Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti
Unknown Affiliation

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP Muryati, Dewi Tuti
LAW REFORM Volume 2, Nomor 2, Tahun 2007
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8334.721 KB) | DOI: 10.14710/lr.v2i2.12294

Abstract

Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Disisi lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam proses produksinya perusahaan disamping memanfaatkan sumber daya alam juga menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan alam.Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup, karyawan, masyarakat lingkungannya dan kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan dengan menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, pengoperasian instalasi pengolah limbah dan ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perusahaan skala besar, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, dibandingkan perusahaan skala menengah kebawah dengan kondisi permodalan yang terbatas, kemampuan teknologi yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup.Kata Kunci : Perusahaan, Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
LEGAL FORMULATION OF MARRIAGE OF DIFFERENT RELIGIONS FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Septiandani, Dian; Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hang Tuah Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, OCTOBER 2017-MARCH 2018
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v1i2.26

Abstract

Different religious marriages are a problem for society. Indonesia is a country with the majority of the world's largest Muslim population issues concerning marriage is still common. There is a need for proper legal formulation for interfaith marriage as an effort to minimize any adverse impacts arising in different religious marriages
PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS Muryati, Dewi Tuti; Septiandani, Dhian; Yulistyowati, Efy
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.89 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v19i1.682

Abstract

Bankrupt is a situation where the debtor is unable to make payments on his debts to one or more creditors. With the general confiscation against the bankruptcy estate, the management and settlement of property made by a debtor or a curator or Heritage Hall (BHP) under the supervision of the Supervisory Judge who appointed simultaneously by the Commercial Court at the time of the decision of a declaration of bankruptcy debtors. This is in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 which states that "the task of the curator is to perform maintenance and bankruptcy assets or settlement". The problems studied were the setting responsibilities in the management and settlement curator of the bankruptcy estate pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, and the responsibility of the curator and the obstacles encountered on the fulfillment of the rights of creditors in the administration and settlement of separatist bankruptcy assets. The method used in this research is normative juridical approach; specification research is descriptive; methods of sampling conducted with a purposive, methods of data collection using secondary data and primary data. Secondary data used include the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials; then analyzed qualitatively. The survey results revealed that the setting responsibilities curator of the management and settlement of the treasure stipulated in Article 69 paragraph (1), Article 15 paragraph (3), Article 16 paragraph (1), Article 98, Article 99 of Law No. 37 of 2004, which in essence, is to carry out all efforts to secure the bankruptcy estate for the benefit of the debtor and the creditors. If the responsibility of the curator in the management and settlement bankruptcy estate associated with the rights of creditors separatists, based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU requires that efforts are made to increase the economic value of the bankruptcy estate, with the hope of the rights of all creditors especially creditors take precedence right, can be met in accordance with the amount of receivables. Curators are also required to have high integrity, professional and adhere to professional and ethical standards.
PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN Muryati, Dewi Tuti; Heryanti, B. Rini; Astanti, Dhian Indah
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.206 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.556

Abstract

Selaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang  pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adatSelaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang  pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adat.
KAJIAN NORMATIF ATAS KEPAILITAN BUMN (PERSERO) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS Muryati, Dewi Tuti; Heryanti, B. Rini; Triasih, Dharu
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.911 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i1.500

