOI: 10.35586/.v5i2.769

Abstract

Insider trading merupakan kegiatan corporate insiders atau praktek orang dalam korporasi yang melaksanakan transaksi kegiatan sekuritas atau trading dengan memanfaatkan informasi yang eksklusif yang mereka miliki atau inside nonpublic information atau yang dikenal dengan istilah informasi orang dalam. Pada Tahun 2001 silam, dunia pasar modal diguncang kasus besar mengenai adanya laporan indikasi insider trading dan manipulasi pasar dalam penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk. Bahwa terdapat indikasi terjadinya kegiatan insider trading pada pembentukan harga saham PT. BCA. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku insider trading adalah berdasarkan Pasal 104 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS Mardiansyah, Alfiyan; Adisti, Neisa Angrum; Rumesten RS, Iza; Nurliyantika, Rizka; Ramadhan, Muhammad Syahri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.596

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada proses penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Kewenangan Majelis Kewenangan Notaris adalah memberikan persetujuan/penolakan untuk pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum atau meminta fotokopi minuta akta Notaris dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan dalam suatu perkara tindak pidana. Yang menjadi suatu permasalahan disini adalah jika aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk ?menilai? setuju atau menolak? permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi ?tidak jelas? pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan dalam permasalahan ini adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap ?penyelidikan?, yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF GREEN CONSTITUTION Arifin, Zainul; Mutiari, Yunial Laily; Irsan, Irsan; Ramadhan, Muhammad Syahri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.951 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.186

Abstract

Abstrak Aparat desa sebagai salah satu unsur aktor desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Salah satu masalah utama terkait dengan peran aparat desa adalah, antara lain, masalah penyelesaian masalah lingkungan di wilayah desa sangat penting. Aparat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa, tentu saja memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis wilayah desa. Penyelesaian perselisihan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari implementasi konsep konstitusi hijau dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep konstitusi hijau itu sendiri adalah kebijakan hukum dari negara dalam mengekspresikan gagasan perlindungan lingkungan ke dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau dan bagaimana keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi dan non-litigasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian kepustakaan. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pejabat desa dari kepala desa kepada stafnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar masyarakat desa, harus memprioritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal ( konstitusi hijau). Dalam aspek non-litigasi peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini ada perselisihan di masyarakat dan perusahaan terkait dengan perselisihan lingkungan. Dalam aspek litigasi, setidaknya ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan tentang lingkungan, yaitu penyelesaian melalui hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Keyword : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau Abstract The village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress of the nation through the village. One of the main problems related to the role of village officials is, among other things, the issue of resolving environmental problems in the village area is very important. Village officials who are representatives of the village community, of course understand the conditions of the economic, social, political and geographical aspects of the village area. The resolution of environmental disputes is actually part of the implementation of the concept of green constitution in the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution). The concept of green constitution itself is a legal policy from the state in expressing the idea of environmental protection into legislation. The formulation of the problem in this study is how the role of village officials in solving environmental disputes in the perspective of green constitution and how the discretion of village officials in resolving environmental dispute issues in litigation and non-litigation. The nature of this research is normative legal research or it can be called library research. This type of legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The analysis of the research was conducted qualitatively by being presented descriptively. The conclusions in this study are that village officials from the village head to his staff in making policies related to the environment around the village community, must prioritize the principles of sustainable development and provisions regarding human rights to a good and healthy environment or commonly known (green constitution). In the non-litigation aspect the role and function of the Village Head as a mediator in this case there is a dispute in the community and the company related to environmental disputes. In the aspect of litigation, there are at least three legal fields which always occur in the practice of disputes regarding the environment, namely settlement through civil law, State Administrative Law and Criminal Law.
Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau Ramadhan, Muhammad Syahri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.468 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1208

Abstract

Abstract There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.
OPTIMIZING THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN FOSTERING PRISONERS WITH A BACKGROUND BACKGROUND Ramadhan, Muhammad Syahri
卷 1 编号 2 (2018): Journal of Correctional Issues
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v1i2.8

Abstract

Every a correctional institution is in each region indonesia would surely variegated in terms of any, Like for example is correctional institution for woman and children, where buildings correctional institution for both prisoners were built specifically to its own. But , the sometimes out of sight is that there are several prisoners in indonesia which has background disability. Development process it will also make the law office in criminal justice systems country can be realized with good. To provide training to convict moreover disability , should be understood that basic elements coaching convicts namely the inmate itself , the officers community elements to walk optimally.