Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2016 - 2021
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAS (Journal of ASEAN Studies) Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Hubungan Internasional Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian Politik The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Jurnal Kajian Wilayah PRoMEDIA POLINTER Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Masyarakat Indonesia
Jerry Indrawan, Jerry
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Universitas Bung Karno Jakarta Jl Gatot Subroto Jakarta 12780
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat Indrawan, Jerry; Aji, M Prakoso
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4682.672 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.802

Abstract

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat. Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat
Konsep “Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan” dan “Prinsip Pembedaan” dalam Konflik Bersenjata Indrawan, Jerry
Jurnal Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2015): October 2015 - March 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.2015.0077.171-178

Abstract

In the contemporary war is very difficult to determine who those parties who participated in a war, which is commonly known as combatants. Combatants task is to fight and advance to the battlefield (including if it should hurt, destroy, carry out other military action, even if it should kill the enemy though); because if not, then they will be the target of an enemy attack. The term, “to kill, or to be killed”. All those who belong to the class of combatants is the target or object of attack, so that when combatants killed combatants of the enemy in a war situation, then it is not an unlawful act. Instead, the group called the civilian population (civilian) are the ones who should not participate in the battle so there should not be subjected to violence or object. It is very important to point out because the name of war, are merely apply to members of the armed forces of the countries in dispute. While the civilian population, which is not participating in the hostilities must be protected from the actions of the war. This paper will discuss how the concept of direct participation in hostilities and the principle of distinction set in armed conflict, particularly non-international armed conflict, within the framework of international humanitarian law (the laws of war).
Olahraga sebagai Sarana Pemersatu Bangsa dan Upaya Perdamaian Dunia [Sports as an Instrument of Unifying a Nation and Achieving World Peace] Indrawan, Jerry; Aji, Muhammad Prakoso
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 20 (2018): July - December 2018
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i20.1459

Abstract

As part of a national development benchmark, sports can play an important role as a means of unifying a nation. The sports achievements of a nation can foster a nation's spirit of nationalism. Values in sports, such as discipline, sportsmanship, unyielding nature, cooperative spirit, mutual respect, courage to make decisions, loyalty, pride, and honor, also help a nation’s spirit of unity. The world’s great nations are nations with great sporting achievements. In addition, sports can be used as a means of promoting world peace by building a sense of shared identity, including creating friendships among groups that would otherwise have a tendency to threaten each other with mistrust, hostility, and violence. This paper will focus on answering two issues, namely how sports are used as a means of unifying a nation and how sports can play a role in world peace efforts.BAHASA INDONESIA ABSTRAK: Sebagai bagian dari tolak ukur pembangunan nasional, olahraga dapat berperan penting sebagai sarana pemersatu bangsa. Prestasi olahraga suatu bangsa dapat memupuk semangat nasionalisme bangsa tersebut. Nilai-nilai dalam olahraga, seperti kedisiplinan, sportifitas, sifat pantang menyerah, semangat bekerjasama, saling menghargai, berani mengambil keputusan, kesetiaan, kebanggaan, dan kehormatan, serta membantu semangat persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Bangsa-bangsa besar di dunia ini adalah bangsa yang memiliki prestasi olahraga yang besar pula. Selain itu, olahraga dapat digunakan sebagai sarana promosi perdamaian dunia, dengan membangun rasa identitas bersama, termasuk menciptakan persahabatan diantara kelompok-kelompok, yang jika tidak akan memiliki kecenderungan untuk mengancam satu sama lain dengan ketidakpercayaan, permusuhan, sampai kekerasan. Tulisan ini akan fokus untuk menjawab dua masalah, yaitu bagaimana olahraga digunakan sebagai sarana pemersatu bangsa dan bagaimana olahraga dapat berperan dalam upaya-upaya perdamaian dunia.
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) in Conflict Prevention: The Role of Civil Society Organizations (CSOs) Indrawan, Jerry
JAS (Journal of ASEAN Studies) Vol 4, No 2 (2016): Journal of ASEAN Studies
Publisher : Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/jas.v4i2.1787

