Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG: STUDI DI KAWASAN PEMUKIMAN KECAMATAN ANTAPANI Rusli, Budiman
Sosiohumaniora Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.12 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5513

Abstract

Penelitian ini menyoroti masalah kebijakan penataan pasar modern dalam hal ini mini market yang belum berjalan sesuai harapan. Ditemukan banyak pelanggaran yang menyebabkan para pedagang tradisional tersudutkan bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Lokasi penelitian ini di kawasan pemukiman Kecamatan Antapani yang tediri dari empat kelurahan yaitu; Kelurahan Antapani Wetan, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Tengan dan Kelurahan Antapani Kidul. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui indepth interview, observasi, studi literature dan pengumpulan data sekunder. Adapun informan pada penelitian ini adalah pejabat perijinan BPPT, Disperindag KUKM, Camat Antapani, Minimarket dan Ritel Tradisional di Kecamatan Antapani. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Kebijakan Penataan minimarket belum berjalan sesuai dengan harapan. Perkembangan usaha ritel modern masih mendominasi perekonomian masyarakat. Belum ada usaha yang berhasil secara signifikan memberdayakan para pedagang tradisional agar siap bersaing merebut pasar potensial yaitu konsumen yang bermukim di sekitar kawasan perumahan tersebut.Pelanggaran demi pelanggaran masih terjadi. Berdampak pada penurunan omzet yang sangat tajam melampaui angka 70% yang membuat pelaku ekonomi yang lemah ini tersudutkan dan tidak sedikit yang gulung tikar. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan salah satu poin penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini melalui memperkuat pola kemitraan. Model kemitraan yang kuat akan menjadi penopang utama kelancaran implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan “Model Kemitraan MRT,” sebagai model alternatif dalam mengatasi hambatan dan masalah implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diamanatkan Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009. Kata Kunci: Kebijakan, Minimarket dan Ritel Tradisional
MENCERMATI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Rusli, Budiman
Sosiohumaniora Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i3.5523

Abstract

Terjadi fenomena yang menarik sekaligus memprihatinkan setelah hampir tiga tahun penerapan kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menggambarkan kelemahan yang ada dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bermunculan perda-perda bermasalah yang kontra produktif karena terlalu berorientasi pada peningkatan PAD. Pemerintah Pusat tidak mampu mengendalikannya mengingat kewenangan yang diberikan sangat terbatas. Beberapa hal penyebabnya adalah : (1) Semangat reformasi yang tinggi mewarnai penyusunan UU no. 22 tahun 1999, sehingga memberikan kelonggaran yang berlebihan pada Pemda untuk membuat perda. (2) Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Tim Pengkaji Perda (TPPD) untuk melakukan verifikasi terhadap perda sangat terbatas hanya 45 (empat puluh lima) hari, padahal ribuan perda yang harus diverifikasi. (3) Belum ada petunjuk pelaksanaan bagi pemda dalam merumuskan sebuah perda. (4) Semangat yang tinggi Pemda memanfaatkan momentum reformasi. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Perda
DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TENTANG PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA Hadi, Ahmad; Rusli, Budiman; Alexandri, Mohammad Benny
Responsive Vol 2, No 4 (2019): RESPONSIVE : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.649 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26085

Abstract

ABSTRAKPangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersedian, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu. Undang ? Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tugas negara untuk mewujudkan ketahanan pangan. Artikel ini mencoba untuk memahami bagaimana dampak dari UU 18 Tahun 2012 dalam menciptakan ketahanan pangan di Indonesia yang dinilai dari pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan harus di revisi dengan memperhatikan pilar pilar ketahanan pangan.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI PT FREEPORT INDONESIA Namudat, Hasan; Karlina, Nina; Rusli, Budiman
Responsive Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.096 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20673

Abstract

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Menyadari dampak gangguan keamanan obyek vital nasional bersifat nasional maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan pengamanan objek vital nasional dan melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.  Today the issue of security and order is increasingly strategic, this can be seen from the dimensions of threats and disruptions to security and order from time to time increasingly developing with a variety of risks and impacts. Recognizing the impact of national vital object security disturbances on the national nature, the government issued Presidential Decree No. 63 of 2004 which authorized the Republic of Indonesia Police to carry out safeguards on national vital objects and periodically audited the security system of national vital objects. However, until now the response to the security of national vital objects has not yet been developed, a system of coordination that includes the roles and duties of each stakeholder. Even though the coordination system is needed so that the handling of security disturbances of national vital objects can be done quickly and effectively so as to minimize the security impacts that they cause. Keywords 
ANALISIS PERATURAN MENTERI NO 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENURUT TEORI THE MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS E. F. HARRISON Fauzi, Mochammad Galuh; Susanti, Elisa; Rusli, Budiman
Responsive Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.312 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20675

