Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

RELEVANSI KAFĀ’AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS Saiin, Asrizal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08105

Abstract

Kafā’ah is a concept of equivalence between the couples who want to get married to create family which is sakinah, mawaddah and rahmah. Religious elements is the main and most important in equality while the others just as a supporting factor, such as: education, offspring, position and economic degree. In determining the partner, every one should understand the kafa’ah concepts and criteria in integrated, inductive and comprehensive, what intended to avoid mistakes in choosing a good couple. This article examine the equality relevance on household harmony in terms of normative and juridical value. [Kafā’ah merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Unsur agama merupakan unsur utama dan terpenting dalam kafā’ah sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep kafā’ah dan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya secara integratif, induktif dan konprehensif, yang ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik. Artikel ini mencoba mengkaji relevansi kafā’ah terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari nilai normatif dan yuridis.]
FENOMENA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM Saiin, Asrizal; Iffan, Ahmad
PERADA Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.221 KB) | DOI: 10.35961/perada.v1i2.20

Abstract

Perbuatan main hakim sendiri tidak hanya merugikan negara tetapi dapat meruntuhkan moral masyarakat. Tindakan main hakim sendiri telah diatur di dalam agama Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tindakan main hakim sendiri belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pidana terkhususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, Main hakim sendiri selain merupakan perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam mengajarkan untuk melakukan tabayyun (memintai keterangan) terlebih dahulu. Berbagai dalil Alquran menjelaskan bagaimana tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sangat keji dan dilarang oleh norma agama. Argumentasi terkait tindakan main hakim sendiri didasari oleh pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan berdua-duaan di suatu tempat antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang belum menikah merupakan perbuatan yang melanggar norma yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kesusilaan dan kesopanan. Walaupun demikian, cara penyelesaian masalah tersebut adalah tetap mengedepankan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.   Abstract : The vigilante act does not only harm the nation but also damages people's morale. It is regulated in Islam and the Indonesian Constitution. It has not been specifically regulated in criminal legislation specifically in the Criminal Code (KUHP). However, it does not mean that the Criminal Code cannot be applied at all if there is a vigilante act. It does not only oppose the law but also it is contrary to the Islamic teaching. Islam teaches to confirm first. Various Quranic Dalil explain how vigilante acts are very despicable and prohibited by religious norms. The argument related to vigilante act is based on the public's thought that the act of two-person somewhere between two people of different sexes is an act that violates the norm. It is not suitable with religious teaching, decency and politeness. Therefore, the way to solve the problem is to keep emphasizing moral values ​​that uphold human dignity.
POLA RELASI DALAM KELUARGA MODERN PERSPEKTIF GENDER Saiin, Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri dalam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah ada, seperti  (1) pembagian kerja yang seimbang yang sama halnya dengan pola perkawinan equal partner, (2) pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom yang sama halnya dengan pola perkawinan senior-junior partner, (3) pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri yang sama dengan pola perkawinan owner-property. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Saiin, Asrizal
Justitia et Pax Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.102 KB) | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1603

Abstract

The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding today’s students’ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvestthe values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the valuesof Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a state’s ideology and as the personality of the nation.Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.IntisariLatar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilainilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitianini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilainilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional.
ITIKAD BAIK PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Nyoto, Nyoto; Saiin, Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.492 KB)

Abstract

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemecahan permasalahan itikad baik bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini adalah itikad baik pelaku usaha didalam memproduksi bahan makanan dan minuman merupakan itikad baik yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak berbuat itikad baik sehingga banyak konsumen yang melakukan pelaporan seperti adanya putusan Mahkamah Agung dan beberapa laporan masyarakat.
MENELAAH HUKUM WARIS PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM SERTA PELETAKAN DASAR-DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM Saiin, Asrizal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2016.09108

Abstract

Historically, the division of the estate had been there before Islam (pre-Islamic), The system is a system of descent and inheritance system of cause. The division of inheritance is patrilinear, meaning that children who are minors and women are not entitled to inheritance, even though they are the heirs of the deceased. Someone could get treasure if; their relative affinities, ties Prasetia appointments, and adoption. While in the early days of Islam one can get inheritance if; their relative affinity, adoption, their migration and their brotherhood. Inheritance, will happen if there are causes that bind the heir to the heir, as their marriage, kinship, and wala’. As for the things that can disqualify a person the right to receive an inheritance is; slavery, murder, different religion, an apostate, because disappeared without the news and different countries. Before the inheritance there are some rights that must be met first, as, rights relating to inheritance, maintenance costs corpse, repayment of debt and the provision of a will.[Dalam sejarahnya, pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam (pra-Islam). Adapun sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal. Seseorang baru bisa mendapatkan harta apabila; adanya pertalian kerabat, janji ikatan prasetia, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila; adanya pertalian kerabat, pengangkatan anak, adanya hijrah dan adanya persaudaraan. Pewarisan, baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, seperti adanya perkawinan, kekerabatan, dan wala’. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang menerima warisan adalah; perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad, karena hilang tanpa berita dan berlainan negara. Sebelum pembagian warisan ada beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pemberian wasiat]
Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan persfektif fiqhul Islam Saiin, Asrizal; Armita, Pipin; Putra, Afriadi; Bashori, Bashori
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 02 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.995 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i02.47