Abstract

In the end of 2015, ASEAN Community will be fully implemented in Southeast Asia. The community will bring ASEAN countries to the next stage of cooperation in order to bring prosperity to the region. However, several obstacles still have to be faced by ASEAN. Territorial dispute between Indonesia and Malaysia, Thailand and Cambodia concerning Preah Temple, Malaysia with The Phillipines over Sabah, etc are some of the problems. Other problems related to South China Sea, even involving five ASEAN members on dispute. Although it is clear that member of ASEAN countries agree to settle their problems according to ASEAN mechanism as the most respective organization in the region, on several occasions they prefer to take it bilaterally or bring it to the Hague. The assumption of non-interference principle as the organization conflict solving mechanism does not apply accordingly. As such, we have to find other ways. Peace can only be achieved through closer relations between ASEAN countries. Closer relation creates better understanding between people within those countries. If “high level” (G to G) conflict resolution does not work, we have to turn to the people. Closer relations among its people will be a “grass root’ power to force the government to end their dispute. This paper will examine how ASEAN Socio-Culture Community (ASCC), alongside CSO’s within them, will work in creating closer relations among ASEAN countries, in order to solve disputes in the region.Key words: ASEAN Community, ASEAN Socio-Culture Community, Dispute, Civil Society Organizations (CSO).
Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia Indrawan, Jerry
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.587 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v11i2.1616.%p

Abstract

Sebelum Kemerdekaannya, Timor Timur (sekarang Timor Leste) selalu terjebak dalam situasi konflik. Konflik-konflik seperti ini membuat Timor Timur sulit untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keresahan (kekacauan) politik. Sampai akhirnya pergolakan internal tersebut membawa kemerdekaan kepada negeri bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Ada empat faktor yang terlibat dalam konflik di Timor Timur sebelum kemerdekannya dari Indonesia. Mereka adalah: Timor Timur Sendiri, Indonesia, Portugal, dan Australia. Insiden di Santa Cruz dan Liquica semakin memprovokasi rakyat Timor Timur untuk berjuang demi kemerdekaannya, sampai kemerdekaan itu akhirnya datang di tahun 1999. Selain dua insiden tadi, terdapat empat faktor yang mendasari mengapa rakyat Timor Timur berjuang demi kemerdekaannya. Faktor-faktor tersebut adalah: kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif,d an degradasi sumber daya. Tulisan ini akan menganalisa empat faktor tersebut sebagai penyebab kemerdekaan Timor timur. Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif melalui riset pustaka. Sumber data primer didapatkan dari buku dan situs internet.
Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia Indrawan, Jerry
Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.587 KB)

Abstract

Sebelum Kemerdekaannya, Timor Timur (sekarang Timor Leste) selalu terjebak dalam situasi konflik. Konflik-konflik seperti ini membuat Timor Timur sulit untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keresahan (kekacauan) politik. Sampai akhirnya pergolakan internal tersebut membawa kemerdekaan kepada negeri bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Ada empat faktor yang terlibat dalam konflik di Timor Timur sebelum kemerdekannya dari Indonesia. Mereka adalah: Timor Timur Sendiri, Indonesia, Portugal, dan Australia. Insiden di Santa Cruz dan Liquica semakin memprovokasi rakyat Timor Timur untuk berjuang demi kemerdekaannya, sampai kemerdekaan itu akhirnya datang di tahun 1999. Selain dua insiden tadi, terdapat empat faktor yang mendasari mengapa rakyat Timor Timur berjuang demi kemerdekaannya. Faktor-faktor tersebut adalah: kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif,d an degradasi sumber daya. Tulisan ini akan menganalisa empat faktor tersebut sebagai penyebab kemerdekaan Timor timur. Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif melalui riset pustaka. Sumber data primer didapatkan dari buku dan situs internet.
INTEGRASI OTONOMI DAERAH DENGAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI USULAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK BAGI PEMERINTAHAN BARU INDONESIA PASCA-SBY Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram Indrawan, Jerry
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Kearifan lokal memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya-upaya harmonisasi kehidupan masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kearifan lokal adalah bagian inheren dalam budaya lokal di Indonesia, di mana budaya nasional kita adalah personifi kasi dari budaya-budaya lokal di seluruh Indonesia. Dengan memperkuat elemen-elemen kearifan lokal di dalam kehidupan masyarakat lokal atau daerah, di bawah supervisi pemerintah daerah, tentunya akan sangat berguna dalam upaya-upaya pencegahan konfl ik dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah di Kota Mataram telah berusaha mengakomodasi kearifan lokal ke dalam berbagai macam program di masyarakat. Program-program ini ditujukan untuk menciptakan keharmonisan dan menyamakan visi dan misi pemerintah daerah dengan komponen-komponen masyarakat lainnya. Implementasi dari kearifan lokal dapat menciptakan suatu kondisi di mana relasi antaranggota masyarakat menjadi positif. Karena itu, kondisi demikian menjadi parameter bagi terwujudnya harmonisasi. Unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi publik daerah pun semakin besar. Jika ekonomi berjalan baik dan rakyat sejahtera, otomatis konfl ik pun tidak terjadi. Studi ini dimaksudkan untuk melihat kearifan lokal yang berguna bagi harmonisasi kehidupan masyarakat dalam perspektif pencegahan konfl ik. Studi ini penting karena harmonisasi dapat memicu terjadinya perdamaian dalam sebuah masyarakat. Studi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.Kata kunci: Otonomi daerah, kearifan lokal, integrasi, dan harmonisasi
Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua Indrawan, Jerry
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 12, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.026 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v12i2.2651.159-173

