Awaludin Marwan
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Petualangan ke Alam Etika dan Mistisisme Timur; Pencarian Jati Diri Hukum Progresif Marwan, Awaludin
Jurnal Hukum Progresif Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
Publisher : Law Science Doctorate Program, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.929 KB) | DOI: 10.14710/hp.3.2.54

Abstract

Manusia memiliki ketebatasan adalah kodrat alam. Pemikiran modern memang memprioritaskan rasionalitas ketimbang takhayul. Tetapi rasionalitas yang berlebih-lebihan menganggap semuanya bisa diselesaikan dengan akal budi, maka tak ubahnya seperti takhayul baru. Takhayul yang berasal dari rasionalitas yang melebihi kapasitasnya. Dalam perkembangan sains yang mengutamakan rasionalitas secara berlebihan, digawangi oleh tradisi pemikiran. Newtonian-Cartesian. Ternyata di dalam sika dan Isafat tradisi tersebut telah luluh lantak. Filsafat timur, pemikiran post-modern, pemikiran post-postmodern, baik yang berada dalam sayap kanan atau sayap kiri, semuanya mengkritik habis pemikiran modern tersebut. Pemikiran modern yang gagal membawa perubahan berarti bagi manusia. Perubahan yang terjadi di dunia Isafat dan sika ini nampak ditangkap oleh ilmu hukum, sebelum ilmu-ilmu lain bereaksi. Prop. Tjip menyatakan permasalahan hukum yang bersumber pada perilkau dan deep ecology. Persoalan yang lekat dengan etika dan prinsip keserasian sikap baru dengan mistisisme timur.
PLURALISME HUKUM PROGRESIF: MEMBERI RUANG KEADILAN BAGI YANG LIYAN Mukminto, Eko; Marwan, Awaludin
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.14 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.1.2019.13-24

Abstract

When ideological contestation in law is controlled by the logic of the majority. Then the consequences of the legal logic will be controlled by the logic of oppression. In this context, minorities whether based on religion, ethnicity, gender or sexuality are difficult to pursuit justice. Access to justice is possible as long as minority representation is also present in state law. This paper aims to examine the concept of legal pluralism in Progressive law. Thus, it will also provide alternative ideas for resolving the problem of discrimination of minority groups. Satjipto Rahardjo’s Progressive law has a philosophical basis that sees that the discourse of law is never be final and legal pluralism will provide justice. In the progressive law reasoning, legal pluralism will be discussed with recognition and redistribution political theory, so that it will tear down constellation of hierarchical structures and provides justice for minorities or “the others”. Therefore, state law is no longer the rule of majority.
PROKLAMASI MENURUT MOHAMMAD YAMIN: BERDAULAT DAN BERKONSTITUSI Asshiddiqie, Jimly; Marwan, Awaludin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.18 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.89

Abstract

Pemikiran Yamin pada masa kemerdekaan memandang proklamasi bukan hanya sebuah teks deklarasi kemerdekaan. Melainkan sebuah simbol filsafat hukum bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan kata lain, proklamasi adalah bagian dari sumber hukum yang patut dirujuk dalam sistem ketata-negaraan. Karena proklamasilah yang mengawali sebuah kedaulatan dan inspirasi lahirnya konstitusi dasar.
GOOD ETHNIC MINORITY JUSTICE: THE NEED FOR GOOD GOVERNANCE BY ETHNIC MINORITY GROUP Marwan, Awaludin
Jurnal Keamanan Nasional Vol 5, No 2 (2019): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v5i2.444

Abstract

Good ethnic minority justice is a notion which stipulates equal treatment for all people, including ethnic minorities, regardless of their ethnic, religious, or cultural background. This paper will discuss the vital demand for the implementation of good governance in providing justice to ethnic minorities. Good governance, at least, comprises of the principle of transparency, the principle of participation and the principle of human rights. Furthermore, this paper will focus on theoretical and philosophical analyses towards the need for good ethnic minority justice. Some examples are mentioned from the situation of legal protection of ethnic minorities in Indonesia and the Netherlands. Meanwhile, philosophical discourses emphasize good ethnic minority justice which is the opposite of the dominant theory of justice. The theory of justice mostly supports the position of the majority. Good ethnic minority justice highlights the legal protection of ethnic minorities.
Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Pandemi: Teknologi Finansial dalam Perspektif Hukum dan Teori Keamanan Marwan, Awaludin; Ashghor, Aly
Jurnal Keamanan Nasional Vol 6, No 2 (2020): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v6i2.480

Abstract

Teknologi finansial memberikan kemudahan dan kecepatan akses masyarakat terhadap jasa finansial, khususnya sektor fintech lending. Sayangnya beberapa persoalan muncul di lapangan. Seperti minimnya literasi keuangan, yang menyebabkan justru makin sulitnya masyarakat memenuhi hak dan kewajibannya. Absennya literasi inilah juga yang menyebabkan fenomena ‘gali lobang tutup lobang,’ yang praktiknya makin melebar selama pandemi ini. Selain juga muncul fintech ilegal yang melakukan pengumpulan data pribadi massal, penagihan kasar bahkan pengancaman dan teror. Dalam perspektif hukum dan teori keamanan hal ini merupakan objek yang perlu distudi lebih lanjut. Dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan sosio-legal, penelitian ini mencoba menggali pelaksanan peraturan tentang fintech lending. Dari sini, pemangku kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peranan yang signifikan. Lembaga ini sudah menyiapkan peraturan baru, hasil dari belajar dan pengalaman selama beberapa tahun menangani masalah fintech lending ini. Begitu juga dengan asosiasi industri yang sudah menerbitkan Fintech Data Center (FDC), yang menyediakan perlengkapan administrasi maupun teknologi untuk memecahkan persoalan di sektor fintech lending.