Abstract

Dalam tulisan ini akan sedikit membahas mengenai sumbangan yang diberikan ketika hajatan pernikahan. Sehingga dapat digambarkan bahwa seluruh lapisan masyarakat menganggap penting diterapkan tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan. Permasalahan ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Mengenai tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan ini sudah menjadi tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat. Baik buruknya tradisi ini dapat dilihat sejauh mana bertahannya tradisi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri, ternyata sampai saat ini, tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan tersebut masih tetap bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini menjadi bukti bahwa tradisi ini sangat baik dan harus dipertahankan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi tolong menolong yang telah menjadi jati diri masyarakat muslim. Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.
Pembacaan kaum feminis terhadap hadis-hadis misoginis dalam Sahih Bukhari Elviandri, Elviandri; Saiin, Asrizal; Farkhani, Farkhani
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v19i2.243-257

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembacaan kaum feminis terhadap hadis misoginis dalam sahih bukhari. Banyak Hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan dan posisi perempuan yang terdapat dalam hadis sahih bukhari. Dalam kesempatan kali ini hadis yang diangkat adalah tentang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Menurut kaum feminis, melihat lahirnya teks, hadis di atas berhasil memposisikan perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka hanya karena melaknat dan mengingkari kebaikan laki-lakinya. Padahal fakta sekarang secara kuantitas penduduk bumi lebih didominasi oleh perempuan dari pada laki-laki. Dengan demikian, secara tidak langsung mengatakan bahwa mayoritas penduduk bumi adalah calon penghuni neraka. Mereka menambahkan, jika benar demikian, tentu perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tidak lagi berfungsi karena sudah dikecam sebagai ahli neraka. Faktanya, perempuan sekarang lebih banyak yang shalihah dari pada laki-laki. Apabila ada perempuan yang berlaku immoral tentu salah satu faktornya adalah laki-laki. Kasus PSK bisa diminimalisir bahkan dihilangkan apabila tidak ada laki-laki hidung belang. Kasus KDRT pun bisa dihindari apabila dari pihak laki-laki bisa menyadari peranannya. Dengan demikian, perempuan tidak bisa dipersalahkan sepihak, bahkan secara teologis diancam dengan neraka.
Contribution of Pesantren to Prevent Social Conflict Saiin, Asrizal; Armita, Pipin; Rizki, Muhammad
Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 20, No. 1, Agustus 2020 Pendidikan Islam Berkemajuan di tengah Entitas Kultural
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol20.iss1.art4

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman di masyarakat bahwa Pesantren adalah sumber terjadinya konflik sosial. Sebenarnya, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai pembentukan etika sosial. Seiring dengan berkembangnya globalisasi dan era modernisasi sekarang ini, fungsi-fungsi  Pesantren  tidak hanya sebagai lembaga pendidikan Islam, akan tetapi ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mentransfer ilmu-ilmu keislaman, memelihara tradisi keislaman, dan menciptakan generasi Islam yang mampu bersaing di era globalisasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan data yang terkumpul, diketahui bahwa  pesantren  di  samping  sebagai  lembaga pendidikan Islam,   juga merupakan  lembaga pendidikan masyarakat  dan  tetap mendapat  kepercayaan  di  mata  masyarakat. Apabila sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka akan terwujud suatu bentuk pendidikan Islam yang dapat mengatasi masalah masyarakat, salah satunya adalah konflik sosial.
ITIKAD BAIK PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Nyoto, Nyoto; Saiin, Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1171

Abstract

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemecahan permasalahan itikad baik bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini adalah itikad baik pelaku usaha didalam memproduksi bahan makanan dan minuman merupakan itikad baik yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak berbuat itikad baik sehingga banyak konsumen yang melakukan pelaporan seperti adanya putusan Mahkamah Agung dan beberapa laporan masyarakat.