Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN AKTOR NON-NEGARA HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR SEBAGAI BAHAN AJAR BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING Dewi Catur Puji Rahayu; Depict Pristine Adi; Nur Hayati
Ed-Humanistics Vol 5 No 1 (2020): Ed-Humanistics Vol 5 No 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.246 KB) | DOI: 10.33752/ed-humanistics.v5i1.707

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran actor non Negara Human Right Watch dalam kasus Rohingya di Myanmar sebagai salah satu contoh bahan ajar dalam pembelajaran IPS. Dalam artikel ini membahas tentang peran actor non Negara Human right watch dalam kasus kasus rohingya di Myanmar terjadi pada tahun 2016-2018 , dalam proses pembelajaran kasus tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar IPS terutama pada materi konflik sosial yang dapat membantu siswa dalam memahami kasus konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal , dan berita di internet, yang berkaitan dengan obyek yang ditulis. Berdasarkan hasi pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk deskriminasi yang ditujukan kepada etnis Rohingya tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, salah satu upaya penanganan yang dilakukan yaitu dengan bantuan organisasi non Negara yaitu Human Right Watch. Kata kunci: Human Right Watch, Etnis Rohingya, Bahan ajar IPS
PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA: STUDI KASUS HUMAN TRAFFICKING Oktavia, Afifah; Ayu Dwi Lestari; Depict Pristine Adi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Mei Tahun 2020
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i1.325

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum tenaga migran sebagai korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum tenaga migran ini oleh pemerintah Indonesia terhadap perdagangan manusia yang terjadi sejak dulu hingga saat ini masih sering dilakukan, prakteknya dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi tenaga kerja migran ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena Indonesia mempunyai penduduk yang sangat padat sedangkan pemerintah indonesia dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan dan memberikan mereka hak asasi manusia. Perdagangan manusia tenaga migran ini kerap terjadi di kalangan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu bahan–bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji seperti buku, majalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang dikutip didalam proposal. Simpulan dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia tenaga migran pemerintah mengeluarkan berbagai instrument hukum untuk melakukan kerjasama yang positif dengan Negara lain seperti memberikan perlindungan terhadap tenaga migran yang berada di luar negeri.
SENGKETA BATAS WILAYAH INDONESIA DAN MALAYSIA STUDI KASUS PULAU SEBATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Siti febrianti; Farin Nur Azizah; Depict Pristine Adi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.332

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus pulau sebatik. Dalam penelitian in imembahas mengenai persengketaan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1967 yang berawal dari persengketaan pulau sipadan dan ligitan yang hingga sampai tahun 2019 negara Indonesia dan Malaysia.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, litetur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik diawali dengan konflik pulau sipadan dan ligitan, yang berimbas pada adanya konflik pulau sebatik namun hingga saat ini konflik tersebut belum menemukan titik terang untuk penyelesaian konflik, hanya saja upaya yang dilakukan terjadi pada tahun 2019 dengan adanya pembuatan patokan perbatasan baru di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Abstract The purpose of this study is to find out about territorial disputes between Indonesia and Malaysia in the Sebatik Island case study. In this research, discussing about disputes between Indonesia and Malaysia has been going on since 1967, which began with the disputes of the islands of Sipadan and Ligitan, which until until 2019 Indonesia and Malaysia. , notes and various reports relating to the problem you want to solve. Based on the results of the discussion it can be concluded that the disputes over the boundaries of Indonesia and Malaysia on the Sebatik Island began with the conflicts of the islands of Sipadan and Ligitan, which impacted on the existence of the conflict of the Sebatik islands but until now the conflict has not found a bright spot for conflict resolution, only the efforts made have taken place. in 2019 with the creation of a new border benchmark in Sebatik District, Nunukan Regency, North Kalimantan. Keywords: disputes, territorial boundaries, sebatik island
ANALISIS KONFLIK KEPULAUAN NATUNA PASA TAHUN 2016 - 2019 Faindatul Muslimah; Wazi’atusSantiyah; Depict Pristine Adi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.355

Abstract

Natuna merupakan sebuah Kabupaten yang terletak pada Provinsi Riau Indonesia. Perairan Natuna yang berada ditengah Laut Cina Selatan atau berada pada titik perbatasan Laut Cina dan Indonesia, kembali memanas dan mencuri perhatian pemerintah Republik Indonesia. Seperti halnya saat ini, China membuat ulah kembali sehingga menimbulkan sebuah persengketaan dengan Indonesia di Peraian Natuna. Persengketaan ini dipicu dengan berlayarnya kapal illegal Cina yaitu Kapal Coast Guard Cina di Perairan Laut Natuna Utara. Kapal tersebut memasuki perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik Kepulauan Natuna. Dimana, dalam konflik ini China mengklaim sepihak laut Natuna yang masih dalam wilayah perairan Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan yang terletak di Kabupaten Natuna Provinsi Riau adalah salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang harus dijaga. Akan tetapi, konflik ini terjadi karena China mengklaim secara sepihak Perairan Natuna yang dianggap wilayah mereka. Padahal sudah ditegaskan oleh Badan Hukum Laut Internasional yang dibawah naungan PBB, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan begitu Pemerintah Indonesia tidak terima dengan tindakan China yang semena - mena. Karena, Natuna adalah salah satu wilayah teritorial Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam, pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan cara langsung memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah mengirimkan pasukan angkatan lautnya untuk bersiaga dan meningkatkan pengawasan disekitar area Luat Natuna. Natuna is a district located in the Riau Province of Indonesia. Natuna waters are in the middle of the South China Sea or at the border point of the China Sea and Indonesia. China messed up again, causing a dispute with Indonesia at Peraian Natuna. This dispute was triggered by the sailing of an illegal Chinese ship, namely the Chinese Coast Guard Ship in the North Natuna Sea. The ship entered the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) border without permission. This study aims to describe the Natuna Islands conflict. This research method uses a qualitative approach to the type of literature review. The results showed that the waters located in Natuna Regency, Riau Province, are one of Indonesia's natural resources that must be protected. However, the conflict occurred because China claimed unilaterally the Natuna waters which were considered their territory. Even though it has been emphasized by the International Maritime Law Agency under the auspices of the UN, UNCLOS 1982 stated that Natuna is the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). The Indonesian government does not accept China's arbitrary actions. Because, Natuna is one of Indonesia's territorial areas. Therefore, the Indonesian Government did not remain silent, the Indonesian government took a firm stance by directly summoning the Chinese Ambassador to Indonesia to add to sending its naval forces to be on alert and increasing surveillance around the Luat Natuna area.