Supriyadi, Mohammad
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REVOLUSI MENTAL DALAM PERSPEKTIF KEPOLISIAN: MENGHADIRKAN NEGARA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT Supriyadi, Mohammad
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 1 (2015): April
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i1.16

Abstract

Reformasi 1998 dengan tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto menghasilkan perombakan yang sifatnya institusional dan belum sampai pada paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Setelah Joko Widodo terpilih menjadi Presiden, langkah awal yang ditekankan kepada seluruh lembaga pemerintahan (kementerian dan non-kementerian) melakukan revolusi mental. Revolusi mental yang menjadi jargon pemerintahan Joko Widodo ditarjamahkan dalam Reformari Birokrasi Polri (RBP). RBP pada awalnya lahir atas dasar ?kemauan perubahan? yang datang dari dalam institusi (the spirit of internal change), dengan mengusung 3 pilar perubahan yang lebih dulu dirumuskan dalam ?Buku Biru Reformasi Polri?, yaitu: intrumental, struktural dan kultural. Namun sejauh ini, RBP belum sepenuhnya berjalan maksimal. Terlihat dari beberapa riset media massa maupun kajian akademik yang menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah. Oleh karena itu, Polri ke depan harus merumuskan kebijakan yang lebih strategis, cepat serta tepat dalam menghadapi perkembangan dinamika kejahatan dalam negeri maupun internasional. Manajemen pengetahuan (knowledge management) sangat berperan penting dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam perdebatan akademik yang terfokus pada peran polisi modern, bahwa keberhasilan polisi tidak hanya dihitung dari sejauhmana tindak pidana kriminalitas dapat diselesaikan, namun pendekatan yang digunakan sejauhmana kedekatan polisi dengan masyrakat sekitar. Dari kerangka pemikiran inilah polisi saat ini didorong ke arah Democratic Policing yang mengakomoditr 5 penilaian: (1) protecting democratic political life; (2) governance, accountability, and transparancy; (3) service delivery for safety, justice and security; (4) proper police conduct; dan (5) police as citizens.Kata kunci: Democratic Policing, RBP, polisi, revolusi mental
MENGUKUR POLITISASI AGAMA DALAM RUANG PUBLIK: KOMUNIKASI SARA DALAM PERDEBATAN RATIONAL CHOICE THEORY Supriyadi, Mohammad
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i3.32

Abstract

Tulisan ini memberikan gambaran runtuhnya pengaruh isu primordialisme di ruang publik dan digantikan dengan kearifan konvensional. Penelitian ini mengambil aspek pengaruh isu SARA pada aspek rasionalitas pemilih. Penulis menemukan beberapa aspek yang mendukung kesimpulan penelitian, antara lain; bahwa isu SARA tidak terlalu direspek pemilih rasional. Pemilih rasional lebih melihat masalah yang ada dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya. Di lain pihak, emosi antusias terhadap isu etnisitas akan memantabkan pilihan politik terhadap pemilih etnis minoritas, sebagai bentuk penguatan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional (rational choice theory), penulis melihat bahwa komunikasi politik yang dibangun melalui isu SARA di ruang publik dalam kehidupan masyarakat modern, tidak lagi mampu memengaruhi pemilih rasional. Pemilih rasional (rational choice), menentukan pilihan berdasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (maximizing benefit). Dalam faktor ini sikap pemilih lebih dipengaruhi karakteristik dan track record kandidat.