Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT Sihotang, Githa Angela; Pujiyono, Pujiyono; Sa’adah, Nabitatus
LAW REFORM Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.071 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i1.15951

Abstract

Kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (discretionary power). Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti itulah yang membuat jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun kelompok. Penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan kewenangannya para pejabat tidak berlaku sewenang-wenang. Belakangan ini permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal reseacrh dengan tujuan untuk mengetahui diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Batasan diskresi merupakan perbuatan Hukum Administrasi, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang perbuatan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan diskresi dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas, yaitu bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang dengan aturan diatasnya, tidak digunakan sewenang-wenang; masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; dalam keadaan memaksa, kepentingan umum; berlandaskan AAUPL. Batasan batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindakan yang dilakukan menyimpang dari seharusnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.
IMPLIKASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI KOTA PADANG Sofyarto, Karlina; Sa’adah, Nabitatus
LAW REFORM Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.731 KB) | DOI: 10.14710/lr.v14i1.20238

Abstract

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan. Perda tersebut berfungsi sebagai regulasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal yang dikaji yaitu bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Kota Padang dalam mendorong peningkatan investasi di bidang pariwisata. Kedua, bagaimana dampak pemberian insentif pajak terhadap peningkatan investasi di bidang pariwisata di Kota Padang. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan salah satu cara menarik investor berinvestasi. Upaya tersebut mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang diharapkan.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISMISSAL TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PERADILAN Muhajir, Ichsan; Sa’adah, Nabitatus
LAW REFORM Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.022 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i2.26187

Abstract

Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum Acara PTUN mengenal adanya penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan yang bertujuan untuk menentukan Kompetensi Absolut PTUN.Penelitian inian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang. Metode pendekatan penelitian  yang dipakai adalah. pendekatan doktrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN karena hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang yaitu penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan dismissal Ketua PTUN Semarang.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Wulandari, Gesang; Sa’adah, Nabitatus
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.412 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.12823

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia terkait penerimaan Tenaga Kerja Asing. Kajian yang dibahas yaitu mengenai kebijakan pemerintah dan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia terkait dengan kebijakan penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lain yang memberikan penjelasan mengenai kajian yang akan dibahas. Jika dilihat dari kebijakan yang ada pemerintah telah membuat peraturan untuk memberikan jaminan hak Tenaga Kerja Asing selama bekerja di Indonesia. Penerimaan Tenaga Kerja Asing dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 memberikan syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh pemberi pekerja untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing. Legal Protection of Indonesian Workers on Government Policy Relating to Acceptance of Foreight Workers In Indonesia This study aims to determine the legal protection of Indonesian workers related to the acceptance of foreign workers. The study discussed is about government policy and legal protection of Indonesian Workers related to the policy of accepting Foreign Workers in Indonesia. This research uses a normative juridical method which is a library research by collecting secondary legal materials such as books, legal scientific works, other written materials that provide an explanation of the study to be discussed. If seen from the existing policies the government has made regulations to provide guarantees for the rights of foreign workers while working in Indonesia. Acceptance of foreign workers in the Presidential Regulation No. 20/2018 provides conditions that must be complied with by employers for employing foreign workers.
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAHAN TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011– 2031 Mahardika, Ari; Juliani, Henny; Sa’adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.427 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang  Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Semarang Kota Semarang sudah membuat kebijakan tentang lahan terbuka hijau, yaitu dengan menerapkan kawasan penyangga di 3 Kecamatan yaitu di Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Ngaliyan. Kawasan penyangga selain bertujuan untuk menyediakan lahan terbuka hijau tetapi juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mewujudkan Kota Semarang yang hijau, berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat sosial ekonomis bagi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan kebijakan dalam penyediaan lahan terbuka hijau di Kota Semarang, diantaranya yaitu dengan penyediaan ruang terbuka (Open Space) dan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak swasta untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan yang disertai dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.Beberapa hambatan yang dijumpai dalam penyediaan lahan terbuka hijau di antaranya alokasi pendanaan Pemerintah yang terbatas dan Ruang Terbuka Hijau belum menjadi program prioritas dalam pembangunan kota. Dalam penelitian ini juga dijabarkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS Saraswati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Retno; Adiyanta, F.C. Susila; Sa’adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.673 KB)