Abstract

Bankruptcy problem to Warm Up State Belonging Effort in praktik jurisdiction is still to be felt havent available perception equation among practitioners sentences notably judges. On latterly there are many Effort Body Belongs To State notably get Perseros form that supplicated by bankrupt at Commerce Justice. Position Warms Up State Belonging Effort as body of civil law can as creditor and get too as debtor. If Effort Body Belongs To State have book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No. 40 Years 2007 about limited liabilities and UU No. 37 Years 2004 about bankruptcy and Paying liabilities Pauses Book Debts therefore necessarily gets to be supplicated by bankrupts. But with marks sense arrangement about state wealth accompaniment in capital BUMN Persero who gets bearing with arrangement about state finance, therefore then evoking various opinion hits BUMNS bankruptcy in particular that gets to form Persero. Based on on that condition, this research is done for menganalisis arrangement hits bankruptcy to BUMN Persero in its bearing with limited liability bankruptcy bases UU No. 37 Years 2004, effect law for the parties to bankrupt statement on BUMN Persero, and BUMN Perseros bankruptcy if concerned by state asset position in BUMN. Observational exterior target this is yielding scientific opus observational one be publicized on journal. Approximate methods who will be utilized deep observational it is normatifs judicial formality approaching. Ala does this research descriptive analytical, which is with give picture specially up on aught fact. Data collecting is done throughstudi bibliography and studi is document that as data of secondary and that dianalisis will kualitatifs ala. Based yielding observational acknowledged that deep Section 2 sentences (5 ) UU No. 37 Years 2004 just manage blurs only about bankruptcy BUMN which is just concerns BUMN that moving at public behalf area and not give details ala formulation, remembering terminological BUMN UU No. 19 Years 2003 is Perum and Persero. Hereafter been known that bankrupt statement application to BUMN Persero, will take in law effect to debtor and the parties which is available one needs dimintakan by particular party and given institution assent or Rule of Reason , but there is also that prevailing by that law, e.g. confiscate common. Known too that with publishes it Supreme Court letter No. WKMA / Yud / 20 / VIII / 2006 dates16th August 2006 and publish PP No. 33 Years 2006 is next to be followed Finance Minister statement which is corporate Credit managements States / Region is done bases UU limited liabilities and UU BUMN, thing such it if bankruptcy happening on BUMN Persero. 
ANALISIS PENYELESAIAN KONTRAK ASURANSI MELALUI LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN Heryanti, B. Rini; Muryati, Dewi Tuti; Yulistyowati, Efi
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.954 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i2.474

Abstract

Perkembangan penyelesaian sengketa asuransi melalui ADR, banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa.karena dirasa lebih realistis, mudah, murah, dan cepat tanpa harus mengorbankan faktor kepastian. Penyelesaian sengketa kontrak asuransi melalui jalur non litigasi/ADR dapat diselesaikan melalui BMAI yang telah didirikan pada tahun 2006, di tahun 2011 pemerintah juga telah mendirikan OJK yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan disektor jasa keuangan bank dan non bank, yang didalamnya salah satu tugasnya adalah melakukan penyelesaian sengketa asuransi. Perumusan masalah yang diteliti adalah, bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak asuransi?, bagaimanakah kedudukan BMAI kedepanya, setelah didirikannya OJK ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pengaduan dan penyelesaian sengketa asuransi oleh OJK secara umum diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.21 tahun 2011.Memperhatikan Pasal 29 tersebut mengamanatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No.1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No.2/SEOJK. 07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sedangkan kedudukan BMAI setelah adanya OJK berada dibawah OJK.The development of the insurance dispute resolution through ADR, much in demand by the parties to bersengketa.felt to be more realistic, easier, cheaper, and faster without sacrificing the certainty factor. Dispute settlement insurance contract through the non litigation / ADR can be resolved through BMAI which had been established in 2006, in 2011 the government has also set up the FSA, which has the task to pass surveillance sector financial services of banks and non-banks, which includes one of his tasks is to insurance dispute resolution. The formulation of the problem under study is, how does the authority of the Financial Services Authority (FSA) in insurance contract law dispute resolution?, How BMAI position, after the establishment of the FSA ? The method used in this research, normative juridical approach, the analytical descriptive specification, while the data collection techniques using primary data and secondary. The research result of complaints and the settlement of disputes by the FSA insurance is generally provided for in article 29 of Law 21 years 2011. Article 29 mandates the FSA to set up the equipment, develop mechanisms and facilitate the resolution of consumer complaints were harmed by the offender in the financial services institution , the FSA issued a FSA Regulation 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection and Financial Services Sector FSA Circular No.2 / SEOJK.07 / 2014 on the Ministry and the Consumer Complaint Settlement In Financial Services business communities, while the position of BMAI, the FSA under the FSA.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG Chotijah, Siti; Muryati, Dewi Tuti; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.974

