Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Fanggi, Rosalind Angel
LAW REFORM Volume 7, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.242 KB) | DOI: 10.14710/lr.v7i2.12414

Abstract

Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif.. Kesimpulannya adalah kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih tetapi dalam kondisi membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil, perlu dirumuskan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi dokter-pasien, pengaturan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.Kata Kunci: kebijakan kriminalisasi, pengguguran kandungan, pembaruan hukum pidana
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERKEBUNAN KOPI DI KABUPATEN JEMBER Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Panorama Hukum Vol 1 No 2 (2016): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.061 KB) | DOI: 10.21067/jph.v1i2.1417

Abstract

The dominance land use of the region Jember City is for agricultural activities that area of 5099.283 hectares or 51.47% of the total area of the city. The economic life of the city is more supported by agricultural activities. This condition also occurs in Jember city where good agriculture crop farming and horticulture. The attention to the protection of workers' safety coffee plantations in Jember become essential given that are the basis for improving the quality of the coffee commodity itself. The rise of workplace accidents and lack of attention to workers in the spotlight of its own in the world of the coffee plantation. If workers can work well and healthy then it is not only companies benefiting but the state in its capacity to build the people's welfare have been realized.
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.498 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.94

Abstract

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti telah mengindikasikan adanya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dua bagian ini menjadi tidak terpisahkan akibat adanya tindak pidana tetapi pada kenyataannya dalam sebuah proses peradilan di mana dalam kewenangan hakim membuat putusan tak ayal perlindungan atau perhatian terhadap korban seringkali diabaikan. Begitu putusan hakim dibacakan telah usai, usai pula perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan terhadap orang, sungguh suatu ironi. Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan nonpenal (tanpa hukum pidana). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? dan Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? Pada rumusan masalah pertama dan kedua akan digali politik kriminal atau usaha penanggulangan kejahatan yang termaktub dalam setiap putusan pengadilan dari sisi atau kepentingan pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang, apakah putusan pengadilan negari telah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri atau belum. Putusan pengadilan ini pada dasarnya juga sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan hukum pidana. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya.
Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan dalam Kajian Perbandingan Hukum Berbagai Negara serta Dampaknya bagi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Fanggi, Rosalind Angel
Timorese Journal of Public Health Vol 2 No 1 (2020): March 2020
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/tjph.v2i1.2190

Abstract

Indonesia is a country where religion occupies a central position and the elements must exist in the national and character building. Although has been setting in Criminal Code, but still found many cases of abortions. This paper is about to dig up how the rule of law of abortions. That there is something more profound that abortion is not only about removal of the fetus but also moral and psychological impact for youth of Indonesia. This artice aims to answer the questions: how the criminalization policy of abortion in the positive law at the future? In preparing this thesis, using a normative juridical approach, the author examines library materials is a secondary data and using the comparative law method also of the several foreign countries. The conclusion of this study is the criminalization of abortion policy set out in the positive law is not enough to guarantee protection for public health. Criminalization policy of abortion in the positive law at the future can be done by considering the arrangement of the Criminal Code abortion in some foreign as an ingredient to make legal reforms and especially considering the meaning of the precepts contained in the second sila in Pancasila. Advice can be delivered are abortions is not the best choice, but in conditions harmful should settings that give protection and health coverage of pregnant women; should have arrangements to sell the drug/vehicle used to perform abortions; about the naming of the chapter should considered using the chapter on offenses against the moral; rules should be formulated to provide legal certainty for doctors and patients: the criminalization policy of abortion settings should be based on Pancasila and national development goals.