Abstract

Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Situasi di Papua tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata, tetapi lebih dikategorikan sebagai kekacauan, ketegangan, atau gangguan dalam negeri. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Keinginan masyarakat Papua untuk merdeka lebih disebabkan karena mereka tidak mengalami kesetaraan dalam hal kesejahteraan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Jika tidak ada penanganan yang serius, kondisi ini akan berkembang menjadi kondisi permanen yang tentunya akan menjadi ancaman besar terhadap keamanan nasional.Kata Kunci: Ancaman Non-Militer, Pertahanan Negara, Keamanan Nasional, dan Papua
BUREAUCRATIC REFORM IN JAKARTA: JOKOWI LEADERSHIP STYLE Indrawan, Jerry
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Jakarta is still facing many problems regarding bureaucratic system. It positions as the state capital does not guarantee that bureaucratic reform has already establish in perfect manner. At least there are three problems that need to be reformed. First, corruption in three fields: administrative services, practices of construction projects, and law enforcement. Second, institutional inefficiency. The local government bureaucratic structure is too fat, because of too many departments and sections exist, and resulting in the amount of local budget use to cover it. Third, corruptive mentality from most of the civil servants, resulting in deficient public services. Joko Widodo, better known as Jokowi is a new Governor of Jakarta. Before, he was a Mayor in Solo, Central Java for seven years. He brought bureaucratic reform to that city, that leads him in winning various national, even international achievements, such as the World Third Best Mayor from The City Mayor Foundation. Jokowi success is mostly because of his leadership ability. His leadership style is also different than others. There is no gap between him and his people. There is no strict protocol either that restrain him in meeting his people anytime he likes. He ignored bureaucratic formality, because such will dissociate him with his people. One of his well known method is “blusukan”, which means “entering a place where nobody wants to” in Javanese. He applied “blusukan” as a way in knowing what people wants by visiting them, even to a slum area where no public officials even care to think. In doing this, he can see the real problem in the society and starts to reform the government based in his field observation. He minimized the long arm of bureaucracy, in terms of efficiency and knowing what’s best for his people. He even said that he will only spend one hour every day in the office, and the rest (include saturday and sunday) will be spent in the field. He thinks that the only way we know the problem lies on this city is experience it, and the experience will not be experienced by staying in the office. He has to be with his people, so that he can find a solution for them. This paper will see Jokowi leadership style in leading Jakarta and the influence it makes to reform Jakarta’s local government bureaucratic system. Does Jokowi leadership style will be the perfect answer to the city real problems nowadays? Conducted research methodology was qualitative, through library research. The primary data will be collected from interviews with related informants. The informants will be purposively determined to sharpen the information gathered. Last, the secondary data will be aquired from books, journals, internet, newspapers, etc.   Keywords: Bureaucratic Reform, Leadership Style, “Blusukan”
Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya Indrawan, Jerry
Jurnal Kajian Wilayah Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.342 KB) | DOI: 10.14203/jkw.v4i2.264

Abstract

The Arab Spring phenomena attack Tunisia, Yemen, and Egypt in early 2011, has finally infected Libya. Massive demonstration toward Colonel Muammar Gaddafi carried out by a group of people in the society that want changes in Libya to be more democratic. In order to maintain his leadership and control over Libya, Gaddafi has no hesitation to use military strength to face the demonstrator. Consequently, many civilian become casualties of such use of force. Based on the situation in Libya, The United Nation (UN) takes action. The UN Security Council issued UN Resolution 1970, and then followed by UN Resolution 1973. This UN Resolution 1973 then used to legitimate NATO in conducting their so called humanitarian intervention to Libya. This course of action is done without UN consent. In other words, NATO sent their multinational forces, lead by the United States, to perform an invasion to a sovereign state. This paper will observe NATO reason and motivation to justify their action in Libya. Do they really want to uphold human rights by saving lives or its only part of their campaign to extend their power, to have a full control over Libya. It is very interesting for us to see how NATO legitimated themselves, and also what motivate them to do such operation in Libya.Keywords: Humanitarian Intervention, NATO Legality and Motivation, the United States Involvement, and Oil.
Co-Authors Aji, M Prakoso Aji, M. Prakoso Aji, Muhammad Prakoso Anwar Ilmar Efriza Simanihuruk, Hermina