Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

POLISI, KEKERASAN DAN SENJATA API Irsan, Koesparmono; Putri, Anggreany Haryani
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.045 KB)

Abstract

Brimob is a special top of Indonesian National Police Force, Brimob was trained to face special crimes using guns and other special weapon to face crimes using force. All politics is a struggle for power is violence. The reemergence in the early 1980s of terrorism motivated by a religions imperative and state-sponsored terrorist set in motion perfound changes in the nature, motivations and capabilitis of terrorist that are still unfolding. Torture is used as a strategic component of state security system to achieve board political ends thorugh the victimizaztion of individuals which serves pain of suffering, wether physical of metal, is intentionally inflicted : ?many person, of course, harbor all sorts of radical and extreme belifts and opinion, and many of them belong to radical or even illegal of proscribed political organization. However, if they do not use violence in the pursuance of their beliefs, they cannot be considered terrorist. The willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. Injury is under stood to include psychological as well as physical harm. Police use arms to protect himself and the people.
PENANGANAN POLISI TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KALIMANTAN DAN JAWA Putri, Anggreany Haryani; Irsan, Koesparmono
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.908 KB)

Abstract

Penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan polisi di daerah Jakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Surabaya, Malang, Situbondo, Batam, Pontianak, Sambas, Sanggau, dan Singkawang. Modus dari perdagangan manusia pada umumnya hampir sama. Modus trafficking berkisar pada korban dibujuk, dijebak atau diiming-imingi pekerjaan ditempat seperti café, toko, atau pembantu rumah tangga dan lain-lain. Ternyata akhirnya mereka tertipu dan diperkerjakan pada tempat prostitusi atau tempat hiburan lain yang harus melayani pelanggan atau kemudian tidak mendapat bayaran. Modus lain yang mencolok adalah yang melibatkan bayi, di Batam Riau, penjualan bayi ke negara tetangga dengan cara yang sangat tidak manusiawi yaitu bayi tersebut ditempatkan di dalam kotak stereofoam dan di beri susu yang telah dicampur dengan obat penenang. Modus khas yang lain yaitu di Sambas yang disebut pengantin pesanan. Korban pada umumnya mempunyai motif / kebutuhan ekonomi yang kuat dan berpendidikan rendah sehingga mereka mudah menjadi korban. Pandangan masyarakat juga menjadi faktor pemicu adanya Trafficking, misalnya ada orang tua yang merasa tidak dirugikan karena anaknya memberikan nafkah kepada mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan perempuan dan anak. Seperti Hukum Adat yang terdapat didaerah tersebut menganggap kasus yang terjadi bukalah sebuah Crime tetapi merupakan adat dan kebiasaan. Selain itu banyak korban tidak melanjutkan laporannya karena mereka tidak menganggap dirinya adalah korban Human Trafficking. Serta faktor kendala yang bahwa masyarakat menganggap hal ini adalah sebuah perjanjian biasa yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata namun mereka tidak menyadarinya bahwa didalamnya terdapat unsur penipuan yang berakibat terpenuhinya unsur Human Trafficking.
POLISI, KEKERASAN DAN SENJATA API: TANTANGAN PEMOLISIAN DI ERA DEMOKRASI Irsan, Koesparmono
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i2.27

Abstract

Polisi sebagai alat negara dibidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kewenangan melakukan tindak ?kekerasan? dalam rangka penyelenggaraan kamtibmas. Namun demikian, seiring dengan merebaknya fenomena, supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Paradigma tersebut menuai tuntutan dan harapan terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani serta mengarah pada paradigma democratic policing. Tulisan ini bermaksud membedah persoalan kekerasan dalam hubungan dengan tugas dan fungsi kepolisian, baik secara filosofis, juridis dan sosial dalam kerangka democratic policing.
ARAH POLITIK HUKUM PIDANA DALAM RENCANA UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Irsan, Koesparmono
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 1 (2015): April
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i1.14

Abstract

Dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan kriminil/criminal policy digunakan dua kebijakan atau policies yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai sehingga tercapai ketertiban umum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap mereka yang merugikannya. Pada hakekaanya manusia itu hidup sebagai, manusia perseorangan dan sekaligus sebagai mahluk sosial. Kesusilaan menyangkut manusia sebagai perseorangan, sedangkan hukum dan adat menyangkut masyarakat. Hukum mempunyai dua daya kerja. Ia memberikan kekuasaan dan meletakan kewajiban. Ia serentak normatif dan atributif. Sedangkan kesusilaan hanya meletakkan kewajiban, dan semata-mata bersifat normatif. Tinjauan terhadap arah hukum pidana dalam konsep RUU KUHP, membawa kita kepada pembahasan terhadap politik hukum (criminal law politics) yang mendasari penyusunan konsep RUU KUHP. Politik hukum pidana bagaimana yang menjadi landasan perumusan bentuk-bentuk kejahatan yang terdapat dalam konsep RUU KUHP ? Disini letak arti penting mengapa perlu mempertimbangkan konteks perubahan politik saat ini seperti sudah dipaparkan.Kata kunci: Hukum, Pidana, KUHP, Undang-undang dan Politik
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN TERHADAP MOTIVASI KERJA STAFF ADMIN PT MANDARIN EXPERT Pangkey, Jeanne Liwan; Irfana, Tungga Buana; Irsan, koesparmono
Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara Vol 1, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH MANAJEMEN UBHARA
Publisher : Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.336 KB) | DOI: 10.31599/jmu.v1i2.645

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan disiplin terhadap motivasi kerja staf administrasi di PT. MANDARIN EXPERT. Penelitian dilakukan di PT. MANDARIN EXPERT dengan jumlah sampel sebanyak 55 orang pegawai. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t serta analisis regresi linier sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja staf admin PT Mandarin Expert sesuai dengan persamaan regresi linear sederhana ? = -0,303 + 0,370X1 artinya semakin baik budaya organisasi di PT. MANDARIN EXPERT, maka semakin tinggi motivasi kerja staf admin PT. MANDARIN EXPERT. Disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja staf admin PT Mandarin Expert sesuai dengan persamaan regresi linear sederhana ? = -0,303 + 0,681X2, artinya artinya semakin baik disiplin di PT. MANDARIN EXPERT, maka semakin tinggi motivasi kerja staf admin PT. MANDARIN EXPERT. Budaya organisasi dan disiplin secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja staf admin PT Mandarin Expert sesuai dengan persamaan regresi linear berganda ? = -0,303 + 0,370X1 + 0,681X2.