Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG Fadhilah
FITRAH: International Islamic Education Journal Vol 1 No 2 (2019): FITRAH: International Islamic Education Journal
Publisher : FITRAH was published by the Center for Research and Community Service (LP2M) Ar-Raniry Islamic State University Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Review of the Ultra Petitum Partium Principle according to the Law of the Religious Court and Jurisprudence of the Supreme Court and also the application of Utra Petitum Partium in divorce case No. Case 254 / Pdt.G / 2014 / MS-Ksg. To get answers from these studies the author uses normative juridical research methods that are qualitative with a descriptive analytical approach that is by collecting, compiling, clarifying and analyzing data to solve problems systematically and accurately. The results of the research show that the Ultra Petitum Partium Principle according to the Religious Court Procedural Law, namely Article 178 paragraph 1HIR does not apply absolutely because the Judges in carrying out their duties must act actively and provide decisions that actually resolve the case as long as the decision is in accordance with the core Petitum Primair, whereas according to the Supreme Court Jurisprudence Principle, it is justified for judges to drop Ultra Petitum as long as it is still in accordance with the material events permitted or in accordance with posita, as contained in MARI's decision No. 556K / Sip / 1971 and MARI No. 425.K / Sip / 1975: 3. The application of Ulum Petitum Partium in divorce case No. Case 254 / Pdt.G / 2014 / MS-Ksg in the Kuala Simpang Court, which is to consider that the legal event experienced by the plaintiff is what Article 19 letter (f) Government Regulation Number reads. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law because the plaintiff requested a verdict that was as fair as possible to be granted to take the duration of the defendant to leave the plaintiff for 8 months, therefore the Judge said the Ultra Petitum Partium in the case rested on the Jurisprudence which reads , the judex facti decision based on Petitum Subsidai in the form of ex quo et bono, because in order to grant the plaintiff's subsidies, according to the panel of judges, it did not violate the Ultra Petitum Partium Principle and was in line with the jurispudence. Keywords: Ultra Petitum Partium according to the Religious Court Procedure Law and the Supreme Court Jurisprudence. Abstrak Tinjauan tentang Asas Ultra Petitum Partium menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan juga penerapan Utra Petitum Partium dalam perkara perceraian No. Perkara 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg. Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data untuk memecahkan permasalahan yang secara sistematis dan akurat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas Ultra Petitum Partium menurut Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Pasal 178 ayat 1HIR tidak berlaku secara mutlak sebab Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara selama putusan tersebut sesuai denga inti Petitum Primair, sedangkan menurut Asas Yurisprudensi Mahkamah Agung dibenarkan bagi hakim menjatuhkan Ultra Petitum asalkan masih sesuai dengan kejadian materil yang di izinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan MARI No. 425.K/Sip/1975:3. Adapun penerapan Ultar Petitum Partium dalam perkara perceraian No. Perkara 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg di Mahkamah Kuala Simpang yaitu menimbang bahwa peristiwa hukum yang di alami penggugat tersebut adalah sebagai mana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karna penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya sangat layak untuk dikabulkan mengigat lamanya tergugat meninggalkan penggugat selama 8 bulan, maka dari itu Hakim meneratkan Ultra Petitum Partium dalam perkara tersebut bersandar pada Yurisprudensi yang berbunyi, putusan judex facti yang didasarkan pada Petitum Subsidai yang berbentuk ex quo et bono, karena untuk mengabulkan subsidai penggugat tersebut menurut majelis Hakim tidak melanggar Asas Ultra Petitum Partium Dan telah sejalan dengan Yurispudensi tersebut. Kata Kunci: Ultra Petitum Partium menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.
Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial pada Pemilihan Umum 2019 Novita, Dila; Suryani, Elvira; Morlian, Amanda; Widyastuti, Mita; Fadhilah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2824

Abstract

Abstrak Media sosial membentuk jaringan isu dan berbagi ide yang kemudian dihubungkan sehingga berkembang luas dan cepat. Masyarakat kemudian menjadikan media sosial sebagai media informasi kritis yang menjadi basis preferensi dalam menentukan sikap politik mereka. Inilah peluang positif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya kepada warganet, khususnya pemilih di Kota Bekasi, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Pemilu 2019. Penelitian ini menguraikan lebih lanjut tentang Strategi Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Bekasi dalam Menyebarluaskan Informasi Pemilu 2019. Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif. Cara memperoleh data melalui Wawancara Mendalam dengan tiga orang Komisioner KPU Kota Bekasi. Penentuan informan secara purposive sampling. Analisis data menerapkan Koding atas jawaban semua informan. Temuan Penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan media sosial khususnya Facebook belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan Pengetahuan Dalam Mengelola Media Sosial, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan Keterbatasan Sumber Anggaran yang dialokasikan baik oleh Pemerintah Pusat melalui KPU Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa media sosial belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk dimanfaatkan selama Pemilihan Umum 2019 di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik pengelolaan media sosial oleh institusi publik, khususnya KPU Kota Bekasi. Kata kunci: Media Sosial; Pemilu 2019; Strategi Komunikasi Abstract Social media forms a network of issues and share ideas which are then linked so that it grows widely and quickly. The community then makes social media a critical information medium which becomes the basis of preferences in determining their political attitudes. This is a positive opportunity for the Bekasi City Election Commission to provide updated and reliable information to citizens, especially voters in Bekasi City, to get a thorough understanding of the 2019 Election. This study further describes the Social Media Management Strategy of the Bekasi City KPU in Disseminating Information on the 2019 Election. This applies the constructivism paradigm with qualitative research methods. How to obtain data through in-depth interviews with three KPU commissioners in Bekasi City. Determination of informants by purposive sampling. Data analysis used coding on the answers of all informants. The results illustrate that social media management, especially Facebook, has not been implemented optimally. This occurs due to limited knowledge in managing social media, limited human resources, and limited budget resources allocated by the central government through the Indonesian Election Commission and the Regional Government of Bekasi City. This fact shows that social media has not been considered a strategic communication medium to be used in the 2019 Election in Bekasi City. This research is expected to provide an overview of the practice of social media management by public institutions, especially the General Election Commission Bekasi city. Keywords: Communication Strategy; General Election 2019; Social Media