Abstract

Pemungutan  pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi semua warga dan penduduk suatu negara, yang sering dianggap sebagai kewajiban yang tidak adil bagi sebagian masyarakat, diantaranya oleh Tere Liye yang mengajukan keberatan tentang pajak dengan membandingkan penghasilannya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rumusan masalah penulisan hukum ini tentang pengaturan kewajiban wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis dan praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia. Praksis pengenaan pajak profesi penulis dimulai dari dipenuhinya syarat-syarat subjektif terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan syarat objektifnya terdapat pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akibat hukum terpenuhinya kedua syarat tersebut maka dalam diri penulis melekat hak dan kewajiban di bidang perpajakan.  Ditambah pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai tata cara dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang pemungutan pajak penghasilannya menggunakan with holding system yang diterima penulis baik dari royalti dan honorarium dilakukan pihak pemotong pajak, sedangkan untuk menghitung total pajak selama tahun pajak menggunakan self ssessment system. Rekomendasi terkait dengan hasil dan kesimpulan penelitian pada penulisan ilmiah ini adalah : 1) Direktorat Jenderal Pajak perlu mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku dunia penerbitan dan penulisan;  2) kesadaran pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak dan pihak pemotong; 3) Pemerintah  perlu  mempertimbangkan keringanan pemungutan pajak bagi penulis untuk mendorong budaya literasi.
KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASI DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang) Linawati, Angela Nadia; Juliani, Henny; Sa’adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.413 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, implikasi dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan hambatan pelaksanaannya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Dari hasil penelitian yang ditemukan, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif, namun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif dirasa  menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan SOP dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan ini antara lain, baik badan dan/atau pejabat adminsitrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan SOP di setiap instansi. Solusi dari adanya beberapa hambatan tersebut adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif baik untuk pejabat pemerintahan dan untuk masyarakat dan perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk pelaksanaan yang lebih implementatif.
TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TERKAIT IZIN PENDIRIAN MINIMARKET Priambodo, Primas Raras; Juliani, Henny; Sa’adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.726 KB)

Abstract

Pengaturan mengenai perizinan minimarket di Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Adanya pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak pengelola minimarket telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum membuka usaha minimarket di Kabupaten Pekalongan. Persyaratan yang ditetapkan antara lain adalah memiliki izin usaha toko modern, melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta jarak minimarket dengan pasar tradisional tidak boleh kurang dari 1000 meter, namun ternyata masih ada minimarket yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tercatat pada tahun 2017 ada tujuh minimarket di Kabupaten Pekalongan yang ditutup karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan beberapa tindakan untuk menindak minimarket yang bermasalah tersebut. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, serta pencabutan izin usaha bagi minimarket yang tidak memnuhi ketentuan yang berlaku.
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU Sari, Hafizhah Mayang; Juliani, Henny; Sa’adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.298 KB)

Abstract

Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana implementasi dan tingkat keberhasilan pemberlakuan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.                Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.                Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang tengah Satu dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan meningkatkan penerimaan negara melalui pemasukan uang tebusan.Kendala-kendala selama pelaksanaan tax amnesty yaitu perubahan peraturan atau adanya tambahan peraturan baru mengenai kebijakan tax amnesty yang tidak diketahui Wajib Pajak, kekurangan jumlah petugas pajak, dan format penyerahan softcopy Surat Pengakuan Harta (SPH) oleh Wajib Pajak yang tidak sesuai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan petugas helpdesk selalu memberitahukan tentang adanya perubahan peraturan atau tambahan peraturan-peraturan baru, pembagian pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam tim yang mengurus mengenai tax amnesty dan tim yang mengurus pekerjaan rutin, petugas helpdesk selalu memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian formulir Surat Pengakuan Harta (SPH) yang benar, dan petugas pajak berusaha memberikan layanan prima selama periode kebijakan tax amnesty berlangsung tanpa mengabaikan tugas pokok.
Kebijakan Tax Amnesty dan Fungsinya Bagi Negara Sa’adah, Nabitatus
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.081 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.44-47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tax amnesty berjalan yang dihubungkan dengan fungsi kebijakan tersebut bagi kemajuan negara, khususnya kemajuan dari aspek ekonomi. Metode penelitian merupakan penelitian hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak dalam jangka panjang juga diharapkan dapat sebagai titik pijak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan investasi yang ditanamkan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.Kata Kunci: Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Makro, Negara