Bambang Widjojanto
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Widjojanto, Bambang
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3365.809 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.145-154

Abstract

Abstract In Law no. 30 In 2012, noted that the eradication of Corruption is defined as a series of measures to prevent and combat TPK through the coordination, supervision, monitoring, investigation and prosecution-investigation-examination in court with public participation. It also mentioned the involvement of the community in limitatif in Law. 31 of 1999 which states the public has rights and responsibilities in the prevention and eradication of corruption. The description shows and confirms, there is no basis of legitimacy for the college as a part of the community to be involved in the process of combating corruption. Furthermore, this paper will explain the strategic role of universities in the accelerated eradication of corruption, corruption in the perspective of the media, and also the facts and impact of corruption. Keywords : strategic role, universities, eradication of corruption. Abstrak Dalam UU No. 30 Tahun 2012 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Hal mengenai keterlibatan masyarakat juga disebutkan secara limitatif dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Uraian tersebut memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi. Lebih jauh, tulisan ini akan mengetengahkan peran strategis Perguruan Tinggi dalam percepatan pemberantasan korupsi, korupsi dalam perspektif media, juga mengenai fakta dan dampak korupsi. Kata Kunci : peran strategis, Perguruan Tinggi, pemberantasan korupsi.
Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal Widjojanto, Bambang
PRIORIS Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012
Publisher : PRIORIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan Korupsi, Pelanggaran HAM, dan Negara Hukum yang Demokratis merupakan hal yang saling berkaitan.  Ketidakmampuan mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dalam bentuk yang sekongkrit-kongkritnya akan dapat menyebabkan tindak korupsi dan pelanggaran HAM tidak dapat ditangani sepenuh-penuhnya. Tindak korupsi mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia karena dampak dari tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan dan dirampasnya “human dignity”.
RELASI KORUPSI KORPORASI DAN KORUPSI POLITIK: Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi Widjojanto, Bambang
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 3 No 1 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.087 KB)

Abstract

Dalam banyak kasus korupsi, diduga keras, korporasi juga terlibat dan menjadi bagian kejahatan tapi korporasi hampir tidak pernah dijadikan subyek hukum yang diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ada fakta lain yang juga sangat faktual, di sebagian besar kasus korupsi yang dilakukan korporasi juga terjadi korupsi politik. Bahkan, ada indikasi yang tak terbantahkan, ada korupsi politik di dalam korupsi korporasi. Untuk itu diperlukan suatu kajian awal untuk melihat relasi diantara keduanya. Di dalam kajian digunakan rujukan berupa peraturan perundangan, informasi yang dikemukakan oleh media, putusan pengadilan dan juga buku referensi. Ada persekutuan antara tindak korupsi korporasi dan korupsi politik yang melibatkan pihak pemegang otoritas dengan jabatan politik tertentu dengan pihak yang mewakili kepentingan korporasi. Mereka menyalahgunakan sumber daya publik yang berasal dari keuangan negara untuk kepentingan privat dan kelompoknya sendiri. Pada kasus tertentu, dana yang digunakan berasal dari korporasi dan ditujukan untuk “membeli” otoritas yang dimiliki oleh penyelenggaraan negara. Pada konteks ini, korporasi dengan kekuatan kapitalnya dapat mendikte hingga menguasai kepentingannya sehingga terjadilah apa disebut sebagai capital and corporate driven atas berbagai proyek yang tidak ditujukan untuk kepentingan publik. Penegak hukum mengalami kegagapan untuk dapat menangani dan masuk di dalam kasus ini karena sifat kasusnya menjadi beyond the law.