Abstract

Terdapat tiga permasalahan transportasi di Indonesia. Pertama, Kecelakaan Lalu Lintas. Kedua, Kemacetan dan ketiga adalah kurangnya Fasilitas Transportasi. Ketiga permasalahan transportasi ini direspon oleh generasi muda milenial dengan menghadirkan layanan jasa tranportasi online. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki banyak pilihan dan memberikan kenyamanan dan kepastian tarif pada masyarakat. Namun disisi lain, hal itu juga menimbulkan gesekan di masyarakat antara penyedia jasa transportasi onlie dan konvensional.  Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan metode lapangan berupa observasi dan studi kepustakaan. Keempat, data yang dikumpulkannya berupa kata-kata dan literatur baik dari media online ataupun elektronik.  Sesuai dengan fokus penelitian, maka jenis paper adalah deskriptif ? analitif kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis Permen No. 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.  Menurut  teori E.F Harison ?The managerial decision-making process? proses pengambilan kebijakan terdapat lima tahapan yaitu : (1) Menetapkan tujuan organisasi/manajemen; (2) Mencari alternatif-alternatif; (3) Membandingkan dan mengevaluasi alternatif; (4) Memilih alternatif; (5) Mengimplementasikan keputusan; (5) Tindak lanjut dan pengawasan. Oleh sebab itu penerbitan Permen no 108 tahun 2017 harus dikaji dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Pada dasarnya, aturan angkutan sewa online dalam PM 108 Tahun 2017 sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi. Sebaliknya, dengan peraturan ini, angkutan sewa online yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi telah diakomodir agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.    
PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Stiawati, Titi; Rusli, Budiman; Saefullah, A. Djadja; Karnesih, Erlis
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.846 KB) | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6792

Abstract

Anak jalanan hingga saat ini terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas diatasi dengan baik. Fenomena ini banyak muncul di wilayah-wilayah perkotaan, yang salah satunya terjadi di Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasam dan menguatkan. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON Ridwan, Ridwan; Rusli, Budiman; Saefullah, A.Djadja; Nurasa, Heru
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.798 KB) | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6790

Abstract

Permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Keterbatasan ruang dan tingginya akan kebutuhan ini menyebabkan tingginya harga lahan untuk rumah yang harus dibeli oleh masyarakat kota. Permasalahn kemisikinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang  menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota. Penelitian ini terfokus pada kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dinas terkait, masyarakat kawasan pemukiman kumuh dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan permukiman kumuh dinilai masih minim, sehingga anggaran masih dominan mengharapkan dari dana pusat yaitu APBN.
Evaluation Of Health Services Regional Public Hospital Besemah in Pagar Alam City of South Sumatra Yuslainiwati, .; Rusli, Budiman; Adiwisastra, Josy; Ningrum, Sinta
International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Vol 1 (2015): 3rd IMCoSS 2015
Publisher : Bandar Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hospital (Hospital) Besemah Pagar Alam is the property of the City of Pagar Alam in organizing the service is often a gap between perceived service with the services provided at the hospital. Problems that occur in hospitals BesemahPagar Alam is the number of medical personnel, infrastructure, information and communication systems less. This study aimed to evaluate health care in hospitals BesemahPagar Alam is then expected to acquire a new concept for the development of Public Administration. This study used a qualitative approach. Collecting data using literature study, observation and interviews, Focus Group discutions and study documents. The survey results revealed that the quality of health care at the Regional Hospital Besemah Pagar Alam city seen from the dimensions of service quality dimensions tangibless seen less and Responsiveness enough. Equip assessment results Model of The Australian Council on Health Care Standards (Achs) achievement rating Some few then obtain Achievement (SA), the level of achievement Hospital Accreditation Standards are lacking.
RESPONSIVENESS PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PADA LAHAN PERTANIAN DI KAWASAN RANCAEKEK Nugraha, Rizki; Rusli, Budiman; Munajat, MD. Enjat
Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.756 KB) | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13683

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transformasi struktural dari pertanian ke industri, tanpa dibarengi dengan orientasi terhadap lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah industri terjadi pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek sejak 1991. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori responsiveness dari Ansoff (1990) dan McDonnell yang diuraikan lebih lanjut oleh Popescu (2014). Metode penelitian kualitatif dipakai oleh penulis untuk mengatahui secara mendalam mengapa responsiveness penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsiveness Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (BPLHD) Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan lahan tercemar kurang baik karena masih adanya pengaruh dari lingkungan Badan, belum adanya pedoman yang disepakati antar Badan, dan secara kapasitas belum memadai. Berdasar hal tersebut seharusnya ketiga Badan membuat SOP dan desain solusi yang disepakati bersama, menata ulang data dan laporan terkait permasalahan, dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada. ABSTRACT This research is motivated by the phenomenon of structural transformation from agriculture to industry, without accompanied the orientation to the environment, so that happened environment pollution caused by industrial waste occurs on agricultural land in Rancaekek since 1991. The theory used in this research is the theory of responsiveness from Ansoff and McDonnell (1990) that elaborated more by Popescu (2014). Qualitative research methods used by the writer to understand in depth why the mitigation and recovery of industrial waste pollution on agricultural land responsiveness in Rancaekek is less good. The research results showed that the responsiveness of The Local Environmental Management Agency Of West Java Province (BPLHD), The Environmental Control Agency Of Bandung Regency (BPLH), and The Environment Agency Of Sumedang Regency (BLH) in mitigation and recovery of contaminated land is less good because it is still the influence from the environment of Agency, the absence of guidelines that agreed between the Agency and the capacity is not yet adequate. Based on the case, the three agencies supposed to create SOP and solution design a mutually agreed, rearranging the data and reports related to the problem, and involve the community in solving problems.
Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Jamaluddin, Yanhar; Sumaryana, Asep; Rusli, Budiman; Buchari, Raden Ahmad
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1520

Abstract

Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan  Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.  Hasil analisis  menunjukkan; pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan : a. Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, b. Daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.