Erlis Karnesih
Pasca Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DESENTRALISASI DALAM ADMINISTRASI NEGARA Karnesih, Erlis
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5529

Abstract

Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia begitu meluas dan mengakar. Pemerintah dianggap sudah tidak mampu menyelesaikan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Kinerja buruk tersebut, diindikasikan dengan munculnya berbagai persoalan seperti timbulnya kerusuhan di mana-mana, merebaknya penggunaan narkoba, meningkatnya jumlah rumah tangga yang tinggal dalam rumah tidak layak huni, memburuknya fasilitas pendidikan, dan merajalelanya korupsi di berbagai sektor penyelenggara negara. Kinerja buruk instansi pemerintah yang mendapat sorotan itu mendorong keinginan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menghidupkan kembali gagasan desentralisasi dalam arti yang luas. Melalui desentralisasi, Daerah Otonom berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini, implementasi dari desentralisasi yang dibangun di atas prinsip good governance serta didukung oleh administrasi negara yang handal akan menciptakan instansi pemerintahan yang mampu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang baik, sehingga kualitas pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik pun akan terwujud. Kata Kunci : Desentralisasi, Administrasi Negara
PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN SEBAGAI REFLEKSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH JAWA BARAT Karnesih, Erlis
Sosiohumaniora Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i3.5353

Abstract

Pengentasan penduduk miskin merupakan masalah yang cukup serius bagi Jawa Barat. Data empirik berupa indikator yang paling sering dipergunakan untuk mengukur intensitas kemiskinan head count ratio dan poverty gap index menjelaskan jumlah dan tingkat kemiskinan penduduk bervariasi secara signifikan antar daerah kabupaten dan kota. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Pada periode 1996-1999, persentase penduduk miskin meningkat tajam, namun pada tahun 2004 menurun, sejalan dengan implementasi program nasional. Pemerintah menyediakan paket JPS (Jaring Pengaman Sosial) meliputi penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan usaha untuk keluarga miskin. Data empirik juga memperlihatkan tingkat partisipasi pendidikan menurun dalam kurun waktu tersebut. Walaupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, masih tetap tinggi dan pola yang terjadi tetap sama yaitu persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Keadaan ini disebabkan karena masih rendahnya kinerja manajemen publik. Sejalan dengan desentralisasi yang dibawakan oleh otonomi daerah pada tahun 1999 seharusnya kinerja elit lokal (local-state actors) meningkat secara signifikan dalam mengimplementasikan progarm-program kemiskinan secara efisien dan akuntabel. Padahal,Indonesia meletakkan prinsip dasar kebijakan publik bahwa sumberdaya manusia bukan saja sebagai alat, namun juga sebagai tujuan. Kata kunci : Pengentasan Penduduk miskin, otonomi daerah, dan elit lokal.
PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Stiawati, Titi; Rusli, Budiman; Saefullah, A. Djadja; Karnesih, Erlis
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.846 KB) | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6792

Abstract

Anak jalanan hingga saat ini terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas diatasi dengan baik. Fenomena ini banyak muncul di wilayah-wilayah perkotaan, yang salah satunya terjadi di Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasam dan menguatkan. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.