Abstract

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu   institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala  yang  dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik  Purposive  Sampling  yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah  berjalan dengan  baik sesuai  dengan  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah DomestikSultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements  for  Hospital  Environment.  The  obstacles  that  exist  about  the  standard  quality  of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the form of a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of IndonesiaNumber P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water. 
Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Septiandani, Dian; triasih, dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.954

Abstract

 Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Permasalahan pada penelitian ini ialah kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agamaThe marriage of different religions is a marriage between men and women who both have different religions or beliefs with each other. Different religious marriages can occur between Indonesian Citizens, WNI men and women who both have differences in religion / beliefs can also be different between citizenship of men and women who one of them foreign citizenship and also one of them has different religions or beliefs. The problem of this study is the study of marriage law of different religions in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia according to Islamic Law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law, religious marriage is not allowed. The rules in the Marriage Law are in conformity with the rules of every religion in Indonesia. The existence of Marriage Law applies not only to people who are Moslems but to all religions.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi Magribi, Imam; Muryati, Dewi Tuti; -, Supriyadi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.408 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1026

Abstract

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, dan bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan permohonan pailit oleh debitor. Penelitian hukum dengan tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor atas permohonan kepailitan yang dilakukan oleh PT. Sumatera Persada Energi telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun UUKPKPU, karena secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan antara debitor dan kreditor, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor.?The Bankruptcy Act is a public confiscation of all the wealth of the Bankrupt Debtor whose stewardship and ordering are carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. Bankruptcy assets will be distributed in accordance with the portion of the creditors demand. Based on the background then the subject matter of this research is how the protection of the creditors law on bankruptcy filed debtor, and how the debtor bankruptcy property settlement to the creditors in connection with the request for bankruptcy by the debtor. Research method, research method consist of type / type of research using normative juridical, research specification using analytical descriptive, data collection method using secondary data covering primary law material, secondary law material, and tertiary law material, method of data analysis using qualitative analysis. Protection of the creditor's law of bankruptcy filed by the debtor on the Bankruptcy Application made by PT. Sumatra Persada Energi has been in compliance with the Bankruptcy Act applicable both Law Number 4 of 1998 and UUKPKPU, because substantially there is no change in the requirements for filing of bankruptcy petition. The requirements for filing a petition for bankruptcy are far from the principle of justice for bankruptcy settlement between the debtor and the creditor, especially for creditors whose debtor is not enough to pay the entire debt to the creditors.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG Chotijah, Siti; Muryati, Dewi Tuti; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1033

Abstract

  RumahSakitIslamSultanAgungKotaSemarangmerupakansalahsatu   institusipelayanan kesehatanprofesional.AktifitasmedisyangadadiRumahSakitIslam SultanAgung tentunyaakan menghasilkan limbah,sehinggapeneliti tertarik untukmengkajitentang sejauh manaRumahSakit Islam SultanAgungmengimplementasikebijakanpengelolaanlimbahRumahSakitsertamengetahui kendala  yang  dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis sosiologisdenganspesifikasiyang digunakanyaitudeskriptifanalitis, sepertimendeskripsikan mengenai implementasikebijakanpengelolaan limbahdiRumahSakitSultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik  Purposive  Sampling  yang dilakukandengancara menentukankriteria sampelterlebih dahulu.Datayang dipergunakandalam penelitianiniadalahdataprimer,yang diperolehmelaluiwawancaraterhadap pihak terkaitsecara langsung sertadidukung olehdatasekunderyang berupastudikeperpustakaan. Darihasilpenelitian, implementasikebijakanpengelolaanlimbahrumahsakitdiRumahSakitIslam SultanAgungKota Semarangsudah  berjalandengan  baiksesuai  dengan  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004tentang Persyaratan KesehatanLingkunganRumahSakit.Adapunkendalayang adamengenaistandarbaku mutuamoniaakantetapikendala tersebut telah ditepuhupayamengatasikendalaolehRumahSakit IslamSultanAgungberupamengadakanpertemuanforumsanitasisekotasemarang danmendapatkan hasilberupakebijakanbaruyaitu Peraturan MenteriLingkunganHidupDan KehutananRepublik IndonesiaNomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentangBaku Mutu AirLimbah Domestik